1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
UKI DITJEN PERBENDAHARAAN
Jakarta, 2014
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
1

2. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Outline
1. Dasar Pelaksanaan
2. Konsep Dasar
3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko
4. Penerapan Manajemen Risiko pada KPPN
5. Struktur Manajemen Risiko
6. Proses Manajemen Risiko
7. Dokumentasi Manajemen Risiko
8. Pelaporan Manajemen Risiko
2
2

3. • PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan
• Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Kepatuhan Internal
di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
• Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen
Perbendaharaan tahun 2014 berisi Sasaran Strategis
yang menjadi dasar identifikasi risiko tingkat Unit Pemilik
Risiko (UPR)
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dasar Pelaksanaan
3
3

4. KONSEP DASAR RISIKO
 Risiko merupakan peristiwa yang belum terjadi (sudut pandang futuristik/masa depan),
sehingga bersifat belum pasti terjadi dan merupakan kemungkinan akan terjadi (uncertainty).
 Risiko selalu ada dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
 Risiko apabila terjadi membawa dampak negatif bagi organisasi.
 Level Risiko diukur dari kombinasi level kemungkinan terjadinya (probabilitas) dan level
dampak negatif yang ditimbulkan (konsekuensi).
 Sumber risiko bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
Konsep Dasar
KONSEP MANAJEMEN RISIKO
 Merupakan aktivitas untuk mengelola risiko.
 Bertujuan mengamankan dan memperbesar peluang pencapaian tujuan organisasi.
 Berisi sistem dan serangkaian aktivitas yang terstruktur.
 Dilakukan secara terus menerus (continuous and ongoing process) dan melekat pada
keseluruhan aktivitas (embeded on activity).
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
4
4

5. Manfaat dan Tujuan
TUJUAN
 Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien
 Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja
manajemen risiko
 Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kinerja
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Tujuan dan Manfaat
MANFAAT
 Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk keluhan
maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder);
 Memberikan perlindungan kepada unit Eselon I sebagai akibat kegagalan manusia,
proses, dan sistem; dan
 Meningkatkan efisiensi, reputasi, tingkat kepercayaan dari para pemangku
kepentingan (stakeholder).
 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dihadapi organisasi.
 Mengurangi kejadian “mengejutkan” yang memerlukan biaya besar.
 Meningkatkan manajemen sumber daya.
 Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
 Membentuk organisasi yang lebih perhatian dan memiliki persiapan yang lebih matang
dalam menghadapi risiko.
5
5

6. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Penerapan Manajemen Risiko pada KPPN
Lampiran III KEP-34/PB/2013
Pedoman Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan
Posisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
 Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah seluruh unit
eselon II baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal.
 Struktur UPR terdiri dari Pemilik Risiko (pimpinan UPR/Kakanwil); Koordinator Manajemen
Risiko (satu atau lebih pejabat eselon III lingkup Kanwil ); Administrator Manajemen Risiko
(satu atau lebih pejabat eselon IV lingkup Kanwil).
Posisi KPPN
 KPPN selaku unit kerja di lingkup Kanwil, memiliki perwakilan dalam struktur UPR baik
selaku Koordinator dan/atau Administrator Manajemen Risiko.
 Peran KPPN menjadi penting karena pelaksanaan proses bisnisnya merupakan core
layanan Ditjen Perbendaharaan sehingga risikonya menjadi penting untuk
dimitigasi/ditangani.
 Dengan demikian, KPPN perlu turut mendukung pelaksanaan manajemen risiko
Perbendaharaan dengan turut aktif memetakan risikonya dalam penyusunan profil risiko
Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
6
6

7. KOMITE MANAJEMEN RISIKO
1. Ketua Komite (Pimpinan eselon I)
2. Anggota Komite, merangkap Ketua MR (satu pejabat eselon II)
3. Anggota Komite (satu pejabat eselon II)
KETUA MANAJEMEN RISIKO
UNIT PEMILIK RISIKO
Direktorat/Sekretariat
Ditjen Perbendaharaan
• Pemilik Risiko
(pimpinan es. II)
• Koordinator
Manajemen Risiko
(es. III)
• Administrator
Manajemen Risiko
(es. IV)
UNIT PEMILIK RISIKO
Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharan
• Pemilik Risiko
(pimpinan es. II)
• Koordinator
Manajemen Risiko
(es. III)
• Administrator
Manajemen Risiko
(es. IV)
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Struktur Manajemen Risiko
7
7

8. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Proses Manajemen Risiko
1. Penetapan Konteks
latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan
lingkungan pengendalian
2. Identifikasi Risiko
mengidentifikasi risiko, waktu, sebab, dan proses
terjadinya peristiwa risiko
3. Analisis risiko
mencermati risiko dan tingkat pengendalian serta
menilai risiko
4. Evaluasi risiko
dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai
penanganan risiko
5. Penanganan risiko
mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih
opsi terbaik
6. Monitoring dan reviu
memastikan penanganan dan langkah-langkah
lanjutan yang diperlukan
7. Komunikasi dan konsultasi
dilakukan terus menerus dengan cara
mengembangkan metode komunikasi dan pelaporan
kepada stakeholder internal maupun eksternal
8

9. TUJUAN:
 Membuktikan adanya identifikasi & asessment risiko
yang sistematis
 Mengembangkan database pengetahuan organisasi
 Memberi rencana tanggapan & perlakuan kepada
pengambil keputusan
 Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan
penilaian penerapan manajemen risiko
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
9

10. • Formulir Penetapan Konteks
• Formulir Identifikasi Risiko, Analisis Risiko,
dan Evaluasi Risiko
• Formulir Rencana Penanganan Risiko
• Formulir Monitoring Penanganan
• Formulir Pelaporan Hasil Monitoring
Kepdirjen No. KEP-34/PB/2013, Lampiran III, Pedoman
Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko (2)
10

11. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Penetapan Konteks
 Proses manajemen risiko diawali dengan penyusunan konteks.
 Konteks merupakan upaya untuk menentukan: penetapan tujuan, stakeholder
terkait dan kriteria.
 Penetapan tujuan digunakan sebagai baseline sudut pandang identifikasi risiko.
 Identifikasi stakeholder terkait akan berpengaruh pada pertimbangan
pelaksanaan mitigasi risiko.
 Penyusunan kriteria secara spesifik akan menjadi baseline analisis risiko dalam
hal penetapan gradasi level risiko.
 Penetapan konteks menjadi batasan dalam pelaksanaan proses manajemen
risiko.
 Konteks secara umum menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh tahapan
dalam proses manajemen risiko.
 Proses manajemen risiko tidak boleh keluar dari konteks yang telah ditetapkan.
11

12. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Identifikasi Risiko
 Risiko adalah segala sesuatu kejadian yang berpotensi untuk menghambat, menunda
atau menggagalkan pencapaian tujuan organisasi.
 Risiko diukur dalam 2 dimensi, yaitu:
 Kemungkinan terjadinya (frekuensi/likelihood)
 Akibat negatif yang ditimbulkannya (konsekuensi/dampak)
 Pokok acuan dalam mengidentifikasi risiko adalah tujuan organisasi yang mengacu
pada Sasaran Strategis (SS).
 Semua SS harus diidentifikasi risiko-nya, yakni semua risiko apa saja yang melekat.
 Cara untuk mengidentifikasi risiko:
 Menegasikan IKU;
 Analisis kegiatan rutin terkait SS;
 Imaginatif thinking.
12

13. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Kriteria Risiko
 Kriteria risiko merupakan suatu ukuran yang menjadi standar untuk menentukan
level suatu risiko.
 Level risiko terdiri atas: Tinggi (3), Sedang (2) dan Rendah (1).
 Kriteria risiko dibuat per-risiko.
 Satu risiko memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria konsekuensi dan kriteria
frekuensi/probabiliti.
 Metode untuk menyusun kriteria ada 2, yaitu:
 Kuantitatif, menggunakan angka numeris sebagai patokan ukuran tinggi rendahnya.
 Kualitatif, menggunakan pernyataan kata-kata sebagai suatu patokan untuk
menyatakan tinggi rendahnya.
 Metode penyusunan kriteria bersifat mutually exclusive (pilih salah satu). Jika
menggunakan metode kualitatif, maka metode kuantitatif tidak diisi (dikosongkan).
 Risiko memiliki 2 dimensi yang terkombinasi, yaitu konsekuensi dan frekuensi.
 Level Risiko diukur dari level konsekuensi dan level frekuensi.
13

14. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Analisis Risiko
Proses analisis risiko:
1. Dilakukan dengan estimasi menggunakan sudut pandang ke depan selama jangka
waktu 1 (satu) periode/time horizon 6 (enam) bulan.
2. Analisis terhadap estimasi :
a. Seberapa besar kemungkinan satu risiko terjadi : Level Frekuensi/Probabiliti
b. Seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari risiko : Level Konsekuensi.
3. Pertimbangan estimasi level frekuensi dan konsekuensi mempertimbangkan sistem
pengendalian yang ada.
Analisis risiko adalah proses untuk menentukan level risiko .
Tujuan analisis risiko:
1. Mengetahui profil dan peta risiko yang ada;
2. Digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko.
14

15. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Evaluasi Risiko
 Risiko yang telah teridentifikasi dan telah ditentukan levelnya harus dikelola dan
dimitigasi.
 Tidak semua risiko akan diberi langkah mitigasi.
 Untuk itu perlu ditentukan mana risiko yang perlu ditangani lebih lanjut dan mana
yang tidak perlu diberi langkah penanganan risiko.
 Evaluasi risiko merupakan langkah untuk menilai signifikansi dari masing-masing
risiko dalam lingkup satu UPR.
 Evaluasi risiko dijabarkan dalam bentuk prioritisasi (pengurutan/pemeringkatan)
risiko.
 Risiko diurutkan dari risiko dengan peringkat pertama hingga peringkat terakhir.
 Hasil evaluasi risiko akan menjadi dasar bagi pelaksanaan langkah rencana mitigasi
risiko.
15

16. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Rencana Penanganan Risiko
Prinsip Penanganan Risiko
1. Penanganan risiko merupakan langkah memberikan action tertentu terhadap risiko dengan level
tertentu
2. Prinsip penanganan risiko adalah untuk menurunkan level risiko.
3. Penanganan risiko didasarkan pada penyebab risiko.
4. Tidak semua risiko yang teridentifikasi akan diberikan langkah mitigasi.
5. Mempertimbangkan sumber daya organisasi.
6. Rencana penanganan risiko harus disusun dengan jelas, spesifik, dan terarah yang meliputi:
target, jadwal, dan penanggung jawabnya.
Pilihan Penanganan
1. Menghindari risiko (not doing an activity);
2. Menurunkan dampak risiko (damage control);
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (preventive action);
4. Membagi risiko (involving other party).
5. Menerima risiko (no action taken).
16

17. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Dokumentasi Manajemen Risiko
Monitoring & Reviu
1. Merupakan kegiatan untuk mengamati dan memantau:
a. Proses manajemen risiko secara keseluruhan.
b. Pelaksanaan rencana penanganan risiko.
c. Kondisi risiko dalam organisasi.
2. Dilakukan secara terus-menerus sepanjang masa time horizon.
3. Risiko dijaga agar memiliki trend menurun atau stabil.
4. Perlu dicermati apakah ada risiko baru yang berpotensi muncul dalam organisasi,
yang sebelumnya tidak masuk dalam risk register.
5. Setiap akhir time horizon perlu dinilai efektivitas dan kesuksesan langkah
penanganan risiko, dengan melihat kesenjangan/deviasi.
6. Penilaian aktivitas penanganan risiko ditindaklanjuti dengan umpan balik berupa
langkah korektif atau rekomendasi perbaikan.
17

18. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Pelaporan Manajemen Risiko
 Merupakan media komunikasi dan konsultasi yang berkesinambungan kepada para pemangku
kepentingan.
 Pelaporan disampaikan secara berjenjang dari Unit Pemilik Risiko sampai Menteri Keuangan
setelah berakhirnya time horizon Manajemen Risiko (semesteran).
 Menjadi sarana umpan balik untuk menentukan arah strategis manajemen risiko.
Ketua Manajemen
Risiko
Menteri
Keuangan
Unit Pemilik
Risiko
Laporan Profil dan
Peta Risiko
Laporan Monitoring
& Reviu
Kompilasi seluruh
laporan
18

19. Terima Kasih
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 19