SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx

1. | DIREKTORAT JABATAN ASN | KEDEPUTIAN BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | DIREKTORAT JABATAN ASN | KEDEPUTIAN BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 2022 tentang Pedoman TeknisKepegawaian Jabatan Fungsional

2. Dasar Hukum • Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 • Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020

3. Topik Pembahasan Pengusulan, Penetapan Kebutuhan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Uji Kompetensi dan Rekomendasi Pengangkatan Tugas Jabatan, Angka Kredit Minimal dan Pemeliharaan Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi Kenaikan Jabatan, Kenaikan Pangkat dan Kebutuhan Angka Kredit 3 5 7 9 Ketentuan Lain-Lain 11 2 4 6 8 10 1 12 Kewenangan Pengangkatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Tim Penilai Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Ketentuan Peralihan

4. 01 Bagian 1 Pengusulan, Penetapan Kebutuhan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ◆ Kebutuhan Jabatan Fungsional ◆ Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

5. 1 Menghitung kebutuhan jabatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina Menghitung komposisi kebutuhan setiap jenjang untuk pengangkatan dalam JF secara proporsional Menyusun peta kebutuhan JF nasional untuk jangka waktu 5 tahun. Instansi Pembina Instansi Pemerintah Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional dihitung berdasarkan beban kerja, yang ditentukan dari indikator kebutuhan dalam pedoman kebutuhan masing-masing jabatan fungsional yang diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan MenPANRB. KEBUTUHAN JABATAN

6. 03 02 01 PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan Pertama Promosi PEJABAT FUNGSIONAL Perpindahan dari Jabatan Lain Penyesuaian / Inpassing

7. 2 Pengangkatan Pertama 1. CPNS yang telah diangkat PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam JF. Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam JF tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JF nya. 2. Pengangkatan Pertama dalam JF dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/Janji PNS. 3. Setelah diangkat ke dalam JF wajib mengikuti diklat fungsional paling lama 3 tahun. Apabila belum mengikuti dan tidak lulus tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. KETENTUAN 1. AK pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0. 2. AK dapat diusulkan bagi CPNS yang telah melaksanakan tugas jabatan fungsional 3. AK dinilai dan ditetapkan saat melaksanakan tugas JF yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. . Angka Kredit Pengangkatan Pertama

8. 3 Perpindahan dari Jabatan Lain Penetapan AK bagi PNS melalui jalur perpindahan diberikan dari Angka Kredit pengalaman ditambahkan Angka Kredit Dasar KETENTUAN UMUM 1. Mempertimbangkan kebutuhan jabatan. 2. Penetapan pangkat sama dengan pangkat yang dimiliki. 3. Penetapan jenjang jabatan berdasarkan pangkat dan golongan ruang setelah lulus uji kompetensi. 4. Usul perpindahan dari jabatan lain disampaikan ke Instansi Pemerintah kepada Instansi Pembina paling lambat 6 bulan sebelum usia pengangkatan yang dipersyaratkan.

9. 4 Perpindahan dari JF ke JF lainnya Pejabat Fungsional dapat berpindah ke Jabatan Fungsional lainnya : (1) sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan. (2) meliputi jenjang jabatan dan Angka Kredit yang setara. (3) dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan Fungsional. Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana: • Dapat dinaikkan pangkatnya ke dalam golongan ruang III/a. • Apabila berada dalam golongan ruang III/a atau III/b dapat diangkat dalam JF Ahli Pertama. • Apabila berada dalam golongan ruang III/c atau III/d dapat diangkat dalam JF Ahli Muda. Apabila tidak ada formasi maka dapat diangkat ke Ahli Pertama dengan AK pemeliharaan di jenjang Ahli Pertama.

10. 5 Alur Perpindahan dari Jabatan Lain Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan (Selain JF Ahli Utama) PPK Instansi Pemerintah Instansi Pembina PPK Instansi Pemerintah 1. memverifikasi dan memvalidasi usulan 2. menyelenggarakan Uji Kompetensi 3. menerbitkan PAK dan rekomendasi melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional. mengajukan usulan Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan (Untuk JF Ahli Utama) Usulan disampaikan 3 bulan sebelum BUP PPK Instansi Pemerintah mengajukan usulan tembusan BKN Menyusun Pertimbangan Teknis Kementrian Setneg 1. menerima usulan 2. keputusan pengangkatan oleh presiden tembusan Penyampaian pertek Paling lambat 3 bulan setelah tembusan

11. 6 Pengangkatan melalui Inpassing 1. Jenjang jabatan dalam masa inpassing ditetapkan berdasarkan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya. 2. Masa kerja untuk inpassing bagi PNS yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dihitung sejak calon PNS. 3. PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing diberikan AK yang ditetapkan dari Angka Kredit penyesuaian/inpassing dan ditambah AK dasar. 4. Angka Kredit Kumulatif hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/ inpassing. 1. PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui inpassing dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa inpassing berakhir. 2. Apabila PNS telah ditetapkan rekomendasi pengangkatannya dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya maka instansi pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat golongan terakhir yang ditetapkan. Ketentuan

12. Promosi 1. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan berdasarkan pola karier diagonal dan vertikal. 2. Angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan Syarat Pengangkatan: • termasuk dalam kelompok rencana suksesi; • menghasilkan inovasi yang diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya • memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Ketentuan 7

13. 02 Bagian 2 Kewenangan Pengangkatan ◆ Pejabat Yang Berwenang Mengangkat ◆ Pejabat Yang Diberikan Kuasa

14. Kewenangan Pengangkatan 1. Usulan pengangkatan PNS dalam JF ahli utama dilakukan oleh: a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat b. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota. 2. Usulan pengangkatan disampaikan kepada Presiden dengan tembusanKepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan, dikecualikan bagi pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya. Penetapan Presiden PPK Pejabat yang ditunjuk

15. 03 Bagian 3 Uji Kompetensi dan Rekomendasi Pengangkatan ◆ Umum ◆ Rekomendasi Pengangkatan ◆ Uji Kompetensi

16. Uji Kompetensi dan Rekomendasi Pengangkatan 9 Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan bagi : a. Perpindahan dari jabatan lain b. Promosi c. Kenaikan jenjang jabatan PERSIAPAN a. Pembentukan tim b. Materi uji kompetensi disusun sesuai dengan SKJ PENYELENGGARAAN a. Pelaksanaan seleksi adminitrasi b. pelaksanaan seleksi uji kompetensi EVALUASI Evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Instansi Pembina KETENTUAN : PPK menetapkan pengangkatan JF berdasarkan hasil rekomendasi Uji Kompetensi REKOMENDASI : Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi pengangkatan kepada PPK

17. 04 Bagian 4 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji

18. • Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pejabat Fungsional yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. • Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. • Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Pelantikan Pengambilan Sumpah/Janji

19. 05 Bagian 5 Tugas Jabatan, Angka Kredit Minimal dan Pemeliharaan ◆ Tugas Jabatan ◆ Angka Kredit Minimal dan Pemeliharaan

20. A. Tugas Jabatan Tugas Jabatan Fungsional Pengembangan Profesi Kegiatan Penunjang KEGIATAN JF a. Disepakati antara pimpinan atau pejabat penilai kinerja b. Ditetapkan dalam keputusan c. Diluar tugas pokok jabatan d. Sesuai dengan kapasitas ybs e. Berkaitan dengan tugas organisasi TUGAS TAMBAHAN

21. Angka Kredit Minimal dan Pemeliharaan Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan dan Keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan AK minimal. ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN: a. Apabila belum tersedia kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan setingkat lebih tinggi maka berlaku angka kredit pemeliharaan. b. Pejabat fungsional yang menduduki pangkat tertinggi, wajib mengumpulkan angka kredit

22. 06 Bagian 6 Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit ◆ Pengusulan Penetapan Angka Kredit ◆ Penetapan Angka Kredit ◆ Penilaian Angka Kredit

23. Pengusulan Angka Kredit a. Hasil penilaian kinerja sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit disampaikan oleh atasan langsung Pejabat Fungsional kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja. b. Bahan usulan PAK dibuat menjadi surat penyampaian bahan usulan PAK dan disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan AK. c. Pengusulan bahan PAK diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada unit pengelolan kepegawaian dan selanjutnya disampaikan kepada tim penilai.

24. Ketentuan Penilian Angka Kredit 1. Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Tim Penilai. 2. Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan. 3. Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan. Capaian Angka Kredit paling tinggi (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun. 150% 1. Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Tim Penilai. 2. Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan. 3. Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

25. Penetapan Angka Kredit Jika PyB menetapkan AK berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan AK sampai batas waktu yang ditentukan, maka dapat digantikan oleh atasannya. Ketentuan 1. Penetapan AK dilakukan untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat/jabatan. 2. PAK untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan: a. KP periode April ditetapkan paling lambat bulan Januari b. KP periode Oktober ditetapkan paling lambat bulan Juli 3. PyB menetapkan AK yaitu JPT yang membidangi Jabatan Fungsional / kepegawaian, paling rendah diatur sebagai berikut: a. JPT Madya pada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama b. JPT Pratama pada instansinya bagi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama - Ahli Madya dan Jabatan Fungsional kategori Keterampilan.

26. 07 Bagian 7 Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional ke Integrasi

27. Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi Contoh: Pejabat Fungional Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, ditetapkan AK sejumlah 262. Akumulasi AK sejumlah 262 dikurang Nilai Dasar sejumlah 200 yaitu menjadi 62 AK. Dengan rincian sebagai berikut: Contoh Tabel Konversi AK dari Konvensional ke Integrasi Rumus – AK Integrasi Akumulasi AK konvensional Nilai Dasar = 13

28. 08 Bagian 8 Tim Penilai

29. Tim Penilai Syarat Pembentukan Instansi Pemerintah menyusun usulan tim penilai dengan syarat sebagai berikut: a. terdapat Pejabat Fungsional yang akan dinilai; dan b. jumlah Pejabat Fungsional yang akan dinilai minimal 5 orang dengan memperhatikan jenjang jabatan dan kepangkatan. Instansi Pemerintah mengajukan usulan Instansi Pembina melakukan pembinaan dan mengeluarkan rekomendasi pembentukan tim penilai Instansi Pemerintah membentuk tim penilai Alur Pembentukan

30. Tim Penilai Ketentuan 1. Masa jabatan anggota maksimal 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 2. Setelah menjabat 2 kali dapat diangkat kembali setelah melampaui waktu 1 masa jabatan. 3. Anggota yang pensiun atau berhalangan lebih dari 6 bulan, maka Ketua Tim dapat mengajukan usul penggantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa. 4. Anggota tim penilai yang ikut di nilai dapat diajukan pergantian anggota oleh ketua. 5. Anggota tim dapat dipenuhi dari jabatan lain selama mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja. 6. Penetapan kompetensi dan pelaksanaan penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Instansi Pembina. 7. Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai. 8. Tim Penilai merupakan PNS.

31. Tim Teknis (1) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis jika ada keadaan yang bersifat khusus atau membutuhkan keahlian tertentu. (2) Tim teknis terdiri atas para ahli di bidang Jabatan Fungsional terkait baik dari PNS maupun non-PNS. (3) Tim teknis bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (4) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara.

32. 09 Bagian 9 Kenaikan Jabatan, Kenaikan Pangkat dan Kebutuhan Angka Kredit ◆ Kenaikan Jabatan ◆ Kebutuhan Angka Kredit ◆ Kenaikan Pangkat

33. A. Kenaikan Jabatan Ketentuan a. ketersediaan kebutuhan jabatan; b. Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan d. setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir e. lulus Uji Kompetensi. • Setiap mengalami kenaikan jenjang AK akan kembali menjadi 0 • Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan tidak bisa diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya Penetapan Penetapan Presiden PPK Pejabat yang ditunjuk

34. A. Kenaikan Jabatan Pengembangan Profesi Jenjang AK Profesi Ahli Utama - Ahli Madya 12 Ahli Muda 6 Ahli Pertama - Penyelia - Mahir 4 Terampil - Pemula - • Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. • Angka Kredit dari pengembangan profesi menjadi Angka Kredit akumulasi pada jenjang jabatan yang sama.

35. B. Kenaikan Pangkat Ketentuan a. Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat c. setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pangkat Ditetapkan oleh IV/d ke IV/e Presiden IV/c ke IV/d BKN atas nama Presiden III/a ke III/b sampai dengan IV/b PPK setelah memperoleh persetujuan teknis BKN Jabatan Fungsional yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan AK tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Penetapan Jika dalam jenjang yang sama tetap diperhitungkan

36. B. Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Ketentuan a. berdasarkan persyaratan AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang didudukinya. b. Wajib mengumpulkan AK Pemeliharaan.

37. B. Kenaikan Pangkat Kegiatan Penunjang a. Kegiatan penunjang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat b. AK kegiatan penunjang diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat

38. C. Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Jabatan  JF Keahlian yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b kenaikan jenjang membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50.  JF Keterampilan yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang membutuhkan Angka Kredit kumulatif 40 Dikecualikan Bagi

39. 10 Bagian 10 Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ◆ Pemberhentian ◆ Pengangkatan Kembali ◆ Tata Cara Pemberhentian

40. A. Pemberhentian 1. mengundurkan diri dari jabatan karena alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas jabatan (ditetapkan oleh PPK, atas persetujuan instansi pembina) 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. 3. Cuti di luar tanggungan negara dengan syarat: a. telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus, b. karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja. 4. Menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, berupa tugas kedinasan untuk mengikuti pendidikan formal 6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan, yaitu: a. kualifikasi pendidikan; dan b. standar Kompetensi Jabatan Fungsional. (ditetapkan setelah, dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang) 5. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, mencakup: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrator; c. jabatan pengawas; atau d. jabatan pelaksana.

41. B. Tata Cara Pemberhentian Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya paling rendah setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli madya. JF Ahli Utama Selain JF Ahli Utama Oleh PPK kepada Presiden tembusan Kepala BKN Presiden, setelah mendapat Pertek BKN PPK, sesuai ketentuan perundang-undangan Oleh PyB kepada PPK Pengusulan Penetapan

42. C. Pengangkatan Kembali a. diberhentikan sementara sebagai PNS; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; d. ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA. Pengangkatan Kembali diperuntukan bagi JF yang: Apabila sudah diangkat/diaktifkan kembali sebagai PNS • tersedia kebutuhan JF • diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir. • dilakukan dengan menggunakan AK terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan AK dari penilaian pelaksanaan tugas JF selama diberhentikan. Ketentuan Apabila sudah selesai menjalankan tugas belajar Dalam rangka peningkatan karier bagi pejabat fungsional yang ditugaskan secara penuh pada JPT atau JA, maka pegawai tersebut dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebelumnya melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain atau melalui pengangkatan kembali.

43. 11 Bagian 11 Tugas Instansi Pembina

44. 1. Pedoman formasi Jabatan Fungsional; 2. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional; 3. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional; 4. Standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional; 5. Pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional; 6. Kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional; 7. Informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. 1. Pelatihan Jabatan Fungsional; 2. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan 1. penganalisisan kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional; 2. penganalisisan kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional; 3. sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional; 4. pengembangan system informasi Jabatan Fungsional; 5. Akreditasi pelatihan fungsional 6. Pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional 7. Koordinasi dengan Instansi Pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional 1. Pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional; 2. Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional; 3. Penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional; Penyusunan.... Melakukan.... Penyelenggaraan.... Memfasilitasi.... Pembinaan.... Tugas Instansi Pembina

45. 12 Bagian 12 Ketentuan Peralihan

46. Ketentuan Peralihan Pada saat peraturan ini mulai berlaku... Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional, tetap berpedoman pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional. Sampai dengan periode kenaikan pangkat bulan Oktober Tahun 2022.

47. TERIMA KASIH Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian – Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian – Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara

48. 19 SILAHKAN ISI LINK: https://linktr.ee/djasn_bkn

SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx

SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Similar a SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx

Similar a SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx(20)

SOSIALISASI BIN JF 5102022.pptx