Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

Penyusunan RPJMDesa

  1. Penyusunan RPJM DESA PRESPEKTIF PERMENDAGRI 114/2014 KEMISKINA N KESEJAHTERA AN
  2. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RPJM DESA PENYUSUNAN RKP DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMANTAUAN & PENGAWASAN
  3. MEMAHAMI RPJM DESA  Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.  Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
  4. • Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif • RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa • RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota • RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa • Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
  5. a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. TUJUAN RPJM DESA
  6. MUATAN RPJM DESA RANCANGAN RPJM DESA visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa rencana kegiatan yang meliputi 4 bidang
  7. KEWENANGAN SKALA DESA, BIDANG, PROGRAM/KEGIATAN SKALA DESA HAK ASAL USUL (REKOGNISI) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa LOKAL SKALA DESA (SUBSIDIARTY Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran masyarakat Desa sistem organisasi masyarakat adat; a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.. ??????????????
  8. 4 BIDANG KEWENANGAN DESA Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa • penetapan dan penegasan batas Desa; • pendataan Desa; • penyusunan tata ruang Desa; • penyelenggaraan musyawarah Desa; • pengelolaan informasi Desa; • penyelenggaraan perencanaan Desa; • penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; • penyelenggaraan kerjasama antar Desa; • pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan • kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Bidang pelaksanaan pembangunan Desa • pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa • pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan • pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan • Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi • pelestarian lingkungan hidup Bidang Pembinaan Kemasyarakatan • pembinaan lembaga kemasyarakatan; • penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; • pembinaan kerukunan umat beragama; • pengadaan sarana dan prasarana olah raga; • pembinaan lembaga adat; • pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan • kegiatan lain sesuai kondisi Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat • pelatihan usaha ekonomi • pelatihan teknologi tepat guna • pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan • peningkatan kapasitas masyarakat
  9. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa penyusuna n rencana pembangun an Desa Penyusu nan rancang an RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Data Sekunder - Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi - Gender - Infrastruktur dasar penyelarasa n arah kebijakan perencanaa n pembangun an kabupaten • UU 25/2004 • UU 6/2014 • PP 43/2014 • Permendagri 114/2014 • Permendagri 111/2014 Musrenbang des RPJM Desa Data Primer Sosialisa si & pembentu k Tim Penyusun Pengkaji an keadaan Desa Musdus Pembahasa n, Penyepakat an, Penetapan Perdes RPJM Desa Visi Misi RPJMD Visi Misi Kades Musyawar ah Desa Lokakarya Desa Rapat BPD dan Pemdes
  10. Kepala Desa • Membentuk Tim (partisipatif) • Menetapkan dengan Keptusan Kades Keanggo taan • Jumlah 7-11 orang • Kades sbg Pembina • Sekdes selaku Ketua • Anggota dari : LPM/LKD; KPM; Unsur Masy dan Perempuan Tugas Tim • penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; • pengkajian keadaan Desa; • penyusunan rancangan RPJM Desa; • penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
  11. N ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNA N KABUPATEN/K OTA Tujua n Cara Memper oleh Informasi Kebijaka n Pengelompok kan Program & kegiatan Hasil lampiran • mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa • mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota • rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; • rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • rencana pembangunan kawasan perdesaan • bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa • pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa • Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa
  12. PENGKAJIAN KEADAAN DESA penyelarasa n data Desa •pengambilan data dari dokumen data Desa; •pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini • Data Desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan,dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. •Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. •Format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. •Hasil Penyelarasan menjadi input musyawarah desa penggalian gagasan masyarakat • menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa • Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan dan diklasifikasi menjadi 4 bidang • Dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat • Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat • Dilaksanakan dengan diskusi kelompok/terarah dengan 3 alat kajian : sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa atau alat kajian lain yang sesuai kebutuhan masyarakat • Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa • Tim membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa dengan berita acara yang dilampiri: data Desa yang sudah diselaraskan; data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat • Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa • Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan musyawarah desa
  13. MUSYAWARAH DESA Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,membahas dan menyepakati: - laporan hasil pengkajian keadaan Desa; - rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan - rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa - Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan 4 bidang Agenda pembahasan meliputi: - laporan hasil pengkajian keadaan Desa; - prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; - sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan - rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
  14. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tim penyusun menyusun kedalam format rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara Tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa Berita acara disampaikan kepada Kades kemudian memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa Disempurnakan dan atau disetujui untuk bahan musrenbangdes
  15. MUSRENBANG DESA • Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, meliputi :tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya delegasi dusun) PESERTA • Pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM DesaAGENDA • Hasil kesepakatan rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara HASIL Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
  16. SISTEMATIKA RPJM DESA BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB II PROFIL DESA a.Legenda dan Sejarah Desa b.Kondisi Umum Desa c.SOTK Desa BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa a.Sosialisasi b.Musdus c.Lokakarya Desa d.Musyawarah Desa e.Musrenbang RPJM Desa BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH a.Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d.Bidan Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF a.Visi b.Misi c.Arah Kebijakan Pembangunan Desa d.Arah Kebijakan Keuangan Desa BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN • Matrik Program Kegiatan Skala Desa • Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan • Matrik Program Kegiatan Supra Desa • Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan) • Berita Acara Musyawarah ( Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah ( Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Notulen Musyawarah ( Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Peta Desa
  17. PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA PENETAPAN Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes Rancangan RPJM menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Rancangan peraturan Desa tentang RPJM dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. PERUBAHAN Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota Perubahan RPJM dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa
  18. LIST BIDANG PROGRAM/KEGIATAN No Bidang Program/ Kegiatan 1. penyelenggaraa n pemerintahan desa penetapan dan penegasan batas Desa; pendataan Desa penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan perencanaan Desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  19. LIST BIDANG PROGRAM/KEGIATAN No Bidang Program / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa 2.1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa tambatan perahu; jalan pemukiman jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro lingkungan permukiman masyarakat Desa infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa 2.2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan air bersih berskala Desa; seperti posyandu; dan sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan Desa sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
  20. LIST BIDANG PROGRAM/KEGIATAN No Bidang Program / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat pengembangan dan pembinaan sanggar seni sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian
  21. LIST BIDANG PROGRAM/KEGIATAN No Bidang Program / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi kapal penangkap ikan cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa pelestarian lingkungan hidup penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau perlindungan mata air pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang kegiatan lainnya sesuai kondisi
  22. LIST BIDANG PROGRAM/KEGIATAN No Bidang Program / Kegiatan 3. Pembinaan kemasyarakatan pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat kegiatan lain sesuai kondisi Desa 4. Pemberdayaan Masyarakat pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa peningkatan kapasitas masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif;
  23. PROVINSI KABUPATEN DESA VISI Kebumen yang Mandiri, Modern, Sejahtera dan berdaya saing Sejahtera, makmur, adil dan agamis MISI PRIORITAS KEBIJAKAN/ PROGRAM
Anúncio