O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PERKEMBANGAN
MASYARAKAT INDONESIA
SEJAK
PROKLAMASI - DEMOKRASI TERPIMPIN
XI IPA 1
SMA NEGERI 2 REMBANG
2013/2014
XI IPA 1
Θ AHMAD HASAN ASHARI
Θ AYU NUR RANI
Θ BAGAS ARDIYOGA
Θ NIDA TSUROYA
Anggota kelompok :
TUJUAN PEMBELAJARAN
a) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa awal
kemerdekaan
b) Mendeskripsikan perjuang...
STANDAR KOMPETENSI
Merekonstruksi Perjuangan
Bangsa Indonesia Sejak Masa
Proklamasi Hingga Lahirnya
Periode Orde BaruKOMPE...
PETA KONSEP
KONDISI MASY.
INDO.
PADA MASA
AWAL
KEMERDEKAAN
Situasi perekonomian Indo. pada awal
kemerdekaan
Upaya pemerint...
A. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
 Kegagalan Dewan Konstituante + kehidupan politik tidak sta...
Tujuan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 :
• Menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu
• Untuk meny...
D. Perkembangan Ekonomi
pada Masa Demokrasi Terpimpin
Selama masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi yang berlaku di
Indo...
1) Pembentukan Badan
Perancang Pembangunan
Nasional
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada
tahun 1958 dibuat UU No. ...
Pada tahun 1963, Depernas diganti
namanya menjadi Badan Perancang
Pembangunan Nasional (Bappenas)
yang dipimpin oleh Presi...
2) Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Devaluasi bertujuan
>>> membendung inflasi,
mengurangi jumlah uang
yang beredar, dan
m...
3) Deklarasi Ekonomi
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Ir. Soekarno
mengumumkan langkah-langkah baru bagi perbaikan
eko...
4) Percetakan Uang Baru
Pada masa demokrasi terpimpin, laju
inflasi terus meningkat. Pemerintah gagal
mengatasi inflasi ka...
C. Perkembangan Politik pada
Masa Demokrasi Terpimpin
1. Pembentukan Kabinet Kerja
Dengan di berlakukannya kembali Undang-...
2. Pembentukan DPAS dan MPRS
Presiden Ir. Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetap...
3. Penetapan DPR dan Pembentukan DPR GR
Karena adanya kesediaan DPR untuk bekerja terus,
pemerintah mengeluarkan ketetapan...
4. Penetapan GBHN
Pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Ir.
Soekarno berpidato berjudul “ Penemuan Kembali Re...
5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional adalah organisasi massa yang
memperjuangkan cita-cita proklamasi. Front Nasio...
1. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden
berada dibawah MPR sehingga kedud1ukan
presiden lebih tinggi daripada MPR. Yg ...
2. Pada masa demokrasi terpimpin, politik
luar negeri indonesia lebih condong ke
blok timur atau komunis. Pada masa ini
in...
3. Indonesia terlibat konfrontasi dengan
malaysia antara tahun 1961-1966.
berawal dari rencana pembentukan
federasi malays...
4. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
karena malaysia dicalonkan sebagai
anggota tidak tetap dewan keamana PBB
(DK PBB)...
Proklamation 'till Guided Democracy
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Proklamation 'till Guided Democracy

tentang ?
perkembangan masyarakat Indonesia, sejak PROKLAMASI - DEMOKRASI TERPIMPIN

  • Seja o primeiro a comentar

Proklamation 'till Guided Democracy

  1. 1. PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA SEJAK PROKLAMASI - DEMOKRASI TERPIMPIN XI IPA 1 SMA NEGERI 2 REMBANG 2013/2014
  2. 2. XI IPA 1 Θ AHMAD HASAN ASHARI Θ AYU NUR RANI Θ BAGAS ARDIYOGA Θ NIDA TSUROYA Anggota kelompok :
  3. 3. TUJUAN PEMBELAJARAN a) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan b) Mendeskripsikan perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan c) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal d) Mendeskripsikan kondisi msyarakat Indonesaia pada masa demokrasi terpimpin e) Mendeskripsikan perjuangan pembebasan Irian Barat f) Mendeskripsikan gerakan-gerakan sparatis yang mengancam kesatuan bangsa
  4. 4. STANDAR KOMPETENSI Merekonstruksi Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Masa Proklamasi Hingga Lahirnya Periode Orde BaruKOMPETENSI DASAR Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin
  5. 5. PETA KONSEP KONDISI MASY. INDO. PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN Situasi perekonomian Indo. pada awal kemerdekaan Upaya pemerintah untuk menata kondisi eko. PERJUANGAN BANGSA INDO. MEMPERTAHAN KAN KEMERDEKAAN Perjuangan fisik melalui pertempuran Perjuangn diplomasi melalui perundingan KONDISI MASY. INDO PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal Perkembangan eko. pada masa demokrasi liberal KONDISI MASY. INDO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BART Perjuangan diplomasi Konfrontasi pol-eko dan militer Persetujuan New York GERAKAN SPARATIS YG MENGANCAM KESATUN BANGSA Pemberontakan PKI Madiun 1948,DI/TII, APRA, ANDI AZIZ, RMS, PRRI/PERMESYA
  6. 6. A. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN  Kegagalan Dewan Konstituante + kehidupan politik tidak stabil -> presiden Ir. Soekarno menganjurkan Dewan Konstituante untuk memberlakukan UUD 1945 secara tetap.  30 Mei 1959 – sidang pemungutan suara I  2 Juni 1959 – sidang pemungutan suara II  3 Juni 1959 – dewan konstituante mengadakan reses/istirahat ternyata berlaku selama-lamanya  Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden (5 juli 1959) di istana merdeka, Jakarta.
  7. 7. Tujuan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 : • Menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu • Untuk menyelamatkan Negara Isi dekrit presiden 5 juli 1959 : 1. Pembubaran dewan konstituante 2.Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 3.Pembentukan MPRS dan DPAS
  8. 8. D. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Selama masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin, semua aktifitas ekonomi disentralisasikan di pemerintah pusat. Peristiwa ekonomi selama demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut :
  9. 9. 1) Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada tahun 1958 dibuat UU No. 80/1958 mengenai pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tanggal 15 agustus 1959, Depernas resmi dibentuk. Pada tanggal 26 juli 1960, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar UU pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961-1969.
  10. 10. Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mangawasi dan menilai pelaksanakan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.
  11. 11. 2) Penurunan Nilai Uang (Devaluasi) Devaluasi bertujuan >>> membendung inflasi, mengurangi jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan nilai rupiah.Kebijakan devaluasi dikeluarkan pemerintah pada tanggal 25 agustus 1959. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,00. Nilai uang kertas pecahan Rp.500,00 diturunkan menjadi Rp. 50,00 dan yang bernilai Rp. 1000,00 diturunkan menjadi Rp.100,00. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah juga mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp.1000,00 menjadi Rp.1,00.
  12. 12. 3) Deklarasi Ekonomi Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Ir. Soekarno mengumumkan langkah-langkah baru bagi perbaikan ekonomi nasional yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Sebagai tindak lanjut Dekon, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan mengenai ekspor, impor, dan harga-harga pada tanggal 26 Mei 1963. Tujuan Dekon adalah menyukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta bebas dari sisa-sisa imperialisme.
  13. 13. 4) Percetakan Uang Baru Pada masa demokrasi terpimpin, laju inflasi terus meningkat. Pemerintah gagal mengatasi inflasi karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Akibat pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali itu, inflasi semakin meningkat dan harga-harga semakin bertambah tinggi. Sejak tahun 1961, Indonesia secara terus-menerus harus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Karena devisa negara makin menipis dan laju ekspor makin menurun maka pemerintah membatasi jumlah impor. Pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa negara telah habis. Keadaan keuangan negara yang terus mengalami defisit itu diatasi pemerintah dengan melakukan percetakan uang baru tanapa perhitungan matang. Akibatnya, angaka inflasi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1966, inflasi telah mencapai 650%.
  14. 14. C. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin 1. Pembentukan Kabinet Kerja Dengan di berlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (kabinet Karya) dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yaitu kabinet kerja. Dalam kabinet baru ini, Ir. Suekarno bertindak sebagai perdana mentri. Kabinet kerja ada Triprogram yaitu keamanan dalam negeri, mengembalikan Irian Barat, dan mencukupi sandang pangan rakyat.
  15. 15. 2. Pembentukan DPAS dan MPRS Presiden Ir. Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) pada tanggal 22 juli 1959 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Roeslan Abdulgani dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah. Setelah itu, Ir. Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Anggota MPRS harus memenuhi syarat, yaitu setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan manifesto politik. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN.
  16. 16. 3. Penetapan DPR dan Pembentukan DPR GR Karena adanya kesediaan DPR untuk bekerja terus, pemerintah mengeluarkan ketetapan tentang penetapan DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada awalnya anggota DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Ir. Soekarno, tetapi ternyata menolak Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960. Karena itu keluarnya Penpres No 3 Tahun 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu dibentuklah DPR GR dan diresmikan tanggal 25 Juni 1960. Adapun tugas DPR GR yaitu, melaksanakan manipol (manifesto politik), merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin.
  17. 17. 4. Penetapan GBHN Pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Ir. Soekarno berpidato berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau dikenal dengan Manifesto Politik (Manipol). Intisari Manipol adalah USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam sidang bulan September 1959, DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar Manipol dijadikan GBHN dan diterima baik oleh Presiden Ir. Soekarno. Dalam sidang pertamanya di Bandung tanggal 10 November 1960, MPRS mengukuhkan Manipol sebagai GBHN dengan pengukuhan MPRS N0. 1/MPRS/1960.
  18. 18. 5. Pembentukan Front Nasional Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi. Front Nasional dibentuk oleh Ir. Soekarno pada akhir tahun 1959 menurut Penpres No. 13 tahun 1959. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan mengembalikan Irian Barat. Akan tetapi Front Nasional terjadi penyimpangan yaitu menjadi wadah kader- kader PKI untuk meraih cita-cita partai dan menjadi alat politik PKI.
  19. 19. 1. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada dibawah MPR sehingga kedud1ukan presiden lebih tinggi daripada MPR. Yg membuat kekuasaan presiden cenderung kearah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 D. Beberapa Penyimpangan Selama Masa Demokrasi Terpimpin
  20. 20. 2. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri indonesia lebih condong ke blok timur atau komunis. Pada masa ini indonesia menjalankan politik porosdengan menciptakan politik konfrontasi Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo(Old Established Forces).
  21. 21. 3. Indonesia terlibat konfrontasi dengan malaysia antara tahun 1961-1966. berawal dari rencana pembentukan federasi malaysia oleh federasi malaya yg ditentang oleh presiden Ir Sukarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi yg belum selesai.
  22. 22. 4. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap dewan keamana PBB (DK PBB) pada tahun 1964 dan akhirnya terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1965.

×