Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
INTEGRASI TATA KELOLA TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2014
Jakarta, 5 Juni 2014

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 2
OUTLINE
1. Regulasi Sebagai Landasan
2. Model Penerapan Pengendalian Intern pada Kementerian Keuangan
3. Tujuan dan Manfaat Penerapan Tugas Kepatuhan Internal
4. Dasar Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan
5. Sumber Daya Manusia Unit Kepatuhan Internal
6. Struktur dalam Pelaksanaan Tugas
7. Tahapan Implementasi
8. Integrasi atas Proses Bisnis UKI
9. Hubungan Pengelolaan Kinerja, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
10. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Tahun 2013
11. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2014
12. Langkah-Langkah Peningkatan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2014
13. Langkah-Langkah Pendukung Peningkatan Tugas Kepatuhan Internal
14. Bukti Nyata Implementasi Langkah-Langkah Peningkatan Tugas Kepatuhan Internal

REGULASI SEBAGAI LANDASAN
Pasal 58 UU No. 1
Th 2004
Perbendaharaan Negara
Diktum PERTAMA KMK No.
152/KMK.09/2011
Peningkatan Penerapan
Pengendalian Intern di
Lingkungan Kemenkeu
Diktum KEEMPAT KMK No.
130/KMK.09/2011
Kebijakan Pengawasan Intern
Kemenkeu
Pasal 2 PP No. 60
Th 2008
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian
intern di lingkungan Kemenkeu dilaksanakan melalui
peningkatan penerapan pengendalian intern oleh
pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu.
Pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu harus
meningkatkan penerapan pengendalian intern
dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Reformasi
Birokrasi
Penguatan
Sistem
Pengendalian
Internal

MODEL PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit
Operasional
Unit
Kepatuhan
Internal
Inspektorat
Jenderal
• Melaksanakan
pengendalian intern
sepanjang waktu
• Melakukan monitoring
atas penerapan
pengendalian intern
• Internal audit, melakukan
evaluasi penerapan
pengendalian intern
secara sampling
Internal
Unit Kerja
Three Lines of Defense (Tiga Lini Pertahanan)

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN
TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
TUJUAN
Memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap
pencapaian tujuan organisasi.
MANFAAT
 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi.
 Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan.
 Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan.
 Meningkatnya pengamanan terhadap aset negara.
 Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku
kepentingan.

DASAR PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
DITJEN PERBENDAHARAAN
1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola
PelaksanaanTugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3113/PB/2013 tanggal 2 Mei 2013 hal
Pemetaan Titik Rawan Terjadinya Fraud dan Potensi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
pada InstansiVertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
4. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5334/PB.1/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hal
Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama atas Kegiatan Tambahan di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan KPPN.
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1144/PB/2014 tanggal 21 Februari 2014
hal Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor
Vertikal Ditjen PerbendaharaanTahun 2014.
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2752/PB/2014 tanggal 28 April 2014 hal
Penerapan Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan UmumTahun 2014.

Kompetensi Pegawai UKI
Kompetensi Umum Kompetensi Inti
Kompetensi Khusus:
1. Courage of Convictions
(Keberanian
Berdasarkan
Keyakinan)
2. Resilience (Ketabahan)
3. Relationship
Management
(Mengelola Hubungan)
SUMBER DAYA MANUSIA
Sesuai Standar Kompetensi Jabatan
Kementerian Keuangan

STRUKTUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS
UKI TINGKAT ESELON I (UKI-E1)
Sekretariat Ditjen
Unit
Pengendalian
dan Kepatuhan
Internal (UPKI)
UKI TINGKAT WILAYAH (UKI-W)
Bidang
Supervisi KPPN dan
Kepatuhan Internal
Seksi
Kepatuhan
Internal
UKI TINGKAT KPPN (UKI-P)
Seksi Manajemen Satker
dan Kepatuhan Internal /
Seksi Verifikasi,
Akuntansi, dan
Kepatuhan Internal
PELAKSANA
DEDICATED
UNTUK TUGAS

Tahapan Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan
• Pelaksanaan
manajemen risiko
pada 15 Kanwil.
• Pengembangan
tools pemantauan
pada kegiatan
terpilih.
• Ujicoba
pemantauan pada
kegiatan terpilih.
2011 2012 2013 2014
• Pembentukan
struktur UKI
permanen pada
Kantor Vertikal
DJPBN.
• Pelaksanaan
manajemen risiko
pada 21 Kanwil.
• Pengembangan
tools pemantauan
dari tahun 2011
pada kegiatan
terpilih.
• Pelaksanaan
manajemen risiko
pada 30 Kanwil.
• Pengembangan
tools pemantauan
dari tahun 2012
pada kegiatan
terpilih.
• Penambahan
jumlah kegiatan
yang dipantau
pada Kanwil dan
KPPN, dari tahun
2012.
• Pelaksanaan
manajemen risiko
pada 30 Kanwil,
serta uji coba
pada 3 Kanwil
baru.
• Pengembangan
tools pemantauan
dari tahun 2013
pada kegiatan
terpilih.
TAHAPAN IMPLEMENTASI

Manajemen
Risiko
Strategi
Pengembangan
Assessment risiko
Rencana dan
Pelaksanaan
Mitigasi
Monitoring
risiko
Pengendalian
Pelaksanaan
dan
Monitoring
Mitigasi Risiko
Pemantauan
Pengendalian
Utama
Pemantauan
EIKR
Pengendalian
LHPAparat
Pengawas
Analisis
Temuan dan
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Tindak Lanjut
Penyelesaian
Temuan
Pengelolaan
Pengaduan
Layanan dan
koordinasi
tindak lanjut
pengaduan
Analisis
Pengaduan
Konsep
Penyempurnaan
Prosedur
Kerja
Infrastruktur/
Sarpras
Sistem dan
Aplikasi
Output/
Dokumentasi
INTEGRASI ATAS PROSES BISNIS
UNIT KEPATUHAN INTERNAL
Kembali ke siklus semula

UNSUR – UNSUR TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
HUBUNGAN PENGELOLAAN KINERJA,
MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN
Kegiatan dipantau untuk
memastikan kegiatan
sesuai ketentuan
Pemantauan
Pengendalian
Internal
Pemantauan
Efektivitas
Implementasi
Kecukupan
Rancangan
(EIKR)
Manajemen
Risiko
Mitigasi Risiko
Monitoring
Risiko
Pemetaan
Risiko
Pemantauan
Pengendalian
Utama
Pengelolaan Kinerja
Indikator Kinerja
Utama
Target Kinerja
Pencapaian target kinerja
memerlukan kegiatan
VISI
Sasaran Strategis
dana
Kegiatan/
proses bisnis
keseharian
Risiko

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
KANTOR VERTIKAL DITJEN PERBENDAHARAN 2013
Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan
internal di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Semester II tahun 2013.
Penilaian dilakukan terhadap 3 unsur utama pelaksanaan tugas kepatuhan internal:
• Manajemen risiko
• Pemantauan Pengendalian Internal
• Pengelolaan Pengaduan
HASIL PENILAIAN
NO. Kategori Penilaian Jumlah Unit Kerja Kanwil
1. Sangat Baik (x ≥ 110) 11 (36,67%)
2. Baik (80 ≤ x < 110) 19 (63,33%)
3. Sedang (60 ≤ x < 80) -
4. Kurang (0 ≤ x < 60) -

No Unit Kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Pengendalian
Intern
Manajemen
Risiko
Pengelolaan
Pengaduan
Jumlah Nilai Keterangan
1 Kanwil DJPBN Prov. Yogyakarta 100 10 10 120 Sangat Baik
2 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Barat 100 10 10 120 Sangat Baik
3 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah 100 10 10 120 Sangat Baik
4 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Selatan 100 10 10 120 Sangat Baik
5 Kanwil DJPBN Prov. NTB 100 10 10 120 Sangat Baik
6 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah 100 10 10 120 Sangat Baik
7 Kanwil DJPBN Prov. Jambi 100 10 10 120 Sangat Baik
8 Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu 100 10 10 120 Sangat Baik
9 Kanwil DJPBN Prov. NTT 100 10 10 120 Sangat Baik
10 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur 100 10 10 120 Sangat Baik
11 Kanwil DJPBN Prov. Maluku Utara 100 10 10 120 Sangat Baik
12 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tenggara 100 10 - 110 Baik
13 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Utara 100 10 - 110 Baik
14 Kanwil DJPBN Prov. Papua 80 10 10 100 Baik
15 Kanwil DJPBN Prov. Maluku 80 10 10 100 Baik

No Unit Kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Pengendalian
Intern
Manajemen
Risiko
Pengelolaan
Pengaduan
Jumlah Nilai Keterangan
16 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah 80 10 10 100 Baik
17 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Barat 80 10 10 100 Baik
18 Kanwil DJPBN Prov. DKI Jakarta 80 10 10 100 Baik
19 Kanwil DJPBN Prov. Bali 80 10 10 100 Baik
20 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Selatan 80 10 10 100 Baik
21 Kanwil DJPBN Prov. Bangka Belitung 80 10 10 100 Baik
22 Kanwil DJPBN Prov. Gorontalo 80 10 10 100 Baik
23 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat 80 10 10 100 Baik
24 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara 80 10 10 100 Baik
25 Kanwil DJPBN Prov. Riau 80 10 10 100 Baik
26 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan 70 10 10 100 Baik
27 Kanwil DJPBN Prov. Aceh 80 10 - 90 Baik
28 Kanwil DJPBN Prov. Lampung 80 10 - 90 Baik
29 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Timur 70 10 - 80 Baik
30 Kanwil DJPBN Prov. Banten 60 10 10 80 Baik

UNSUR – UNSUR TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
TARGET KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2014
1. IKU “Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko”
Diimplementasikan melalui penilaian implementasi manajemen risiko periode
Semester I tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
2. IKU “Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen Perbendaharaan”
Target Kinerja : Level 4 (Risk Managed) dengan nilai 75.
Target Kinerja : Level 2 atau “Pengendalian intern efektif dengan pengecualian”.
Diimplementasikan melalui pelaksanaan pemantauan EIKR yang hasilnya akan
dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Sampel penilaian tahun 2014:
1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
Sampel penilaian tahun 2014:
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KANWIL DAN KPPN TAHUN 2014
TUJUAN
1. Meningkatkan hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil dan KPPN.
2. Meningkatkan kualitas penilaian/evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal oleh UKI E-1.
3. Meningkatkan hasil capaian kinerja pelaksanaan tugas kepatuhan internal Ditjen Perbendaharaan
sesuai target yang telah ditetapkan.
UNSUR PENINGKATAN
1. Komitmen Organisasi
2. Internalisasi dan Pengembangan Kompetensi
3. Implementasi Tugas Kepatuhan Internal
4. Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern
5. Dukungan Penerapan Tugas Kepatuhan Internal
PERIODE EVALUASI
Evaluasi peningkatan tugas kepatuhan internal lingkup Kanwil dan KPPN dilakukan dalam periode
Semesteran dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan setiap Triwulanan.

LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG PENINGKATAN TUGAS KI :
MANAJERIAL
1. Menyempurnakan kegiatan teknis pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal sesuai
dengan knowledge improvement yang telah diperoleh selama mengikuti Rapat Kerja SKKI.
2. Menginternalisasikan tugas kepatuhan internal kepada seluruh pejabat/pegawai di
lingkungan Kanwil maupun KPPN melalui kegiatan sosialisasi tugas kepatuhan internal.
3. Melaksanakan pembahasan hasil tugas-tugas kepatuhan internal, untuk diperoleh
masukan perbaikan dari pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja.
4. Melakukan pembimbingan teknis pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN serta
memantau pelaksanaan tugasnya secara intensif dan proaktif.
5. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas
kepatuhan internal sesuai timeframe yang telah ditentukan.
6. Selalu mendokumentasikan secara lengkap dan sistematis (dalam bentuk hardcopy dan
softcopy) terhadap hasil-hasil kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
kepatuhan internal.

1. Mempersiapkan penyusunan Profil Risiko periode Semester II tahun 2014.
2. Menyusun laporan pelaksanaan rencana penanganan risiko dan laporan monitoring risiko
periode Semester I tahun 2014 (dikecualikan untuk Kanwil baru).
3. Melakukan pembahasan dalam rangka re-inventarisasi identifikasi risiko sehingga dalam
profil risiko yang dihasilkan dapat memuat seluruh unsur kategori risiko.
4. Menyempurnakan rencana penanganan risiko dengan memperhatikan kegiatan
penanganan yang bersifat inovasi dan/atau memodifikasi kegiatan yang telah ada/biasa
dilaksanakan.
5. Apabila dimungkinkan, melakukan kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan/Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan untuk mengadakan pelatihan manajemen risiko kepada
seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil dan/atau KPPN.
6. Khusus UPR yang menjadi sampel penilaian TKMPR, menyiapkan seluruh dokumentasi dan
menyempurnakan profil risiko periode Semester I tahun 2014 sesuai dengan hasil evaluasi
Pra Penilaian oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
1. Menyiapkan Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil dan Laporan Akhir
Triwulanan Tingkat Wilayah periode Triwulan II tahun 2014.
2. Menyiapkan Laporan Evaluasi Pemantauan Pengendalian Intern dari hasil pelaksanaan di
lingkup KPPN periode Triwulan II tahun 2014.
3. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil untuk
periode Semester I tahun 2014.
4. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan terdapat temuan-temuan, agar segera
menyusun rekomendasi kepada unit terkait untuk melaksanakan tindak lanjut atas
temuan-temuan tersebut.
5. Khusus Kanwil yang menjadi sampel penilaian, menyiapkan pelaksanaan pemantauan
Efektivitasi Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR) yang akan dimulai pada
bulan Juli 2014, antara lain menyusun rencana pelaksanaan pemantauan EIKR serta
melakukan sosialisasi pemantauan EKIR kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan
unit kerja.

PENGELOLAAN PENGADUAN
1. Menyiapkan Laporan Triwulanan Pengaduan periode Triwulan II tahun 2014.
2. Memastikan setiap pengaduan yang diterima oleh Kanwil telah tercatat dalam laporan
pengaduan Triwulanan Kanwil yang disampaikan kepada UKI-E1 sebagai bahan evaluasi
perbaikan proses bisnis.
3. Memastikan validitas laporan pengaduan yang disusun oleh Kanwil maupun laporan
pengaduan yang disampaikan oleh KPPN ke Kanwil.
4. Selalu memantau pelaksanaan pengelolaan pengaduan di KPPN serta memantau
penyelesaian tindak lanjutnya.

BUKTI NYATA IMPLEMENTASI
LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN TUGAS KI
1. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan tahun 2013 dengan indeks sebesar 4,09.
2. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Ditjen Perbendaharaan (TKPMR) dengan nilai sebesar 61,89
atau berada pada level 3 (Risk Defined).
3. Penetapan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada KPPN Malang oleh
Kementerian PAN & RB.
CAPAIAN 2013
PROGRESS 2014
1. Pelaksanaan langkah-langkah peningkatan kinerja layanan oleh Kanwil dan KPPN untuk mendukung target Survei
Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan tahun 2014.
2. Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Kantor Vertikal DJPBN tahun 2014 oleh UKI-E1
dalam rangka penilaian kinerja tugas kepatuhan internal Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang hasilnya akan
diumumkan pada acara Dekade Perbendaharaan di bulan November 2014.
3. Pelaksanaan Tahapan Audit dan Pra Penilaian WBK/WBBM oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan hasil sementara
pada KPPN Semarang II sebesar 99,57 dan KPPN Bangko sebesar 97,99 serta tidak terdapat temuan in-efisien dan
temuan in-efektif pada kedua sampel tersebut.
4. Pelaksanaan Pra Penilaian TKPMR pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai sementara
sebesar 65,15.
5. Pelaksanaan asistensi dan pelatihan pemantauan pengendalian intern yang difokuskan terhadap materi pemantauan
EIKR pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai langkah-langkah persiapan
dalam penilaian penerapan pengendalian intern Ditjen Perbendaharaan.

Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (9)

Semelhante a Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan

Semelhante a Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan (20)

Mais de Ahmad Abdul Haq

Mais de Ahmad Abdul Haq (20)

Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan