LINCOLN]Hak revolusi dan kutipan Abraham Lincoln tentang kebebasan dan kehancuran diri

BENTUK EH AMERIKA SERIKAT PRESIDEN ABRAHAM LINCOLN: Negara ini, dengan lembaga-lembaganya,
milik orang-orang yang menghuninya. Setiap kali mereka akan bosan pemerintah ADA, mereka bisa
latihan kanan KONSTITUSI mereka mengubah, atau berolahraga Kanan REVOLUSIONER mereka
untuk menggulingkan itu. "
"Amerika tidak akan pernah dihancurkan dari luar. Jika kita goyah dan KEHILANGAN
KEBEBASAN kita, itu akan karena kita DIHANCURKAN diri kita sendiri! "

POTONG DAN DISISIPKAN DARI: http://en.wikipedia.org/wiki/Right_of_revolution
Sesuai dengan Hukum Federal, informasi ini diberikan untuk Tujuan Pendidikan dan Informasi - yaitu
Kepentingan PUBLIK

Hak revolusi
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi , cari

Para angin ribut dari Bastille pada 14 Juli 1789 telah datang untuk melambangkan Revolusi Perancis , ketika
mereka bangun untuk menggunakan hak mereka revolusi.
Bagian dari seri tentang

Revolusi

Dalam filsafat politik , hak revolusi (atau kanan pemberontakan) merupakan hak atau kewajiban , berbagai
menyatakan sepanjang sejarah, rakyat suatu negara untuk menggulingkan pemerintah yang bertindak melawan
kepentingan bersama mereka Kepercayaan hak ini meluas kembali ke kuno. Cina, dan telah digunakan
sepanjang sejarah untuk membenarkan pemberontakan berbagai, termasuk Revolusi Amerika dan Revolusi
Perancis .

Isi
[ sembunyikan ]
• 1 Asal Usul
o 1,1 Cina
o 1,2 Tradisi Islam
o 1,3 Abad Pertengahan Eropa
o 1,4 modern Eropa Awal
• 2 Penggunaan dalam sejarah
• 3 Hak Revolusi sebagai hak individu atau kolektif
• 4 Tugas dibandingkan tepat
• 5 Prekondisi di sebelah kanan revolusi
• 6 Alam hukum atau hukum positif
o 6.1 Contoh hak revolusi sebagai hukum positif
o 6.2 Akhir dari hak revolusi dalam hukum positif
• 7 Lihat juga
• 8 Referensi
• 9 Pranala luar

[ sunting ] Asal
[ sunting ] Cina
Hak revolusi itu mungkin pertama diartikulasikan sebagai bagian dari filsafat resmi negara oleh Dinasti Zhou
(1122 - 256 SM) dari Cina . Untuk membenarkan menggulingkan mereka dari awal Dinasti Shang , raja-raja
[1]

Zhou mengajarkan konsep yang dikenal sebagai Mandat Surga , bahwa Surga akan memberkati otoritas seorang
pemimpin yang adil, tapi akan tidak senang dan menarik mandatnya dari penguasa lalim. Mandat Surga
kemudian akan mentransfer kepada mereka yang akan memerintah terbaik. Sejarawan Cina ditafsirkan
pemberontakan sukses sebagai bukti bahwa Mandat Langit telah meninggal dunia. Sepanjang sejarah Cina,
pemberontak yang menentang dinasti yang berkuasa membuat klaim bahwa Mandat Langit telah berlalu,
memberi mereka hak untuk memberontak. Dinasti yang berkuasa sering tidak nyaman dengan ini, dan tulisan-
tulisan filsuf Konfusius Mencius (372-289 SM) sering ditekan untuk menyatakan bahwa rakyat memiliki hak
untuk menggulingkan penguasa yang tidak menyediakan kebutuhan mereka.
Lihat juga: Mandat Surga
[ sunting ] tradisi Islam
Menurut sarjana Bernard Lewis , dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki beberapa poin untuk membuat tata
pemerintahan mengenai hak revolusi dalam Islam Quran, misalnya, membuat jelas bahwa ada kewajiban
ketaatan.:
"Taatilah Allah, taatilah Rasul, patuhi mereka yang memegang otoritas atas Anda."
Dan ini dijabarkan dalam sejumlah ucapan-ucapan Muhammad. Tapi ada juga ucapan yang menempatkan
batasan ketat pada tugas ketaatan. Dua dicta dinisbahkan pada Nabi dan diterima secara universal sebagai
otentik adalah indikasi. Satu mengatakan, "tidak ada ketaatan dalam dosa", dengan kata lain, jika penguasa
perintah sesuatu yang bertentangan dengan hukum ilahi, bukan hanya tidak ada kewajiban ketaatan tetapi ada
tugas dari ketidaktaatan. Pengumuman lainnya, "tidak mematuhi makhluk terhadap penciptanya," lagi jelas
membatasi kewenangan penguasa, apa pun bentuk penguasa yang mungkin. [2]

[ sunting ] Abad Pertengahan Eropa

Para Magna Carta menandai salah satu upaya awal untuk membatasi otoritas yang berdaulat dan ia dilihat
sebagai simbol supremasi hukum. [3]

Di Eropa, hak revolusi dapat ditelusuri kembali ke Magna Carta , sebuah piagam Inggris diterbitkan pada 1215,
yang mengharuskan Raja melepaskan hak-hak tertentu dan menerima bahwa kehendak-Nya bisa terikat oleh
hukum. Ini termasuk "klausa keamanan" yang memberikan hak untuk sebuah komite baron untuk menolak
kehendak Raja melalui kekuatan jika diperlukan. Magna Carta langsung mempengaruhi perkembangan
demokrasi parlementer dan dokumen konstitusional banyak, seperti Konstitusi Amerika Serikat .
Para Banteng Emas 1222 adalah banteng emas , atau dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Andrew II dari
Hongaria . Hukum mendirikan hak Hungaria bangsawan, termasuk hak untuk tidak mematuhi Raja ketika ia
bertindak bertentangan dengan hukum (jus resistendi). The Bull Golden sering dibandingkan dengan Magna
Carta; Banteng adalah dokumen konstitusi pertama bangsa Hungaria, sedangkan Magna Carta adalah piagam
konstitusi pertama bangsa Inggris.

Thomas Aquinas juga menulis tentang hak untuk menentang kekuasaan tirani dalam Summa Theologica . John
dari Salisbury menganjurkan pembunuhan revolusioner langsung dari penguasa tirani tidak etis di Policraticus
nya.
[ sunting ] Eropa Modern Awal
Artikel utama: teori Perlawanan pada periode Modern Awal
Dalam Modern Awal periode, Jesuit , terutama Robertus Bellarmino dan Juan de Mariana , secara luas dikenal
dan sering takut untuk advokasi perlawanan terhadap tirani dan sering tirani-salah satu implikasi dari hukum
alam fokus dari Sekolah Salamanca .
John Calvin percaya sesuatu yang serupa. Dalam komentar pada Kitab Daniel , ia mengamati bahwa raja
kontemporer berpura-pura untuk memerintah "oleh kasih karunia Allah," tetapi kepura-puraan itu "cheat hanya"
sehingga mereka bisa Dia percaya bahwa "pangeran duniawi" memerintah tanpa kontrol. " melengserkan diri
sementara mereka bangkit melawan Tuhan, "begitu" penting bagi kita untuk meludahi-kepala mereka daripada
mematuhi mereka "Ketika warga biasa dihadapkan dengan tirani., ia menulis, warga biasa harus menderita itu.
Tapi hakim memiliki tugas untuk "mengekang tirani raja," sebagai memiliki Tribunes di kuno Roma , yang
Ephori di Sparta , dan dalam Demarchs kuno Athena . Bahwa Calvin bisa mendukung hak perlawanan dalam
teori tidak berarti bahwa ia berpikir seperti resistensi bijaksana dalam segala situasi. Setidaknya publik, ia tidak
setuju dengan Calvinis Skotlandia John Knox panggilan karena revolusi melawan Katolik Queen Mary Tudor
Inggris.[4]

Gereja Katolik bersama Calvin kehati-hatian keprihatinan-keprihatinan bersama untuk menyelamatkan jiwa-
jiwa bahkan para tiran, perhatian yang tidak relevan dalam dua predestinarian Calvinisme. Dengan demikian,
Paus mengutuk Guy Fawkes ' Plot Bubuk Mesiu , dan Regnans in Excelsis secara luas dianggap sebagai
kesalahan. St Thomas Aquinas telah menegaskan bahwa takut pembunuhan tiran tiran melaju ke perilaku buruk,
dan bahwa pembunuhan tiran dan pemberontakan cenderung berakhir dalam penempatan tiran yang lebih buruk
pada tirani takhta-sehingga yang paling aman dari tindakan bagi masyarakat adalah untuk bertahan selama itu
bisa ditanggung, daripada menjalankan risiko yang lebih besar dari revolusi bersenjata.
Anggapan yang mendukung perdamaian, di hanya teori perang , datang untuk menjadi kepercayaan lebih umum
dan merupakan salah satu resmi yang diadakan oleh Gereja Katolik pada abad ke-19, 20, dan 21.

[ sunting ] Penggunaan dalam sejarah
Di antara gerakan-gerakan revolusioner mengaku mencari pembenaran sebagai pelaksanaan hak revolusi
meliputi:
• Perang Prancis Agama: Hak revolusi diuraikan oleh Monarchomachs dalam konteks Perancis Perang
Agama , dan Huguenot pemikir yang dilegitimasi tyrannicides .
• Revolusi Glorious: Hak revolusi membentuk dasar pertahanan filosofis dari Revolusi Agung , ketika
Parlemen digulingkan James II dari Inggris pada tahun 1688 dan menggantinya dengan William III dari
Orange-Nassau .
• Revolusi Amerika: Hak untuk revolusi akan memainkan peranan besar dalam tulisan-tulisan para
revolusioner Amerika . Saluran politik Common Sense digunakan konsep tersebut sebagai argumen
untuk penolakan dari Monarki Inggris dan pemisahan dari Kekaisaran, sebagai lawan hanya
pemerintahan sendiri di dalamnya ini juga dikutip dalam. Deklarasi Kemerdekaan dari Amerika Serikat ,
ketika sebuah kelompok perwakilan dari berbagai negara menandatangani deklarasi kemerdekaan
mengutip tuduhan terhadap Raja George III. Sebagai Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776
mengemukakan hal ini hukum alam mengajarkan bahwa orang "diberkati oleh Pencipta mereka dengan
hak yang tidak dapat dipisahkan" dan bisa mengubah atau menghapuskan pemerintahan "merusak" dari
hak-hak tersebut.
• Revolusi Perancis: Hak revolusi juga termasuk dalam 1789 Deklarasi Hak Manusia dan Warga
Negara selama Revolusi Perancis .

[ sunting ] Hak Revolusi sebagai hak individu atau kolektif

Meskipun beberapa penjelasan tentang hak revolusi meninggalkan membuka kemungkinan latihan sebagai hak
individu, itu jelas dipahami sebagai hak kolektif di bawah teori konstitusional dan politik Inggris. Sebagai
[5]

Pauline Maier telah mencatat dalam studinya Dari Resistensi terhadap Revolusi , "[p] rivate individu dilarang
untuk mengambil kekuatan terhadap penguasa mereka, baik untuk kejahatan atau karena cedera pribadi ...." [6]

Sebaliknya, "tidak hanya beberapa individu, namun 'Tubuh Rakyat harus merasa prihatin" sebelum hak revolusi
itu dibenarkan dan dengan kebanyakan penulis berbicara tentang "' seluruh rakyat yang merupakan Publick ',
atau tubuh orang-orang bertindak mereka Otoritas publik, "yang menunjukkan konsensus yang luas melibatkan
seluruh jajaran masyarakat". [7]

Konsep hak revolusi juga diambil oleh John Locke dalam Two Treatises Pemerintah sebagai bagian dari nya
teori kontrak sosial . Locke menyatakan bahwa di bawah hukum alam , semua orang memiliki hak untuk hidup ,
kebebasan , dan estate ; bawah kontrak sosial, orang bisa menghasut sebuah revolusi melawan pemerintah
ketika itu bertindak melawan kepentingan warga negara , untuk mengganti pemerintah dengan satu yang
melayani kepentingan warga negara. Dalam beberapa kasus, Locke dianggap revolusi kewajiban. Hak revolusi
sehingga pada dasarnya bertindak sebagai perlindungan terhadap tirani .

[ sunting ] Tugas dibandingkan tepat
Beberapa filsuf berpendapat bahwa itu bukan hanya hak orang untuk menggulingkan pemerintahan yang
menindas tetapi juga tugas mereka untuk melakukannya. Howard Evans Kiefer opines, "Sepertinya bagi saya
bahwa tugas untuk pemberontak jauh lebih dimengerti dari itu hak untuk memberontak , karena hak untuk
reruntuhan pemberontakan urutan kekuasaan, sedangkan kewajiban untuk memberontak melampaui dan
mengelompokkannya. " [8]

Morton Putih menulis kaum revolusioner Amerika, "adalah Gagasan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk
memberontak sangat penting untuk stress, untuk itu menunjukkan bahwa mereka berpikir mereka sesuai dengan
perintah-perintah hukum alam dan alam Allah ketika mereka melempar despotisme absolut. " Para Deklarasi
[9]

Kemerdekaan AS menyatakan bahwa "ketika sebuah kereta panjang penyalahgunaan dan usurpations, mengejar
selalu Object yang sama evinces desain untuk mengurangi mereka di bawah Despotisme absolut, itu adalah hak
mereka, itu adalah tugas mereka, untuk membuang pemerintah tersebut" (penekanan ditambahkan). Martin
Luther King juga menyatakan bahwa itu adalah tugas orang-orang untuk melawan hukum yang tidak adil.

[ mengedit ] Prekondisi di sebelah kanan revolusi

Penyajian rancangan Deklarasi Kemerdekaan dalam Deklarasi Trumbull Kemerdekaan menggambarkan lain
idealisasi dari pelaksanaan hak revolusi.
Beberapa teori tentang hak revolusi dikenakan prasyarat signifikan terhadap pelaksanaannya, membatasi doa
untuk situasi yang paling mengerikan. Dalam konteks Revolusi Amerika, orang menemukan ekspresi dari hak
revolusi baik sebagai subyek dan sebagai prasyarat yang tidak dibatasi oleh kondisi.
Pada malam Revolusi Amerika, misalnya, orang Amerika menganggap penderitaan mereka untuk
membenarkan pelaksanaan hak revolusi. Alexander Hamilton resistensi Amerika dibenarkan sebagai ungkapan
"hukum alam" menebus pelanggaran "prinsip-prinsip pertama dari masyarakat sipil" dan invasi "hak-hak dari
seluruh rakyat." Untuk Thomas Jefferson Deklarasi adalah yang terakhir- parit upaya dari orang-orang
[10]

tertindas-orang Amerika banyak posisi melihat diri mereka pada tahun 1776. Litani Jefferson keluhan kolonial
adalah upaya untuk menetapkan bahwa orang Amerika bertemu beban mereka untuk menggunakan hak hukum
alam revolusi.
Beberapa sarjana, seperti Christian Fritz, telah menulis bahwa dengan berakhirnya Revolusi, Amerika tidak
meninggalkan hak revolusi. Bahkan mereka dikodifikasikan dalam konstitusi baru mereka. Misalnya,
[11]

konstitusi dianggap sebagai "konservatif," seperti yang pasca-revolusioner Massachusetts pada tahun 1780,
diawetkan hak rakyat "untuk mereformasi, mengubah, atau benar-benar mengubah" pemerintah tidak hanya
untuk perlindungan mereka atau keselamatan tetapi juga setiap kali "kemakmuran dan kebahagiaan reduire [d]
itu" mereka. Ungkapan ini bukan hal yang aneh dalam konstitusi Amerika awal. Connecticut 1818 konstitusi
[12]

diartikulasikan hak rakyat "setiap saat" untuk mengubah pemerintah "sedemikian rupa karena dapat berpikir
bijaksana." [13]

Hukum sejarawan Kristen Fritz di Penguasa Amerika: Rakyat dan Tradisi Konstitusi Amerika Sebelum Perang
Saudara, menggambarkan dualitas dalam pandangan Amerika tentang prasyarat di sebelah kanan revolusi:
"Beberapa konstitusi negara bagian pertama adalah 'mengubah atau menghapus' ketentuan yang mencerminkan
hak tradisional revolusi "dalam bahwa mereka membutuhkan prasyarat mengerikan untuk pelaksanaannya. [14]

1776 Maryland konstitusi dan 1784 New Hampshire konstitusi diperlukan penyimpangan dari ujung pemerintah
dan membahayakan kebebasan publik dan bahwa semua cara lain ganti rugi adalah untuk tidak berhasil. [15]

Namun sebaliknya, negara-negara lain ditiadakan prasyarat berat pada pelaksanaan hak. Pada 1776 Virginia
konstitusi kanan akan muncul hanya jika pemerintah adalah "tidak memadai" dan konstitusi 1776 Pennsylvania
diperlukan hanya itu masyarakat menganggap perubahan sebagai "paling kondusif" untuk kesejahteraan
masyarakat. [16]

[ mengedit ] hukum alam atau hukum positif
Deskripsi dari Hak Revolusi juga berbeda dalam apakah benar yang dianggap sebagai hukum alam (hukum
yang isinya diatur oleh alam dan oleh karena itu memiliki validitas mana-mana) atau hukum positif (hukum
berlaku atau diadopsi oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur dari negara).
Contoh sifat ganda dari kanan revolusi baik sebagai sebuah hukum alam dan hukum sebagai positif ditemukan
dalam konteks revolusioner Amerika. Meskipun Deklarasi Kemerdekaan Amerika dipanggil hak hukum alam
revolusi, hukum alam bukan pembenaran tunggal untuk kemerdekaan Amerika. Doktrin konstitusional Inggris
juga mendukung tindakan penjajah ', setidaknya sampai titik tertentu. Pada 1760s, hukum Inggris diakui apa
Tafsiran William Blackstone pada Hukum Inggris disebut "hukum ganti rugi terhadap penindasan masyarakat."
Seperti hak hukum alam tentang revolusi, ini hukum konstitusional ganti rugi dibenarkan rakyat melawan
[17]

penguasa. Ini hukum ganti rugi timbul dari kontrak antara rakyat dan raja untuk menjaga kesejahteraan
masyarakat. Ini kontrak asli adalah "dogma sentral dalam hukum konstitusional Inggris dan Inggris" sejak
"zaman dahulu". daftar panjang Deklarasi tentang keluhan menyatakan bahwa tawar-menawar ini telah
[18]

dilanggar. [19]

UU ini diterima dengan baik ganti rugi dibenarkan orang menolak tindakan tidak konstitusional pemerintahan.
Liberty tergantung pada "ultimate" hak rakyat untuk menolak. Inkonstitusional melanggar perintah "kompak
sukarela antara penguasa dan yang diperintah" bisa "diabaikan" dan perintah sewenang-wenang menentang
dengan kekerasan. Ini benar tersirat tugas pada bagian dari orang-orang untuk melawan tindakan
[20]

inkonstitusional. Sebagai Alexander Hamilton mencatat pada 1775, pemerintah melaksanakan wewenang untuk
melindungi "hak mutlak" dari rakyat dan pemerintah dibatalkan kekuasaan tersebut dan orang-orang bisa
kembali mereka jika pemerintah melanggar kontrak ini konstitusional. [21]

Hukum memiliki batas ganti rugi seperti hak revolusi berdasarkan hukum alam. Hukum ganti rugi, seperti hak
dari revolusi, bukan hak individu. Itu milik masyarakat secara keseluruhan, sebagai salah satu pihak dalam
kontrak konstitusi asli. Itu bukan sarana resor pertama, atau respon terhadap kesalahan sepele atau kasual dari
[22]

pemerintah. Komentar Blackstone menyarankan agar menggunakan hukum ganti rugi akan menjadi "luar
[23]

biasa", misalnya menerapkan jika raja melanggar kontrak asli, melanggar "hukum dasar," atau ditinggalkan
kerajaan. Selama krisis Stamp Act dari 1760s Massachusetts Provinsi Kongres dianggap resistensi kepada
[24]

raja dibenarkan jika kebebasan diserang dari "tangan penindasan" dan "kaki tanpa ampun dari tirani." Satu
[25]

dekade kemudian, "dakwaan" George III di Deklarasi Kemerdekaan berusaha mengakhiri pemerintahan
berdaulat di atas koloni karena ia melanggar kontrak konstitusi asli. [26]

Sebagaimana dijelaskan dalam deskripsi hukum sejarawan Kristen Fritz tentang peran hak revolusi dalam
Revolusi Amerika, Amerika kemerdekaan dibenarkan oleh teori-teori konvensional di bawah Anglo-Amerika
pikiran konstitusi pada waktu tentang hak kolektif masyarakat untuk membuang seorang raja sewenang-
wenang. "Baik hukum alam dan doktrin konstitusional Inggris memberikan koloni hak untuk memberontak
melawan penindasan sultan." Namun pemahaman-pemahaman tentang hak revolusi pada malam Revolusi
[27]

Amerika bertumpu pada model tradisional pemerintah. Model ini mengemukakan adanya tawaran hipotetis
melanda dalam kabut kuno antara seorang raja dan orang. "Dalam tawar-menawar ini, orang-orang dilindungi
oleh raja sebagai ganti orang-orang memberikan kesetiaan raja. Ini adalah hubungan kontrak. Revolusioner
Amerika menuduh George III dari melanggar kewajiban tersirat tentang perlindungan bawah kontrak itu,
sehingga melepaskan rakyat di koloni-koloni dari kesetiaan mereka. Pelanggaran sultan dari kontrak hipotetis
memunculkan hak subyek 'revolusi "-didasarkan pada kedua hukum alam dan doktrin konstitusi Inggris." [28]

[ sunting ] Contoh hak revolusi sebagai hukum positif
Meskipun banyak deklarasi kemerdekaan mencari legitimasi dengan menarik di sebelah kanan revolusi, jauh
lebih sedikit konstitusi menyebutkan hak ini atau menjamin hak ini kepada warga karena efek destabilisasi
jaminan semacam itu kemungkinan akan menghasilkan. Di antara contoh-contoh dari artikulasi hak revolusi
sebagai hukum positif meliputi:
• Para szlachta , bangsawan dari Persemakmuran Polandia-Lithuania , juga mempertahankan hak
pemberontakan, yang dikenal sebagai rokosz .
• New Hampshire 's konstitusi menjamin warganya hak untuk mereformasi pemerintah, dalam Pasal 10
[29]

dari New Hampshire konstitusi Bill of Rights :
Setiap kali ujung pemerintah adalah sesat, dan kebebasan publik secara nyata terancam, dan semua
cara lain ganti rugi yang tidak efektif, orang-orang dapat, dan hak harus mereformasi lama, atau
membentuk sebuah pemerintahan baru. Doktrin nonresistance melawan kekuasaan sewenang-wenang,
dan penindasan, tidak masuk akal, budak, dan merusak kebaikan dan kebahagiaan umat manusia.
• The Kentucky konstitusi juga menjamin hak untuk mengubah, mengubah atau menghapuskan
[30]

pemerintah mereka dalam RUU Hak Kentucky:
Semua kekuasaan melekat pada rakyat, dan semua pemerintah bebas yang didirikan pada kewenangan
dan dilembagakan untuk, keselamatan mereka kebahagiaan perdamaian, dan perlindungan properti.
Untuk kemajuan tujuan ini, mereka memiliki setiap saat hak asasi dan indefeasible untuk mengubah,
mereformasi atau menghapuskan pemerintah mereka dengan cara seperti mereka yang dianggap
tepat.
• Kata-kata yang sama digunakan di Pennsylvania 's konstitusi , [31]
berdasarkan Pasal 1, Bagian 2 dari
Deklarasi Hak Asasi:
Semua kekuasaan melekat pada rakyat, dan semua pemerintah bebas yang didirikan pada kewenangan
dan dilembagakan untuk, keamanan perdamaian dan kebahagiaan. Untuk kemajuan tujuan ini mereka
memiliki setiap saat hak asasi dan indefeasible untuk mengubah, mengubah atau menghapuskan
pemerintah mereka dengan cara seperti mereka mungkin berpikir yang tepat.
• Pasal I, § 2 dari Tennessee konstitusi [32]
menyatakan:
Pemerintah yang sedang diadakan untuk kebaikan umum, doktrin non-perlawanan terhadap kekuasaan
sewenang-wenang dan penindasan adalah absurd, budak, dan merusak kebaikan dan kebahagiaan
umat manusia.
• North Carolina 's konstitusi dari November 21, 1789 juga mengandung dalam Deklarasi Hak Asasi: [

rujukan? ]

3d. Pemerintah yang seharusnya dilembagakan untuk perlindungan, manfaat umum dan keamanan
rakyat, dan bahwa doktrin non-perlawanan terhadap kekuasaan sewenang-wenang dan penindasan
adalah absurd, budak, dan merusak kebaikan dan kebahagiaan umat manusia.

• Para Konstitusi Texas [33]
juga berisi kata-kata serupa dalam Pasal 1, Sekte 2:
Semua kekuatan politik yang melekat pada orang, dan semua pemerintah bebas yang didirikan pada
otoritas mereka, dan dilembagakan untuk keuntungan mereka. Iman rakyat Texas berdiri berjanji
untuk pelestarian bentuk pemerintahan republik, dan, tunduk pada keterbatasan ini saja, mereka setiap
saat hak asasi untuk mengubah, mengubah atau menghapuskan pemerintah mereka dengan cara
seperti mereka mungkin berpikir bijaksana.
• Pasca-Perang Dunia II Grundgesetz , Hukum Mendasar dari Republik Federal Jerman berisi berurat,
tidak-bisa dikembangkan klausa melindungi hak asasi manusia dan alam, serta klausul dalam Pasal 20,
mengakui hak rakyat untuk melawan tirani , jika semua upaya lain telah gagal.
• Para Konstitusi Yunani , dalam Pasal 120, menyatakan bahwa "[...] itu adalah baik hak dan kewajiban
rakyat untuk melawan dengan segala cara terhadap orang yang mencoba penghapusan kekerasan
Konstitusi."
[ sunting ] Akhir dari hak revolusi dalam hukum positif
Di zaman modern, antara argumen lain, dapat dikatakan bahwa sebagai pemerintahan demokratis dapat
ditumbangkan oleh suara rakyat , hak rakyat untuk menghapus pemerintah telah melekat erat ke dalam sistem
politik . Namun, perwakilan mengganti jatuh pendek dari perubahan bentuk sebenarnya dari pemerintah dengan
mengubah atau menulis ulang konstitusi. Kemudahan masyarakat untuk secara demokratis
mengimplementasikan perubahan mendasar seperti sangat bervariasi di seluruh negara dan umumnya cukup
berat, jika tidak mungkin, dalam kerangka hukum dan media yang ada.
Dalam sebuah penelitian terhadap ide pemerintahan oleh rakyat dalam Revolusi Amerika dan pada awal pasca-
revolusioner Amerika, hukum sejarawan Kristen Fritz catatan bahwa logika revolusi yang akan mendirikan
pemerintahan oleh rakyat juga menjabat untuk "impl [y] tidak relevan dari hak revolusi "pasca-revolusioner
Amerika:
"Logika konstitusional pengakuan rakyat, bukan seorang raja, sebagai sultan tersirat tidak relevan dari hak
revolusi di Amerika. Ini tidak berkembang langsung atau seragam setelah pembentukan pemerintah Amerika.
Beberapa konstitusi negara bagian pertama adalah 'mengubah atau menghapus' ketentuan yang mencerminkan
hak tradisional revolusi .... Konstitusi negara lain mengadopsi versi yang berbeda dari hak ini untuk 'mengubah
atau menghapus' pemerintah yang tidak terdengar seperti hak tradisional revolusi. Dalam ketentuan ini,
kemampuan masyarakat untuk merevisi konstitusi ada terlepas dari prasyarat tradisional untuk hak revolusi ....
Semakin, sebagai orang Amerika termasuk dalam konstitusi mereka, hak revolusi itu harus dilihat sebagai
prinsip konstitusional memungkinkan rakyat sebagai yang berdaulat untuk mengontrol pemerintah dan merevisi
konstitusi mereka tanpa batas. Dengan cara ini, kan pecah lepas dari tambatan tradisional perlawanan terhadap
penindasan. Para mengubah atau menghapus ketentuan sekarang bisa ditafsirkan sesuai dengan prinsip
konstitusional bahwa di Amerika, berdaulat adalah rakyat ". [34]

Paragraf ketiga dari pembukaan ke Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa sehingga orang
tidak terdorong untuk memberontak melawan tirani, hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum.

[ sunting ] Lihat juga
• Warga Negara sesuai
• Konfederasi (Polandia)
Filsafat
Portal
• Uang jejak
• Menempati gerakan
• Politik korupsi
• Qui tam
• Peraturan menangkap

[ sunting ] Referensi
1. ^ Perry, Elizabeth. [2002] (2002). Menantang Mandat Langit: Protes Sosial dan Power Negara
di Cina. Sharpe. ISBN 0-7656-0444-2
2. ^ Kebebasan dan Keadilan di Timur Tengah
3. ^ Ralph V. Turner Carta. Magna. Pearson Pendidikan. (2003). ISBN 0-582-43826-8 hal.1
4. ^ Dave Kopel: Hubungan Calvinis, Liberty majalah, Oktober 2008, hlm 27-31
5. ^ Lihat Kristen G. Fritz, Penguasa Amerika: Rakyat dan Tradisi Konstitusi Amerika Sebelum
Perang Saudara (Cambridge Univ Press, 2008.), 14 (mencatat bahwa menurut hukum konstitusional
Inggris hak revolusi "milik masyarakat secara keseluruhan, sebagai . salah satu pihak dalam kontrak
konstitusional asli ") Lihat juga John Phillip Reid, Sejarah Konstitusi Revolusi Amerika (4 jilid,.
University of Wisconsin Pers , 1986-1993), I: 111 (mengidentifikasi hak kolektif rakyat "untuk menjaga
hak-hak mereka dengan kekerasan dan bahkan pemberontakan terhadap otoritas dibentuk"), III: 427n31
(mengutip Viscount Bolingbroke bahwa "Tubuh kolektif Rakyat" memiliki hak untuk "mematahkan
Bargain antara Raja dan Bangsa").
6. ^ Pauline Maier, Dari Resistensi terhadap Revolusi: Radikal Kolonial dan Pengembangan
Oposisi Amerika untuk Inggris, 1765-1776 (Alfred A. Knopf, 1972), 33.
7. ^ Maier, Dari Resistensi terhadap Revolusi, 35-36.
8. ^
9. ^
10. ^ Alexander Hamilton, Petani Menyanggah, [Februari 23], 1775, The Makalah dari
Alexander Hamilton, I: 136
11. ^ Lihat Kristen G. Fritz, <a class = "teks eksternal" rel = "nofollow"> Penguasa Amerika:
Rakyat dan Tradisi Konstitusi Amerika Sebelum Perang Saudara (Dalam Bab 2, berjudul
"Konstitusionalisme Revolusioner," catatan Profesor Fritz bahwa setelah Revolusi, "[i] ncreasingly,
sebagai orang Amerika termasuk dalam konstitusi mereka, hak revolusi itu harus dilihat sebagai prinsip
konstitusional memungkinkan rakyat sebagai yang berdaulat untuk mengontrol pemerintah dan merevisi
konstitusi mereka tanpa batas "). (Cambridge University Press, 2008) di hal. 25 [ ISBN
978-0-521-88188-3 </ a>
12. ^ Massachusetts Konstitusi 1780, Bill of Rights, Seni. 7.
13. ^ Connecticut Konstitusi 1818, Bill of Rights, Sec. 2.
14. ^ Kristen G. Fritz, Penguasa Amerika: Rakyat dan Tradisi Konstitusi Amerika Sebelum
Perang Saudara (Cambridge Univ Press, 2008.), 24.
15. ^ Lihat Maryland 1776 Konstitusi, Bill of Rights, Sec. 4; New Hampshire 1784 Konstitusi,
Bill of Rights, Seni. 10.
16. ^ Virginia Konstitusi 1776, Bill of Rights, Sec. 3; Pennsylvania Konstitusi 1776, Bill of
Rights, Sec. 5.
17. ^ William Blackstone, Komentar Mengenai Hukum Inggris (... 4 jilid, Oxford, 1765-1769, ed
Faksimili, cetak ulang, 1979), I: 238.
18. ^ John Phillip Reid, "The ketidakrelevanan Deklarasi," dalam Hendrik Hartog, ed, Hukum
dalam Revolusi Amerika dan Revolusi dalam UU. (1981), 72.
19. ^ New Jersey 1776 Konstitusi, dalam Pembukaan Francis Newton Thorpe, ed, Charters
Kolonial t Konstitusi Federal dan Negara., dan Hukum Organik lain dari ... Amerika Serikat, V: 2594
(mencatat bahwa Raja melanggar kontraknya dengan orang).
20. ^ John Phillip Reid, Sejarah Konstitusi Revolusi Amerika (4 jilid, 1986-1993.), III: 140.

21. ^ Alexander Hamilton, "Petani Menyanggah," [Februari 23], 1775, The Makalah dari
Alexander Hamilton, I: 88.
22. ^ Lihat Reid, Sejarah Konstitusi, I: 111 (mengidentifikasi hak kolektif rakyat "untuk menjaga
hak-hak mereka dengan kekerasan dan bahkan pemberontakan terhadap otoritas dibentuk"), III: 427n31
(mengutip Viscount Bolingbroke bahwa "Tubuh kolektif Rakyat" memiliki hak untuk "mematahkan
Bargain antara Raja dan Bangsa"); Pauline Maier, Dari Resistensi terhadap Revolusi: Radikal Kolonial
dan Pengembangan Oposisi Amerika untuk Inggris, 1765-1776, 33-34 ("individu swasta dilarang
mengambil kekuatan terhadap penguasa mereka, baik untuk kejahatan atau karena cedera pribadi,
bahkan jika tidak ada ganti rugi atas keluhan mereka yang diberikan oleh pemerintah secara teratur
dibentuk ").
23. ^ Beberapa komentator mendukung hak perlawanan jika Parlemen "membahayakan
konstitusi," tapi yang paling menentukan perlu adanya penindasan dan tirani sebelum eksekusinya. Lihat
Reid, Sejarah Konstitusi, III: 121, 427n31; Maier, Perlawanan, 33-35.
24. ^ Blackstone, Komentar, I: 243 dan 238.
25. ^ Reid, Sejarah Konstitusi, I: 112
26. ^ Reid, "ketidakrelevanan Deklarasi," 84.
27. ^ Fritz, Penguasa Amerika, 14.
28. ^ Fritz, Penguasa Amerika, 13.
29. ^ Konstitusi Negara Bagian New Hampshire
30. ^ Konstitusi Commonwealth of Kentucky
31. ^ Konstitusi Commonwealth of Pennsylvania
32. ^ Konstitusi Negara Bagian Tennessee
33. ^ Texas Konstitusi
34. ^ Fritz, Penguasa Amerika, 24-25.

[ sunting ] Pranala luar
• Locke dan Tatanan Sosial
• Para Pendiri Konstitusi, Vol. 1 Bab 3, Kanan Revolusi
• North Carolina Konstitusi tahun 1789

POTONG DAN DISISIPKAN DARI: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption
Sesuai dengan Hukum Federal, informasi ini diberikan untuk Tujuan Pendidikan dan Informasi - yaitu
Kepentingan PUBLIK

Politik korupsi
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi , cari

Peta dunia dari 2010 Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International , yang mengukur "sejauh mana
korupsi dianggap ada di antara pejabat publik dan politisi". Angka tinggi (biru) menunjukkan persepsi korupsi
kurang, sedangkan angka yang lebih rendah (merah) menunjukkan sebuah persepsi yang lebih tinggi dari
korupsi.
Korupsi politik adalah penggunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi tidak sah.
Penyalahgunaan pemerintah kekuasaan untuk tujuan lain, seperti represi lawan politik dan umum kebrutalan
polisi , tidak dianggap korupsi politik Baik adalah tindakan ilegal oleh orang pribadi atau perusahaan tidak
terlibat langsung dengan pemerintah.. Tindakan ilegal oleh sebuah officeholder merupakan korupsi politik
hanya jika tindakan secara langsung berkaitan dengan tugas resmi mereka, dilakukan di bawah warna hukum
atau melibatkan perdagangan pengaruh .
Bentuk korupsi bervariasi, tapi termasuk penyuapan , pemerasan , kroniisme , nepotisme , patronase , korupsi ,
dan penggelapan . Korupsi dapat memfasilitasi perusahaan kriminal seperti perdagangan narkoba , pencucian
uang , dan perdagangan manusia , meskipun tidak terbatas pada kegiatan ini.
Kegiatan yang merupakan korupsi ilegal berbeda tergantung pada negara atau yurisdiksi. Sebagai contoh,
beberapa praktek pendanaan politik yang legal di satu tempat mungkin ilegal di negara lain. Dalam beberapa
kasus, pejabat pemerintah memiliki kekuasaan yang luas atau tidak jelas, yang membuat sulit untuk
membedakan antara tindakan legal dan ilegal. Di seluruh dunia, penyuapan saja diperkirakan melibatkan lebih
dari 1 triliun dolar AS per tahun. Keadaan terkendali korupsi politik dikenal sebagai Kleptokrasi , secara
[1]

harfiah berarti "pemerintahan oleh para pencuri".

Isi
[ sembunyikan ]
• 1 Efek
o 1.1 Efek pada politik, administrasi, dan lembaga

o 1,2 Ekonomi efek
o 1,3 lingkungan dan sosial efek
o 1,4 Efek pada Bantuan Kemanusiaan
o 1,5 Daerah lain: kesehatan, keamanan publik, pendidikan, serikat dagang, dll
• 2 Jenis
o 2,1 Suap
o 2.2 Perdagangan pengaruh
o 2,3 Binaan
o 2,4 Nepotisme dan kronisme
o 2,5 Pemilihan penipuan
o 2,6 Penggelapan
o 2,7 Suap
o 2,8 Unholy aliansi
o 2,9 Keterlibatan dalam kejahatan terorganisir
• 3 menguntungkan untuk korupsi Kondisi
o 3.1 Ukuran sektor publik
• 4 Pemerintah korupsi
• 5 Kehakiman korupsi
• 6 Memerangi korupsi
• 7 whistleblower
• 8 Kampanye kontribusi
• 9 Mengukur korupsi
• 10 Institusi yang berhubungan dengan korupsi politik
• 11 Dalam fiksi
• 12 Lihat juga
• 13 Referensi
• 14 Bacaan lebih lanjut
• 15 Pranala luar

[ sunting ] Efek
[ sunting ] Efek pada politik, administrasi, dan lembaga

Detil dari Legislasi Korupsi (1896) oleh Elihu Vedder . Perpustakaan Kongres Thomas Jefferson Building ,
Washington, DC
Korupsi menimbulkan tantangan pembangunan yang serius. Dalam dunia politik, itu merongrong demokrasi
dan tata pemerintahan yang baik oleh flouting atau bahkan menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan
umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan mendistorsi representasi dalam pembuatan
kebijakan; korupsi di peradilan kompromi aturan hukum , dan korupsi dalam administrasi publik hasil dalam
penyediaan layanan tidak efisien. Ini melanggar prinsip dasar republikanisme tentang sentralitas kebajikan sipil.
Lebih umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah sebagai prosedur diabaikan, sumber daya
tersebut diselewengkan, dan kantor-kantor publik yang dibeli dan dijual. Pada saat yang sama, korupsi
merongrong legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
[ sunting ] efek Ekonomi
Lihat juga: Kejahatan korporasi
Di sektor swasta , korupsi meningkatkan biaya usaha melalui pembayaran gelap harga diri mereka sendiri, biaya
pengelolaan bernegosiasi dengan pejabat, dan risiko melanggar perjanjian atau deteksi. Meskipun beberapa
klaim korupsi mengurangi biaya dengan memotong birokrasi , ketersediaan suap juga dapat mendorong pejabat
untuk merancang aturan baru dan penundaan. Peraturan mahal dan panjang secara terbuka menghapus lebih
baik daripada diam-diam yang memungkinkan mereka untuk di-bypass dengan menggunakan suap. Dimana
korupsi mengembang biaya bisnis, juga mendistorsi lapangan, melindungi perusahaan dengan koneksi dari
persaingan dan dengan demikian mempertahankan perusahaan tidak efisien. [2]

Korupsi juga menimbulkan distorsi ekonomi dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke
proyek-proyek modal di mana suap dan suap lebih banyak. Pejabat dapat meningkatkan kompleksitas teknis
proyek-proyek sektor publik untuk menyembunyikan atau membuka jalan bagi transaksi tersebut, investasi
demikian semakin mendistorsi. Korupsi juga mengurangi pemenuhan dengan konstruksi, peraturan
[3]

lingkungan, atau lainnya, mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, dan meningkatkan
tekanan pada anggaran pemerintah.
Ekonom berpendapat bahwa salah satu faktor di balik perbedaan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia
adalah bahwa di Afrika, korupsi telah terutama mengambil bentuk sewa ekstraksi dengan yang dihasilkan
modal finansial pindah ke luar negeri daripada diinvestasikan di rumah (maka stereotip, tapi sering akurat ,
gambar diktator Afrika yang memiliki rekening bank Swiss ). Di Nigeria , misalnya, lebih dari $ 400 miliar itu
dicuri dari perbendaharaan oleh para pemimpin Nigeria antara tahun 1960 dan 1999. Universitas
[4]

Massachusetts Amherst peneliti memperkirakan bahwa 1970-1996, pelarian modal dari 30 sub-Sahara negara
mencapai $ 187bn, melebihi utang eksternal negara-negara '. (Hasilnya, dinyatakan dalam pengembangan
[5]

terbelakang atau ditekan, telah dimodelkan dalam teori oleh ekonom Mancur Olson ) Dalam kasus Afrika, salah
satu faktor untuk perilaku ini. adalah ketidakstabilan politik, dan fakta bahwa pemerintahan baru sering disita
aset pemerintah sebelumnya busuk-yang diperoleh. Hal ini mendorong para pejabat untuk menyimpan kekayaan
mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari setiap masa pengambilalihan . Sebaliknya, pemerintah Asia seperti
Soeharto 's Orde Baru sering mengambil luka di transaksi bisnis atau memberikan kondisi untuk pembangunan,
melalui investasi infrastruktur, hukum dan ketertiban, dll
[ sunting ] efek lingkungan dan sosial
Korupsi memfasilitasi perusakan lingkungan. Negara korup secara resmi mungkin memiliki undang-undang
untuk melindungi lingkungan, itu tidak bisa ditegakkan jika para pejabat dapat dengan mudah disuap. Hal yang
sama berlaku untuk pekerja hak-hak perlindungan sosial, serikat pekerja pencegahan, dan pekerja anak .
Pelanggaran hak-hak hukum memungkinkan negara-negara korup untuk mendapatkan keuntungan ekonomi
tidak sah di pasar internasional.
Para Hadiah Nobel ekonom pemenang Amartya Sen telah mengamati bahwa "tidak ada hal seperti masalah
makanan apolitis." Sementara kekeringan dan peristiwa lain yang terjadi secara alami dapat memicu kelaparan
kondisi, itu adalah tindakan pemerintah atau tidak bertindak yang menentukan tingkat keparahan, dan sering
bahkan apakah kelaparan akan terjadi. Pemerintah dengan kecenderungan kuat terhadap Kleptokrasi dapat

merusak ketahanan pangan bahkan ketika panen yang baik. Pejabat sering mencuri milik negara. Di Bihar ,
India , lebih dari 80% dari bantuan pangan bersubsidi miskin dicuri oleh para pejabat korup. Demikian pula,
[6]

bantuan pangan sering dirampok di bawah todongan senjata oleh pemerintah, penjahat, dan panglima perang
sama, dan dijual untuk keuntungan. Abad ke-20 penuh dengan banyak contoh pemerintah melemahkan
ketahanan pangan negara-negara mereka sendiri - kadang-kadang sengaja. [7]

[ sunting ] Efek pada Bantuan Kemanusiaan
Skala bantuan kemanusiaan ke daerah miskin dan tidak stabil dunia tumbuh, tetapi sangat rentan terhadap
korupsi, dengan makanan, konstruksi bantuan dan bantuan sangat dihargai lain sebagai yang paling berisiko.[8]

Bantuan pangan dapat secara langsung dan fisik dialihkan dari tujuan yang dimaksud, atau tidak langsung
melalui manipulasi penilaian, penargetan, pendaftaran dan distribusi untuk mendukung kelompok tertentu atau
individu. Di tempat lain, dalam konstruksi dan tempat tinggal, ada banyak kesempatan untuk pengalihan dan
[8]

keuntungan melalui pengerjaan kurang lancar, suap untuk kontrak dan pilih kasih dalam penyediaan bahan
tempat tinggal yang berharga. Dengan demikian, sementara lembaga bantuan kemanusiaan biasanya paling
[8]

mengkhawatirkan bantuan dialihkan dengan memasukkan terlalu banyak, penerima sendiri paling khawatir
tentang pengecualian. Akses untuk membantu mungkin terbatas pada mereka yang memiliki koneksi, untuk
[8]

mereka yang membayar suap atau dipaksa untuk memberikan seksual. Sama, orang yang mampu melakukan
[8]

hal ini dapat memanipulasi statistik untuk mengembang penerima manfaat jumlah dan menyedot dari bantuan
tambahan. [8]

[ sunting ] Bidang lain: kesehatan, keamanan publik, pendidikan, serikat dagang, dll
Lihat juga: korupsi Polisi
Korupsi tidak spesifik untuk miskin, berkembang, atau negara-negara transisi Di negara barat, kasus
penyuapan dan bentuk-bentuk korupsi di segala bidang yang mungkin ada:. Bawah-meja-pembayaran kepada
ahli bedah terkenal oleh pasien mencoba untuk berada di atas daftar operasi yang akan datang, suap dibayar
[9]

oleh pemasok untuk industri otomotif untuk menjual berkualitas rendah konektor yang digunakan misalnya
dalam peralatan keselamatan seperti airbag, suap dibayar oleh pemasok untuk produsen defibrillator (untuk
menjual kapasitor berkualitas rendah) , kontribusi yang dibayarkan oleh orangtua kaya dengan "dana sosial dan
budaya" dari sebuah universitas bergengsi dengan imbalan untuk menerima anak-anak mereka, suap dibayarkan
untuk mendapatkan diploma, keuntungan keuangan dan lainnya yang diberikan kepada anggota serikat oleh
anggota dewan eksekutif produsen mobil dengan imbalan majikan yang ramah posisi dan suara, dll. Contoh
tidak terbatas. Ini berbagai manifestasi korupsi pada akhirnya dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan
masyarakat, mereka bisa mendiskreditkan tertentu, lembaga penting atau hubungan sosial.
Korupsi juga dapat mempengaruhi berbagai komponen kegiatan olahraga (wasit, pemain, staf medis dan
laboratorium yang terlibat dalam kontrol anti-doping, anggota federasi olahraga nasional dan komite
internasional memutuskan tentang alokasi kontrak dan persaingan tempat).
Kasus terhadap ada (anggota) berbagai jenis organisasi non-profit dan non pemerintah, serta organisasi
keagamaan.
Pada akhirnya, perbedaan antara korupsi di sektor publik dan swasta kadang-kadang muncul bukan buatan dan
nasional anti-korupsi inisiatif mungkin perlu untuk menghindari celah hukum dan lainnya dalam jangkauan
instrumen.

[ sunting ] Jenis
[ sunting ] Suap
Artikel utama: Suap
Suap adalah pembayaran yang diberikan secara pribadi kepada pejabat pemerintah dalam pertukaran ia
menggunakan kekuasaan resmi. Penyuapan membutuhkan dua peserta: satu untuk memberikan suap, dan satu
untuk mengambilnya. Entah dapat memulai penawaran korup, misalnya, seorang pejabat bea cukai dapat
meminta suap untuk membiarkan lewat diperbolehkan (atau batasan) barang, atau penyelundup mungkin
menawarkan suap untuk mendapatkan bagian. Di beberapa negara budaya korupsi meluas ke setiap aspek

kehidupan publik, sehingga sangat sulit bagi individu untuk bertahan dalam bisnis tanpa harus suap. Suap
mungkin menuntut agar resmi untuk melakukan sesuatu yang sudah dibayar untuk melakukannya. Mereka
mungkin juga akan menuntut untuk memotong hukum dan peraturan. Selain menggunakan suap untuk
keuntungan keuangan pribadi, mereka juga digunakan untuk sengaja dan jahat menyebabkan kerugian
yang lain (yaitu tidak ada insentif keuangan). Di beberapa negara berkembang, hingga setengah dari
penduduk telah membayar suap selama 12 bulan terakhir. [10]

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mendorong negara
untuk memisahkan dan memberatkan sebagai pelanggaran terpisah, penyuapan aktif dan pasif. Penyuapan
Aktif dapat didefinisikan misalnya sebagai, menjanjikan penawaran atau pemberian oleh setiap orang,
langsung atau tidak langsung, dari setiap keuntungan yang tidak semestinya [kepada pejabat publik], untuk
dia sendiri atau untuk orang lain, baginya untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam
menjalankan tugasnya. (Pasal 2 Konvensi Hukum Pidana Korupsi (ETS 173) dari Dewan Eropa ) penyuapan.
Pasif dapat didefinisikan sebagai permintaan atau penerimaan [oleh pejabat publik], secara langsung atau
tidak langsung, dari setiap keuntungan yang tidak semestinya, untuk dia sendiri atau untuk orang lain, atau
penerimaan dari suatu penawaran atau janji seperti keuntungan, untuk bertindak atau menahan diri dari
bertindak dalam menjalankan fungsi-fungsinya (pasal 3 Konvensi Hukum Pidana Korupsi (ETS 173) ). Alasan
untuk ini disosiasi adalah untuk membuat langkah-langkah awal (menawarkan, menjanjikan, meminta
keuntungan) dari korup menangani sudah suatu pelanggaran dan, dengan demikian, untuk memberikan sinyal
yang jelas (dari sudut kebijakan kriminal pandang) yang tidak dapat diterima penyuapan. Selanjutnya, seperti
sebuah disosiasi membuat penuntutan atas pelanggaran penyuapan lebih mudah karena bisa sangat sulit untuk
membuktikan bahwa dua pihak (pemberi suap dan suap-taker) telah secara resmi disepakati kesepakatan yang
korup. Selain itu, seringkali tidak ada kesepakatan formal seperti tetapi hanya saling pengertian, misalnya ketika
sudah menjadi rahasia umum di kota yang untuk mendapatkan izin bangunan kita harus membayar "fee" kepada
pengambil keputusan untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Sebuah definisi kerja korupsi juga
disediakan sebagai berikut dalam pasal 3 o f Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi (ETS 174) : Untuk
tujuan Konvensi ini, "korupsi" berarti meminta, menawarkan, memberikan atau menerima, langsung atau
tidak langsung, suap atau keuntungan lain yang tidak semestinya atau daripadanya prospek, yang
mendistorsi kinerja yang tepat dari setiap tugas atau perilaku dituntut dari penerima suap, keuntungan yang
tidak semestinya atau prospek tersebut.
[ sunting ] Perdagangan di pengaruh
Perdagangan di pengaruh, atau menjajakan pengaruh di beberapa negara, mengacu pada situasi di mana
seseorang menjual / nya pengaruhnya terhadap proses keputusan yang melibatkan pihak ketiga (orang atau
lembaga). Bedanya dengan penyuapan adalah bahwa ini adalah hubungan tri-lateral. Dari sudut pandang
hukum, peran pihak ketiga (yang merupakan target dari pengaruh) tidak terlalu penting meskipun ia / dia dapat
menjadi aksesori dalam beberapa kasus. Ini bisa sulit untuk membuat perbedaan antara bentuk korupsi dan
beberapa bentuk ekstrim dan longgar diatur melobi di mana misalnya hukum atau pengambil keputusan dapat
dengan bebas "menjual" suara mereka, keputusan kekuasaan atau pengaruh kepada mereka pelobi yang
menawarkan tertinggi kompensasi, termasuk di mana misalnya tindakan yang terakhir atas nama klien yang
kuat seperti kelompok industri yang ingin menghindari berlalunya peraturan lingkungan, sosial, atau lainnya
khusus dianggap terlalu ketat, dll mana lobi adalah (cukup) diatur, menjadi mungkin untuk menyediakan
kriteria khas dan mempertimbangkan bahwa perdagangan pengaruh melibatkan penggunaan "pengaruh tidak
benar", seperti dalam pasal 12 Konvensi Hukum Pidana Korupsi (ETS 173) dari Dewan Eropa .
[ sunting ] Binaan
Artikel utama: Patronase
Patronase mengacu pada pendukung mendukung, misalnya dengan kerja pemerintah. Ini mungkin sah, seperti
ketika pemerintah yang baru terpilih mengubah pejabat dalam pemerintahan untuk secara efektif melaksanakan
kebijakannya. Hal ini dapat dilihat sebagai korupsi jika ini berarti bahwa orang tidak kompeten, sebagai
pembayaran untuk mendukung rezim, yang dipilih sebelum yang lebih mampu. Dalam nondemocracies banyak
pejabat pemerintah sering dipilih untuk loyalitas daripada kemampuan. Mereka mungkin hampir secara
eksklusif dipilih dari kelompok tertentu (misalnya, Sunni Arab di Saddam Hussein 's Irak, nomenklatura di Uni

Soviet , atau Junkers di Kekaisaran Jerman ) yang mendukung rezim dengan imbalan bantuan tersebut. Masalah
serupa juga terlihat di Eropa Timur, misalnya di Rumania, di mana pemerintah sering dituduh patronase (ketika
pemerintahan baru datang untuk kekuasaan itu dengan cepat mengubah sebagian besar pejabat di sektor publik).
[ sunting ] Nepotisme dan kronisme
Artikel utama: Nepotisme dan Kronisme
Mendukung kerabat ( nepotisme ) atau teman pribadi ( kronisme ) dari seorang pejabat adalah suatu bentuk
keuntungan pribadi tidak sah. Hal ini dapat dikombinasikan dengan penyuapan , misalnya menuntut bahwa
sebuah bisnis harus mempekerjakan relatif dari peraturan resmi pengendali mempengaruhi bisnis. Contoh yang
paling ekstrim adalah ketika seluruh negara bagian diwariskan, seperti di Korea Utara atau Suriah . Suatu
bentuk ringan kronisme adalah " baik ol 'boy jaringan ", di mana ditunjuk untuk posisi resmi dipilih hanya dari
jaringan sosial yang tertutup dan eksklusif - seperti alumni universitas tertentu - bukan menunjuk kandidat yang
paling kompeten.
Mencari untuk menyakiti musuh menjadi korupsi ketika kekuasaan resmi yang tidak sah digunakan sebagai alat
untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, tuduhan yang bukan-sering dibesarkan terhadap wartawan atau penulis
yang memunculkan isu-isu politik yang sensitif, seperti penerimaan seorang politisi dari suap.
[ sunting ] Pemilihan penipuan
Artikel utama: Pemilihan penipuan
Kecurangan pemilu adalah gangguan ilegal dengan proses sebuah pemilihan . Kisah penipuan mempengaruhi
penghitungan suara untuk membawa tentang hasil pemilu, apakah dengan meningkatkan pangsa suara dari
calon yang disukai, menekan pangsa suara dari kandidat pesaing, atau keduanya. Juga disebut penipuan
pemilih, mekanisme yang terlibat termasuk pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi di jajak pendapat, dan
penghitungan suara yang tidak tepat.
[ sunting ] Penggelapan
Artikel utama: Penggelapan
Penggelapan adalah pencurian langsung dana yang dipercayakan. Ini adalah politik ketika melibatkan uang
rakyat yang diambil oleh pejabat publik yang bertanggung jawab. Jenis umum dari penggelapan adalah bahwa
dari penggunaan pribadi sumber daya pemerintah dipercayakan misalnya, ketika seorang pejabat menugaskan
pegawai pemerintah untuk merenovasi rumahnya sendiri.
[ sunting ] Suap
Lihat juga: Anti-praktek kompetitif dan Bid rigging
Sebuah bantingan adalah pangsa seorang pejabat dari dana disalahgunakan dialokasikan dari organisasi nya
untuk sebuah organisasi yang terlibat dalam korupsi penawaran . Sebagai contoh, misalkan seorang politisi
bertugas memilih bagaimana membelanjakan sebagian dana publik. Ia dapat memberikan kontrak kepada
perusahaan yang bukan penawar terbaik, atau mengalokasikan lebih dari yang semestinya. Dalam hal ini,
keuntungan perusahaan, dan dalam pertukaran untuk mengkhianati publik, resmi menerima pembayaran
bantingan, yang merupakan bagian dari jumlah perusahaan menerima. Jumlah ini sendiri mungkin semua atau
sebagian dari perbedaan antara pembayaran (inflasi) yang sebenarnya untuk perusahaan dan (menurunkan)
harga berbasis pasar yang telah dibayar itu menjadi penawaran yang kompetitif.
Contoh lain dari bantingan yang akan jika hakim menerima sebagian dari keuntungan yang bisnis membuat
dengan imbalan keputusan hukumnya.
Suap tidak terbatas pada pejabat pemerintah; situasi di mana orang yang dipercayakan untuk menghabiskan
dana yang tidak milik mereka rentan terhadap jenis korupsi.
[ sunting ] Unholy aliansi
Sebuah aliansi sesat merupakan koalisi di antara kelompok yang tampaknya antagonis untuk ad hoc atau
keuntungan tersembunyi. Seperti patronase, aliansi tidak suci tersebut belum tentu ilegal, tapi tidak seperti

patronase, oleh sifat menipu dan sumber daya keuangan sering besar, sebuah aliansi sesat bisa jauh lebih
membahayakan kepentingan umum . An, awal terkenal penggunaan istilah itu oleh Theodore Roosevelt (TR):
"Untuk menghancurkan ini terlihat Pemerintah, untuk membubarkan aliansi sesat korup antara bisnis
dan politik yang korup adalah tugas pertama kenegarawanan hari." - 1912 Partai Progresif Platform,
dikaitkan dengan TR dan dikutip lagi dalam otobiografinya di mana ia menghubungkan percaya dan
[11] [12]

monopoli (gula minat, Standard Oil , dll) untuk Woodrow Wilson , Howard Taft , dan akibatnya kedua
besar partai politik .
[ sunting ] Keterlibatan dalam kejahatan terorganisir
Contoh ilustrasi dari keterlibatan pejabat dalam kejahatan terorganisir dapat ditemukan dari tahun 1920-an dan
1930-an Shanghai , di mana Huang Jinrong adalah seorang kepala polisi di konsesi Perancis , sementara secara
bersamaan menjadi bos geng dan bekerja sama dengan Du Yuesheng , para geng lokal pemimpin. Hubungan
terus aliran keuntungan dari sarang-sarang perjudian geng, pelacuran, dan raket perlindungan terganggu.
Amerika Serikat menuduh Manuel Noriega pemerintah dalam Panama menjadi seorang " narcokleptocracy ",
pemerintah yang korup keuntungan pada perdagangan obat ilegal. Kemudian AS menginvasi Panama dan
menangkap Noriega.

[ sunting ] Kondisi menguntungkan untuk korupsi

Dikatakan bahwa kondisi berikut ini menguntungkan untuk korupsi:
• Informasi defisit
o Karena tidak memiliki undang-undang kebebasan informasi Sebagai contoh:. Para India
Hak Information Act 2005 ini dianggap memiliki "gerakan massa sudah dilahirkan di negara ini
yang membawa birokrasi, lesu sering korup bertekuk lutut dan mengubah persamaan kekuasaan
sepenuhnya." [13]

o Kurangnya pelaporan investigatif di media lokal.
o Penghinaan untuk atau kelalaian menjalankan kebebasan berbicara dan kebebasan pers .
o Lemah akuntansi praktek, termasuk kurangnya manajemen keuangan yang tepat waktu.
o Kurangnya pengukuran korupsi. Sebagai contoh, menggunakan survei rutin rumah tangga
dan bisnis dalam rangka untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di berbagai negara atau
lembaga pemerintah yang berbeda dapat meningkatkan kesadaran korupsi dan menciptakan
tekanan untuk memerangi hal itu. Ini juga akan memungkinkan evaluasi para pejabat yang
memerangi korupsi dan metode yang digunakan.
o Pajak havens pajak yang warga negara mereka sendiri dan perusahaan tapi bukan mereka dari
bangsa lain dan menolak untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk perpajakan
asing. Hal ini memungkinkan korupsi politik berskala besar di negara-negara asing. [14] [ rujukan? ]

• Kurang kontrol pemerintah.
o Kurang masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang memantau pemerintah.
o Sebuah pemilih individu mungkin memiliki kebodohan rasional tentang politik, terutama dalam
pemilihan nasional, karena setiap suara memiliki sedikit berat.
o Lemah layanan sipil , dan lambatnya reformasi .
o Lemah aturan hukum .
o Lemah hukum profesi .
o Lemahnya peradilan kemerdekaan .
o Karena tidak memiliki perlindungan whistleblower .

 Pemerintah Akuntabilitas Proyek
o Kurangnya pembandingan , yaitu evaluasi terus menerus rinci prosedur dan dibandingkan
dengan orang lain yang melakukan hal serupa, dalam pemerintahan yang sama atau orang lain,
dibandingkan khusus bagi mereka yang melakukan pekerjaan terbaik. Organisasi Peru
Ciudadanos al Dia telah mulai mengukur dan membandingkan transparansi, biaya, dan efisiensi
di departemen pemerintah yang berbeda di Peru. Setiap tahun penghargaan praktik terbaik yang
telah mendapat perhatian luas media. Hal ini telah menciptakan persaingan di antara instansi
pemerintah dalam rangka meningkatkan. [15]

• Peluang dan insentif
o Pejabat individu secara rutin menangani uang tunai, bukan penanganan pembayaran dengan
giro atau pada penarikan tunai yang terpisah meja-sah dari rekening bank diawasi jauh lebih sulit
untuk menyembunyikan.
o Dana publik yang terpusat daripada didistribusikan. Sebagai contoh, jika $ 1.000 menggelapkan
dari lembaga lokal yang memiliki dana $ 2.000, lebih mudah untuk melihat dari dari lembaga
nasional dengan dana $ 2.000.000. Lihat prinsip subsidiaritas .
o Besar, investasi publik tanpa pengawasan.
o Penjualan properti milik negara dan privatisasi. [ rujukan? ]

o Buruk dibayar pejabat pemerintah.
o Pemerintah izin yang diperlukan untuk melakukan bisnis, misalnya, izin impor , mendorong
dan suap menyuap.
o Jangka waktu kerja di posisi yang sama dapat menciptakan hubungan dalam dan di luar
pemerintah yang mendorong dan membantu menyembunyikan korupsi dan pilih kasih
Rotating pejabat pemerintah untuk berbagai posisi dan wilayah geografis yang dapat membantu
mencegah hal ini;. Misalnya pejabat tinggi peringkat tertentu dalam layanan pemerintah Perancis
( misalnya bendahara-paymasters umum ) harus memutar setiap beberapa tahun.
o Mahal kampanye politik , dengan biaya melebihi sumber pendanaan politik yang normal,
terutama bila didanai dengan uang pembayar pajak.
o Kurang interaksi dengan para pejabat mengurangi peluang korupsi. Sebagai contoh,
menggunakan Internet untuk mengirim informasi yang diperlukan, seperti aplikasi dan formulir
pajak, dan kemudian memproses ini dengan sistem komputer otomatis. Ini juga dapat
mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia yang tidak disengaja. Lihat e-
Government .
o Sebuah rezeki nomplok dari ekspor sumber daya alam yang melimpah dapat mendorong
korupsi. (Lihat kutukan Sumber Daya )
[16]

o Perang dan bentuk-bentuk konflik berkorelasi dengan rincian keamanan publik .
• Kondisi sosial
o Kepentingan pribadi tertutup klik-klik dan " jaringan anak laki-laki yang baik ol ' ".
o Keluarga, dan klan-berpusat struktur sosial, dengan tradisi nepotisme / pilih kasih yang
diterima.
o Sebuah ekonomi hadiah , seperti Soviet Blat sistem, muncul dalam Komunis ekonomi
perencanaan pusat .
o Kurang melek huruf dan pendidikan di kalangan penduduk.
o Sering diskriminasi dan intimidasi di kalangan penduduk.
o Suku solidaritas, memberikan manfaat bagi kelompok etnis tertentu

Dalam sistem politik India, misalnya, telah menjadi biasa bahwa pimpinan partai nasional dan regional
diwariskan dari generasi ke generasi menciptakan suatu sistem di mana sebuah keluarga memegang pusat
[17] [18]

kekuasaan. Beberapa contoh adalah sebagian besar partai Dravida selatan India dan juga partai Kongres , yang
merupakan salah satu dari dua partai politik besar di India.
[ sunting ] Ukuran sektor publik
Belanja publik yang luas dan beragam adalah, dalam dirinya sendiri, inheren berisiko kronisme, suap
penggelapan, dan. Peraturan rumit dan sewenang-wenang, tanpa pengawasan resmi melakukan memperburuk
masalah. Ini adalah salah satu argumen untuk privatisasi dan deregulasi . Penentang privatisasi melihat argumen
ideologis. Argumen bahwa korupsi harus mengikuti dari kesempatan menjadi lemah dengan adanya negara-
negara dengan sektor publik rendah untuk tidak ada korupsi tetapi besar, seperti negara-negara Nordik . [19]

Namun, negara-negara ini skor tinggi pada Kemudahan Melakukan Indeks Bisnis , karena peraturan yang baik
dan sering sederhana, dan memiliki aturan hukum kokoh. Oleh karena itu, karena kurangnya mereka korupsi di
tempat pertama, mereka dapat menjalankan sektor publik yang besar tanpa mendorong korupsi politik.
Seperti kegiatan ekonomi pemerintah, juga privatisasi, seperti dalam penjualan properti milik pemerintah,
terutama dengan risiko kronisme. Privatisasi di Rusia, Amerika Latin, dan Jerman Timur disertai oleh korupsi
skala besar selama penjualan perusahaan milik negara. Mereka yang memiliki koneksi politik tidak adil
memperoleh kekayaan besar, yang telah mendiskreditkan privatisasi di wilayah ini. Sementara media telah
melaporkan secara luas korupsi besar yang menyertai penjualan, penelitian berpendapat bahwa selain efisiensi
usaha meningkat, korupsi kecil sehari-hari, atau akan, lebih besar tanpa privatisasi, dan korupsi yang lebih
menonjol di non-privatisasi sektor. Selain itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan ekstralegal dan
tidak resmi lebih banyak terjadi di negara-negara yang diprivatisasi kurang.[20]

Ada titik konter, bagaimanapun, bahwa industri dengan oligarki perusahaan bisa sangat korup, kolusi dengan
penetapan harga, menekan bisnis tergantung, dll, dan hanya dengan memiliki porsi pasar yang dimiliki oleh
orang lain selain oligarki itu, yaitu sektor publik, dapat menjaga mereka sejalan. Jika perusahaan sektor publik
menghasilkan uang dan menjual produk mereka untuk setengah dari harga dari perusahaan sektor swasta,
perusahaan swasta tidak akan mampu secara bersamaan menipu sampai ke tingkat itu dan mempertahankan
pelanggan: kompetisi membuat mereka tetap sejalan. Korupsi sektor swasta dapat meningkatkan kemiskinan
dan ketidakberdayaan dari populasi, sehingga dapat mempengaruhi korupsi pemerintah, dalam jangka panjang. [

rujukan? ]

Di Uni Eropa, prinsip subsidiaritas diterapkan: layanan pemerintah harus disediakan oleh otoritas, terendah
yang paling lokal yang kompeten menyediakannya. Efek adalah bahwa distribusi dana ke beberapa contoh
enggan penggelapan, karena bahkan jumlah kecil hilang akan diperhatikan. Sebaliknya, dalam otoritas terpusat,
bahkan menit proporsi dana publik dapat uang dalam jumlah besar.

[ sunting ] korupsi Pemerintah
Jika eselon tertinggi dari pemerintah juga mengambil keuntungan dari korupsi atau penggelapan dari kas
negara, kadang-kadang disebut dengan neologisme kleptokrasi . Anggota pemerintah dapat mengambil
keuntungan dari sumber daya alam (misalnya, berlian dan minyak dalam beberapa kasus menonjol) atau
industri milik negara produktif. Sejumlah pemerintahan yang korup telah memperkaya diri melalui bantuan
asing, yang sering digunakan untuk bangunan mencolok dan persenjataan.
Sebuah korup diktator biasanya menghasilkan bertahun-tahun kesulitan umum dan penderitaan untuk
mayoritas warga negara sebagai masyarakat sipil dan aturan hukum hancur. Selain itu, korup diktator secara
rutin mengabaikan ekonomi dan sosial masalah dalam pencarian mereka untuk mengumpulkan kekayaan
yang lebih dan kekuasaan.
Kasus klasik dari seorang diktator, korup eksploitatif sering diberikan adalah rezim Marsekal Mobutu Sese
Seko , yang memerintah Republik Demokratik Kongo (yang ia dinamai Zaire ) 1965-1997. Dikatakan bahwa
penggunaan istilah Kleptokrasi mendapatkan popularitas terutama sebagai respons terhadap kebutuhan untuk
secara akurat menggambarkan rezim Mobutu. Kasus lain yang klasik adalah Nigeria , terutama di bawah
kekuasaan Jenderal Sani Abacha yang secara de facto presiden Nigeria dari 1993 sampai kematiannya pada
tahun 1998. Dia dianggap telah dicuri beberapa US $ miliar 3-4. Dia dan keluarganya sering disebutkan dalam

Nigeria 419 penipuan surat mengklaim menawarkan kekayaan besar untuk "bantuan" dalam pencucian dicuri
"nasib", yang pada kenyataannya ternyata tidak ada. Lebih dari $ 400 miliar itu dicuri dari perbendaharaan
[21]

oleh para pemimpin Nigeria antara tahun 1960 dan 1999. [22]

Baru-baru ini, artikel di majalah keuangan berbagai, terutama Forbes majalah, telah menunjuk Fidel Castro ,
Sekretaris Jenderal Republik Kuba sejak 1959, dari kemungkinan menjadi penerima manfaat sampai $ 900 juta,
berdasarkan "kekuasaannya" negara- perusahaan yang dimiliki. Para penentang klaim rezim bahwa ia telah
[23]

menggunakan uang mengumpulkan melalui penjualan senjata, narkotika, pinjaman internasional dan penyitaan
hak milik pribadi untuk memperkaya diri dan kroni politiknya yang memegang kediktatoran bersama-sama, dan
bahwa $ 900.000.000 yang diterbitkan oleh Forbes hanyalah sebagian dari asetnya, meskipun itu perlu
dibuktikan.[24]

[ sunting ] Peradilan korupsi
Ada dua metode korupsi peradilan: negara (melalui perencanaan anggaran dan berbagai hak istimewa), dan
swasta. Anggaran peradilan dalam transisi dan banyak negara-negara berkembang hampir sepenuhnya
dikendalikan oleh eksekutif. Yang terakhir ini melemahkan pemisahan kekuasaan, karena menciptakan
ketergantungan keuangan penting peradilan. Distribusi kekayaan nasional yang tepat termasuk belanja
pemerintah pada peradilan adalah subjek dari ekonomi konstitusi . [25]

[ sunting ] Memberantas korupsi
Telekomunikasi seluler dan penyiaran radio membantu untuk memerangi korupsi, terutama di negara
berkembang seperti Afrika , di mana bentuk-bentuk komunikasi terbatas. Di India perkelahian biro anti
[26]

korupsi terhadap korupsi dan tagihan baru yang disebut ombudsman Januari lokpal RUU sedang dipersiapkan.
Pada 1990-an, inisiatif diambil pada tingkat internasional (khususnya oleh Masyarakat Eropa , yang Dewan
Eropa , yang OECD ) untuk menempatkan larangan korupsi: pada tahun 1996, Komite Menteri Dewan Eropa, [27]

misalnya, mengadopsi Program komprehensif Aksi terhadap Korupsi dan, kemudian, mengeluarkan
serangkaian anti korupsi penetapan standar instrumen:
• Konvensi Hukum Pidana Korupsi (ETS 173); [28]

• Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi (ETS 174); [29]

• Protokol Tambahan pada Konvensi Hukum Pidana Korupsi (ETS 191); [30]

• Dua puluh Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pemberantasan Korupsi (Resolusi (97) 24); [31]

• Rekomendasi pada Kode Etik Pejabat Publik (Rekomendasi No R (2000) 10); [32]

• Rekomendasi tentang Ketentuan Umum terhadap Korupsi di Pembiayaan Partai Politik dan Kampanye
Pemilu (Rec (2003) 4) [33]

Tujuan dari instrumen ini adalah untuk mengatasi berbagai bentuk korupsi (yang melibatkan sektor publik,
sektor swasta, pembiayaan kegiatan politik, dll) apakah mereka memiliki dimensi ketat domestik atau juga
transnasional. Untuk memantau pelaksanaan di tingkat nasional persyaratan dan prinsip-prinsip yang diberikan
dalam teks-teks, mekanisme pemantauan - yang Kelompok Amerika Melawan Korupsi (juga dikenal sebagai
Yunani) (Perancis: Groupe d'Etats contre la korupsi) telah dibuat.
Lebih lanjut konvensi diadopsi di tingkat daerah di bawah naungan Organisasi Negara Amerika (OAS atau
OEA), maka Uni Afrika , dan pada tahun 2003, pada tingkat universal di bawah bahwa dari PBB .

[ sunting ] whistleblower
Artikel utama: Whistleblower

[ sunting ] Kampanye kontribusi
Dalam arena politik, korupsi terutama terbukti dengan mengikuti jejak uang . Namun, hubungan antara
kontribusi dan imbalan apa pun sulit untuk dibuktikan. Untuk alasan ini, sering ada rumor yang belum terbukti,
yang disebut, kampanye kotor , tentang banyak politisi.

Politisi tampaknya ditempatkan di posisi kompromi karena kebutuhan mereka untuk meminta sumbangan
keuangan untuk mereka dana kampanye . Jika mereka kemudian tampaknya bertindak untuk kepentingan pihak-
pihak yang mendanai mereka, bisa dianggap korupsi. Meskipun sumbangan mungkin kebetulan, pertanyaan
yang ditanyakan adalah, mengapa mereka mendanai politisi sama sekali, jika mereka mendapatkan apa-apa
untuk uang mereka.
Di Amerika Serikat , sebelum keputusan Serikat Warga , hukum-hukum yang mengatur keuangan kampanye
di Amerika Serikat mengharuskan semua kontribusi, dan, penggunaannya harus diungkapkan kepada publik.
Namun, beberapa berhasil menghindari pengungkapan hingga pada setelah suara yang dibuat atau tahun
kemudian. Banyak perusahaan, terutama yang lebih besar, didanai, dan terus mendanai, baik partai Demokrat
dan Republik. Karena keputusan Serikat Warga , pola pendanaan perusahaan telah meningkat, sebagai
persyaratan pengungkapan secara efektif telah dielakkan.
Negara tertentu, seperti Perancis , melarang sama sekali dana perusahaan dari partai politik. Karena pengelakan
kemungkinan larangan ini berkaitan dengan pendanaan kampanye politik, Prancis juga membebankan topi
pengeluaran maksimum pada kampanye; calon yang telah melampaui batas-batas tersebut, atau yang telah
menyerahkan laporan akuntansi menyesatkan, memiliki risiko pencalonan mereka memerintah tidak valid.
Mereka juga dapat dicegah dari berjalan di pemilu mendatang. Selain itu, dana pemerintah partai-partai politik
menurut keberhasilan mereka dalam pemilu.
Di beberapa negara, partai politik dijalankan hanya dari langganan (biaya keanggotaan).
Bahkan langkah-langkah hukum seperti ini telah diperdebatkan sebagai korupsi disahkan, karena mereka sering
mendukung status quo politik. Partai kecil dan independen sering berpendapat bahwa upaya untuk
mengendalikan pengaruh kontribusi melakukan sedikit lebih dari melindungi partai besar dengan dana publik
yang dijamin sementara membatasi kemungkinan pendanaan swasta oleh pihak luar. Dalam hal ini, para pejabat
secara hukum mengambil uang dari pundi-pundi publik untuk kampanye pemilihan mereka untuk menjamin
bahwa mereka akan terus memegang posisi mereka yang berpengaruh dan sering baik dibayar.
Sebagaimana ditunjukkan di atas, Komite Menteri dari Dewan Eropa pada tahun 1996 diakui pentingnya
hubungan antara korupsi dan pendanaan politik. Ini diadopsi pada tahun 1837 Rekomendasi tentang Ketentuan
Umum terhadap Korupsi di Pembiayaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu (Rec (2003) 4) . Teks ini cukup
unik di tingkat internasional karena bertujuan AGLOCO untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan
partai politik dan kampanye pemilu (kedua daerah sulit untuk memisahkan sejak pihak juga terlibat dalam
kampanye dan di banyak negara, partai tidak memiliki monopoli selama presentasi calon untuk pemilu),
memastikan tingkat tertentu kontrol atas pendanaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan
politik, dan membuat yakin pelanggaran akan dikenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan beralasan.
Dalam konteks kegiatan pemantauan nya, Kelompok Amerika Melawan Korupsi telah mengidentifikasi
berbagai macam perbaikan mungkin di daerah tersebut (lihat laporan negara yang dianut di bawah Putaran
Ketiga Evaluasi ).
Legalisasi besar sumbangan kampanye yang tidak diungkapkan memungkinkan donor yang dirahasiakan
kekayaan cukup untuk secara efektif membeli hasil pemilu. Donor ini mampu mempengaruhi politisi tergantung
pada kontribusi mereka untuk memberi mereka hadiah pemerintah seperti pembayaran atau pengurangan pajak
dengan mengorbankan pembayar pajak lainnya, pemerintah menciptakan monopoli dengan mengorbankan
pesaing dan konsumen, dan lisensi untuk berdampak negatif pada sumur kesejahteraan warga negara biasa
dengan dikeluarkannya produk yang tidak aman atau industri polusi . Kemampuan untuk perintah pengaruh
tersebut, ditambah dengan pemberian perlakuan istimewa seperti itu, menimbulkan risiko yang dianggap pemilu
yang bersih dan pemerintahan yang jujur. Sebagai tanggapan, sejumlah obat legislatif potensial telah diusulkan,
di antaranya UU mengungkapkan .

[ sunting ] Mengukur korupsi
Mengukur korupsi statistik adalah sulit jika tidak mustahil karena sifat terlarang transaksi tidak tepat dan
definisi korupsi. Sementara "korupsi" indeks pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan Indeks Persepsi
[34]

Korupsi IHK, semua metrik alamat proxy yang berbeda untuk korupsi , seperti persepsi publik dari tingkat
masalah. [35]

Transparency International , anti-korupsi LSM , memelopori bidang ini dengan IHK, pertama kali dirilis pada
tahun 1995. Pekerjaan ini sering dikreditkan dengan melanggar tabu dan memaksa isu korupsi dalam
pembangunan tingkat wacana kebijakan tinggi. Transparansi Internasional yang menerbitkan tiga ukuran,
diperbarui setiap tahun: a IHK (berdasarkan menggabungkan pihak ketiga pemungutan suara dari persepsi
publik tentang bagaimana berbagai negara korup), sebuah Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei
terhadap sikap masyarakat umum terhadap dan pengalaman korupsi) ; dan Indeks Pembayar Suap , melihat
kemauan perusahaan asing untuk membayar suap. Korupsi Indeks Persepsi adalah yang paling terkenal dari
metrik ini, meskipun telah menarik banyak kritik dan dapat menurun dalam pengaruh.
[35] [36] [37] [38]

Bank Dunia mengumpulkan berbagai data tentang korupsi , termasuk tanggapan survei dari lebih dari 100.000
perusahaan di seluruh dunia dan satu set indikator pemerintahan dan kualitas kelembagaan. Selain itu, salah satu
dari enam dimensi tata pemerintahan diukur dari Indikator Tata Kelola Seluruh Dunia adalah Pengendalian
Korupsi, yang didefinisikan sebagai "sejauh mana kekuasaan dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, termasuk
bentuk-bentuk kecil dan grand korupsi, serta 'menangkap' negara oleh para elite dan kepentingan swasta. " [39]

Sedangkan definisi sendiri cukup tepat, data dikumpulkan ke dalam Indikator Tata Kelola Seluruh Dunia
didasarkan pada setiap polling yang tersedia: pertanyaan berkisar dari "korupsi adalah masalah serius?" untuk
ukuran akses publik terhadap informasi, dan tidak konsisten di seluruh negara. Meskipun kelemahan ini,
cakupan global dari dataset telah menyebabkan adopsi mereka, terutama oleh Korporasi Tantangan Milenium .
[34]

Pada bagian dalam menanggapi kritik-kritik ini, gelombang kedua metrik korupsi telah dibuat oleh Integritas
global , para Kemitraan Anggaran Internasional , dan banyak kelompok-kelompok lokal yang lebih rendah yang
dikenal, dimulai dengan Indeks Integritas global , pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Proyek-proyek
[40]

gelombang kedua bertujuan bukan untuk menciptakan kesadaran, tetapi untuk menciptakan perubahan
kebijakan melalui menargetkan sumber daya lebih efektif dan membuat daftar periksa menuju reformasi
bertahap. Global Integritas dan Kemitraan Anggaran Internasional masing-masing membuang survei publik
[41]

dan bukan menggunakan dalam negeri ahli untuk mengevaluasi "kebalikan dari korupsi." - Integritas global
yang mendefinisikan sebagai kebijakan publik yang mencegah, menghalangi, atau mengungkap korupsi [42 ]

Pendekatan pujian gelombang pertama, peningkatan kesadaran alat pemerintah dengan memberikan
menghadapi kemarahan publik daftar yang mengukur langkah-langkah nyata menuju perbaikan tata. [34]

Metrik gelombang kedua Khas korupsi tidak menawarkan cakupan seluruh dunia ditemukan di proyek
gelombang pertama, dan berpusat pada lokalisasi informasi yang dikumpulkan untuk masalah spesifik dan
menciptakan dalam, "unpackable" konten yang cocok dengan data kuantitatif dan kualitatif. Sementara itu,
pendekatan alternatif seperti Driver lembaga bantuan Inggris nomor penelitian Perubahan melompat
sepenuhnya dan nikmat korupsi pemahaman melalui analisis ekonomi politik yang mengendalikan kekuasaan
dalam suatu masyarakat tertentu. [34]

[ sunting ] Institusi yang berhubungan dengan korupsi politik
• Saksi global , sebuah LSM internasional yang didirikan pada tahun 1993 yang berfungsi untuk
memecahkan hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, konflik, kemiskinan, korupsi, dan
pelanggaran HAM di seluruh dunia
• Kelompok Amerika Melawan Korupsi , sebuah badan yang didirikan berdasarkan Dewan Eropa untuk
memantau pelaksanaan instrumen yang diadopsi oleh negara-negara anggota untuk memerangi korupsi
politik
• Komisi Independen Anti Korupsi (disambiguasi)
• Transparansi Internasional , sebuah organisasi non-pemerintah yang memonitor dan mempublikasikan
korupsi perusahaan dan politik dalam pembangunan internasional
o Indeks Persepsi Korupsi , yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International
• TrustLaw , sebuah layanan dari Thomson Reuters Foundation adalah sebuah hub global untuk bantuan
hukum gratis dan berita dan informasi tentang anti-korupsi

[ sunting ] Dalam fiksi

• Para Pemodal (1912), Titan (1914), dan The Stoic (1947), Theodore Dreiser Trilogy 's of Desire,
berdasarkan kehidupan sang maestro transit yang terkenal Charles Tyson Yerkes
• Mr Smith Goes to Washington (film Hollywood 1939 )
• Atlas Shrugged (1957 novel)
• Henry Adams 'novel Demokrasi ( 1880 )
• Carl Hiaasen novel Puppy Sakit ( 1999 )
• Sebagian besar Batman serial buku komik
• V for Vendetta seri buku komik
• The Ghost di Shell film Anime dan seri
• Animal Farm novel karya George Orwell
• Pelatihan Hari (2001 film)
• Keluar Luka (2001 film)
• American Gangster (2007 film)
• Robert Penn Warren novel Semua Raja Pria ( 1946 )
• Guru (2007 film) (film India)

[ sunting ] Lihat juga

• Sogok
• Comitology
• Karena ketekunan
• Daftar politisi di India dituduh korupsi
• Pelanggaran jabatan
• Politik kelas
• Politik mesin
• Konflik kepentingan
• Principal-agent masalah
Anti-korupsi pemerintah dan langkah-langkah

India Melawan korupsi logo
• FBI [43]

• Tata Kelola dan Manajemen Program Bantuan Ekonomi (GEMAP)
• India Melawan Korupsi [44]

• Konvensi Inter-Amerika Melawan Korupsi
• Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)
• Komisi Independen Melawan Korupsi (Hong Kong)

[ sunting ] Referensi
1. ^ Korupsi Afrika semakin berkurang ' , 10 Juli 2007, BBC News
2. ^ Luis Flores Ballesteros, "Korupsi dan pengembangan. Apakah" aturan hukum "faktor
berbobot lebih dari yang kita pikirkan?" 54 Pesos (November 15, 2008). Diperoleh April 12, 2011
3. ^ "Korupsi dan pertumbuhan di negara-negara Afrika: Menjelajahi saluran investasi, penulis
Mina Baliamoune-Lutz, Departemen Ekonomi" (PDF). University of North Florida. hal. 1,2.
http://www.uneca.org/aec/documents/Mina% 20Baliamoune-Lutz_% 20Leonce 20Ndikumana.pdf% .
Diperoleh 2012/06/07.
4. ^ "Korupsi Nigeria busters" . Unodc.org. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/nigerias-
corruption-busters.html . Diperoleh 2009-12-05.
5. ^ "Ketika uang dibelanjakan barat" . New Statesman. 2005-03-14.
http://www.newstatesman.com/Economy/200503140015 . Diperoleh 2009-11-05. [ dead link ]

6. ^ "Apakah Pertumbuhan Lambat Korupsi Di India?" . Forbes.
7. ^ sheeter, Laura (2007/11/24). "Ukraina ingat horor kelaparan" . BBC News.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7111296.stm . Diperoleh 2009-12-05.
8. ^ Sarah Bailey (2008) Kebutuhan dan keserakahan: risiko korupsi, persepsi dan
a b c d e f

pencegahan dalam bantuan kemanusiaan Overseas Development Institute
9. ^ Fidelman, Charlie (November 27, 2010). "suap Kas menempatkan pasien di atas
pembedahan daftar tunggu" . Vancouver Diperoleh 2011-01-21. [ dead link ]

10. ^ "Bagaimana umum adalah "... Proporsi yang relatif tinggi dari keluarga dalam kelompok
Tengah Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin negara membayar suap dalam dua belas bulan
sebelumnya." [ dead link ]

11. ^ Dengan Patricia O Toole Minggu, Juni 25, 2006 (2006/06/25). "O'Toole, Patricia," Perang
1912, "TIME di Kemitraan dengan CNN, 25 Juni 2006" . Time.com.
http://www.time.com/time/magazine/article/0 ,9171,1207791-2, 00.html . Diperoleh 2009-12-05.
12. ^ "Roosevelt, Theodore'' Sebuah Otobiografi:.'' XV Perdamaian Kebenaran, Lampiran B,
Jakarta:. Macmillan, 1913" . Bartleby.com. http://www.bartleby.com/55/15b.html . Diperoleh
2009-12-05.
13. ^ "AsiaMedia :: Hak tongkat ajaib Information Act India melawan korupsi " ...
Asiamedia.ucla.edu 2006/08/31 http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=52046 . Diperoleh
2009-11 - 05.
14. ^ Mathiason, Nick (2007/01/21). "Barat bankir dan pengacara merampok Afrika $ 150 milyar
setiap tahun" . Jakarta: Observer.guardian.co.uk. http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,,
1994976,00 html. . Diperoleh 2009-12-05.
15. ^ "Mengapa pembandingan bekerja - Blog PSD - Kelompok Bank Dunia" .
Psdblog.worldbank.org. 2006/08/17.
http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2006/08/why_benchmarkin.html~~V # lebih . Diperoleh
2009-11-05.

16. ^ Damania, Richard; Bulte, Erwin (Juli 2003). "Sumber Daya Dijual: Korupsi, Demokrasi dan
Kutukan Sumberdaya Alam" (PDF). Pusat Studi Ekonomi Internasional, Universitas Adelaide.
http://www.adelaide.edu.au/cies/papers/0320.pdf . Diperoleh 2010-12-11.
17. ^ Soutik Biswas (2011/01/18). "Apakah India meluncur ke monarki turun-temurun?" . BBC.
BBC News. http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/soutikbiswas/2011/01/is_india_sliding_into_a.html
. Diperoleh 3 September 2011.
18. ^ Deo, Manjeet; Kripalani (2011/08/05). "Dinasti Gandhi: Politik seperti biasa" . Rediff. Rediff
berita. http://www.rediff.com/news/column/the-gandhi-dynasty-politics-as-usual/20110805.htm .
Diperoleh 3 September 2011.
19. ^ "Pelajaran Dari Utara" . Project Syndicate. http://www.project-
syndicate.org/commentary/sachs110 . Diperoleh 2009-11-05.
20. ^ Privatisasi di Sektor Kompetitif: The Record ke Date. Sunita Kikeri dan John Nellis.
Kebijakan Bank Dunia Kerja Penelitian Kertas 2860, Juni 2002. Econ.Chula.ac.th Privatisasi dan
[ dead link ]

Korupsi. David Martimort dan Stéphane Straub. IDEI.fr
21. ^ Siapa yang mau menjadi jutawan? - Sebuah koleksi online dari mail penipuan Nigeria
22. ^ "Korupsi Nigeria total $ 400.000.000.000" . Malaysia Hari ini . 27 Juni 2005. Diarsipkan
dari yang asli pada
23. ^ "Fidel Castro naik kekayaan bersih, menurut Forbes '" . Usatoday.Com. 2006/05/04.
http://www.usatoday.com/money/2006-05-04-castro_x.htm . Diperoleh 2009-11-05.
24. ^ Shapiro, Ben (2006/08/05). "Ben Shapiro Townhall.com :: :: Kematian Fidel Castro "
Townhall.com.. http://www.townhall.com/columnists/BenShapiro/2006/08/02/the_death_of_fidel_castro
. Diperoleh 2009-11-05.
25. ^ Barenboim, Peter (Oktober 2009). Mendefinisikan aturan Issue 90.. Para Pengacara Eropa.
26. ^ "Ponsel dan Radio Korupsi Tempur di Burundi - Suara dari pasar yang berkembang" .
Voicesfromemergingmarkets.com. 2009-03-12. http://voicesfromemergingmarkets.com/?p=19 .
Diperoleh 2009-11-05.
27. ^ "Komite Menteri - Home" . Coe.int. http://www.coe.int/t/cm/Home_en.asp . Diperoleh
2012/06/07.
28. ^ http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=173&CL=ENG~~V
29. ^ http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?
NT=174&CM=1&DF=7/18/2008&CL=ENG~~V
30. ^ http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?
NT=191&CM=1&DF=7/18/2008&CL=ENG~~V
31. ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Resolution (97) 24_EN.pdf
32. ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec (2000) 10_EN.pdf
33. ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Rec (2003) 4_EN.pdf
34. ^ "A Guide Pengguna 'untuk Mengukur Korupsi" . Integritas global . September 5, 2008.
a b c d

http://commons.globalintegrity.org/2008/09/users-guide-to-measuring-corruption.html~~V . Diperoleh
2010-12-11.
35. ^ Galtung, Fredrik (2006). "Mengukur Beragam: Batas dan Fungsi (Makro) Indeks
a b

Korupsi," dalam Mengukur Korupsi, Charles Sampford, Arthur Shacklock, Carmel Connors, dan
Fredrik Galtung, Eds. (Ashgate): 101-130.
36. ^ Sik, Endre (2002). "The Bad, yang buruk dan Terburuk: Guesstimating Tingkat Korupsi,"
dalam Politik Korupsi dalam Transisi: Sebuah Buku Pegangan Skeptic itu, Stephen Kotkin dan Andras
Sajo, Eds. (Budapest: Central European University Press): 91-113.

37. ^ Arndt, Christiane dan Charles Oman (2006). Penggunaan dan Penyalahgunaan Tata
Indikator (Paris: OECD Development Centre).
38. ^ "Media mengutip Transparansi Internasional" . Google.com. http://www.google.com/trends?
q=Transparency+International&ctab=-1&geo=all&date=all . Diperoleh 2009-12-05.
39. ^ "Sebuah Dekade Mengukur Kualitas Pemerintahan" . Bank Internasional untuk Rekonstruksi
dan Pembangunan, Bank Dunia. 2007. hal. 3. Diarsipkan dari yang asli pada
40. ^ "The Laporan Global Integrity | Integritas Global" . Report.globalintegrity.org.
http://report.globalintegrity.org/~~V . Diperoleh 2012/06/07.
41. ^ "International Budget Partnership" . Internationalbudget.org. 2012/05/28.
http://www.internationalbudget.org/~~V . Diperoleh 2012/06/07.
42. ^ "The Laporan Global Integritas: 2009 Metodologi White Paper" . Integritas global . 2009.
http://report.globalintegrity.org/methodology/whitepaper.cfm . Diperoleh 2010-12-11.
43. ^ "FBI - Korupsi Publik" . Fbi.gov. http://www.fbi.gov/about-us/investigate/corruption .
Diperoleh 2012/06/07.
44. ^ http://www.indiaagainstcorruption.org/~~V

[ sunting ] Bacaan lebih lanjut
• Michael W. Collier. (2009) Korupsi Politik di Cekungan Karibia: Membangun Teori untuk Memerangi
Korupsi kutipan dan pencarian teks
• Charles Copeman dan Amy McGrath (eds.) (1997), Pemilihan Rusak. Suara Rigging di Australia,
Publikasi Towerhouse, Kensington, NSW
• . Donatella della Porta, dan Alberto Vannucci, (1999) Rusak Bursa: Pelaku, Sumber Daya, dan
Mekanisme Korupsi Politik. Jakarta: Aldine de Gruyter.
• Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, Steve McCorriston (2004), Korupsi Seluruh Dunia: Bukti dari
Model Struktural .
• Kimberly Ann Elliott, (ed.) (1997) Korupsi dan Ekonomi Global
• Robert M. Entman (2012) Skandal dan Silence: Media Responses oleh kesalahan Presiden (Polity
Press) 269 halaman; studi kasus dari Amerika Serikat 1998-2008 menunjukkan media berita
mengabaikan banyak insiden lebih korupsi daripada penutup.
• Edward L. Glaeser dan Claudia Goldin, (eds.) (2006), Korupsi dan Reformasi: Pelajaran dari Sejarah
U. Ekonomi Amerika of Chicago Press, hlm 386 ISBN 0-226-29957-0 .
• Mark Grossman Korupsi Politik di Amerika:. Sebuah Ensiklopedia Skandal, Power, dan Keserakahan
(2 vol 2008.)
• Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston dan Victor T. LeVine (eds.) (1989), Korupsi Politik:
Sebuah Buku Pegangan 1017 halaman.
• Richard Jensen. (2001) "Demokrasi, Republikanisme dan Efisiensi: Nilai-Nilai Politik Amerika,,
1885-1930" di Byron Shafer dan Anthony Badger, eds, peserta Demokrasi: Zat dan Struktur dalam
Sejarah Politik Amerika, 1775-2000 hlm 149-180; secara online edisi
• Michael Johnston, Victor T. LeVine, dan Arnold Heidenheimer, eds. (1970) Politik Korupsi: Angka
dalam Analisis Perbandingan
• Michael Johnston (2005), Syndromes Korupsi: Kekayaan, Kekuasaan, dan Demokrasi
• Junichi Kawata. (2006) Membandingkan Korupsi Politik Dan klientelisme kutipan dan pencarian teks
• George C. Kohn (2001). Ensiklopedia Baru Skandal Amerika
• Johann Graf Lambsdorff (2007), Ekonomi Kelembagaan Korupsi dan Reformasi: Teori, Bukti dan
Kebijakan Cambridge University Press

• Amy McGrath, (1994), The Forging Suara, Tower House Publikasi, Kensington, NSW
• Amy McGrath, (2003), Frauding Pemilihan, Tower House Publikasi dan HS Chapman Masyarakat,
Brighton-le Sands, NSW
• Amy McGrath, (1994), The Frauding Suara, Tower House Publikasi, Kensington, NSW
• Amy McGrath, (2005), Pemilihan Dicuri, Australia 1987 Menurut Frank Hardy, Penulis Kekuatan
Tanpa Kemuliaan, Publikasi Towerhouse dan HS Chapman Masyarakat, Brighton-le Sands, NSW
• John Mukum Mbaku. (1999) Birokrasi dan Politik Korupsi di Afrika: Perspektif Pilihan Publik
• Stephen D. Morris. (2009) Politik Korupsi di Meksiko: Dampak Demokratisasi
• Aaron G. Murphy. (2010) Foreign Corrupt Practices Act: A Resource Praktis untuk Manajer dan
Eksekutif
• Peter John Perry. (2002) Korupsi Politik di Australia: Tempat Sangat Jahat?
• John F. Reynolds. (1988) Pengujian Demokrasi:. Perilaku Pemilihan dan Reformasi Progresif di New
Jersey, 1880-1920 pada metode pemungutan suara korup
• Robert Utara Roberts. (2001) Etika dalam Pemerintah AS: Sebuah Ensiklopedia Investigasi, Skandal,
Reformasi, dan Legislasi
• James C. Scott. (1972) Korupsi Politik Perbandingan
• Pietro Semeraro, (2008) Perdagangan di pengaruh dan Melobi dalam KUHP Spanyol
• Mark Summers Wahlgren. (1993) Era Stealings Baik, korupsi dalam politik Amerika 1868-1877
• Darrell M. Barat (2000), Demokrasi buku cek. Bagaimana Uang merusak Kampanye Politik,
Northeastern University Press, Boston (Mass) ISBN 1-55553-440-6
• Alexandra Wrage (2007) Penyuapan dan Pemerasan: Bisnis Merongrong, Pemerintah dan Keamanan
• Woodward, C. Vann, ed Tanggapan dari Presiden. Untuk Biaya dari kesalahan (1975), presiden
Amerika dari Washington untuk Lyndon Johnson

[ sunting ] Pranala luar
• Pada Menangani Korupsi: A View Economist Non-yang oleh Alum Bati
• UNODC - Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan - tentang korupsi
• UNODC kampanye korupsi - jumlah NO Anda!
• Bank Dunia anti-korupsi halaman
• Bank Dunia Sektor Swasta Pengembangan Blog on Korupsi
• Korupsi Tinjauan Literatur Bank Dunia Sastra Review.
• Integritas Laporan Global - pelaporan lokal dan scorecard pada anti-korupsi kinerja di 90 + negara
• Konvensi PBB melawan Korupsi di Hukum-Ref.org - sepenuhnya diindeks dan silang dengan dokumen
lainnya
• PolicyPitch berusaha untuk menahan politisi jawab atas tindakan mereka dengan memberikan lebih
transparan. Hal ini memungkinkan orang untuk melacak dan mengomentari peraturan daerah, hubungi
politisi, dan mengusulkan kebijakan Anda sendiri.
• Uang dan Politik - Keuangan Politik & Etika Publik - link ke artikel berita, sumber daya dan buku
pegangan pada korupsi politik, keuangan politik dan isu-isu dana kampanye di seluruh dunia
• Indikator Seluruh Dunia Bank Dunia Tata peringkat Worldwide pertunjukan negara di enam dimensi
tata pemerintahan dari tahun 1996 sampai sekarang.
• Unicorn: Sebuah Serikat Pekerja global Antikorupsi Jaringan , berbasis di Cardiff University

• SamuelGriffith.org.au , McGrath, Amy. Bab Tujuh "Satu Suara, Satu Nilai: Penipuan Pemilu di
Australia". Prosiding Konferensi Kedelapan dari The Samuel Griffith Masyarakat.
• Seminar Nasional korupsi politik di India . 20-21 Januari 2011.
• Mengurangi tindak korupsi dalam pemerintahan umum : Retorika dengan realitas
• Pencegahan: Sebuah Alat Efektif untuk Mengurangi Korupsi
• Mengurangi tindak korupsi di tingkat lokal
• Rusak Kota : Panduan Praktis untuk Cure dan Pencegahan (162 halaman
• Memahami dan mencegah korupsi polisi : Pelajaran dari literatur
• Index of Economic Freedom

LINCOLN]Hak revolusi dan kutipan Abraham Lincoln tentang kebebasan dan kehancuran diri

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to LINCOLN]Hak revolusi dan kutipan Abraham Lincoln tentang kebebasan dan kehancuran diri

Similar to LINCOLN]Hak revolusi dan kutipan Abraham Lincoln tentang kebebasan dan kehancuran diri (20)

LINCOLN]Hak revolusi dan kutipan Abraham Lincoln tentang kebebasan dan kehancuran diri