Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara yang berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan keputusan. Terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, dan MK.

2. APA ITU
SUPRASTRUKTUR POLITIK
?
SUPRASTRUKTUR POLITIK
=> suasana kehidupan politik yang ada dalam
pemerintahan yakni ada pada lembaga-lembaga
negara.

3. MPR
DPR
DPD
PRES + WAPRES
BPK
MA
MK
KY
SUPRASTUKTUR POLITIK

4. Fungsi Suprastruktur Politik
1. Fungsi pengambilan keputusan (Decision or rule
making)
-> oleh lembaga legislatif dan / atau eksekutif.
2. Fungsi pelaksanaan keputusan (Rule application)
-> oleh eksekutif dan aparat birokrasi.
3. Fungsi pengawasan pelaksanaan
keputusan (Rule adjudication)
-> oleh badan-badan kehakiman (yudikatif).

5. MPR
MPR = DPR + DPD -> dipilih melalui pemilu (pasal 2 Ayat (1) UUD
1945)
• Tugas dan wewenang MPR :
 Mengubah dan menetapkan
UUD
 Melantik presiden dan wakil
presiden Memutuskan usul DPR
untuk memberhentikan
presiden dan/atau wakil
presiden
 Melantik wakil presiden
menjadi presiden
 Memilih wakil presiden dari dua
calon yang diajukan presiden
 Menetapkan peraturan tata
tertib dan kode etik MPR
• Hak-hak MPR :
 Mengajukan usul perubahan
pasal-pasal dalam UUD
 Menentukan sikap dan pilihan
dalam pengambilan
keputusan
 Memilih dan dipilih
 Membela diri
 Imunitas
 Protokoler
 Keuangan dan administrasi

6. FUNGSI MPR
1. Fungsi Legislatif
 Menetapkan UUD dan mengubah UUD.
2. Fungsi Pengawasan
 Mengambil keputusan untuk memberhentikan pres/wapres
atas usulan DPR.
3. Fungsi Elektoral
 Memilih pejabat publik.

7. DPR
• DPR => lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota partai
politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.
• Tugas dan wewenang DPR antara lain:
 Membentuk UU bersama presiden
 Memberikan persetujuan Peraturan pemerintah pengganti UU
 Menerima dan membahas usulan RUU
 Menetapkan APBN bersama presiden
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,
serta kebijakan pemerintah
 Memilih anggota BPK
 Memberi persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian Komisi Yudisial
 Memilih tiga orang calon hakim konstitusi kepada presiden

8. FUNGSI DPR
1. Fungsi Legislasi
 Pembuatan UU.
2. Fungsi Pengawasan
 Mengawasi pres wapres dalam
menjalankan tugas.
3. Fungsi Anggaran
 Mengesahkan RAPBN.

9. DPD
• DPD => lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri dari wakil-wakil
daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu.
• Anggotanya dari tiap provinsi sebanyak 4 orang, jumlah keseluruhan
anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
• Anggota DPD diresmikan oleh keputusan presiden.
• Tugas dan wewenang DPD, antara lain:
 Dapat ikut mengajukan ke DPR RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah
 Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN,
pemilihan anggota BPK
 Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai
otonomi daerah
 Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK

10. FUNGSI DPD
1. Fungsi Legislasi
 Mengajukan RUU dan membahasnya.
2. Fungsi Pengawasan
 Mengawasi pelaksanaan UU yang
menyangkut otonomi daerah.
3. Fungsi Anggaran
 Memberi pertimbangan atas RAPBN.

11. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
• Pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh presiden
sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan,
serta dibantu wapres dan kabinet.
• Kekusaan presiden sebagai kepala pemerintahan :
 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
(pasal 4)
 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan
(pasal 16)
 Presiden mengangkat dan memberhentikan
menteri (pasal 17)

12. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
• Kekuasaan presiden sebagai kepala negara :
 Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Laut, dan Udara
 Presiden mennyatakan keadaan bahaya
 Presiden mengangkat duta dan konsul
 Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MPR
 Presiden memberi gelar, tanda penghormatan
lainnya
 Presiden meresmikan anggota BPK
 Presiden menetapkan hakim agung

13. BPK
• BPK => badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara (APBN, pajak, dll).
• Hasil laporan itu dilaporkan ke DPR dan DPD.
• Wewenang BPK dalam tugasnya adalah :
 Menetapkan kebijakan atas tanggung jawab
keuangan
 Melakukan perbendaharaan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku
 Menetapkan kebijaksanaan tugas
penunjangannya.