Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 29 Januari 2021 M.RAHAYUNINGSIH Analis Kebijakan Ahli Madya SUBDIT FASILITASI BPD & MUSDES
Kedudukan BPD dalam PEMERINTAHAN DESA NB : Berdasarkan UU Desa dan Permendagri No. 110/2016, BPD bukan unsur pemerintahan desa tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Setiap aspirasi atau aduan warga desa dapat diserap dan dikelola oleh BPD untuk disalurkan atau ditindaklanjuti bersama pemerintah desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Ini artinya, kedudukan BPD sangat strategis karena sejajar dengan pemerintah desa. BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
FUNGSI BPD Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Mengawasi Kinerja Kepala Desa TUGAS BPD 1. Menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat 2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD 3. Menyelenggarakan Musdes 4. Menyelenggarakan Musdes Khusus Pilkades Antarwaktu 5. Membentuk panitia Pilkades 6. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerdes & lembaga Desa lainnya 9. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes 10. Membahas pengelolaan kekayaan desa 11. Pengawasan kinerja Kepala Desa 12. Menerima keluhan masyarakat ttg pelaksanaan pembangunan desa 13. Mengevaluasi LKPPD 14. Melaksanakan tugas lain.
STRUKTUR BPD NB : Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sangat penting mengingat banyak isu-isu berkaitan dengan “hak perempuan yang perlu disuarakan”, misalnya isu terkait kesehatan reproduksi perempuan desa, isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, isu gizi bagi balita dan anak, isu perempuan dan anak dengan disabilitas, lansia, dan lain sebagainya. Isu tersebut bisa juga digali dan ditangani oleh BPD laki- laki, tetapi kedalamannya pasti sangat berbeda bila dilakukan oleh BPD perempuan.
APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI??? Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya; Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk perbaikan pembangunan di desa; Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh warga desa; dan Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. 1. 2. 3. 4.
4 • Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal. • Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintahan lokal (local self government). • Ketiga, desa berperan sebagai subyek pembangunan, bukan lagi obyek pembangunan. Artinya desa merupakan aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pendirian dan Pengembangan BUM Desa. Desa Lama Desa Baru Subyek Pembangunan: Partisipatoris Obyek Pembangunan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD
PERMASALAHAN BPD YANG TERJADI DI DAERAH PADA UMUMNYA 1. Keberadaan BPD masih sebatas pelengkap (BPD cenderung menyepakati begitu saja RAPDesa tanpa pembahasan secara internal BPD untuk kemudian memberikan catatan); 2. BPD masih lemah dalam menampung aspirasi masyarakat, buktinya warga langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa melalui kepala dusun; 3. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi dan pengaduan warga; 4. BPD belum memiliki ruang /kantor khusus BPD; 5. BPD belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kepala Desa karena BPD belum memahami Tata Kelola Pemerintahan Desa terkhusus pada mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa & Pelaksanaan APBDes, dan Penyusunan Produk Hukum Desa; 6. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD (Termasuk Kekosongan Regulasi tentang BPD di Daerah); 7. Rendahnya tingkat pendidikan BPD (sebagian besar daerah); 8. Minimnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas untuk BPD (sebagian besar daerah); 9. Minimnya Pendapatan dan Dana Operasional BPD (sebagian besar daerah); 10.Struktur BPD masih beragam (tidak sesuai Permendagri no 110 tahun 2016); 11.BPD belum menyusun Rencana Kerja (sebagian besar daerah); 12.BPD belum optimal melakukan fungsi legislasi,serap aspirasi dan pengawasan; 13.BPD tidak membuat dokumentasi dan administrasi atas kinerja BPD serta tidak membuat laporan kinerja;
ISU ISU KRITIS BPD 1. PENGUATAN KOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI (PERMENDAGRI 110 TAHUN 2016); • MENAMPUNG MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT • MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA • MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA 2. PEMAHAMAN TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PERMENDAGRI 114 TAHUN 2015) DAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018); 3. DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERDES (PERMENDAGRI 111 TAHUN 2015). KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AGENDA KERJA BPD
ISU KRITIS BPD TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKD) • PEMAHAMAN TENTANG KEWENANGAN DESA; • PELAKSANAAN MUSDES, MUSRENBANGDES DAN MUYAWARAH BPD; • KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN; • INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN SUPRA DESA; • PP 11 TAHUN 2019; • PISAU ANALISIS UNTUK MENENTUKAN SKALA PRIORITAS USULAN PROGRAM KEGIATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APA YANG DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI??? Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan regulasi-regulasi ditingkat desa (Perdes/Perkades) yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya; Bagaimana BPD, Pemerintah Desa, dan kelembagaan desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa untuk perbaikan pembangunan di desa; Bagaimana BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh warga desa; dan Bagaimana BPD dan warga desa mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. 1. 2. 3. 4.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APA YANG TERJADI ? MENGAPA HAL TERSEBUT BISA TERJADI ?
Perencanaan yang tidak dibangun dengan kesamaan persepsi akan menghasilkan ketidaksinambungan dan perbedaan hasil akhir.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN DESA KONSEP DESA MEMBANGUN & MEMBANGUN DESA
9 TITIK KRITIS DALAM PERENCANAAN DESA 1. Perumusan Program Kerja Desa Miskin Data Kerawanan Desa; 2. Penggiringan Perencanaan Desa Hanya pada Kegiatan Infrastruktur; 3. Pilihan Waktu Forum Perencanaan Terlalu Kaku; 4. Reduksi Perencanaan Pembangunan Desa Sebatas Dokumen Administratif; 5. Apatisme Warga Dalam Forum Perencanaan (Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa hanya kepada Aparatur Desa sehingga masyarakat tidak paham peranannya dalam pembangunan desa); 6. Belum ada Kalender Perencanaan yang Disepakati Bersama; 7. Stagnasi Edukasi Sosial Politik Dalam Pendampingan Perencanaan Desa; 8. Defisit kepemimpinan dan Intervensi Elit Desa Dalam Perencanan; 9. Kegagalan BPD Mengemban Mandat Demokrasi Desa
• Sosialisasi & pembentukan Pokja / tim Perencanaan Desa • Penguatan Kapasitas Pokja/ tim Perencanaan Desa • Penyusunan Road Map (schedulle penys RPJMDesa • Identifikasi Kebutuhan Data Sekunder Desa • Sosialisasi Jadwal ke masing- masing Dusun Penggalian potensi aset desa dan assessment permasalahan dasar masyarakat (integrasi dari data sekunder dan primer • Pengelompok an Masalah • Skoring masalah • Perumusan issu strategis berbasis pengelompok kan Penyusunan Sejarah & legenda Desa • masalah • Visi – Misi Desa • Prioritas Kebijakan Desa • Program & Kegiatan Indikatif • Pembahasan dan penetapan Raperdes RPJMDesame njadi Perdes dan ditanda tangani Kepala Desa dan BPD Musdus Rancangan Akhir RPJMDesa •Rumusan issu prioritas berdasar potensi aset dan masalahak dasar •Visi & Misi •Arah Pemb •Arah Kebijakan Keuangan Desa •Tahapan & prioritas • Perdes RPJMDesa • Laporan Bupati melalui Camat Persiapan Musdes Perencanaan Musryawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sosialisasi
ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES
1. menggali aspirasi masyarakat 2. menampung aspirasi masyarakat 3. mengelola aspirasi masyarakat 4. menyalurkan aspirasi masyarakat 5. menyelenggarakan Musyawarah BPD 6. menyelenggarakan Musdes 7. membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa 8. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 9. melakukan evaluasi LKPPD TUGAS BPD TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MUSYAWARAH DESA MUSYAWARAH ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PASAL 54 UU NO.6 TH 2014 TENTANG DESA PASAL 80 PP 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU 6 PERMENDES 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSDES
HAL2 STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM MUSDES • PENATAAN DESA • PERENCANAAN DESA • KERJA SAMA DESA • RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA • PEMBENTUKAN BUM DESA • PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA • KEJADIAN LUAR BIASA. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biaya Penyelenggaraan Musdes APBDesa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 4)
1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* 1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** 1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa 1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
KODE REKENING BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN UNIT VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH 1 BIDANG PEMERINTAHAN DESA 1 4 Sub Bidang Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun 2020 Konsumsi Rapat 250 1 10.000 2.500.000 Spanduk (Opsional/Pilihan/Tidak Wajib) 1 1 150.000 150.000 ATK 1 1 200.000 200.000 Distribusi Undangan 1 1 75.000 75.000 Uang Sidang + Panitia non BPD 15 1 50.000 750.000 Penggandaan Bahan/Materi 1 1 100.000 100.000 Perlengkapan dan Kebersihan 1 1 100.000 100.000 Narasumber 3 1 500.000 1.500.000 Moderator 3 1 200.000 600.000 DLL disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa TOTAL 5.975.000 CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENYELENGGARAAN MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
T A H U N 2 0 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MUSRENBA NG DES **) Penyusunan RKP Desa **) PengUndng an PerDes APBDes Jadwal Penyusunan RKP Desa dan APBDES Mu Des *) Peny RKP Des: MUS BPD ****) RAPBDesa Evaluasi RAPBDes a o Pencermata n RPJM Desa o Evaluasi Pelaks RKP o Usulan utk RKP MUS BPD ***) Pembahasan & Penyepakatan Ranc Perdes RKP Desa Menyesuaikan waktu setelah penetapan KUA/PPAS KAB/KOT o Pencermatan RPJM Desa o Pencermatan hasil MuDes o Pemantapan usulan RKP & DU Catatan:  alur penyusunan RPJMDesa mengikuti alur umum perenc pembangunan desa.  jadwal pelaks penyusunan RPJMDesa disesuaikan dg wkt pelantikan Kades (Maks 4 bln setelah dilantik) Siklus Desa tahun ke II - VI
TAHAP PENETAPAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN Tahap Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Tahap Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Tahap Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
BEBERAPA ACUAN DALAM PEMBAHASAN RANPERDES APBDES 1. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH KEWENANGAN DESA 2. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES MENUNJANG VISI DAN MISI KEPALA DESA 3. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH PROGRAM/KEGIATAN RKPDES 4. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERDES LAINNYA 5. PASTIKAN BAHWA PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM 6. PASTIKAN BAHWA HASIL(OUTPUT) PROGGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DALAM RANPERDES SEBANYAK – BANYAKNYA UNTUK KEPETINGAN MASYARAKAT(DAPAT DINIKMATI OLEH MASYARKAT)…….. BELANJA MODAL
PERAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA BPD berdasarkan tugas dan fungsinya mempunyai peranan penting dalam Penanganan Covid-19 di tingkat Desa. Adapun peran pentingnya antara lain sebagai berikut : a. Masyarakat melalui BPD dapat mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender dalam penanganan COVID-19 di desa; b. Bentuk transparansi pemerintah desa adalah dengan mengumumkan seluruh rencana langkah-langkah penanganan COVID-19 di desa, termasuk mempublikasikan data penerima BLT-Dana Desa melalui website desa, papan pengumuman di balai desa, atau di tempel di tempat-tempat strategis desa; c. BPD dapat melakukan inisiasi pembahasan perubahan APB Desa untuk penanganan COVID-19 melalui mekanisme formal Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan protokol kesehatan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021

Check these out next

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021(20)

Mais de TV Desa(20)

Último(20)

Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021