Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui: #Belanja yang lebih produktif #Subsidi yang lebih tepat sasaran #Penguatan desentralisasi fiskal #Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis #Fokus pada kesinambungan fiskal. APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016. Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).

1. Ringkasan APBN 2017
Sumber: Nota Keuangan APBN 2017, Kementerian Keuangan 2016

2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diperkirakan mencapai 5,1 %
1.Pemotongan anggaran di tahun 2016
Menyebabkan pertumbuhan konsumsi
pemerintah mengalami penyesuaian termasuk
untuk 2017.
2.Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan masih
tumbuh cukup tinggi sejalan dengan inflasi yang
relatif terkendali terutama harga barang
kebutuhan pokok
3.PMTB diperkirakan meningkat namun belum
cukup kuat terutama masih relatif lemahnya
permintaan domestik
4.Ekspor tumbuh positif:
a.Base effect tahun sebelumnya
b.Masih lemahnya permintaan negara mitra
dagang utama
6.0
5.6
5.0 4.8 5.0 5.1
2012 2013 2014 2015 Outlook
2016
APBN
2017
2017
Semester 1 Outlook APBN
Konsumsi RT & LNPRT 5.0 5.1 5.0
Konsumsi Pemerintah 4.8 3.0 4.8
PMTB 5.3 5.5 6.0
Ekspor (3.1) (1.9) 0.2
Impor (4.0) (2.7) 0.7
PDB 5.0 5.0 5.1
Komponen
2016
1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia (%)

3. 2016 2017
APBNP APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.2 5.1 (0.1)
Nilai Tukar IDR/USD (Rp) 13,500 13,300 (200.0)
Inflasi (%) 4.0 4.0 0.0
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5.5 5.1 (0.4)
Harga Minyak Mentah (USD/barel) 40 45 5.0
Lifting Minyak (Ribu barel/hari) 820 815 (5.0)
Lifting Gas (Ribu barel /hari) 1,150 1,150 0.0
Indikator Δ
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017
Memacu pembangunan infrastruktur dan
ekonomi untuk meningkatkan kesempatan
kerja serta mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan antarwilayah.
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk
Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan
Berkeadilan.
Asumsi Dasar Makroekonomi 2017
Telah menyesuaikan kondisi perekonomian global dan domestik
2

4. APBN 2017: Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif dengan Komitmen pada
reformasi penganggaran serta prinsip kehati-hatian
BELANJA YANG LEBIH PRODUKTIF
 Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial
 Efisiensi Pada Belanja barang;
 Mempertahankan Anggaran Kesehatan (5%),
Pendidikan (20%)
 Fleksibilitas dalam Merespon kondisi
perekonomian
 Mitigasi bencana alam & risiko fiskal
Percepatan penyerapan anggaran
SUBSIDI YANG LEBIH TEPAT SASARAN:
Energi
 Melanjutkan subsidi untuk BBM jenis solar
 Distribusi tertutup/targeted Subsidi LPG 3 Kg
 Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk Subsidi listrik
menggunakan basis data terpadu (PBDT 2015)
Non Energi
 Memperbaiki ketepatan sasaran
MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL
 Reformulasi perhitungan alokasi DAU
 Memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan
DBH
 Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur dasar
 Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk
memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, dengan tetap
memerhatikan kemampuan keuangan negara.
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA YANG LEBIH REALISTIS
 Melanjutkan dukungan insentif Fiskal, Mendorong Iklim
Investasi & dunia usaha
 Fokus penerimaan terutama pada sektor Perdagangan dan
WP pribadi
 Ekstensifikasi melalui Geo Tagging
 Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui
penguatan database Pajak, optimalisasi penggunaan IT dan
konfirmasi status wajib pajak
 Mengoptimalkan perjanjian pajak internasional
 Cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada
produk tertentu (dan atau untuk mengurangi) dengan
eksternalitas negatif
 Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian
sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik
FOKUS PADA KESINAMBUNGAN FISKAL:
 Menjaga defisit dibawah 3% Terhadap PDB
 Memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek
Infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah
 Investasi pemerintah yang lebih selektif
 Menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk
percepatan pembangunan infrastruktur
3

5. Defisit APBN 2017 terkendali: 2,41% PDB Mewujudkan
APBN yang lebih Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan

6. Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara
PENDAPATAN
NEGARA
Rp 1.499
Triliun
Rp 250
Triliun
Rp 1.4
Triliun
Pajak
PNPB
*
*Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp 1.750,3 triliun
1. Peningkatan tax base dan tax compliance
2. Pemberian Insentif Perpajakan
3. Perbaikan Regulasi Perpajakan
4. Pengenaan Cukai untuk Pengendalian Barang
Konsumsi Tertentu
5. Perpajakan Internasional untuk Mendukung
6. Transparansi
Kebijakan umum Perpajakan tahun 2017 diarahkan
untuk meningkatkan tax base dan kepatuhan WP
Hibah

7. Target penerimaan perpajakan tahun 2017 didasarkan perhitungan
perpajakan yang lebih rasional berdasarkan outlook 2016
2014 2015 2016 2017
Realisasi Realisasi APBNP APBN
1. PPh Migas 87.4 49.7 36.3 36
2. Pajak Non Migas 897.7 1011.2 1318.8 1271.7
a. PPh Non Migas 458.7 552.6 819.5 751.8
b. PPn 409.2 423.7 474.2 493.9
c. PBB 23.5 29.3 17.7 17.3
d. Pajak Lainnya 6.3 5.6 7.4 8.7
3. Kepabean dan Cukai 161.7 179.5 184 191.2
a. Cukai 118.1 144.6 148.1 157.2
b. Bea Masuk 32.3 31.2 33.4 33.7
c. Bea keluar 11.3 3.7 2.5 0.3
Jumlah 1146.8 1240.4 1539.1 1498.9
Penerimaan Perpajakan
Target penerimaan perpajakan naik 13,5% dari outlook 2016
Target penerimaan pajak non migas naik 15% dari outlook 2016
Rp Triliun

8. Rp 1.499
Triliun
Rp 250
Triliun
Rp 1.4
Triliun
Paja
k
PNPB*
Hibah
*Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kebijakan PNBP tahun 2017 diarahkan untuk mengoptimalkan PNBP dan Peran K/L
Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tahun
2017 agar dapat berjalan tepat waktu
Optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestik
Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk
mendorong
pertumbuhan industri dalam negeri
Meningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L
Sistempenatausahaan hasil hutan berbasis teknologi
informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara online
Koordinasi dengan Pemda dan instansi pemeriksa, guna
peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP Pertambangan
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan melalui pemberantasan illegal, unreported
and unregulated fishing
Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN

9. 2016
APBNP APBN Selisih
Pendapatan SDA 90.5 87 (3.5)
a. SDA Migas 68.7 63.7 (5.0)
- Minyak Bumi 51.3 50.1 (1.2)
- Gas Alam 17.4 13.6 (3.8)
b. Non Migas 21.8 23.3 1.5
- Pertambangan Minerba 16.5 17.7 1.2
- Panas Bumi 0.6 0.7 0.1
- Kehutanan 4 3.9 (0.1)
- Perikanan 0.7 1 0.3
Pendapatan Bagian LabaBUMN 34.2 41 6.8
PNBP Lainnya 84.1 84.4 0.3
Pendapatan BLU 36.3 37.6 1.3
Jumlah 245.1 250 9.7
PNBP
2017
PNBP SDA Migas meningkat sejalan dengan kenaikan lifting minyak dan
pengendalian cost recovery
Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi secara nyata
meningkatkan PNBP di beberapa K/L (a.l. Polri,
Kemenhub)
Rp Triliun

10. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2017 tetap melanjutkan efisiensi
dan efektifitas pencapaian sasaran
BELANJA
NEGARA
Rp 765
Triliun
Transfer ke
Daerah &
Dana Desa
Rp 764
Triliun
Rp 552
Triliun
Belanja Non
K/L
Belanja
K/L
Rp 2.080,5 triliun
Efisiensi pada belanja operasional dan belanja barang
Mendukung pembangunan infrastruktur dan konektifitas untuk
meningkatkan kualitas pembangunan
Peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial
(KIP, KIS, PKH, dll.)
Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan
Rp
Triliun
2016 2017
APBNP APBN
1 Kemen PUPR 97.1 101.5
2 Kemenhan 108.7 108
3 Polri 79.3 84
4 Kemenkes 62.7 58.3
5 Kemenag 56.2 60.2
6 Kemenhub 42.9 46
7 Kemendikbud 38.1 39.8
8 Kemenkeu 38.1 40.8
9 Kemenristek 40.6 39.7
10 Kementan 27.6 22.1
591.3 600.4
176.5 163.2
767.8 763.6
10 K/L terbesar
Total
K/L Lainnya
No K/L
2016 2017
APBNP APBN
1. Belanja K/L 767.8 763.6 (4.2)
2. Belanja Non K/L 538.9 552.0 13.1
Jumlah 1,310.4 1,315.5 5.1
BelanjaPemerintah Pusat Selisih
9

11. Anggaran Kesehatan 2017 tetap dijaga 5% dari APBN, dengan fokus
memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan
Imunisasi PBI Stunting
Puskesma
s
Keluarga
Berencana
Imunisasi dasar
lengkap untuk
anak usia 0 – 11
bulan 92%
PBI melalui
JKN/JKS
94,4 juta
jiwa
Prevelansi
Stunting pada
anak umur
bawah dua tahun
29,6%
Kecamatan dengan
puskesmas
terakreditasi 700
kecamatan
Peserta KB baru 6,97 juta
jiwa
Sasaran pembangunan
Rp
triliun
Rp
triliun
(%)
2016 2017
APBNP APBN
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 76.1 75.2 (0.9)
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 21.2 25.2 4.0
3. Melalui Pembiayaan 6.8 3.6 (3.2)
4. Total Anggaran Kesehatan 104.1 104 (0.1)
5. Total BelanjaNegara 2,082.9 2,080.5 (2.4)
Rasio Anggaran Kesehatan (%) 5.0 5.0 0.0
Komponen Anggaran Kesehatan Δ
10

12. Sasaran pembangunan
Sertifikasi KIP Bidikmisi
BOS BO PTN SekolahSertifikasi
101,1 ribu guru
10,2 ribu dosen
Kartu Indonesia Pintar
19,5 juta siswa
Bantuan Bidikmisi
360,5 ribu
mahasiswa
Bantuan Operasional
Sekolah
8,5 juta siswa
Bantuan Operasional PTN
107 PTN
Rehabilitas Ruang Kelas
41.128 ruang
Anggaran Pendidikan 2017 tetap dijaga 20% dari APBN, dengan fokus
meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
Rp Triliun
Rp Triliun Anggaran Pendidikan, 2009 - 2017
2016 2017
APBNP APBN
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 145 145.4 0.4
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 266.6 268.2 1.6
3. Melalui Pembiayaan 5 2.5 (2.5)
4. Total Anggaran Kesehatan 416.6 416.1 (0.5)
5. Total Belanja Negara 2,082.9 2,080.5 (2.4)
Rasio Anggaran Kesehatan (%) 20.0 20.0 0.0
ΔKomponen Anggaran Pendidikan

13. Tahun 2017: sesuai PMK 48/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa -> minimal 15% DBH non-earmark dan DAU
untuk pembangunan infrastruktur. -> (di UU APBN menjadi 25%)
Pembangunan
815 km
Pembangunan
terminal
penumpang
lanjutan di 3 lokasi
Pembangunan
Tahap I dan
lanjutan 550
km’sp
Pembangunan/
pengembangan
Fasilitas 55
lokasi
Pembangunan
9.399 m
Pembangunan
baru/lanjutan
13 bandara
Anggaran Infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat Rp40,8 T dari RAPBN 2017,
terutama karena peningkatan earmark Dana Transfer Umum
Jalan Jembatan Bandara
Pelabuhan Jalur Kereta Api Terminal
Penumpang
Sasaran
pembangunan
Rp Triliun
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan
daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU)
minimal 25% untuk infrastruktur -> meningkatkan kualitas belanja
APBD
Komponen Anggaran Infrastruktur
2016 2017
Δ
APBNP APBN
I. Infrastruktur Ekonomi 307.2 377.8 70.6
1. Melalui belanja K/L 151.2 153.7 2.5
2. Melalui Belanja Non K/L 5.9 2.6 (3.3)
3. Melalui Transfer ke Daerah dan dana Desa 88 183.7 95.7
4. Melalui Pembiayaan 62.1 37.8 (24.3)
II. Infrastruktur Sosial 5.7 5.5 (0.2)
III. Dukungan Infrastruktur 4.2 4.1 (0.1)
Jumlah 317.1 387.4 70.3

14. Belanja Subsidi Energi dalam APBN
2017 sebesar Rp77,3 T
Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg
-> Rp32,3 T:
 Dilakukan dengan pola distribusi
tertutup/targeted (by name and by
address) dan secara bertahap
 Diperuntukkan kepada 26 juta Rumah
Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha
mikro
Subsidi Listrik -> Rp45,0 T:
 Diberikan kepada 19,1 juta dengan daya
R‐1/450 VA dan 4,05 juta dengan R-
1/900 VA
 Untuk pelanggan rumah tangga mampu
dengan daya 900VA, tarif akan
disesuaikan secara bertahap 3 kali per 2
bulan
Rp Triliun USD/Barel
Subsidi energi diarahkan agar lebih tepat sasaran, Terutama
untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik
Perkembangan Subsidi Energi 2012 – 2017

15. Kebijakan subsidi pangan diarahkan untuk meningkatkan akurasi sasaran RTS dengan
didukung akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran
Subsidi pangan diberikan kpd 14,3 juta RTS
Pengalihan Rastra menjadi Program
Bantuan Pangan:
1. Konversi secara bertahap Subsidi
Pangan (Rastra) menjadi Program
Bantuan Pangan (non -tunai/voucher)
2. Ujicoba di 44 kota di Indonesia
1. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan
untuk mendukung peningkatan
produktivitas pertanian
2. Volume pupuk bersubsidi sebesar
9,55 juta ton.
1. Kebijakan subsidi benih diarahkan untuk
mendukung peningkatan produksi pertanian
2. Benih bersubsidi -> padi & kedelai
Subsidi Pangan, 2012 -
2017
Subsidi Pupuk, 2012 -
2017
Subsidi Benih, 2012 -
2017
Rp Triliun Rp Triliun Rp Triliun

16. Konsolidasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 berlanjut,
sejalan kemampuan Fiskal dan efektivitasnya
RAPBN APBN Selisih
A. Transfer ke Daerah 700 705 4.9
1. Dana Perimbangan 672 677 5.1
a. Dana Transfer Umum 495.5 503.6 8.1
1) Dana Bagi Hasil 90.8 92.8 2.0
2) Dana Alokasi Umum 404.7 410.8 6.1
b. Dana Transfer Khusus 176.5 173.5 (3.0)
2. Dana Insentif Daerah 8 8 0.0
3. Dana Otonomi dan Dana
Keistimewaan DIY 20.5 20.3
(0.2)
B. Dana Desa 60 60 0.0
Jumlah 760 765 4.9
Transfer ke Daerah dan
Dana Desa
2017 Dana Alokasi Umum:
1. Perhitungan PDN neto tidak bersifat final
2. Memenuhi kewajiban kepada beberapa
daerah yang DAU-nya sempat tertunda
pada tahun 2016
3. 25% dialokasikan untuk infrastruktur.
Dana Bagi Hasil:
Meningkat sesuai kenaikan PNBP yang
dibagihasilkan

17. Diperlukan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN
1820 1823
1325
2096
273 272
Pendapatan
Dalam Negeri
Penerimaan
Hibah
Pendapatan
Negara
Belanja
Pemerintah Pusat
Transfer ke
Daerah dan Dana
Desa
Belanja Negara Defisit Anggaran Pembiayaan
Dalam Negeri
Pembiayaan Luar
NegeriDEFISIT APBN-2016
2,1% thd PDB
Pendapatan Negara Belanja Negara Pembiayaan Anggaran*
Potensi
Pembiaayan
Perbankan
RpTriliun
1,2
1820 1823
1325
2096
273 272
2.0
770
Pendapatan
Dalam Negeri
Penerimaan
Hibah
Pendapatan
Negara
Belanja
PemerintahPusat
Transfer ke
Daerahdan Dana
Desa
Belanja Negara Defisit Anggaran Pembiayaan
Dalam Negeri
Pembiayaan Luar
Negeri
1.748,9 1.750,3
1.315,5
2.080,5
(330,2)
1,4
764,9
Pendapatan
Dalam Negeri
Penerimaan
Hibah
Pendapatan
Negara
Belanja
Pemerintah
Pusat
Transfer ke
Daerah
dan Desa
Belanja Negara Defisit
Anggaran
Rp triliun
• Pembiayaan Utang 384
• Pembiayan Investasi (47,5)
• Pemberian Pinjaman (6,4)
• Kewajiban Penjaminan (0,9)
• Pembiayaan lainnya 0,3
*Angka negatif menunjukkan aliran dana keluar (cash flow)

18. Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun 2017 untuk mendukung
pembangunan yang produktif
Defisit ekspansif dan terarah:
1.Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan & berkeadilan
2.Mendukung kegiatan produktif guna
meningkatkan kapasitas produksi & daya saing
3.Diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal
yang sehat dan berkesinambungan, a.l.
mengendalikan rasio utang terhadap PDB,
mengendalikan keseimbangan primer.
Pembiayaan Anggaran
2017
RAPBN APBN Selisih
I. Pembiayaan Utang 389 384.7 (4.3)
II. Pembiayaan Investasi (49.1) (47.5) 1.6
III. Pemberian Pinjaman (6.4) (6.4) 0.0
IV. Kewajiban Penjaminan (0.9) (0.9) 0.0
V. Pembiayaan Lainnya 0.3 0.3 0.0
Jumlah 332.9 330.2 (2.7)

19. Terdapat potensi pembiayaan bank untuk mendanai defisit anggaran
Strategi pembiayaan utang:
1. Penerbitan SBN diprioritaskan:
a. Mata uang rupiah
b. Bunga tetap
c. Tenor menengah- panjang
2. Pinjaman Dalam Negeri difokuskan untuk
pemberdayaan industri dalam negeri
3. Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,
pelabuhan, jalur kereta api, dan rehabilitasi
pemukiman.
1. Kementerian Agama sebesar Rp1.8 triliun
2. Untuk membiayai program pendidikan Islam,
penyelenggaraan haji dan umroh, serta
bimbingan masyarakat Islam
1. Kementerian Perhubungan: Rp7.5 triliun
2. Untuk membiayai program pengelolaan dan
penyelenggaraan transportasi perkeretapian
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat: Rp7.4 triliun
2. Untuk membiayai program penyelenggaraan
jalan dan pengelolaan sumber daya air
Sukuk seri Project Based Sukuk (PBS)

20. Pertumbuhan sektor pertanian akan sejalan dengan fokus
pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Sektor Pertanian,
Kehutanan
dan Perikanan 20172016
2,8% 3,8%
Sektor pertambangan diperkirakan masih akan tertekan oleh
lemahnya permintaan dan harga
Sektor Pertambangan
dan Penggalian 20172016
0,1 % (0,4%)
Kinerja Pengadaan Listrik dan Gas didukung oleh Program
Kelistrikan 35 ribu Mega Watt/MW yang berdampak pada
peningkatan konsumsi gas untuk pembangkit listrik sebagai
bahan bakar.
Sektor Pengadaan
Listrik, dan Gas 20172016
4,9% 6,4%
20
Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pengadaan Listrik, Gas dan Air
didukung program kedaulatan pangan dan energi
*Data 2016 mengunakan realisasi PDB Triwulan III-2016
**Data Proyeksi 2017 menggunakan asumsi outlook sektoral APBN 2017
Pertumbuhan sektor pengadaan air didorong pemenuhan
kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui
terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM),
peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi
masyarakat dan dukungan Nationwide Water Hibah Program
(NWHP)
Sektor Pengadaan Air
20172016
1,7% 4,4%

21. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sejalan dengan meningkatnya
proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan proyek-proyek swasta serta
keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya.
Sektor Konstruksi
20172016
5,7% 7,9%
Pertumbuhan sektor ini seiring dengan pembangunan
infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang
dan perbaikan faktor logistik, penambahan rute baru dan
frekuensi penerbangan (angkutan udara ) dan penambahan
300 armada transjakarta.
Sektor Transportasi dan
Pergudangan 20172016
8,2% 7,4%
Keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong
kinerja beberapa sektor terkait seperti sektor industri pengolahan, konstruksi,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan
pergudangan
Pertumbuhan ini sejalan dengan perbaikan kondisi
infrastruktur dan peningkatan konektivitas serta implementasi
paket kebijakan ekonomi terkait sektor industri, misalnya:
penurunan harga gas industri.
Sektor Industri
Pengolahan 20172016
4,6% 4,8%
Pertumbuhan akan didorong meningkatnya kebutuhan di
bidang data dan komunikasi seiring dengan perkembangan
teknologi dan ekspansi kelas menengah. seperti penetrasi
penggunaan telepon seluler, belanja iklan, pengembangan
jaringan internet, serta layanan 4G.
Sektor Informasi dan
Komunikasi 20172016
9,2% 9,4%

22. Pertumbuhan sektor ini akan didorong:
Peningkatan permintaan kredit sejalan dengan kebijakan
moneter yang mendukung pertumbuhan sektor riil.
Kebijakan amnesti pajak berpotensi meningkatkan likuiditas
domestik dan aktivitas sektor keuangan
Sektor Jasa Keuangan
dan Asuransi 20172016
8,8% 11,3%
Pertumbuhan sektor real estate akan didorong oleh kebijakan
penurunan LTV, kebijakan Pemerintah di sektor perumahan
serta potensi dana tax amnesty
Sektor Real Estate
20172016
3,7% 5,2%
Sektor keuangan dan Real Estate diperkirakan meningkat sejalan
dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak
Pertumbuhan didukung oleh peningkatan penjualan mobil
dan peningkatan produksi barang‐barang pertanian dan
industri pengolahan.
Masih kuatnya permintaan rumah tangga menjadi penopang
pertumbuhan perdagangan
Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran 20172016
3,7% 4,0%
Pertumbuhan didorong peningkatan jumlah wisatawan
mancanegara dan penambahan kamar hotel.
Sektor Penyediaan
Akomodasi, Makan dan
Minum 20172016
4,6% 5,3%

23. Pertumbuhan kinerja sektor jasa kesehatan akan didorong
juga oleh berbagai kebijakan Pemerintah di sektor kesehatan.
Anggaran Kesehatan 2017 tetap dijaga 5% dari APBN, dengan
fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Sektor Jasa Kesehatan
20172016
4,2% 8,2%
Pertumbuhan kinerja sektor jasa pendidikan akan didorong
juga oleh berbagai kebijakan Pemerintah di sektor
pendidikan.
Anggaran Pendidikan 2017 tetap dijaga 20% dari APBN,
dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan
pendidikan
Sektor Jasa Pendidikan
20172016
1,9% 6,2%
Pada tahun 2017, kebijakan anggaran belanja tetap diarahkan
untuk terus meningkatkan efisiensi alokasi belanja
pemerintah.
Realisasi belanja juga diarahkan pada belanja iinfrastruktur,
peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan
sosial (KIP, KIS, PKH, dsb) dan mendukung stabilitas
pertahanan dan keamanan.
Sektor Administrasi
Pemerintahan 20172016
3,8% 5,0%
Pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan jasa pendidikan didukung
kewajiban Pemerintah menjadikan sektor mandatory spending
sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja