1.
BUS PRIORITY
NAMA : VERREL VERALDO. OEINA
KELAS : VI PJJ D
NIM : 1823715668
MATKUL : UTS MANAJEMEN LALU LINTAS

2.
PRIORITAS BUS ATAU PRIORITAS SINYAL TRANSIT (TSP)
ADALAH SEBUTAN UNTUK BERBAGAI TEKNIK UNTUK
MENINGKATKAN LAYANAN DAN MENGURANGI
PENUNDAAN KENDARAAN ANGKUTAN MASSAL DI
PERSIMPANGAN (ATAU PERSIMPANGAN) YANG
DIKENDALIKAN OLEH SINYAL LALU LINTAS. TEKNIK TSP
PALING SERING DIKAITKAN DENGAN BIS-BIS, TAPI JUGA
BISA DIGUNAKAN BERSAMA TREM / TREM ATAU REL
RINGAN GARIS, TERUTAMA YANG ITU BERCAMPUR
DENGAN ATAU KONFLIK DENGAN LALU LINTAS KENDARAAN
UMUM.
PENGERTIAN

3.
METODE INI UMUM DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN BUS
DENGAN JARAK ANTARA (HEADWAY) YANG RELATIF AGAK
LONGGAR. DALAM RUANG LINGKUP LEBIH BESAR, MODEL
PRIORITAS BUS PADA SIMPANG INI TERINTEGRASI DALAM
SKEMA YANG DISEBUT ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL
SYSTEM) DAN ITS (INTELLIGENT TRANSPORT
SYSTEM). SKEMA-SKEMA INI TERIMPLEMENTASI DENGAN
SANGAT BAIK DI KOTA LONDON HINGGA TOKYO.
METODE

4.
DARI SISI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, TEMA
PRIORITAS BUS SEBENARNYA JUGA TELAH DIANGKAT OLEH
PEMERINTAH MELALUI SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL
(SISTRANAS), YANG MENUANGKAN KEBIJAKAN BERUPA
PENINGKATAN KUALITAS JASA TRANSPORTASI UMUM YANG
MELIPUTI KESELAMATAN, AKSESIBILITAS TINGGI, TERPADU,
KAPASITAS MENCUKUPI, TERATUR, LANCAR DAN CEPAT,
MUDAH, TEPAT WAKTU, NYAMAN, TARIF TERJANGKAU,
TERTIB, AMAN, POLUSI RENDAH DAN EFISIEN.
Fleksibilitas Akses

5.
KESIMPULAN
DARI ANALISIS DAN PEMBAHASAN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BUS TRANS JOGJA BELUM MEMENUHI MEMENUHI STANDAR DARI PERATURAN
MENETERI 29 TAHUN 2015, YAITU TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK. KARENA ADA BEBERAPA
POIN YANG BELUM DITERAPKAN DALAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BUS TRANS
JOGJA.
SARAN
DARI HASIL KESIMPULAN DI ATAS BAHWA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BUS TRANS
JOGJA MASIH BELUM MEMENUHI BEBERAPA POIN DARI STANDAR PERATURAN MENTERI 29
TAHUN 2015, YAITU TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK. DENGAN DEMIKIAN PERLU DIPERHATIKAN,
BAGI PIHAK PEMERINTAH YANG BERWENANG DI SEKTOR TRANSPORTASI KHUSUSNYA UNTUK
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BUS TRANS JOGJA, PERLU DILAKUKAN EVALUASI
UNTUK MENYESUAIKAN PERATURAN MENTERI 29 TAHUN 2015, YAITU TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK KE DALAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL 66 (SPM) BUS TRANS JOGJA.