SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Hotel Grand Mercure
Jakarta, 3-4 Juni 2014
Rapat Kerja Bidang Supervisi KPPN dan
Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN:
Pelaksanaan Pemantauan
Pengendalian Utama
Penyaji/Narasumber:
Zainuddin Zen
Januarti Tiurmaida
Febriana Ristanti K.
Bagus Ardianzah
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Definisi PPU
3
Pengujian atas keberadaan
atribut pengendalian utama
Pemantauan
Pengendalian
Utama
(PPU)
• Atribut adalah karakteristik/ciri khusus yang melekat pada
pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian
telah dilaksanakan, seperti berita acara rekonsiliasi, paraf, tanda
tangan, dan tanda centang
• Bila saat diuji atribut telah nyata ada, maka patut diyakini bahwa
pengendalian dengan atribut tersebut telah dilaksanakan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Tujuan PPU
4
Memastikan bahwa pengendalian utama
dijalankan sesuai dengan sistem, prosedur, dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Pelaksana dan Lingkup PPU
5
Pelaksana
Pemantauan
UKI-P
UKI-W
UKI-E1
Lingkup unit kerja
kantor pelayanan
Lingkup unit kerja
kantor wilayah
Eselon I memiliki
unit vertikal
Eselon I tanpa
unit vertikal
Lingkup unit kerja
kantor pusat
Seluruh unit kerja
unit eselon IUKI-E1
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Tahapan PPU
6
Pelaksanaan
Pengujian atribut
pengendalian
Observasi
pelaksanaan
pengendalian
Pelaporan
Temuan &
rekomendasi
Tindak lanjut
Persiapan
Permintaan
dokumen
Perangkat yang
diperlukan
Penyampaian
laporan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Pengujian Atribut Pengendalian
7
Perangkat  Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)
Perhatikan:
• Bila suatu pengendalian utama mempunyai lebih dari satu atribut, maka
ketiadaan satu atribut saja diartikan pengendalian tersebut tidak berjalan
• Bila suatu atribut pengendalian tidak ada tapi diganti dengan atribut lain
yang lebih tepat menurut pemilik dan pelaksana pengendalian, maka
pemantau memberikan tanda silang (x) yang berarti atribut yang diuji tidak
ada dan memberikan keterangan adanya atribut pengganti
• Adanya atribut lain yang menggantikan atribut yang diuji dilaporkan dalam
LHPPU dan Laporan Akhir Triwulanan
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Pengujian Atribut Pengendalian
8
Perangkat  Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)
DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU)
Nama Kegiatan : ...............................................................
Pengendalian Utama : ...............................................................
Disusun oleh : ...............................................................
Tanggal : ...............................................................
Nomor
Sampel
Nomor
Dokumen
Pertanyaan 1* Pertanyaan 2* Pertanyaan dst.* Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Pengujian Atribut Pengendalian
9
Perangkat  Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)
DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU)
Nama Kegiatan Pengesahan revisi DIPA
Pengendalian Utama Penelitian berjenjang dari kepala seksi dan Kepala Bidang PA
Disusun oleh Budi
Tanggal 30-Nop-13
Nomor
Sampel
Nomor
Dokumen
Apakah kepala seksi pada
bidang PA telah memaraf Nota
Pertimbangan?
Apakah kepala bidang PA telah
menandatangani Nota
Pertimbangan?
Keterangan
1 2 3 4 6
1 NP-079 Ѵ Ѵ -
2 NP-080 Ѵ Ѵ -
3 NP-081 Ѵ Ѵ -
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Observasi Pelaksanaan Pengendalian
10
Perangkat  Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU)
• Dilakukan paling sedikit satu kali setiap bulan dan dilaporkan dalam
LHPPU periode dilakukannya observasi.
• Dilakukan terutama atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya
berkala untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan
dengan cara dan oleh orang yang tepat.
• Apabila terdapat perbedaan antara SOP dengan pelaksanaan
pengendalian, perlu diidentifikasi penyebab perbedaan dan
dievaluasi dampaknya.
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Observasi Pelaksanaan Pengendalian
11
Perangkat  Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU)
TABEL OBSERVASI PENGENDALIAN UTAMA (TOPU)
Nama Kegiatan : ...............................................................
Disusun oleh : ...............................................................
Tanggal : ...............................................................
No.
Pengendalian
Utama
Dijalankan? Cara sudah tepat? Dilakukan oleh orang yg tepat? Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Observasi Pelaksanaan Pengendalian
12
Perangkat  Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU)
TABEL OBSERVASI PENGENDALIAN UTAMA (TOPU)
Nama Kegiatan Pengesahan Revisi DIPA
Disusun oleh Budi
Tanggal 30-Nop-13
No. Pengendalian Utama Dijalankan? Cara sudah tepat?
Dilakukan oleh
orang yg tepat?
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Instalasi anti virus yang ter-update
pada komputer FO
V V V -
2 Penelitian berjenjang dari kepala
seksi dan Kepala Bidang PA
V V V -
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Temuan dan Rekomendasi
13
• Temuan perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat dan
memiliki wewenang untuk melaksanakan langkah perbaikan.
• Setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang dapat
mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama terjadinya
temuan.
• Rekomendasi harus menyebutkan dengan jelas pihak yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
• Dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab perlu
memperhatikan tingkat kewenangan pihak tersebut untuk
melaksanakan tindak lanjut sesuai yang diharapkan.
Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal
Tindak Lanjut
14
Unit kerja yang menerima rekomendasi:
• Melaksanakan tindak lanjut
• Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada
pelaksana pemantauan di unit kerjanya
Pelaksana pemantauan:
• Memantau dan membahas tindak lanjut rekomendasi yang belum
tuntas dengan pemilik pengendalian secara periodik setiap kali
akan menyusun laporan
• Menyampaikan rekapitulasi perkembangannya kepada pelaksana
pemantauan di atasnya setiap akhir triwulan
Unit Kepatuhan Internal
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan BerkelanjutanSutikno Tumingan
 
01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacmMohammad Syaiful
 
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_outputMohammad Syaiful
 
Bahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptx
Bahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptxBahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptx
Bahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptxAMNIANGKATAN32
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangAhmad Abdul Haq
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...Sutikno Tumingan
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAdhy Nosho
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSujatmiko Wibowo
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditordavidpiet
 
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"Kanaidi ken
 
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTMetode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
 

What's hot (20)

PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
 
Perencanaan audit berbasis risiko sertifikasi qia
Perencanaan audit berbasis risiko sertifikasi qiaPerencanaan audit berbasis risiko sertifikasi qia
Perencanaan audit berbasis risiko sertifikasi qia
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
 
01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm01 self assessment model iacm
01 self assessment model iacm
 
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
 
Bahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptx
Bahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptxBahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptx
Bahan Tayang KMK 258 tahun 2022 ttg juklak gratifikasi.pptx
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malang
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerah
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
SPIP-1 gmb umum
SPIP-1  gmb umumSPIP-1  gmb umum
SPIP-1 gmb umum
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
 
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"Prinsip, Tujuan & Manfaat  "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
Prinsip, Tujuan & Manfaat "Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor)"
 
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTMetode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
 

Similar to Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama

Ippf 2013-indonesian
Ippf 2013-indonesianIppf 2013-indonesian
Ippf 2013-indonesianMas Kris
 
Controling Pada Manajemen
Controling Pada ManajemenControling Pada Manajemen
Controling Pada ManajemenMuhammad Hakim
 
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSASIntegrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSASAl Marson
 
Praktek Penyusunan Dokumen SOP.ppt
Praktek Penyusunan Dokumen SOP.pptPraktek Penyusunan Dokumen SOP.ppt
Praktek Penyusunan Dokumen SOP.pptabdou hamadah
 
Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011PA Rianto
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMEKPD
 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektifMikhail Rasyid
 
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi TerpisahSutikno Tumingan
 
Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1
Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1
Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1ElangArtaPratama
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPISutikno Tumingan
 
STUDI PENGEMBANGAN ORGANISASI
STUDI PENGEMBANGAN ORGANISASISTUDI PENGEMBANGAN ORGANISASI
STUDI PENGEMBANGAN ORGANISASINazila Hana
 

Similar to Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama (20)

Makalah evaluasi kompensasi 1
Makalah evaluasi kompensasi 1Makalah evaluasi kompensasi 1
Makalah evaluasi kompensasi 1
 
INTERNAL_AUDIT.pdf
INTERNAL_AUDIT.pdfINTERNAL_AUDIT.pdf
INTERNAL_AUDIT.pdf
 
Peraturanbpk01 2007 sa
Peraturanbpk01 2007 saPeraturanbpk01 2007 sa
Peraturanbpk01 2007 sa
 
Ippf 2013-indonesian
Ippf 2013-indonesianIppf 2013-indonesian
Ippf 2013-indonesian
 
Controling Pada Manajemen
Controling Pada ManajemenControling Pada Manajemen
Controling Pada Manajemen
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSASIntegrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
 
Praktek Penyusunan Dokumen SOP.ppt
Praktek Penyusunan Dokumen SOP.pptPraktek Penyusunan Dokumen SOP.ppt
Praktek Penyusunan Dokumen SOP.ppt
 
Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011Lampiran ii sop daerah pmd522011
Lampiran ii sop daerah pmd522011
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
 
Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1
Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1
Audit kepatuhan pekerjaan lapangan1
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
 
Shi mesra iepedeer
Shi mesra iepedeerShi mesra iepedeer
Shi mesra iepedeer
 
EXECUTIONAL LEADERSHIP
EXECUTIONAL LEADERSHIPEXECUTIONAL LEADERSHIP
EXECUTIONAL LEADERSHIP
 
Rizky CP_LAP.pdf
Rizky CP_LAP.pdfRizky CP_LAP.pdf
Rizky CP_LAP.pdf
 
STUDI PENGEMBANGAN ORGANISASI
STUDI PENGEMBANGAN ORGANISASISTUDI PENGEMBANGAN ORGANISASI
STUDI PENGEMBANGAN ORGANISASI
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (12)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama

  • 1. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hotel Grand Mercure Jakarta, 3-4 Juni 2014 Rapat Kerja Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • 2. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan Republik Indonesia PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN: Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama Penyaji/Narasumber: Zainuddin Zen Januarti Tiurmaida Febriana Ristanti K. Bagus Ardianzah
  • 3. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Definisi PPU 3 Pengujian atas keberadaan atribut pengendalian utama Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) • Atribut adalah karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti berita acara rekonsiliasi, paraf, tanda tangan, dan tanda centang • Bila saat diuji atribut telah nyata ada, maka patut diyakini bahwa pengendalian dengan atribut tersebut telah dilaksanakan
  • 4. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Tujuan PPU 4 Memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan sesuai dengan sistem, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • 5. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Pelaksana dan Lingkup PPU 5 Pelaksana Pemantauan UKI-P UKI-W UKI-E1 Lingkup unit kerja kantor pelayanan Lingkup unit kerja kantor wilayah Eselon I memiliki unit vertikal Eselon I tanpa unit vertikal Lingkup unit kerja kantor pusat Seluruh unit kerja unit eselon IUKI-E1
  • 6. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Tahapan PPU 6 Pelaksanaan Pengujian atribut pengendalian Observasi pelaksanaan pengendalian Pelaporan Temuan & rekomendasi Tindak lanjut Persiapan Permintaan dokumen Perangkat yang diperlukan Penyampaian laporan
  • 7. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Pengujian Atribut Pengendalian 7 Perangkat  Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) Perhatikan: • Bila suatu pengendalian utama mempunyai lebih dari satu atribut, maka ketiadaan satu atribut saja diartikan pengendalian tersebut tidak berjalan • Bila suatu atribut pengendalian tidak ada tapi diganti dengan atribut lain yang lebih tepat menurut pemilik dan pelaksana pengendalian, maka pemantau memberikan tanda silang (x) yang berarti atribut yang diuji tidak ada dan memberikan keterangan adanya atribut pengganti • Adanya atribut lain yang menggantikan atribut yang diuji dilaporkan dalam LHPPU dan Laporan Akhir Triwulanan
  • 8. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Pengujian Atribut Pengendalian 8 Perangkat  Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU) Nama Kegiatan : ............................................................... Pengendalian Utama : ............................................................... Disusun oleh : ............................................................... Tanggal : ............................................................... Nomor Sampel Nomor Dokumen Pertanyaan 1* Pertanyaan 2* Pertanyaan dst.* Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  • 9. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Pengujian Atribut Pengendalian 9 Perangkat  Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) DAFTAR UJI PENGENDALIAN UTAMA (DUPU) Nama Kegiatan Pengesahan revisi DIPA Pengendalian Utama Penelitian berjenjang dari kepala seksi dan Kepala Bidang PA Disusun oleh Budi Tanggal 30-Nop-13 Nomor Sampel Nomor Dokumen Apakah kepala seksi pada bidang PA telah memaraf Nota Pertimbangan? Apakah kepala bidang PA telah menandatangani Nota Pertimbangan? Keterangan 1 2 3 4 6 1 NP-079 Ѵ Ѵ - 2 NP-080 Ѵ Ѵ - 3 NP-081 Ѵ Ѵ -
  • 10. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Observasi Pelaksanaan Pengendalian 10 Perangkat  Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU) • Dilakukan paling sedikit satu kali setiap bulan dan dilaporkan dalam LHPPU periode dilakukannya observasi. • Dilakukan terutama atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan dengan cara dan oleh orang yang tepat. • Apabila terdapat perbedaan antara SOP dengan pelaksanaan pengendalian, perlu diidentifikasi penyebab perbedaan dan dievaluasi dampaknya.
  • 11. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Observasi Pelaksanaan Pengendalian 11 Perangkat  Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU) TABEL OBSERVASI PENGENDALIAN UTAMA (TOPU) Nama Kegiatan : ............................................................... Disusun oleh : ............................................................... Tanggal : ............................................................... No. Pengendalian Utama Dijalankan? Cara sudah tepat? Dilakukan oleh orang yg tepat? Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  • 12. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Observasi Pelaksanaan Pengendalian 12 Perangkat  Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU) TABEL OBSERVASI PENGENDALIAN UTAMA (TOPU) Nama Kegiatan Pengesahan Revisi DIPA Disusun oleh Budi Tanggal 30-Nop-13 No. Pengendalian Utama Dijalankan? Cara sudah tepat? Dilakukan oleh orang yg tepat? Keterangan 1 2 3 4 5 6 1 Instalasi anti virus yang ter-update pada komputer FO V V V - 2 Penelitian berjenjang dari kepala seksi dan Kepala Bidang PA V V V -
  • 13. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Temuan dan Rekomendasi 13 • Temuan perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat dan memiliki wewenang untuk melaksanakan langkah perbaikan. • Setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang dapat mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama terjadinya temuan. • Rekomendasi harus menyebutkan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut. • Dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab perlu memperhatikan tingkat kewenangan pihak tersebut untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai yang diharapkan.
  • 14. Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal Tindak Lanjut 14 Unit kerja yang menerima rekomendasi: • Melaksanakan tindak lanjut • Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada pelaksana pemantauan di unit kerjanya Pelaksana pemantauan: • Memantau dan membahas tindak lanjut rekomendasi yang belum tuntas dengan pemilik pengendalian secara periodik setiap kali akan menyusun laporan • Menyampaikan rekapitulasi perkembangannya kepada pelaksana pemantauan di atasnya setiap akhir triwulan