Pengkajian, perencanaan asuhan, dan pemberian asuhan dilakukan secara lengkap dan sesuai standar untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini meliputi identifikasi masalah kesehatan pasien, perencanaan tindakan medis, dan pemberian asuhan sesuai kebutuhan pasien.
2. Curriculum Vitae
Nama dr. MUHAMMAD NUR FAJRI,
M.Kes
Tempat/ Tgl.
Lahir
Banda Aceh, 03 Desember 1969
Pangkat/ Gol.
Ruang
Pembina Utama Muda (IV/c)
Satuan Kerja Pemkab Aceh Tamiang
Pendidikan
Terakhir
Pasca Sarjana FKM
Universitas Sumatera Utara
No. HP 08126918991
Jabatan Tahun
Dokter PTT Puskesmas Silih Nara Kab. Aceh Tengah 1999
Kepala Puskesmas Pante Raya Kab. Aceh Tengah 1999-2002
Dokter Puskesmas Seruway Kab. AcehTimur 2002–2003
Dokter Puskesmas Bendahara 2003
Kepala Puskesmas Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang 2003–2007
Kepala Puskesmas Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang 2007–2012
Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. AcehTamiang 2012-2013
Direktur RSUD Aceh Tamiang 2013–2014
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang 2014–2017
Staf Ahli Pemkab Aceh Tamiang 2017–2018
Surveior FKTP, Kementerian Kesehatan RI 2018 – sekarang
3. UKP
Standar Versi 2015
UKPP
Standar Versi REVISI
Bab Std
Kriteria
EP Bab Std
Kriteria
EP
Bab 7 – LKBP 10 34 161
Bab 3 – UKPP
Bab 5 - PMP
10
5
11
19
42
51
Bab 8 – MPLK 7 35 172
Bab 9 – PMKP 4 12 58
Total 21 81 391 Total 15 30 93
PENJELASAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
4. PenyelenggaraanU
payaKesehatanPerseorangan danPenunjang
(UKPP)
3.4
3.2
3.1 3.3 3.5
3.9
3.7
3.6 3.8 3.10
3.1 Penyelenggaraan
pelayanan klinis
mulai dari proses
penerimaan pasien
sampai dengan
pemulangan
dilaksanakandengan
memperhatikan
kebutuhan mutu
pelayanan.
3.2 Pengkajian,
Rencana
Asuhan, dan
Pemberian
Asuhan
dilaksanakan
secara
paripurna.
3.3 Pelayanan
gawat
darurat
dilaksanakan
dengan
segera
sebagai
prioritas
pelayanan.
3.4 Pelayanan
anastesi
lokal dan
tindakandi
Puskesmas
dilaksanakan
sesuai
standar.
3.5 Terapi gizi
dilakukan
sesuai dengan
kebutuhan
pasien dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
3.6 Pemulangan
dan tindak
lanjut pasien
dilakukan
sesuai
dengan
prosedur
yang
ditetapkan
3.7 Rujukan
3.8
Penyelengga
raan Rekam
Medis
3.9 Penyelenggaraan
Pelayanan
laboratorium
dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
3.10 Penyelenggaraan
Pelayanan
kefarmasian
dilaksanakansesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
6. STANDAR 3.1
Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan
pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan.
3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif
dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan
kewajiban pasien dan keluarga.
Penerimaan pasien meliputi: pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat
inap, dan menahan pasien untuk observasi atau stabilitasi.
7. Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang
diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent. lnformed consent dapat
diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent
diperoleh ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau
pengobatan tertentu yang berisiko.
Informasi dan penjelasan tentang infomed consent di berikan oleh dokter yang
bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang
bersangkutan berhalangan namun tetap dengan sepengetahuan dokter yang
bertanggungjawab tersebut
8. 3.1.1 Elemen Penilaian :
1. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah difahami dan mudah
diakses tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses
pelayanan, rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas
perawatan/rawat inap (D, W).
2. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien (R, O, W, S).
3. Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali
masuk rawat inap (D, W).
4. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan
tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau
penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan
tersebut. (D)
5. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan
pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus (R, D, O, W).
9. EP 1.
- Alur Pendaftaran
- Alur Pelayanan
- Brosur, Standing Bunner, Leaflet yang memuat : tarif, jenis
pelayanan (termasuk jenis pelayanan laboratorium, jam
pelayanan, RS rujukan, ketersediaan tempat tidur
(Puskesmas rawat inap).
- PKS dengan RS rujukan
11. 3.1.1 Elemen Penilaian :
1. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah difahami dan mudah diakses
tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan,
rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap (D, W).
2. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien (R, O, W, S).
3. Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali
masuk rawat inap (D, W).
4. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan
tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau
penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan
tersebut. (D)
5. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan
pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus (R, D, O, W).
13. Identifikasi
Pasien
(SKP 1) min 2 ( nama
legkap, tg lahir, no
RM)
• Jenis pelayanan
• Jadwal pelayanan
• Proses-alur Pendaftaran
• Proses-alur Pelayanan
• Sarana yang tersedia
• Kerjasama rujukan
• Hak dan kewajiban pasien
Alur pendaftaran
Hak & Kewajiban Pasien
Pendaftaran
Cara& Bahasa
dipahami
14. 3.1.1 Elemen Penilaian :
1. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah difahami dan mudah diakses
tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan,
rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap (D, W).
2. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien (R, O, W, S).
3. Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap
kali masuk rawat inap (D, W).
4. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan
tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau
penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan
tersebut. (D)
5. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan
pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus (R, D, O, W).
15. PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONCENT)
RAWAT JALAN.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Hubungan dengan Pasien : diri saya sendiri/Ayah/Ibu/Isteri/Suami/Anak.
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Selama mendapat pelayanan di rawat jalan Puskesmas A, pasien bersedia dilakukan pemeriksaan dan tindakan
medis, keperawatan serta pemeriksaan penunjang lainnya.
2. Selama mendapat pelayanan di rawat jalan Puskesmas A, pasien yang memerlukan pelayanan tindakan medis
invasive akan diberikan penjelasan oleh dokter sebelum pasien/keluarga pasien menyatakan persetujuannya untuk
tindakan tersebut (Informed Concent).
3. Selama mendapat pelayanan di rawat jalan Puskesmas A, pasien tidak dianjurkan untuk membawa uang yang
berlebihan, mengenakan barang berharga dalam jumlah yang berlebihan. Kehilangan atau kerusakan barang bukan
merupakan tanggung jawab Puskesmas A.
4. Pasien/keluarga pasien wajib membayar biaya pelayanan yang diberikan Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pasien dan keluarga pasien bersedia mengikuti paraturan dan tata tertib Puskesmas A.
Karang Baru, ……………………………
Petugas Puskesmas Pasien/Keluarga Pasien
( ) ( )
16. 3.1.1 Elemen Penilaian :
1. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah difahami dan mudah diakses
tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan,
rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap (D, W).
2. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien (R, O, W, S).
3. Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali
masuk rawat inap (D, W).
4. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan
medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum
memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent) termasuk
konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut. (D)
5. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan
pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus (R, D, O, W).
17. Tindakan yang memerlukan
Informed consent
PELAKSANAAN DAN
DOKUMENTASI
INFORMED CONSENT
INFORMED
CONSENT Menolak
Setuju
Konsekuensi
Tanggung
jawab
Alternatif
Hak untuk menolak
18. EP. 2. Informed Consent yang umum di FKTP, sudah memenuhi standar?
21. 3.1.1 Elemen Penilaian :
1. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah difahami dan mudah diakses
tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan,
rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap (D, W).
2. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien (R, O, W, S).
3. Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali
masuk rawat inap (D, W).
4. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan
tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau
penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan
tersebut. (D)
5. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan
kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus (R, D, O, W).
22. EP 5
- SK Kepala Puskesmas tentang Identifikasi dan pelayanan
klinis terhadap pasien dengan kendala/hambatan dan
dengan kebutuhan khusus.
(memuat pelayanan terhadap : balita, ibu hamil, disabilitas,
lanjut usia, kendala bahasa, budaya atau kendala lain.
- SOP
23. Standar 3.2
Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna.
3.2.1 Proses kajian awal dilakukan secara paripurna dan mencakup berbagai kebutuhan dan harapan
pasien/keluarga.
Pada saat pasien pertama kali diterima dilakukan Kajian Awal, untuk selanjutnya dilakukan Kajian Ulang secara
berkesinambungan baik pada pasien rawat jalan maupun rawat inap sesuai perkembangan kondisi
kesehatannya.
Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan/kebidanan, dan disiplin yang lain meliputi: status
fisis/neurologis/mental, psikososiospiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen
risiko jatuh, asesmen fungsional (gangguan fungsi tubuh), asesmen risiko gizi, , kebutuhan edukasi, dan rencana
pemulangan.
Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran
gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan
wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada ditempat, dan/atau karena
keterbasatan ketersediaan tenaga medis.
24. Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan dan Pemberian Asuhan Dilaksanakan Secara Paripurna
PPA :
Dokter
Perawat
Bidan
Apoteker
Dietisien
Dll
KAJIAN
PASIEN
Informasi
S (data subjektik) : anamnesis
O (data objektif) : pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang
Rencana Asuhan
Solusi untuk mengatasi masalah atau memenuhi
kebutuhan pasien
Analisis informasi
Menghasilkan masalah, kondisi, dan diagnosis untuk
mengidentifikasi kebutuhan pasien.
25. 3.2.1 Elemen Penilaian :
1. Dilakukan penapisan (Screening) dan pengkajian awal secara
paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi
kebutuhan pelayanan sesuai panduan praktik klinis, termasuk
penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medic. (R, D, O, W).
2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan
pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang
telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan
pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,
D)
3. Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan
dan dimonitor, serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan
perubahan kebutuhan pasien. (D, W)
4. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif
sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-
prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan
tercatat di rekam medis. (D, W)
5. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta
tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat
dipahami oleh pasien dan keluarga. (D, O)
41. 3.2.1 Elemen Penilaian :
1. Dilakukan penapisan (Screening) dan pengkajian awal secara paripurna
oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan
sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam
rekam medic. (R, D, O, W).
2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat
dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau
bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal
medis dan pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang
diberikan. (R, D)
3. Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan
dan dimonitor, serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan
perubahan kebutuhan pasien. (D, W)
4. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif
sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-
prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan
tercatat di rekam medis. (D, W)
5. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta
tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat
dipahami oleh pasien dan keluarga. (D, O)
42. PELIMPAHAN WEWENANG
DASAR : UU 38 TAHUN 2014, UU 4 TAHUN 2019
PERMENKES 26 TAHUN 2019
PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27
Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dapat
berupa :
a. pelimpahan wewenang delegatif
b. Pelimpahan wewenang mandat.
DOKTER MANDAT &
DELEGATIF
PERAWAT
Pelimpahan wewenang secara MANDA
Tdiberikan oleh
TENAGA MEDIS kepada Perawat untuk melakukan sesuatu
tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang
melimpahkan wewenang.
Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF untuk melakukan
sesuatu tindakan medis diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada
Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang dilaksanakan berdasarkan:
1. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis
dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau
2. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
UU 4/2019 : Pasal 53
Pelimpahan wewenang terdiri atas
a. pelimpahan secara mandat; dan
b. pelimpahan secara delegatif.
DOKTER MANDAT & BIDAN
DELEGATIF
Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh
DOKTER kepada Bidan sesuai kompetensinya.
Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang secara
MANDAT harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara
berkala
Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat atau PEMERINTAH DAERAH dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau
b. program pemerintah.
Pelirnpahan wewenang secara delegatif disertai pelimpahan
tanggung jawab.
Pelimpahan wewenang secara delegatif pada saat tidak bagi
tenaga bidan tenaga medis dan nakes lain di tempat bidan
bertugas dan ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah
daerah
43. SURAT PELIMPAHAN WEWENANG APOTEKER
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
SIP :
Jabatan :
Dengan ini memberikan pelimpahan wewenang kepada :
Nama :
SIKTTK/SIKP/SIKB :
Jabatan : Asisten Apoteker/Perawat/BidanPuskesmas
Untuk Melaksanakan : Pelayanan Kefarmasian
Pada Pasien Di : 1. UGD/PONED 5. Poskeskel
2. Rawat inap 6. Posyandu
3. Puskesmas Pembantu 7. Puskesmas Induk
4. Puskesmas Keliling
Pada Tanggal :
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas pelimpahan wewenang :
1. Berpedoman pada SOP pelayanan klinis yang berlaku di Puskesmas.
2. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis pada pemberi tugas pelimpahan.
Demikian surat pelimpahan wewenang Apoteker ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Xxxxxxxxxxxx, 2021
Mengetahui, Pemberi Pelimpahan Kewenangan
Kepala Puskesmas Xxxxxxxxxxxxxxxxx
44. Surat Pelimpahan Wewenang
Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah
dimiliki oleh penerima pelimpahan.
Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang
pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan.
Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan.
Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar
pelaksanaan tindakan.
Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus-menerus.
45. 3.2.1 Elemen Penilaian :
1. Dilakukan penapisan (Screening) dan pengkajian awal secara paripurna
oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan
sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam
rekam medic. (R, D, O, W).
2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan
pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang
telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan
pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,
D)
3. Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal,
dilaksanakan dan dimonitor, serta direvisi berdasarkan hasil kajian
lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien. (D, W)
4. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara
kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis
dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi
pengulangan yang tidak perlu dan tercatat di rekam medis. (D, W)
5. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta
tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat
dipahami oleh pasien dan keluarga. (D, O)
46. CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT)
(Ditulis dengan format SOAP, disertai dengan target dan tujuan terukur, dituliskan nama dan
paraf pada setiap akhir catatan, DPJP harus membaca dan memverifikasi ulang seluruh rencana
perawatan)
Unit/
Tanggal
/Jam
Profesi/
Bagian
SOAP : SUBJEKTIF, OBJEKTIF, ANALISIS DAN
PLANNING (Termasuk di dalamnya Target
dan Tujuan Terukur)
Nama
Jelas
dan
Tanda
Tangan
INSTRUKSI Verifikasi DPJP
(Nama Jelas dan
Tanda Tangan)
(Ditulis dengan
rinci dan jelas,
termasuk pasca
bedah/tindakan
invasive lainnya)
Warna Tinta Pulpen : Hitam : Dokter, Biru : Perawat/Bidan Hijau : Gizi/Farmasi
47. 3.2.1 Elemen Penilaian :
1. Dilakukan penapisan (Screening) dan pengkajian awal secara paripurna
oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan
sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam
rekam medic. (R, D, O, W).
2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan
pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang
telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan
pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,
D)
3. Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan
dan dimonitor, serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan
perubahan kebutuhan pasien. (D, W)
4. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif
sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-
prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan
tercatat di rekam medis. (D, W)
5. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta
tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat
dipahami oleh pasien dan keluarga. (D, O)
51. Standar 3.3
Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan.
1. Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera
mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase.
Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktik klinis
untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat
dipertanggungjawabkan
• Pasien gawat darurat diidentifikasi denganproses triase mengacu pada pedoman tata laksana
triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera, termasuk
melakukan deteksi dini tanda tanda dan gejala penyakit menular misalnya infeksi melalui
udara/airborne.
52. 3.3.1 Elemen penilaian:
1. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan
sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman
dan prosedur yang ditetapkan. (W, O, S).
2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa
dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan
Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai
dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan.
(D, O).
55. 3.3.1 Elemen penilaian:
1. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai
tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur
yang ditetapkan. (W, O, S).
2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL,
diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu
sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat
diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman
dan prosedur yang ditetapkan. (D, O).
56. CEKLIST PERSIAPAN PASIEN RUJUKAN
Nama : Tanggal :
Tanggal Lahir : Alamat :
NO KELENGKAPAN RUJUKAN CEKLIST
1. Transportasi Rujukan
Sebutkan :……………..
ADA TIDAK ADA
2 Petugas yang mendampingi berkompeten
Sebutkan : ………
3. Keluarga yang mendampingi
4. Surat persetujuan rujukan
5. Surat Rujukan + Resume medis
6. Menghubungi RS rujukan
7. Jaminan/Asuransi Kesehatan
Sebutkan : ……………………..
8. Obat-obatan
Sebutkan :
1. ……………………..
Dokumentasi
kan dalam
RM
(3.7.1)
57. STANDAR 3.4
Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar.
1. Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama pelayanan gawat
darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang-kadang memerlukan tindakan
tindakan yang membutuhkanlokal anestesi. Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus
memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan
prosedur yang berlaku di Puskesmas.
58. 3.4.1 Elemen Penilaian :
1. Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan
prosedur . (D, O, W)
2. Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan
pemantauan status fisiologi pasien selama
pemberian anestesi lokal oleh petugas dan dicatat
dalam rekam medis pasien (D).
SK dan SOP memuat : a). Penyusunan rencana (termasuk identifikasi perbedaan
antara dewasa, geriatri, anak-anak atau pertimbangan khusus. b). Dokumentasi
yang dibutuhkan untuk dapat bekerja dan berkomunikasi efektif. c). Persyaratan
persetujuan khusus. d). Kualifikasi, kompetensi dan keterampilan petugas. e).
Ketersediaan dan penggunaan alat anastesi. f). Teknik melakukan anastesi local.
g). Frekuensi dan jenis bantuan resusitasi jika diperlukan. h). Tata laksana
pemberian bantuan resusitasi yg tepat. i). Tata laksana terhadap komplikasi. j).
Bantuan hidup dasar.
59. N
O
NAMA OBAT DOSIS
VITAL SIGN WAKTU (Menit)
RR HR TD 5 10 15 20 25 30
S D
Kesadaran
Jam selesai operasi
FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANASTESI LOKAL
Nama Pasien : Jenis Kelamin :
No.RM : Ruangan :
Tanggal Lahir/Umur : Alamat :
Tanggal : Jam Mulai Sedasi :
TT Perawat TT Dokter
60. FORM LAPORAN OPERASI BEDAH MINOR
LAPORAN OPERASI
BEDAH MINOR
Nama :
Ruang :
Umur :
No. RM :
Nama Operator : Nama Asisten 1 : Nama Asisten 2 :
Diagnosa Pre Operasi :
Jenis Anastesi :
Nama/Macam Operasi Bedah Minor :
Tanggal Operasi : Jam Operasi/Mulai : Jam Operasi Selesai : Lama Operasi :
Laporan Operasi :
Tanda Tangan Operator :
