Administrasi Bisnis Fisip UR 2012

1. TUGAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN PRAKTIKUM KOMPUTER
PENGELOLAAN SPT-PPN
Dosen Pembimbing : Sri Zuliarni S.Sos, M.BA
Disusun Oleh :
UMMI KALTSUM
(1201112411)
PRODI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
RIAU
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta
karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Paper ini yang
alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Pengelolaan SPT-PPN”.
Penulis menyadari bahwa paper ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi
kesempurnaan paper ini.
Terima kasih kepada ibu dosen yang telah berperan serta dalam penyusunan paper ini.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam paper ini penulis mohon maaf. Akhir kata,
penulis sampaikan terima kasih.
Pekanbaru,19 Oktober 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................................... 3
A. Pengertian e-SPT .............................................................................................................. 3
B. Versi e-SPT ...................................................................................................................... 4
C. Mekanisme PPN Indonesia .............................................................................................. 6
D. Jenis SPT Masa PPN ........................................................................................................ 7
E. Yang Wajib Menggunakan e-SPT PPN ......................................................................... 12
F. Kelebihan e-SPT PPN .................................................................................................... 13
G. 9 Langkah Mudah Instalasi e-SPT PPN ......................................................................... 14
H. Memulai Program e-SPT PPN 1111 .............................................................................. 17
BAB III PENUTUP ................................................................................................................ 18
A. Simpulan......................................................................................................................... 18
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 19

4. BAB I
PENDAHULUAN
SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan. Bagi Anda yang sering
berkecimpung di dunia pajak, istilah ini sudah tak asing lagi. Seiring dengan sistem
perpajakan kita yang menganut sistem self assesment, di mana Wajib Pajak sendiri yang
harus menghitung pajaknya, maka sarana untuk melakukan perhitungan tersebut dinamakan
SPT. Ia juga sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan pajak serta pembayaran pajak
yang telah dilakukannya.
SPT itu bermacam-macam jenisnya sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkannya.
Untuk melaporkan PPh Tahunan ada yang disebutt SPT Tahunan yang terdiri dari SPT
Tahunan PPh Badan (kode formulirnya 1771), SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 dan
1770S), dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721). Selain SPT Tahunan, ada juga yang disebut
SPT Masa. SPT ini digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak tiap bulan atau masa. Ada
yang disebut SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal
22, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 25 dan ada juga SPT Masa PPh
Pasal 15 serta SPT Masa PPN.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.
Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau
pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme
pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta
dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari
pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna
yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.
Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar. SPT dapat
dibedakan menjadi (1) SPT Masa dan (2) SPT Tahunan. Yang dimaksud SPT Masa adalah
SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu
(bulanan). Ada 9 (sembilan) jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan
pembayaran bulanan: (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal

5. 23, (4) PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 (2), (7) PPh Pasal 15, (8) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas BArang Mewah (PPnBM) dan (9)
Pemungut PPN.
Sedangkan apa yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan
untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu (1) SPT Tahunan PPh WP
Badan, dan (2) SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP).

6. BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian e-SPT
e-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dalam
bentuk elektronik atau digital.
Ya, aplikasi e-SPT merupakan salah satu bentuk inovasi (boleh dibilang revolusi) dari
institusi Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa dikatakan sebagai inovasi/revolusi? Karena
setelah puluhan tahun mengelola penerimaan negara dari sektor pajak dengan pelaporan oleh
WP secara manual (menggunakan banyak kertas), kini hal itu tidak ada lagi.
Ketentuan mengenai penggunaan aplikasi e-SPT dalam pelaporan pajak dimulai
seiring terbentuknya kantor-kantor pajak modern (diantaranya Kantor Wajib Pajak
Besar/LTO--Large Tax Office dan Kantor Pelayanan Pajak Madya/MTO--Medium Tax
Office). Semua WP yang terdaftar di kantor-kantor pajak tersebut diwajibkan melaporkan
semua SPT-nya (SPT Masa & Tahunan) dalam bentuk e-SPT.
Untuk WP yang terdaftar di KPP Pratama wajib menggunakan e-SPT (yaitu e-SPT
PPN 1111) ketika transaksi/faktur keluaran maupun masukan telah mencapai lebih dari 25
transaksi dalam satu bulan. Bila jumlah itu tercapai maka WP wajib menggunakan aplikasi eSPT dalam melaporkan SPT PPN.
Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:
1.
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena
lampiran dalam bentuk media flashdisk/CD/disket.
2.
Data perpajakan terorganisir dengan baik
3.
Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan
dengan baik dan sistematis
4.
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
sistem komputer
5.
Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak

7. 6.
Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran
formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8.
Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang
memakan sumber daya yang cukup banyak.
Saat ini ada tiga jenis e-SPT yang diperkenalkan yaitu:
 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan.
 SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
B. Versi e-SPT PPN
Versi-versi e-SPT PPN adalah sebagai berikut :
a. e-SPT PPN 1111 versi v1.0.1.0
- Memperbaiki error saat simpan Nota Retur Pajak Masukan
- Memperbaiki error saat simpan Nota Retur jika dokumen yang diretur pada
masa yang berbeda
- Memperbaiki error validasi batasan tanggal dokumen Pajak Masukan
- Penambahan fungsi input Faktur Pajak Pengganti dengan DPP NOL
- Penambahan fitur Ubah Kode Cabang Wajib Pajak
- Penambahan validasi cek SSP pada SPT KB
- Perubahan notification-box pada Input Faktur dan Hapus SPT agar lebih
informatif.
b. e-SPT PPN 1111 versi v1.1.0.0
- Print Lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3
- Penambahan Menu Cetakan
- Penambahan fitur pada menu Edit Lawan Transaksi
- Input / Edit lebih mendetail
- Penambahan fitur edit Lawan transaksi yg pindah KPP / Cabang
- Penambahan fitur update Lawan Transaksi saat impor csv faktur
- Memperbaiki kesalahan tampilan Nama dan Alamat WP pada Print Preview
Induk dan Lampiran AB
- Dukungan format file .txt untuk impor faktur / lawan transaksi

8. - Renambahan ROLE untuk tiap tiap user
- Penambahan menu List User
- Memperbaiki error saat pembulatan PPN Pajak Masukan yang di split
- Penambahan validasi disable input SSP pada SPT LB.
c. e-SPT PPN 1111 versi v1.2.0.0
- Penambahan fungsi paging di daftar faktur
- Perbaikan error saat input PM dengan nominal DPP/PPN sampai milliar
- Penambahan log txt saat error impor faktur pajak
- Perbaikan error saat impor faktur pajak yang nama lawan transaksinya lebih
dari 50 karakter
- Penambahan validasi saat retur PK kepada lawan transaksi tidak ber-NPWP
- Penyesuai terhadap PER-65/2011
- Perbaikan error saat hapus SSP KMS / SSP Gagal Produksi
- Penambahan fungsi ekspor faktur agar dapat di partisi jadi beberapa file
untuk faktur yang jumlahnya banyak
- Perubahan validasi tanggal dokumen saat input faktur pada lampiran B3
- Perbaikan error validasi saat retur (jumlah yang sudah diretur)
- Perbaikan error "OutOfMemoryException" saat create CSV
- Penyempurnaan cetakan Induk agar tidak burem.
d. e-SPT PPN 1111 versi v1.3.0.0 (versi yg berlaku sekarang)
- Perbaikan performance impor csv faktur
- Penambahan menu impor csv faktur pengganti.
Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen) nomor 24/PJ/2012
dan penomoran faktur yang terpusat pada Dirjen Pajak, belum ada pemberitahuan resmi
apakah ada update atas e-SPT PPN 1111 atau tidak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan
nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa
Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN
termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain
(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak
(konsumen
akhir)
tidak
menyetorkan
langsung
pajak
yang
ia
tanggung.
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau

9. produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam
perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak
masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya,
sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau
membuat produknya.Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10
persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah
Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan
Undang-Undang No. 18/2000.
C. Mekanisme PPN Indonesia
1.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang
bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak
sebagai bukti pemungutannya.
2.
PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran
(Out Put Tax) bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar
(hutang pajak).
3.
Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang
dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (In Put Tax), yang sifatnya sebagai
pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung
dengan kegiatan usahanya.
4.
Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih
besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambatlambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih
besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau di
kompensasi ke masa pajak berikutnya.
5.
Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Laporan Perhitungan PPN
setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya tanggal
20 bulan berikutnya.

10. D. Jenis SPT Masa PPN
Sejak 1 Januari 2011, bentuk dan tata cata penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) mengalami perubahan dimana bentuk formulir
SPT Masa PPN yang baru disebut dengan SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111
DM.
SPT Masa PPN 1111 berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, sehingga dengan
demikian mulai Masa Pajak Januari 2011 akan dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu:
1. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).
2. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan
3. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN
a. SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111 ini terdiri dari dua bentuk yaitu :
a. formulir kertas (hard copy); atau
a. data elektronik, yang disampaikan dalam media elektronik atau melalui e-filing
SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam
bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :
1. melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena
Pajak/BKP Tidak Berwujud;
2.
menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan
diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan
penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan;
3. melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau SSP atas
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean;
4. menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota
Retur/Nota Pembatalan; atau
5. menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas
dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas,

11. dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa
Pajak.
SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang
melaporkan/menerima/menerbitkan dokumen no.1 – 5 dengan jumlah lebih dari 25 (dua
puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:
1. Induk SPT Masa PPN; dan
2. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau
data elektronik,
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor,
kode, dan nama formulir.
Nomor, kode dan nama formulir SPT Masa PPN 1111 adalah sebagai berikut:
No
Nomor dan Kode Nama Formulir
Keterangan
Formulir
1.
Surat Pemberitahuan Masa Induk SPT Masa PPN 1111
(F.1.2.32.04)
2.
11111
Pajak Pertambahan Nilai
1111
(D.1.2.32.07)
AB Rekapitulasi
dan
Penyerahan Lampiran SPT Masa PPN sebagai
Perolehan
atau Sub Induk SPT Masa PPN (memuat
Formulir 1111 AB
keterangan rekapitulasi penyerahan,
perolehan dan penghitungan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan)
3.
1111
(D.1.2.32.08)
A1 Ekspor BKP Berwujud, Lampiran SPT Masa PPN untuk
BKP
Tidak
Berwujud, melaporkan :
dan/atau JKP
-
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
- Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena
Pajak / Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud
4.
1111
(D.1.2.32.09)
A2 Daftar
Pajak
Keluaran Lampiran SPT Masa PPN untuk
Atas Penyerahan Dalam melaporkan :
Negeri
Pajak
Dengan
Faktur - Faktur Pajak , selain FP yang
menurut ketentuan diperkenankan

12. untuk
tidak
mencantumkan
identitas pembeli serta nama dan
tanda
tangan
penjual
,
yang
diterbitkan; dan atau
- Nota Retur /Nota Pembatalan yang
diterima
No
Nomor dan Kode Nama Formulir
Keterangan
Formulir
5.
1111
(D.1.2.32.10)
B1 Pajak
Masukan
Dapat
Dikreditkan
Import
BKP
Yang Lampiran SPT Masa PPN untuk
atas melaporkan :
dan - Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Pemanfaatan BKP Tidak dan atau,
Berwujud/JKP Dari Luar - SSP atas pemanfaatan Barang Kena
Daerah Pabean
Pajak tidak berwujud / Jasa Kena
Pajak dari Luar Daerah Pabean.
6.
1111 B2
Pajak
Masukan
( D.1.2.32.11)
Dapat
Dikreditkan
Perolehan
Yang Lampiran SPT Masa PPN untuk
atas melaporkan :
BKP/JKP -
Dalam Negeri
Faktur
Pajak
yang
dapat
dikreditkan, dan atau
- Nota Retur/ Nota Pembatalan atas
pengembalian
pembatalan
BKP
JKP
yang
atau
Pajak
Masukannnya dapat dikreditkan.
7.
1111
(D.1.2.32.12)
B3 Daftar
Yang
Pajak
Masukan Lampiran SPT Masa PPN untuk
Tidak
Dikreditkan
Dapat melaporkan :
atau
Yang - Faktur Pajak yang tidak dapat
Mendapat Fasilitas
dikreditkan atau mendapat fasilitas,
dan/atau
- Nota Retur/ Nota Pembatalan atas
pengembalian BKP atau pembatala
n JKP yang Pajak Masukannya
tidak
dapat
dikreditkan
mendapat fasilitas.
atau

13. SPT Masa PPN 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP selain PKP yang wajib
menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan, untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai
masa pajak Januari 2011.
b. SPT Masa PPN 1111 DM
SPT Masa PPN 1111 DM baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun
dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :
1.
Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan
diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan
penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan.
2. Menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua
puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP
yang menerbitkan /menerima dokumen no.1 dan 2 dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh
lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
Apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dapat dikenai
sanksi administrasi menurut UU Pajak . Sanksi administrasi tersebut dapat berupa Sanksi
Denda dan Bunga dengan uraian sebagai berikut :
1.
Sanksi Denda tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa PPN yaitu berupa
denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap masa pajak.
Sanksi ini ditagih dengan STP (Surat Tagihan Pajak) apabila SPT Masa PPN
disampaikan oleh PKP melebihi akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Pengecualian diberikan kepada :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
b.
Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
c.
Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak
tinggal lagi di Indonesia.
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
e.
Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum
dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku.
f.
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.

14. g.
Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan. atau
h.
Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (Pasal 7 ayat (2) UU KUP )
Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf h adalah Wajib Pajak
yang tidak dapat menyampaikanSPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena
keadaan antara lain:
a) kerusuhan massal;
b) kebakaran;
c) ledakan bom atau aksi terorisme;
d) perang antarsuku; atau
e) kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.
(PMK No. 186/PMK.03/2007)
2.
Sanksi Bunga karena terlambat menyetorkan pembayaran PPN tepat pada
waktunya yaitu sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
Adapun tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yaitu paling lama
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN
disampaikan. (Pasal 8 ayat (2a) UU KUP)
3. PKP membetulkan SPT Masa PPN yang menimbulkan Kurang Bayar, dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
( Pasal 9 ayat (2a) UU KUP)
4. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan restitusi PPN, dikenai sanksi
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung
dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai
dengan tanggal penerbitan STP. (Pasal 14 ayat (1) huruf g jo. Pasal 14(5) UU KUP )
Dasar Hukum :

15.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007
Tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi
Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu
Yang Ditentukan
Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa
lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk
keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP khususnya mulai Tahun Pajak 2008
dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keterlambatan pelaporan
SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
E. Yang Wajib Menggunakan e-SPT PPN
e- SPT Masa PPN 1111 wajib digunakan oleh PKP yang :
melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena
Pajak/BKP Tidak Berwujud.
menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan
untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual,
dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan.
melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau SSP atas
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean.
menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota
Retur/Nota Pembatalan; atau
menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau
menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dengan
jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik,
tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir
kertas (hard copy).
Contoh:

16. PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan April 2011
dalam bentuk kertas (hard copy) dan melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan dan nota retur
yang diterima dalam Formulir 1111 A2 pada setiap masa tidak melebihi 25 dokumen.
Pada bulan Juli, PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 yang
mengakibatkan dokumen yang dilaporkan dalam Formulir 1111 A2 lebih dari 25 dokumen.
Dalam hal demikian, PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni
2011 dalam bentuk data elektronik. Untuk masa pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Juli 2011,
PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.
F. Kelebihan e-SPT PPN
WP dapat lebih mudah untuk menyampaikan SPT karena e-SPT memiliki kelebihan
antara lain :
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam
bentuk media CD/disket.
Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik
dan sistematis.
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem
komputer.
Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan
menggunakan sistem komputer.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber
daya yang cukup
G. 9 Langkah Mudah Instalasi e_SPT PPN
Setelah melakukan langkah-langkah persiapan instalasi e-SPT PPN, kita lanjutkan
untuk menginstall aplikasi e-SPT PPN 1111
1. Buka folder instalasi. Klik file e-SPT PPN 1111 v1.2.exe dan akan tampil
windows e-SPT PPN
1111 setup seperti ini dan klik Yes.

17. 2. Program akan menginstall software Crystal Reports 10.5 dan Dotnexfx35 dalam
bentuk progress bar.
3. Klik button Next, Apabila tampil window Welcome to e-SPT PPN 1111 Setup
Wizard
4. Kemudian dilayar muncul License Agreement, Pilih I Agree dan klik Next,

18. 5. Dilayar muncul Select Installation Folder, pilih Folder tempat program akan
diinstall dan klik Next
6. Klik Next Dilayar, saat muncul windows Confirm Installation dan akan muncul
tampilan progress bar Installing e-SPT PPN 111
7. Apabila telah selesai instalasi dilayar muncul Installation Complete seperti pada
gambar dan klik Close untuk mengakhiri instalasi.

19. 8. Dilayar akan muncul icon e-SPT PPN 111 seperti pada gambar
9. Klik icon e-SPT PPN 111 dan tampilannnya akan muncul seperti ini
H. Memulai program e-SPT PPN 1111
Setelah Anda selesai menginstall e-SPT PPN 1111 dikomputer Anda, kemudian kita
ikuti langkah selanjutnya :
1. Buka program e-SPT PPN 111, dengan cara Klik shortcut eSPT yang ada di desktop

20. 2. Isi username "administrator" dan password "123"
3. Apabila komputer anda telah terinstall Office2003 silakan pilih "data.mdb". Tetapi
apabila komputer anda telah terinstall Office 2007 silakan pilih "data_2007.accdb
4 Selanjutnya silakan isi profil perusahaan anda. Dan selamat mengisi....

22. BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) harus melihat segala peraturan yang
telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran
pajak oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat
berupa sanksi dalam bentuk uang.
Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak
telah melakukan sebuah revolusi dalam dunia perpajakan. Yakni dengan menciptakan sebuah
aplikasi yang dikenal dengan aplikasi e-SPT. e-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk
kemudahan dalam menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik atau digital.
Setelah puluhan tahun mengelola penerimaan negara dari sektor pajak dengan
pelaporan oleh WP secara manual (menggunakan banyak kertas), kini hal itu tidak ada lagi
berkat diberlakukannya aplikasi e-SPT bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan pembayaran
pajak.

23. DAFTAR PUSTAKA
www.google.com
www.wikipedia.com