SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
http://www.perbendaharaan.go.id
http://www.perbendaharaan.go.id 2
 Akuntansi dan Pelaporan
 Dokumen Sumber
 Cash Management System (CMS)
 Penyebab Selisih Pencatatan Transaksi Kiriman
Uang dan Solusinya
http://www.perbendaharaan.go.id 3
KPPN melakukan pembukuan atas transaksi RPK-BUN-P
KPPN dengan kode akun:
a. 814132 untuk penerimaan KU dari RPK-BUN-P ke RPK-
BUN-KPPN
b. kode akun sesuai SP2D untuk pendebetan RPK-BUN-
KPPN dalam rangka pembayaran SP2D (dilakukan oleh
Sistem Aplikasi KPPN secara otomatis)
c. 824314 untuk pengeluaran pemindahbukuan dari RPK-
BUN-KPPN ke BO II (dicatat di buku bank BO I)
d. 814314 untuk penerimaan pemindahbukuan dari RPK-
BUN-KPPN ke BO II (dicatat di buku bank BO II)
Pasal 24
http://www.perbendaharaan.go.id 4
e. 824317 untuk pengeluaran pemindahbukuan dari RPK-BUN-
KPPN ke Rekening Pos Pengeluaran (dicatat di buku bank
BO I)
f. 814317 untuk penerimaan pemindahbukuan dari RPK-BUN-
KPPN ke Rekening Pos Pengeluaran (dicatat di buku bank
Rekening Pos Pengeluaran)
g. 824315 untuk penihilan rekening BO II ke RPK-BUN-KPPN
(dicatat di buku bank BO II)
h. 814315 untuk penerimaan penihilan rekening BO II ke RPK-
BUN-KPPN (dicatat di buku bank BO I)
i. 824134 untuk penihilan rekening RPK-BUN-KPPN ke RPK-
BUN-P
Pasal 24
http://www.perbendaharaan.go.id 5
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat
transaksi pada RPK-BUN-KPPN:
a.Nota Debet
b.Nota Kredit
c. Rekening Koran
d.SP2D
Pasal 24
http://www.perbendaharaan.go.id 6
BO I menyampaikan Rekening Koran, Nota Debet,
dan Nota Kredit RPK-BUN-KPPN dan rr BO I ke
KPPN setiap hari selambat-lambatnya pada pukul
09.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya
Pasal 27
http://www.perbendaharaan.go.id 7
1. BO I wajib menyediakan fasilitas CMS untuk Dit. PKN,
Kanwil DJPBN dan KPPN
2. CMS digunakan bagi:
a.Direktorat PKN untuk memonitor transaksi/saldo
RPK-BUN-P, RPK-BUN-KPPN dan rr BO I
b.Kanwil DJPBN untuk memonitor transaksi/saldo RPK-
BUN-KPPN dan rr BO I dalam wilayah kerjanya
c.KPPN untuk memonitor transaksi/saldo RPK-BUN-
KPPN dan rr BO I
Pasal 22
http://www.perbendaharaan.go.id 8
KPPN tidak Mencatat penerimaan dana pada RPK-
BUN-KPPN dari RPK-BUN-P (akun 814132 ) senilai
realisasi dana yang benar-benar diterima (tidak
sesuai Rekening Koran/CMS)
Solusi: melakukan koreksi nominal akun 814132
senilai realisasi dana yang benar-benar diterima
sesuai Nota Kredit dan Rekening Koran/CMS
http://www.perbendaharaan.go.id 9
KPPN tidak mencatat transaksi penihilan dana di
akhir hari dari RPK-BUN-KPPN ke RPK-BUN-P yang
terdapat pada Rekening Koran/CMS
Solusi: melakukan koreksi dengan mencatat
transaksi tersebut dengan akun 824134 senilai
realisasi penihilan dana sesuai Nota Debet dan
Rekening Koran/CMS (mintakan Nota Debet ke BO
I terkait jika belum diterima)
http://www.perbendaharaan.go.id 10
Terdapat penerimaan dana pada RPK-BUN-KPPN
yang bukan berasal dari RPK-BUN-P
Solusi: melakukan koreksi dari semula akun 814132
menjadi akun penerimaan dana yang tepat,
gunakan akun 423999 (Penerimaan Lain-Lain)
dalam hal tidak ada klasifikasi yang tepat atas
penerimaan tersebut pada Bagan Akun Standar
http://www.perbendaharaan.go.id
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuharodjo II Lantai 2 & 3
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4
Jakarta Pusat 10710
Telp: 3449230 Psw. 5400
Fax: 3524554

More Related Content

What's hot

Gerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptx
Gerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptxGerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptx
Gerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptxHeruWinarno10
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAhmad Abdul Haq
 
Teknis pelaksanaan safari wukuf dan badal haji
Teknis pelaksanaan safari wukuf dan badal hajiTeknis pelaksanaan safari wukuf dan badal haji
Teknis pelaksanaan safari wukuf dan badal hajirickygunawan84
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSangidYahya
 
PEDOMAN INTERNAL.docx
PEDOMAN INTERNAL.docxPEDOMAN INTERNAL.docx
PEDOMAN INTERNAL.docxcintyazahra1
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudSambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudShintaDevi11
 
313953811 pedoman-pel-ugd-docx
313953811 pedoman-pel-ugd-docx313953811 pedoman-pel-ugd-docx
313953811 pedoman-pel-ugd-docxambariyanto02
 
Surat keputusan pengawas ujian akhir doc
Surat keputusan pengawas ujian akhir docSurat keputusan pengawas ujian akhir doc
Surat keputusan pengawas ujian akhir docPT. Bank BRISyariah
 
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorselSk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorselOperator Warnet Vast Raha
 
kurikulum 2013 akuntansi
kurikulum 2013 akuntansikurikulum 2013 akuntansi
kurikulum 2013 akuntansiNorlaila66
 
Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...
Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...
Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...RAHMAT HIDAYAT
 

What's hot (20)

Gerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptx
Gerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptxGerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptx
Gerakan Zero Retur SP2D_PODCASH.pptx
 
Spo dpjp
Spo dpjpSpo dpjp
Spo dpjp
 
SHSR 4 juni.pptx
SHSR 4 juni.pptxSHSR 4 juni.pptx
SHSR 4 juni.pptx
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Teknis pelaksanaan safari wukuf dan badal haji
Teknis pelaksanaan safari wukuf dan badal hajiTeknis pelaksanaan safari wukuf dan badal haji
Teknis pelaksanaan safari wukuf dan badal haji
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
 
PEDOMAN INTERNAL.docx
PEDOMAN INTERNAL.docxPEDOMAN INTERNAL.docx
PEDOMAN INTERNAL.docx
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Sk sektetariat pps (1)
Sk sektetariat pps (1)Sk sektetariat pps (1)
Sk sektetariat pps (1)
 
Sk pokdarwis selo asri baru 2019
Sk pokdarwis selo asri baru 2019Sk pokdarwis selo asri baru 2019
Sk pokdarwis selo asri baru 2019
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsudSambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan bintek rsud
 
313953811 pedoman-pel-ugd-docx
313953811 pedoman-pel-ugd-docx313953811 pedoman-pel-ugd-docx
313953811 pedoman-pel-ugd-docx
 
Surat keputusan pengawas ujian akhir doc
Surat keputusan pengawas ujian akhir docSurat keputusan pengawas ujian akhir doc
Surat keputusan pengawas ujian akhir doc
 
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorselSk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
 
kurikulum 2013 akuntansi
kurikulum 2013 akuntansikurikulum 2013 akuntansi
kurikulum 2013 akuntansi
 
Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...
Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...
Uraian pembelanjaan kegiatan 8 standar penggunaan dana bos menurut pp nomor 4...
 

Similar to Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN

TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIMuhammad Rafi Kambara
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
 
B_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdfB_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdfDesrina5
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016kppn137
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
Bahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdf
Bahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdfBahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdf
Bahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdfssuser4f90b7
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPbAhmad Abdul Haq
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014Iszwan Shah
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
penatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxpenatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxMahmudToha
 
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptxMateri Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptxasefkerja
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonRidwan Usman
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonrumputeki
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013UNIDHA
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 

Similar to Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN (20)

Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
B_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdfB_2__Sisdur_GU_fix.pdf
B_2__Sisdur_GU_fix.pdf
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Bahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdf
Bahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdfBahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdf
Bahan Sosialiasi CMS v4 jul.pdf
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptxPAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
 
penatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxpenatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptx
 
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptxMateri Sosialisasi Billing - Dit.  PPS_200117.pptx
Materi Sosialisasi Billing - Dit. PPS_200117.pptx
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
 
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekonPerdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (12)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN

  • 2. http://www.perbendaharaan.go.id 2  Akuntansi dan Pelaporan  Dokumen Sumber  Cash Management System (CMS)  Penyebab Selisih Pencatatan Transaksi Kiriman Uang dan Solusinya
  • 3. http://www.perbendaharaan.go.id 3 KPPN melakukan pembukuan atas transaksi RPK-BUN-P KPPN dengan kode akun: a. 814132 untuk penerimaan KU dari RPK-BUN-P ke RPK- BUN-KPPN b. kode akun sesuai SP2D untuk pendebetan RPK-BUN- KPPN dalam rangka pembayaran SP2D (dilakukan oleh Sistem Aplikasi KPPN secara otomatis) c. 824314 untuk pengeluaran pemindahbukuan dari RPK- BUN-KPPN ke BO II (dicatat di buku bank BO I) d. 814314 untuk penerimaan pemindahbukuan dari RPK- BUN-KPPN ke BO II (dicatat di buku bank BO II) Pasal 24
  • 4. http://www.perbendaharaan.go.id 4 e. 824317 untuk pengeluaran pemindahbukuan dari RPK-BUN- KPPN ke Rekening Pos Pengeluaran (dicatat di buku bank BO I) f. 814317 untuk penerimaan pemindahbukuan dari RPK-BUN- KPPN ke Rekening Pos Pengeluaran (dicatat di buku bank Rekening Pos Pengeluaran) g. 824315 untuk penihilan rekening BO II ke RPK-BUN-KPPN (dicatat di buku bank BO II) h. 814315 untuk penerimaan penihilan rekening BO II ke RPK- BUN-KPPN (dicatat di buku bank BO I) i. 824134 untuk penihilan rekening RPK-BUN-KPPN ke RPK- BUN-P Pasal 24
  • 5. http://www.perbendaharaan.go.id 5 Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi pada RPK-BUN-KPPN: a.Nota Debet b.Nota Kredit c. Rekening Koran d.SP2D Pasal 24
  • 6. http://www.perbendaharaan.go.id 6 BO I menyampaikan Rekening Koran, Nota Debet, dan Nota Kredit RPK-BUN-KPPN dan rr BO I ke KPPN setiap hari selambat-lambatnya pada pukul 09.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya Pasal 27
  • 7. http://www.perbendaharaan.go.id 7 1. BO I wajib menyediakan fasilitas CMS untuk Dit. PKN, Kanwil DJPBN dan KPPN 2. CMS digunakan bagi: a.Direktorat PKN untuk memonitor transaksi/saldo RPK-BUN-P, RPK-BUN-KPPN dan rr BO I b.Kanwil DJPBN untuk memonitor transaksi/saldo RPK- BUN-KPPN dan rr BO I dalam wilayah kerjanya c.KPPN untuk memonitor transaksi/saldo RPK-BUN- KPPN dan rr BO I Pasal 22
  • 8. http://www.perbendaharaan.go.id 8 KPPN tidak Mencatat penerimaan dana pada RPK- BUN-KPPN dari RPK-BUN-P (akun 814132 ) senilai realisasi dana yang benar-benar diterima (tidak sesuai Rekening Koran/CMS) Solusi: melakukan koreksi nominal akun 814132 senilai realisasi dana yang benar-benar diterima sesuai Nota Kredit dan Rekening Koran/CMS
  • 9. http://www.perbendaharaan.go.id 9 KPPN tidak mencatat transaksi penihilan dana di akhir hari dari RPK-BUN-KPPN ke RPK-BUN-P yang terdapat pada Rekening Koran/CMS Solusi: melakukan koreksi dengan mencatat transaksi tersebut dengan akun 824134 senilai realisasi penihilan dana sesuai Nota Debet dan Rekening Koran/CMS (mintakan Nota Debet ke BO I terkait jika belum diterima)
  • 10. http://www.perbendaharaan.go.id 10 Terdapat penerimaan dana pada RPK-BUN-KPPN yang bukan berasal dari RPK-BUN-P Solusi: melakukan koreksi dari semula akun 814132 menjadi akun penerimaan dana yang tepat, gunakan akun 423999 (Penerimaan Lain-Lain) dalam hal tidak ada klasifikasi yang tepat atas penerimaan tersebut pada Bagan Akun Standar
  • 11. http://www.perbendaharaan.go.id Direktorat Pengelolaan Kas Negara Gedung Prijadi Praptosuharodjo II Lantai 2 & 3 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4 Jakarta Pusat 10710 Telp: 3449230 Psw. 5400 Fax: 3524554