Dokumen tersebut membahas tentang kasus penolakan pertambangan di Kabupaten Bima akibat dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Terjadi bentrokan antara warga dengan aparat keamanan setelah bupati memberikan izin pertambangan. Kronologinya dimulai dari protes warga sejak 2010 hingga berakhir dengan penembakan oleh aparat yang menewaskan beberapa orang pada 2011. Warga menolak karena khawatir gangguan sumber air dan pertanian

1. KASUS BIMA (OTONOMI VS PEMBANGUNAN)
O
L
E
H
:
Nama: Yuca Siahaan
NIM:
F0109109
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012

2. PENDAHULUAN
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak
terlepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak
mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara
("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan
negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan
pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang
Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi
di bidang ketatanegaraan.
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi
di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan
sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur
dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat
pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar
pertimbangan:
1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga
risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif
minim;

3. 2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah
yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar di atas, prinsip otonomi yang dianut adalah:
1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di
daerah;
2. Bertanggung
jawab,
pemberian
otonomi
diselaraskan/diupayakan
untuk
memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik
dan maju
Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah kabupaten/kota diberi
kewenangan luas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi
sumberdaya, serta kemampuan dan keunikan yang ada di daerah. Dengan kata lain,
pembangunan. Daerah di masa yang akan datang hendaknya bercirikakan karakteristik sosial
lokal yang ada.
Pemerintah daerah berhak memberi ijin usaha kepada investor demi kesejahteraan
masyarakat, tanpa harus melalui proses panjang ke pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah
ini diharapkan dampak positifnya adalah pembangunan akan lebih cepat karena setiap daerah
tentu akan lebih serius mengusahakan pembangunannya dan mengerti apa yang terbaik buat
daerahnya. Namun terkadang kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Dapat kita lihat
contohnya dalam Kasus Bima yang beberap waktu lalu sempat hangat di telinga kita. Dimana
Bupati mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP-E) kepada PT Sumber
Mineral Nusantara berdasarkan Surat Keterangan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010
tertanggal 28 April 2010 di tengah penolakan oleh warganya sendiri.
Berikut ini akan dibahas lebih mendalam bagaimana detail jatuhnya korban yang
di tembak secara brutal oleh kepolisian di Kabupaten Bima yang terjadi pada tanggal 24
Desember tahun 2011 lalu ini.

4. PEMBAHASAN
Asal – usul Kasus Bima
Bentrokan antara warga Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu di Bima, Nusa
Tenggara Barat dengan aparat keamanan karena protes yang dilakukan terhadap keluarnya
Izin Usaha Pertambangan di kecamatan Lambu. Warga marah atas kebijakan yang di ambil
Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor
188.45/347/004/2010 tanggal 28 April 2010 yang di berikan kepada PT.Sumber Mineral
Nusantara (SMN) dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan ekplorasi mineral emas
(Au) dan mineral pengikutnya selama 5 tahun.
Warga menolak keberadaan perusahaan tambang karena khawatir dengan
kerusakan lingkungan di kawasan itu. Meski berkali-kali mendapat protes warga, namun
perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan tetap melanjutkan aktivitasnya.
Daerah itu merupakan tempat mata air yang menjadi sumber air warga. Kehadiran tambang
emas dipercayai akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman
bawang merah, mata pencaharian mereka. Di Kabupaten Bima, luas lahan bawang merah
mencapai 13.663 hektare yang disebut bawang Keta Monca dan menjadi komoditas unggulan
daerah tersebut. Hasil panen Keta Monca dipasarkan hingga ke daerah lain bahkan sampai
luar negeri. Bawang Keta Monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak
diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri,
seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih
bawang merah nasional. Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima
tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape,
Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta. Lahan untuk usaha pertambangan itu mencapai
24.980 ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN
sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia.
Kronologi Kasus Bima
Sejak awal kehadiran investor di Bidang pertambangan ini selalu menuai protes
dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Bima terhadap Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Sehingga
masyarakat bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima, Organisasi
Kepemudaan (OKP), dan Organisasi Kedaeerahan (Organda), serta Badan Eksekutif

5. Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota dan Kabupaten Bima secara kelembagaan menjadi
bagian dari gerakan penolakan yang dilakukan.
1. Sejak 2010 telah muncul aksi Penolakan oleh Masyarakat Sape dan Lambu Kab. Bima
terhadap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bima, dan gerakan ini telah berulang beberapa kali namun aspirasi yang disampaikan oleh
masyarakat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bima,
2. Aksi kembali mencul lagi sejak awal tahun 2011, oleh berbagai elemen mahasiswa antara
lain; IMM Cabang Bima, HMI Cabang Bima, PMII Cabang Bima, SMI Cabang Bima, dan
BEM (STIH, STAIM, STKIP Bima, STISIP Mbojo Bima, STIT Sunan Giri Bima) dengan
masing-masing masa 1000 Orang (sesuai surat pemberitahuan ke Polres Kota Bima).
Didalam aksi ini masa aksi menuntut penolakan pertambangan di seluruh wilayah
Kabupaten Bima.
3. Pada akhir bulan Januari 2011, PC IMM Bima melakukan rapat terbatas untuk menyikapi
Aksi penolakan Pertambangan di kab. Bima. Dengan melahirkan keputusan untuk
melakukan advokasi di 19 lokasi pertambangan seluruh wilayah kabupaten Bima. Setiap
wilayah dikoordinir masing-masing 2 orang.
Kecamatan Lambu (IMMawan Ansari, IMMawan Arif rahman)
Kec. Parado (IMMawan Akbar Tanjung dan IMMawan Abdul Basit)
Kec. Langgundu (IMMawan Hajairin dan IMMawan Arihan)
Kec. Lambitu (IMMawan M. Sidik)
Kec.Sape (IMMawan Salahudin),
Kec. Wera (IMMawan Saiffulah)
kec. Madapangga (IMMawan Amrin)
Kec. Wawo (IMMawan Firmansyah dan IMMawan Suhaimin)
kec. Monta (IMMawan Ilham Ismail dan Lukman) dan
kec. Hu’u Kab. Dompu (IMMawan Andi Akbar).
Target Aksi penolakan dilakukan dimasing-masing wilayah pertambangan.
4. Tanggal 7 Februari 2011, Tim Advokasi IMM yang ada di Kecamatan Parado melakukan
aksi demontrasi yang tergabung dalam aliansi FORUM MASYARAKAT ANTI
TAMBANG (FORMAT) PARADO. Tuntutan aksi pada saat itu adalah menolak Ijin
Usaha Pertambangan (IUP) dan SK Kontrak Karya. Namun tetap tidak mendapat respon

6. dari Pemerintah Kab. Bima. Sehingga terjadi kekacauan antara POL PP dengan Massa aksi
yang mengakibatkan luka-luka dan memar.
5. Tanggal 10 Februari 2011, Advokasi IMM di Kec.Lambuberhasil mengorganisir ribuan
masyarakat Lambu dengan target aksi di Kantor Camat Lambu. Dalam proses aksi terjadi
kekacauan antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang menyebabkan pembakaran
Kantor Camat Lambubeserta 5 mobil pemerintah Kabupaten Bima dan 7 unit sepeda
motor hangus dibakar massa. Sehingga pihak Kepolisian menangkap 4 orang warga
(Abidin, Arifin, Ruli, dan Mashulin). Dan menetapkan Ansari sebagai tersangka
namun DPO (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu bertindak sebagai kordinator
lapangan. Aksi pembakaran tersebut terjadi karena aspirasi tidak ditanggapi.
6. Tanggal 14 Februari 2011, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima
menyurati Polres Kota Bima untuk melakukan audensi terkait penahanan dan penangkapan
sejumlah aktifis mahasiswa dan masyarakat, karena dalam kajian dan penelitian IMM
terjadi pelanggaran Hak Asazi Manusia. Dan Audensi berjalan dengan baik dan sukses.
7. Tangal 13 februari 2011, setelah Aksi di Kec. Lambu berlanjut aksi di Kec. Parado.
Gerakan massa melakukan penolakan penambangan di kantor kecamatan Parado tidak
mendapat respon dari pemerintah, sehingga terjadi penyegelan Kantor camat Parado yang
berlangsung sampai tanggal 24 februari 2011. Setelah itu massa aksi berlanjut ke kawasan
hutan Oi Bura - Parado dan disana membakar base camp milik PT Valey Sumbawa Timur
Maining.
8. Tanggal 24 februari tahun 2011, terjadi penangkapan terhadap salah satu aktor massa aksi
dalam FORMAT atas nama Ahmadin, oleh KAPOLSEK MONTA di Desa Tangga. Hal ini
menyebabkan masyarakat parado panik dan langsung menuju kantor Polsek Parado untuk
menuntut pembebasan Ahmadin. Hal ini mendapat perhatian dari Kepala POLSEK Bapak
Zaenal Arifin, SH dan mengatakan akan menjamin pembebasan Ahmadin. Namun
beberapa saat setelah itu kepastian pembebasan Ahmadin semakin tidak jelas, sehingga
muncul reaksi pelemparan hingga berlanjut pada pembakaran Kantor Kapolsek Parado.
Pada saat menjelang magrib pasukan brimob yang dikirim dari POLRES BIMA
menyerang massa dengan tembakan peluru tajam yang berada di TKP yang
mengakibatkan belasan orang yang terluka dan menangkap 5 orang yang di indikasikan
sebagai Provokator.
9. Tanggal 26 Februari 2011, Forum Masyarakat Anti Tambang (FORMAT) Kec. Parado
bersama OKP dan Organisasi tingkat daerah di Bima menyurati PC IMM Bima untuk

7. menjadi fasilitator dan mediator untuk mengadvokasi Penolakan Pertambangan dan
Pembebasan Aktor gerakan yang ditangkap oleh Kepolisian.
10. IMM Cabang Bima berkoordinasi dengan HMI, dan PMII demi penindaklanjutansurat dari
(FORMAT) Kec. Parado. Rapat koordinasi dilaksanakan 28 Februari 2011 yang
menghasilkan keputusan yakni Membentuk Kelompok Cipayungyang ditunjuk untuk
memfasilitasi dan mengkoorinir teman-teman OKP dan BEM yang ada Di Bima.
Kelompok
Cipayung
juga
menjadi
fasilitator
untuk
mengadvokasi
Penolakan
Pertambangan di Kec. Lambu dan Kec. Parado serta menuntut pembebasan aktifis
mahasiswa yang ditangkap kepolisian.
11. Dalam rangka mendukung advokasi ini Cipayung mengundang seluruh OKP, BEM dan
ORGANDA Tingkat Daerah dan kec. Bima untuk koordinasi dan konsolidasi terkait
dengan penolakan pertambangan. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi ini pertama kali
dilakukan di Sekretariat IMM Cabang Bima dengan seluruh OKP, Organda, dan BEM
yang ada di Bima. Berdasarkan kesepakatan, Kelompok Cipayung diubah dengan Aliansi
Front Gerakan Rakyat Anti Tambang (GRANAT).
12. Tanggal 28 Maret 2011 GRANAT melakukan audensi dengan Bupati, DRPD, Dinas
Pertambangan dan energi dan Pihak Kepolisian Resort Kota dan Kab. Bima Perihal
Penolakan Pertambangan. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi penolakan (IUP)
dan melakukan aksi menuntut Bupati Bima agar segera menindaklanjuti rekomendasi
tersebut.
13. Bupati mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP-E) kepada PT Sumber
Mineral Nusantara berdasarkan Surat Keterangan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010
tertanggal 28 April 2010 di tengah penolakan oleh warga Bima sendiri.
14. Menanggapi Aksi yang telah dilakukan oleh GRANAT beserta elemen lainnya, akhirnya
sementara waktu (Maret s/d September 2011) Pihak perusahaan dan Pemerintah Bima
memberhentikan dulu kegiatan eksplorasi sambil sambil sosialiasi kembali kepada
masyarakat Kec. Sape dan Lambu dengan melibatkan Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Dinas
Pertambangan dan energy Kab. Bima. Melihat perkembangan tersebut, GRANAT berhenti
aksi sambil mempelajari dan mengamati perkembangan dan kelanjutannya eksplorasi
pertambangan di Bima.
15. Akhirnya pemerintah dan pihak perusahaan pertambangan kembali melakukan Sosialisasi
di Kec.Sape dan Lambu. Namun tetap mendapat penolakan dari masyarakat terkecuali
sebagian Aparat Desa, Camat, dan PNS yang bekerja pada Pemerintahan Kabupaten Bima.

8. 16. Penangkapan Adi Supriadioleh aparat kepolisian Polres Bima, Hal ini menyebabkan
GRANAT melakukan aksi solidaritas dengan2 isu dan tuntutan yakni bebaskan Adi
Supriadi dan cabut SK 188 yang di keluarkan oleh Bupati Bima.
17. Tanggal 20 November 2011 Aliansi Front Gerakan Rakyat Anti Tambang (FRAT)
melakukan pertemuan internal Aliansi untuk perorganisasian massa dan aksi di Lambu.
Keputusan rapat adalah memberikan advokasi kepada rakyat Lambu, memobilisasi untuk
penolakan pertambangan. Puncak penolakan itu dimulai pada Desember 2011, setelah
melakukan beberapa kali aksi unjuk rasa namun tidak direspon pemda setempat. Sehingga
19 Desember 2011 melakukan aksi long march dengan berjalan kaki menuju pelabuhan
Sape, sehingga massa yang tergabung dalam FRAT3.000 Orang itu memboikot Pelabuhan
Sape Bima dan terpaksa aparat kepolisian yang berusaha menghalau masa aksi tersebut
memilih mundur karena jumlah tidak sebanding.
18. Selasa,20 Desember 2011 dilakukan pertemuan dan dialog di Kantor Camat Lambu.
Dalam pertemuan dan dialog itu melibatkan perwakilan masa aksi 8 orang dan Bupati
Bima (Feri Zulkarnain, ST) yang difasilitasi Wakapolda NTB, Dinas Perhubungan
Kaminfo Propinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kab. Bima, Kabag. Hukum Setda Bima, Camat Sape dan
Lambu, dan Kapolsek Sape dan Lambu. Inti tuntutan Massa Aksi adalah ; Pertama, adalah
pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 188.45/357/004/2011 terhadap PT.
Sumber Mineral Nusantara, Kedua, adalah pembebasan saudara Adi Supriadi.
Menanggapi tuntutan perwakilan masa aksi tersebut, Bupati Bima hanya bersedia
memberhentikan sementara atas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimaksud selama 1
(satu) tahundengan alasan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Junto
Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Kemudian terkait dengan
pembebasan Adi Supriadi juga tidak bisa dipenuhi dengan alasan kasus tersebut telah
dibawa ke ranah hukum dan juga telah dilimpahkan Ke Kejaksaan Negeri Raba Bima.
Pada pertemuan dan dialog tersebut masing-masing mempertahankan pendapat sehingga
tidak ada titik temu, dan warga masyarakat tetap melanjutkan aksi pemblokiran Sape
Bima.
19. Rabu, 21 Desember 2011 upaya negosiasi melalui pertemuan dan dialog itu kembali
dilakukan bersama Tokoh masyarakat Sape, Lambu dengan dengan Kapolresta Bima
namun tidak membuahkan hasil, dan aksi Boikot pelabuhan tetap berlanjut.
20. Kamis, 22 Desember 2011 Pukul 12.30 Wita, Kapolda NTB melakukan rapat internal di
Bandar Udara Muhammad Salahudin Bima dan pada 14.30 Wita dilanjutkan dengan rapat

9. koordinasi di ruang Bupati Bima dengan Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Kejaksaan
Negeri Raba Bima, Kapolresta Bima, Kabag. Kesbangpol Linmas Propinsi NTB, Ketua
Pengadilan Negeri Raba Bima, Sekda dan Asisten 1 Kab. Bima, Dinas Pertambangan Kab.
Bima dan Badan Lingkungan Hidup (inti pembicaraannya tidak dapat diketahui).
21. Jumat, 23 Desember 2011, Bupati Bima mengeluarkan SK Nomor 188.45/743/004/2011
tentang penghentian sementara 1 tahun atas Ijin EksplorasiEmas oleh PT. Sumber
Mineral Nusantara di Kec. Sape, Lambu dan Langgudu. Kapolda NTB melaksanakan
pertemuan dengan DPRD dan disepakati untuk menunjuk H. Najib (Wakil Ketua DPRD)
sebagai perwakilan DPRD Kab. Bima untuk berdialog dan negosiasi dengan Masa Aksi,
kemudian H. Najib (Tim Negosiator) mengundang Koordinator Lapangan (Hasanuddin)
untuk dipertemukan dengan Kapolda NTB, dan Kapolda NTB meminta warga masyarakat
membubarkan diri sehingga Pelabuhan dapat berfungsi kembali, namun Hasanuddin tidak
berani memutuskan karena tuntutan masa aksi yang masih bertahan agar SK tersebut
dicabut dipenuhi Bupati Bima. Pada pertemuan inipun belum ada titik temu sehingga
Hasanuddin sebagai Koordinator Lapangan kembali kepelabuhan untuk melanjutkan aksi.
22. Jumat malam Desember - sabtu jam 12.00 – 05.00 aparat polda NTB dan Polres Bima
mengepung massa Aksi dengan pemblokiran wilayah masa aksi. Ansari dan masa aksi
menghimbau agar tetap di tempat.
23. Sabtu, 24 Desember 2011 Pukul. 06.00 Wita Pasukan Brimob Polda NTB dan Dalmas
sekitar 250 orang membubarkan secara paksa. Akan tetapi massa aksi masih tetap bertahan
walaupun di bubarkan secara paksa. Sekitar 150 – an orang masa aksi masih bertahan di
Pelabuhan Sape. Melihat massa Aksi yang semakin menyadari bahwa tidak mungkin
untuk melakukan perlawanan, maka aparat tanpa berfikir panjang, akhirnya melakukan
penembakan brutal terhadap sejumlah masa aksi.
24. Penembakan brutal ini mengakibatkan 3 korban meninggal, 23 Orang mengalami luka
tembak dan akhirnya dilarikan ke RSUD Bima untuk mendapat perawatan medis.
Tersangka menjadi 47 Orang di Tahan di Kapolresta Bima termasuk Saudara IMMawan
Ansari sebagai Tim Advokasi IMM Cabang Bima untuk di Kec.Lambu, Kab. Bima.
25. Tragedi penembakan warga di Pelabuhan Sape Kab. Bima memicu gerakan dari elemen
mahasiswa yang ada di Kota Bima, pukul 09.00 Wita masing-masing Pimpinan OKP dan
BEM melakukan konsolidasi dan aksi di Depan Kantor DPRD Kab. Bima. Namun, ketika
masa aksi tiba di kantor DPRD justru anggota DPRD / Stafnya menghindar dari masa aksi
sehingga masa aksi melampiaskan kekecewaannya dengan membakar fasilitas Kantor

10. DPRD Kab. Bima (Meja, dan kursi). Usai pembakaran, masa aksi dikejar oleh Aparat
Kepolisian yang berpakain preman sehingga berhasil menangkap 9orang.
26. Dalam perjalanan pasca tragedi tersebut, polisi masih bertahan di Kec. Lambu membuat
masyarakat semakin takut keluar untuk beraktivitas dan menyebarkan issu bahwa siapapun
masyarakat Lambu yang keluar akan di tangkap untuk di jadikan tersangka. Maka saat itu
masyarakat Lambu sangat takut keluar areal dalam rumahnya dan polisi pun tidak
memiliki keberanian untuk menyisir kedalam perkampungan masyarakat Lambu. Hal ini
menyebabkan semua korban kebrutalan polisi tidak terindentifikasi. Korban yang tidak
terdeteksi memilih merawat diri di rumah bersama keluarga. Buktinya ketika instruksi
Bapak Din Syamsuddin enggratiskan semua korban Lambu yang belum sempat di rawat
agar dapat di rawat di rumah sakit Muhammadiyah Bima dengan jaminan semua gratis,
pasien yang berasal dari Lambu berjumlah 3 orang.
TIM melihat terdapat kejanggalan dalam proses penanganan korban. Sehingga TIM
Investigasi IMM berkoordinasi dengan Komnas HAM dan beberapa Anggota Komisi 3
DPRD Bima untuk memberikan kebijakan agar dapat membebaskan para tersangka.
Sehingga hal itu membuahkan hasil dengan terbebasnya tersangka sejumlah 9 orang dari
47 orang tersebut.
27. Tanggal 31 Desember 2011 sangat disayangkan bahwa Bupati Bima menggerakkan PNS
untuk Aksi demo dalam kerangka mendukung adanya pertambangan di Kabupaten Bima.
28. Tanggal 26 Januari 2012, sejumlah masa aksi dari Lambu, Sape, Ambalawi, Langgudu,
dan Wera membakar kantor Bupati Bima, Kabupaten Bima, NTB. Hal ini disebabkan
diacuhkannya tuntutan tentang pencabutan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh
pemda.
29. Tanggal 27 Januari 2012, massa aksi yang kemarin memblokir akses jalan sekitar satu
kilometer dari kota Kecamatan Sape. Warga memasang penghalang dari kayu dan batu.
Pemblokiran dimaksudkan agar tidak ada orang luar masuk ke kawasan Kantor Bupati dan
membuka penjara. Sebanyak 52 orang tahanan Lembaga Pemasyarakat di Raba Bima
melarikan diri.
30. Tanggal 28 Januari 2012, akhirnya Bupati Bima menerbitkan SK bernomor
188.45/64/004/2012
tentang
Penghentian
Secara
Tetap
Kegiatan
Usaha
Pertambangan Ekplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan
Lambu, Sape dan Langgudu.

11. 31. Untuk tersangka yang terdiri dari 38 orang yang telah ditahan di Kapolres Kota Bima, kini
sudah dalam tahap pemeriksaan penyidik kepolisian untuk dilimpahkan ke Kejaksaan
Negeri Raba Bima.
Korban Kasus Bima
Kejadian penembakan brutal oleh aparat keamanan pada tanggal 24 Desember 2011 di
Pelabuhan Sape menimbulkan korban,yakni :
3 (Tiga) orang meninggal dunia atas nama;
1. Arif Rahman (Umur 19 Tahun)
2. Syaiful (Umur 17 Tahun)
3. Syarifuddin (umur 35 Tahun)
Sebanyak 23 Orang mengalami Luka Tembak dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Bima untuk mendapat perawatan medis.
Sejumlah 47 orang massa menjadi tersangka atas peristiwa pembakaran Kantor
Camat Lambu, beserta fasilitas lain (5 mobil pemerintah Kabupaten Bima dan 7 unit
sepeda motor), yang dianggap sebagai provokator pelemparan hingga pembakaran kantor
Kapolsek Parado, atas aksi pembakaran kantor Camat Lambu, atas pembakaran fasilitas
Kantor DPRD Kab. Bima, serta atas pembakaran Kantor Bupati. Dari 47 orang massa
yang dijadikan tersangka, 9 diantaranya dibebaskan karena masih berusia anak-anak dan
juga sebagian perempuan. Sedangkan sisanya ditahan di Kapolresta Bima termasuk
IMMawan Ansari sebagai Tim Advokasi yang diutus oleh IMM Cabang Bima untuk Kec.
Lambu Kab. Bima.
Pelanggaran HAM
Dalam peristiwa penembakan brutal oleh aparat kepolisian di Pelabuhan Sape
pada tanggal 24 Desember lalutelah terbukti terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana
dijamin Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Pelanggaran
HAM yang terjadi berupa penghilangan hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan
secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak
anak, hak atas kesehatan, dan hak milik.
Lima oknum anggota Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan.
Adapun kelima oknum tersebut yakni Bripda F, Briptu S, Briptu F, Briptu A dan Briptu
MS.Briptu A dan Briptu MS berasal dari Polres Bima. Mereka melakukan penendangan dari

12. belakang. Sedangkan Bripda F dari Brimob NTB melakukan proses pelanggaran disiplin
karena ada dua orang masyarakat, yang di pukul dan ditendang oleh anggota reserse Polresta
Bima yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan menendang, katanya.
Aparat kepolisian dalam pembubaran paksa blokade warga di Pelabuhan Sape ini
juga menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan prosedur tetap (protap). Dalam
menggunakan kekuatan, kepolisian harus melalui enam tahapan, yakni pencegahan, perintah
lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul,
senjata kimia (gas air mata, semprotan cabe) dan terakhir kendali dengan senjata api.
Dari video dapat kita lihat pada peristiwa 24 Desember lalu itu aparat kepolisian tidak
melakukan tahapan ketiga sampai dengan tahap kelima, tetapi langsung lompat ke tahapan
keenam.
Penyelesaian Kasus Bima
1. Polri bersama Komnas HAM membentuk Joint Investigation (investigasi bersama)
untuk mengusut kasus bentrokan antara aparat kepolisian dan warga yang melakukan
unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Pembentukan Joint
Investigation juga untuk mendalami 2 korban tewas yang ditemukan di luar
pelabuhan. joint investigation dibentuk juga sebagai instrumen menindaklanjuti
temuan Komnas HAM terkait jumlah korban dan pemastian penyebab meninggalnya.
2. Bupati Bima Ferry Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan tentang
penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara
di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.
Surat Keputusan Bupati Bima tersebut bernomor 188.45/64/004/2012 tentang
Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh PT
Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu yang
mencakup areal tambang seluas 24.980 Hektare Surat tersebut diterbitkan pada 28
Januari 2012.
Keputusan Bupati Bima itu didasarkan pada rekomendasi Dirjen Mineral
dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Thamrin Sihite atas nama Menteri, dan Keputusan DPRD Kabupaten Bima. Dimana
inti dari rekomendasi itu yakni meminta Bupati Bima untuk menerbitkan keputusan
penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan PT SMN.

13. OTODA VS PEMBANGUNAN
Pemberlakuan otonomi
daerah dimaksudkan
pada pengembangan
serta
pemerataan pembangunan masing-masing daerah. Jadi jika otonomi daerah ini benar-benar
dilaksanakan sebaik mungkin dengan “good governance” bukan atas kesewenangan tetapi
demi kepentingan rakyat, maka suatu daerah akan cepat pembangunannya. Karena setiap
daerah bebas mengelola potensi sumber daya yang ada demi kemajuannya.
Tetapi ketika wewenang disalah gunakan, yang ada otonomi daerah semakin memperburuk
keadaan daerah itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil bukan yang pro terhadap
daerah itu sendiri, melainkan untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu/asing. Yang
terjadi di daerah tersebut bukan kemajuan, melainkan pengrusakan lingkungan ataupun
kerugian bagi rakyatnya sendiri.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Kasus Bima merefleksikan persoalan penggunaan kewenangan kepada daerah yang
cenderung menyalahgunakan wewenang, salah satunya yaitu mengabaikan analisis

14. dampak lingkungan, sosial dan budaya. Secara politik pemberian kewenangan
tersebut semakin menyebabkan praktek 'bad governance' karena pemilihan kepala
daerah yang sangat berbiaya mahal sehingga sumber daya alam bisa saja dijadikan
sumber pembiayaan
2. Korban Penembakan brutal oleh aparat keamanan penembakan brutal oleh aparat
keamanan pada tanggal 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sape menimbulkan
korban,yakni :3 orang meninggal dunia dan 23 Orang mengalami Luka Tembak
3. Lima oknum anggota Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan, yakni
Bripda F, Briptu S, Briptu F, Briptu A dan Briptu MS
4. Dalam peristiwa penembakan brutal oleh aparat kepolisian di Pelabuhan Sape pada
tanggal 24 Desember lalutelah terbukti terjadinya pelanggaran HAM berupa
penghilangan hak untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak
manusiawi dan merendahkan derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas
kesehatan, dan hak milik.
5. Polri bersama Komnas HAM membentuk Joint Investigation (investigasi bersama)
untuk mengusut kasus bentrokan antara aparat kepolisian dan warga yang melakukan
unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
6. Bupati Bima Ferry Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan bernomor
188.45/64/004/2012
tentang
Penghentian
Secara
Tetap
Kegiatan
Usaha
Pertambangan Ekplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pada 28
Januari 2012.
Saran
Pemerintah pusat hendaknya tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
otonomi daerah, agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah daerah hendaknya dapat mempergunakan wewenang sebagaimana
mestinya. Sebagai pemimpin rakyat, jadi pro rakyat dan tidak terkontaminasi oleh
kepentingan-kepentingan pihak lain
Daftar Referensi
“Dengar Aspirasi Rakyat, Bupati Hentikan Total Pertambangan di Bima.” Artikel Koran
Suara Pembaharuan edisi Sabtu, 28 Januari 2012

15. http://www.suarapembaruan.com/home/dengar-aspirasi-rakyat-bupati-hentikan-totalpertambangan-di-bima/16574
Devita,Irma.“Sengketa Agraria di Bima yang Dipicu Oleh SK Bupati Bima”. Artikel. 09
January 2012
http://irmadevita.com/2012/sengketa-tanah-di-bima-yang-dipicu-oleh-sk-bupati-bima
Ghani Nurcahyadi.“Polri dan Komnas HAM Bentuk Joint Investigation Kasus Bima.” Artikel
06 Januari 2012 20:52 WIB
Habis Bakar Kantor Bupati, Warga Bima Blokir Jalan . Artikel Tempo edisi 27 Januari 2012
http://www.tempo.co/read/news/2012/01/27/063380047/Habis-Bakar-Kantor-Bupati-WargaBima-Blokir-Jalan
“Kasus Bima Akibat 'Kedaulatan' Diserahkan ke Daerah.” 29/01/2012 06:44
http://www.rapidbit.com/dewiaryani/News/tabid/553/articleType/ArticleView/articleId/2723/
Kasus-Bima-Akibat-Kedaulatan-Diserahkan-ke-Daerah.aspx
“Kasus Bima Bukti Ketidakhadiran Negara.”Artikel. 27 Januari 2012
http://metrotvnews.com/metromain/news/2012/01/27/79942/Kasus-Bima-BuktiKetidakhadiran-Negara
“Lima Anggota Polri Ditetapkan Tersangka di Kasus Bima.” Artikel Koran Suara
Pembaharuan edisi Senin, 2 Januari 2012
http://www.suarapembaruan.com/home/lima-anggota-polri-ditetapkan-tersangka-di-kasusbima/15438
Lismawati, Ita dan Mohammad Adam. “DPR: Kasus Bima, Polisi Bohongi Publik.” Artikel.
4 Januari 2012
http://nasional.vivanews.com/news/read/277132-dpr--kasus-bima--polisi-bohongi-publik
Munawwaroh. “Tokoh Lampung Diminta Atasi Konflik.” Artikel. Kamis, 26 januari 2012
http://www.tempo.co/read/news/2012/01/26/078379865/Tokoh-Lampung-Diminta-AtasiKonflik

16. “Otonomi Daerah Dan Neoliberalisme.”Arikel. 28 Januari 2012 | 1:46 WIB
http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/otonomi-daerah-dan-neoliberalisme.html
Ozie.”Bupati Bima Akhirnya Hentikan Tetap Kegiatan Tambang PT SMN.” Artikel.
01/28/2012 - 15:31
http://www.globalfmlombok.com/content/bupati-bima-akhirnya-hentikan-tetap-kegiatantambang-pt-smn
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Rimungbuloeh."Tiga Perwira Polisi Diperiksa dalam Kasus Bima."Artikel.30 Desember 2011
http://makalahkuliahjurusanpai.blogspot.com/2011/12/tiga-perwira-polisi-diperiksadalam.html
Rusdianto, Syamsul Hidayat dkk “Kronologis Peristiwa Kasus Sape – Lambu dan
Penembakan Aktivis Serta Warga di Kabupaten Bima.” Artikel 17 january 2012 00:21
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara
YunitaKristanti, Elin dan Syahrul Ansyar. “Polri: Temuan Komnas HAM Tak Perlu
Didebat.” Artikel. 4 Januari 2012
LAMPIRAN

17. gambar 1. Pembakaran Kantor Bupati Bima (26 Januari 2012)
Gambar 2&3. Kekerasan polisi terhadap warga Bima yang berunjuk rasa menolak tambang
Gambar 4. Massa aksi