Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari bersama

1. ADVOKASI PANJANG DAN BERLIKU
BERAS PETANI LOKAL UNTUK JATAH
BERAS ASN MANOKWARI
TENAGA AHLI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA (TA PED)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
SUMARNO, SPt, MP

2. CURICULUM VITAE SINGKAT
• Alumni Universitas Papua S1 (2004), S2 (2018) di Manokwari
• Pernah bekerja sebagai wartawan lokal (2006-2008) di Manokwari
• Pernah bekerja pada beberapa LSM Lokal (2008-2010) di Manokwari
• sebagai pendamping distrik dan pendamping kabupaten PNPM Pertanian
(2010 – 2014) di Fakfak
• Fasilitator Advokasi provinsi pada UNICEF-LPPM Universitas Papua (2014-
2015) di Papua Barat
• Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa P3MD Kemendesa PDTT RI (2015
– sekarang) di Manokwari
• Asli anak desa yang tetap tinggal di desa.. Utamanya tinggal di desa
transmigrasi

3. • Awal advokasi dimulai saat masih wartawan sekitar 2007, seringnya
penugasan menulis masalah-masalah di desa, membuat saya
menemukan banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa, utamanya
masalah sengketa pertanahan di wilayah transmigrasi dan juga masalah
pertanian (utamanya petani padi sawah)
• Sejak dulu, menjadi masalah klasik petani di wilayah transmigrasi di
Manokwari, sulitnya memasarakan beras pada saat musim panen raya,
serta rendahnya harga jual akibat melimpahnya hasil panen.
• Masalah lain adalah tumbuh suburnya tengkulak yang memanfaatkan
ketidakberdayaan petani (sulit pemasaran, terbatasnya modal,
kebutuhan anak sekolah), yang justru dianggap sebagai “pahlawan” oleh
petani.
LATAR BELAKANG

4. ADVOKASI PANJANG DAN BERLIKU
• Awal Tahun 2007 saya memulai advokasi beras petani lokal, target
awalnya penjualan beras ke bulog. Melalui advokasi panjang, dengan
mengangkat suara Petani, Pemda, BPTP, Bulog dan DPRD
• Akhir 2007, bulog bersedia membeli beras petani lokal dan berjalan
hampir setahun hingga akhir 2008, namun tidak berlanjut karena
masih rendahnya harga pembelian oleh Bulog (harga pasar saat itu
Rp. 5.000/kg-HET Nasional Bulog Rp. 3.800)

5. PELUANG MEMBANTU PETANI
MELALUI JALUR POLITIK
• Pilkada Manokwari 2015, salah satu pasangan calon menjadikan masalah
beras petani menjadi salah satu bahan kampanye yang “seksi” membuat
paslon tersebut menang
• Awal bertugas sebagai TA. PED salah satu advokasi saya ditingkat petani
adalah mengingatkan petani untuk menagih janji sang bupati terpilih
• Banyak petani mulai menghadap sang bupati, menagih janji politik dengan
frekunsi yang sangat intens
• Janji mengendap hingga akhir masa jabatan & menjelang pilkada untuk sang
bupati menuju periode kedua.
• Menjelang akhir masa jabatan (akhir 2019), saya mengingatkan kepada
asisten 1 terkait janji kampanye sang bupati yang bakal membahayakan
pencalonan periode keduanya.

6. SECERCAH HARAPAN
• “Ancaman politik” yang saya wacanakan sampai ke telinga sang
bupati.
• Awal tahun 2020 (Februari), Bupati memerintahkan OPD teknis (Kadis
Pertanian, Kadis DPMK, Bulog, Kabag Perekda, kabag Hukum, Asisten
1, Bulog, Kadis Perindagkop) melakukan rapat koordinasi intens
terkait masalah beras petani yang dipimpin langsung oleh Bupati.
• Pertengahan Februari, saya mulai dilibatkan dan diundang dalam
rapat bersama OPD teknis untuk memberikan input atas persoalan ini.
• Dalam rapat, saya diminta memaparkan strategi dan skema
pembelian dan distribusi beras petani untuk jatah ASN Manokwari
• Paparan saya diterima, dan saya diberikan waktu 2 minggu untuk
mengumpulkan informasi dan mematangkan strategi

7. RAPAT KOORDINASI PERDANA DI RUANG RAPAT
BUPATI BERSAMA OPD TEKNIS

8. RAPAT KOORDINASI KEDUA DI RUANG RAPAT
BUPATI BERSAMA OPD TEKNIS

9. “KONSOLIDASI MARATHON”
BERSAMA KEY STAKHOLDER
• Waktu 2 minggu saya manfaatkan maksimal, siang malam saya melakukan
rapat bersama pemerintah desa, kelompok tani, gapoktan, babinsa, dinas
pertanian, PPL dan juga petani di sejumlah tempat. Mengkonsolidasikan
rencana dan meminta input dari stakholder kunci.
• 2 minggu saya paparkan ulang pada rapat koordinasi lanjutan bersama
stakholder tingkat kabupaten sebagaimana rapat pertama
• Koordinasi dengan BPKAD terkait kuota beras ASN yang dibutuhkan setiap
bulan (100 ton/bulan dengan harga Rp. 10.973/kg), dengan bagian hukum
terkait draft MoU

10. RAPAT BERSAMA KEY STAKHOLDER DI TINGKAT
DESA (PEDAGANG PENGUMPUL, TENGKULAK,
GAPOKTAN, BABINSA, KELOMPOK TANI, PETANI

11. KONSOLIDASI INTERNAL
BERSAMA 3 BUMDES CALON MITRA PEMDA (BEAJAR DAN
MEMPELAJARI DELIVERY ORDER “DO” YANG DITERBITKAN BPKAD
SETIAP BULAN

12. “BUAH ADVOKASI YANG
PANJANG”
• Tepatnya 27 Februari bersamaan dengan peresmian pabrik pengolahan
singkong di kampung Udapi Hilir, MoU kerjasama pengumpulan dan
pendistribusian beras petani untuk jatah ASN Manokwari ditandatangani oleh
pemda Manokwari, Bumdes Mulya Bersama, Bumdes Pandu Upokarti dan
Bumdes Sinar Papua
• Sempat mengundang Gus Menteri, karena kurang pengalaman menghadirkan
pejabat nasional dan pendeknya waktu, Gus Menteri belum berkenan hadir.
Rencana dihadiri Direktur PUED, tapi gagal dan Gus Menteri akhirnya
mewakilkan kepada Kepala Balitmas Jayapura untuk meresmikan pabrik
singkon dan menyaksikan penandatangan MoU.

16. DINAMIKA STOK DAN
DISTRIBUSI
• Sesuai prediksi, setelah tiga bulan pertama jalan, beras petani lokal langka
(indikasi karena memang stok terbatas dan juga ada indikasi ditahan oleh
pengepul dan tengkulak).
• Sebagai pendamping, saya dorong 3 Bumdes undang stakholder terkait (asisten
1, Kadis Pertanian, BPKAD, Kadis perindagkop, Kabag Perekda, Kabag Hukum)
Rapat koordinasi dan evaluasi atas dinamika yang terjadi, meskipun Bumdes
telah mengambil langkah membeli beras luar daerah, untuk mengimbangi
“permainan” tengkulak.
• Key stakholder mengapresiasi langkah dan strategi Bumdes yang telah
mengimbangi “permainan” tengkulak. Tapi diingatkan jangan lupa misi utama
“membela beras petani lokal” pada saat panen raya dan bersama dinas pertanian
untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya.

17. ADVOKASI BELUM SELESAI
• Kami tahu ada PMK Nomor 181/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara
Penyediaan, pencairan dan Pertanggung Jawaban OAB PNS Distrik
Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat, sayangnya dalam PMK tersebut
belum mengakomodir kelembagaan BUMDES, hanya BUMD dan PT sehingga
kami belum dapat mengakses ongkos angkut beras yang disediakan
melalui APBN.
• Saya telah memfasilitasi bupati Manokwari berkirim surat ke Menteri
Keuangan untuk dilakukan revisi atas PMK tersebut agar mengakomodir
BUMDES.

18. BERSAMA KEPALA DINAS PMK MELAKUKAN UPAYA LOBY DENGAN PPK, KEPALA KANTOR
PERBENDAHARAAN NEGARA PAPUA BARAT DAN PEMENANG TENDER ONGKOS ANGKUT BERAS
PEDALAMAN (PD. IRIAN BAKTI/BUMD PROV.PAPUA), TAPI TIDAK MENEMUI KESEPAKATAN

20. TERIMA KASIH...
SEMOGA KERJA KERJA KITA BERNILAI
IBADAH...
AMIN...