UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
Resensi Buku "Bank Indonesia Bank Sentral RI: Sebuah Pengantar"
1. PENGENALAN BANK SENTRAL INDONESIA
RESENSI BUKU
Judul Buku
: Bank Indonesia Bank Sentral
Republik Indonesia: Sebuah Pengantar
Penulis
: Pusat Pendidikan Bank dan Studi
Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
Editor
: Perry Warjiyo
Penerbit
: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan (PPSK)
BI, Jakarta, 2004
Tebal
: i-xii + 294 halaman
Ukuran
: 18 cm x 23 cm
Kategori Buku : Non fiksi
ISBN
: 979 – 3363 – 14 – 2
Harga
:
Buku Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar
ini merupakan pembaharuan dan penyederhanaan dari buku terbitan sebelumnya yakni Bank
Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia – Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan
Organisasi.
Tentu kita tidak perlu terkejut akan bahasan buku ini yang menceritakan secara
mendalam tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Karena memang background dari
para penulis sendiri adalah orang – orang yang memang berkecimpung di Bank Indonesia
secara langsung. Tulisan mereka tentang pengenalan Bank Indonesia ini kemudian diedit oleh
Perry Warjiyo dengan memasukkan opini/pendapatnya, jadi bukan sepenuhnya orisinil dari
tulisan PPSK BI. Perry Warjiyo adalah seorang yang sudah lama berkecimpung di Bank
Indonesia. Tentu pengenalannya akan Bank Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Dia pernah
menjadi Staff di Desk Penyelamatan Kredit, menjadi Staff Gubernur (1992–1995), diangkat
menjadi Kepala Biro Gubernur (1998), dan selanjutnya diangkat menjadi Direktur Pusat
Pendidikan dan Studi Kebansentralan (2003), dan sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi
dan Kebijakan Moneter (2005 ) Bank Indonesia.
Yuca Siahaan
2. Buku ini lebih diarahkan untuk buku pegangan bagi mahasiswa pada strata satu
untuk semua minat studi dan semua jurusan, para guru di sekolah menengah atas, dan
masyarakat umum. Adapun tujuan penulisan buku ini adalah yang pertama, untuk
memberikan penjelasan yang lengkap dan menyeluruh mengenai Bank Indonesia sebagai
Bank Sentral kepada masyarakat luas. Kedua, untuk dapat dipergunakan sebagai buku standar
untuk pedoman pengajaran ilmu kebanksentralan di Indonesia. Ketiga, memperbaharui dan
menyederhanakan materi yang disajikan dalam buku sebelumnya.
Buku ini membuat saya semakin mengenal mendalam tentang Bank Indonesia.
Dalam buku ini penulis menguraikan secara lengkap mengenai berbagai hal mengenai Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral.
Dalam bab awal buku ini, penulis mengungkapkan bagaimana sejarahnya
sehingga adanya bank sentral. Bahwa perkembangan uang yang beredar akan berpengaruh
langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Sehingga bank sentral diberi
tanggung jawab untuk mencapai dan dan memelihara kestabilan dari mata uang yang
diedarkan. Dimana uang yang beredar saat ini adalah fiat money. Negara memberi wewenang
kepada bank sentral untuk menerbitkan
dan mengedarkan uang tersebut atas dasar
kepercayaan.
Selanjutnya di bab berikutnya dibahas mengenai perubahan status dan kedudukan
Bank Indonesia dengan adanya UU No.23 Tahun 1999, kemudian hubungan Bank Indonesia
dengan pemerintah, hubungan internasional, serta susunan dan kewenangan Dewan
Gubernur. Di bab II juga dibahas dengan penjelasan aspek independensi bank sentral, serta
akuntabilitas dan transparansi sebagai konsep dari pemberian independensi yang lebih besar
tesebut.
Untuk mencapai tujuan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang, diberi
beberapa kewenangan kepada bank sentral dalam melakukan tugasnya. Yaitu:
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi perbankan
Penguatan kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik
Indonesia adalah UU No.23 Tahun 1999 dengan amandemen UU No.3 Tahun 2003 tentang
Bank Indonesia. Beberapa aspek yang diamandemen meliputi (1) penetapan sasaran inflasi
oleh pemerintah, (2) penundaan pengalihan tugas pengawasan bank, (3) pengaturan fasilitas
pembiayaan darurat bagi perbankan, (4) penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan
Yuca Siahaan
3. Gubernur, (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi, (6) pembentukan Badan Dsupervisi,
dan (7) persetujuan anggaran operasional oleh DPR.
Dalam bab III, penulis menjelaskan tentang apa itu kebijakan moneter. Di
dalam sub bab ini di jelaskan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral
atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk
mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam bab ini juga di
jelaskan tentang bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan dalam siklus kegiatan ekonomi.
Selain penerapan dalam siklus ekonomi, penulis juga menjelaskan tentang
penerapan moneter yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan kebijakan ekonomi
makro lainnya, seperti : kebijakan fiskal, sektor riil, dan lain-lain. Sub bab ini juga
menerangkan tentang kebijakan ekonomi dalam perekonomian terbuka. Dimana kebijakan
ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada pelaksanaan dan perencanaan
kebijakan makro, termasuk kebijakan moneter.
Penulis juga menjelaskan tentang kerangka strategis kebijakan moneter. Dimana
kerangka tersebut terkait pada penetapan tujuan akhir kebijakan tersebut dan strategi untuk
mencapainya. Setelah menerangkan tentang kerangka strategis, penulis juga menerangkan
tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter
yaitu suatu proses tertentu mengenai bagaimana kebijakan moneter berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mekanisme Transmisi pada umumnya juga dapat terjadi
melalui 5 jalur lainnya.
Penulis menerangkan tentang kerangka operasional kebijakan moneter. Pada
umumnya kerangka operasional kebijakan moneter mencakup instrumen sasaran-operasional,
dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yamg telah ditetapkan.
Penulis menerangkan tentang kebijakan moneter pada saat sebelum krisis pada
tahun 1998 sampai setelah krisis pada tahun 1998. Dalam kebijakan moneter periode setelah
krisis, penulis juga menjelaskan kerangka strategis, mekanisme transmisi, kerangka
operasional, proses perumusan, dan mekanisme pengendalian kebijakan moneter pada saat
setelah krisis. Penulis juga menerangkan tentang pemilihan kebijakan nilai tukar dan devisa
yang sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter.
Dalam kondisi suatu negara
menerapkan sistem nilai tukar tetap, apabila terjadi aliran dana luar negeri masuk / keluar,
maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang beredar di dalam negeri dan
sebagai akibatnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi
kegiatan ekonomi dan inflasi.
Yuca Siahaan
4. Diterangkan juga tentang inflation trageting dan penerapannya di Indonesia.
Inflation Trageting Framework merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang
mempunyai ciri – ciri, yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan undang – undang,
bahwa tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah,
serta pengumuman target inflasi kapada publik.
Dalam bab IV, penulis menerangkan fungsi bank dalam kebijakan perbankan.
Diterangkan tentang dasar – dasar pemahaman tentang bank, termasuk di dalamnya definisi
dan fungsi serta peranan bank dalam perekonomian, pengertian sistem perbankan dan alasan
mengapa bank harus diawasi, serta prinsip – prinsip baku pengaturan dan pengawasan
perbankan yang efektif. Definisi bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagi
lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai lembaga yang
menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank merupakan unit usaha yang
menjalankan operasionlnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat, sehingga
dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka
perlu adanya pengaturan dan pengawasan tehadap bank.
Penulis menguraikan tentang sistem perbankan di indonesia dan peranan bank
indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, termasuk kebijakan restrukturisasi
perbankan yang dilakukan pasca krisis. Peranan Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan
yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 1953 dalam Pasal 7, menyatakan bahwa : “ Bank
Indonesia memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit nasional dan urusan bank
nasional pada khususnya.”
Peranan penting Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan, yaitu sebagai
otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, yang diatur pada UU
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Cakupan kebijakan pengaturan dan pengawasan
bank tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu:
perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian sanksi.
Di bab V dibahas mengenai peranan Bank Indonesia dilihat dari sisi kebijakan
dalam sistem pembayaran. Pembahasan yang dilakukan penulis dimulai dari gambaran
umum sistem pembayaran itu sendiri, kemudian peran dan elemen serta risiko – risiko yang
perlu diperhatikan dalam sistem pembayaran. Dan pembahasan lainnya mengenai sistem
pembayaran yang ada di Indonesia, baik dari sejarah, cara – cara melakukan pembayarannya,
dan peran Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
Dalam menjalankan segala perannya tersebut yang sesuai dengan UU No. 23
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Yuca Siahaan
5. Tahun 2004, Bank Indonesia harus memiliki perangkat hukum yang mencakup undang –
undang dan peraturan – peraturan terkait dalam sistem pembayaran, termasuk juga aturan
main berbagai pihak yang terlibat. Di dalam tulisan ini, aturan hukum pokoknya adalah Kitab
Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
(KUHD), dan UU No. 23 Tahun 1999. KUHPerdata di antaranya mengatur berbagai hukum
perjanjian yang menjadi dasar dalam perjanjian yang berhubungan dengan sistem
pembayaran. KUHD menetapkan berbagai ketentuan tentang warkat pembayaran antara lain
cek, promes, wesel aksep, dan instrumen pembayaran lainnya. Sementara itu UU No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia meletakkan dasar bagi Bank Indonesia sebagai lembaga
yang berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selain itu,
ketentuan – ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pembayaran diatur dalam
berbagai peraturan Bank Indonesia. Semua perangkat hukum di atas menjadi perlu, karena
dapat menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
Dan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank
Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi
persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggarakan jasa sistem pembayaran.
Karena Bank Indonesia selain sebagai regulator dan fasilitator, juga sebagai lembaga
penyelenggara sekaligus lembaga pengawas.
Kemudian berlanjut di bab terakhir, yaitu tulisan yang membahas mengenai
berbagai aspek dalam organisasi Bank Indonesia. Penulis menjelaskan organisasi bank
sentral pada umumnya, kemudian organisasi bank sentral yang ada di Indonesia, serta cara –
cara pengkoordinasian antar bagian - bagiannya. Di dalam tulisan ini, ada yang namanya
satuan kerja, dan dulu satuan kerja ini terdiri dari delapan Direktorat, serta satu Unit Khusus
dan satu Biro. Dasar pertimbangan yang melandasi pembentukan satuan kerja ini adalah agar
lebih memfokuskan dan mempermudah penyelesaian serta koordinasi tugas dari masing –
masing satuan kerja yang terkait.
Namun apabila kita melihat keadaan saat ini, {Struktur Organisasi BI yang terdiri
dari 21 Direktorat, 2 Biro yang berdiri sendiri dan 5 Biro dalam koordinasi Direktorat, 4 Unit
Khusus dan 1 Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan di Kantor Pusat, 37 Kantor Bank
Indonesia (KBI), dan 4 Kantor Perwakilan (KPW) masing-masing di New York, London,
Tokyo dan Singapura}, dapat kita ketahui kalau tingkat kompleksitas organisasi bank sentral
itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor ini bisa saja dari struktur sosial, politik, dan
perekonomian negara kita. Faktor – faktor tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi
berbagai aspek lainnya dalam organisasi, baik itu tingkat independensi, transparansi, maupun
Yuca Siahaan
6. akuntabilitas bank sentral. Selanjutnya, secara keseluruhan faktor – faktor tersebut akan
mempengaruhi struktur organisasi yang ada.
Uraian buku ini bergaya penjelasan secara sederhana sehingga pokok permasalahan
yang dibahas lebih mudah dipahami. Buku ini bener-benar memperkenalkan kita terhadap
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Buku ini dapat mengajarkan kita tentang apa itu Bank
Sentral Indonesia, landasannya, fungsinya, tujuannya, tugas pokoknya, gambaran
kebijakannya, kerangka strategisnya, struktur organisasinya, dan hal lainnya terkait Bank
Sentral Indonesia. Buku ini juga sangat kaya dengan daftar referensi. Hanya saja buku ini
tidak memiliki catatan kaki mengenai arti istilah ekonomi yang ada dalam buku yang bisa
jadi masyarakat umum tidak mengerti, serta ada implifikasi uraian yang membuat beberapa
fakta dan opini terkesan amat disederhanakan oleh editor dan editor memasukkan
pandanganya. Namun tetap saja buku ini sangat bagus untuk dibaca siapapun untuk
mengetahui Bank Sentral sendiri, terutama bagi mahasiswa yang mengambil ekonomi yang
nantinya akan menjadi generasi penerus yang akan berkecimpung dengan Bank Sentral itu
sendiri.
Yuca Siahaan