Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertujuan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan mendukung akses universal air bersih, sanitasi, dan permukiman layak. Program ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor. Tim pengabdian dari Universitas Tadulako memberikan pendampingan pada pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu, yang meliputi pembangunan infrastrukt

1. LAPORAN
PENGABDIAN MANDIRI
Pengabdian Pada Masyarakat dengan Dana mandiri berupa
Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di
Kelurahan Besusu Tengah
Oleh :
Dr. Sriyati Ramadhani, ST., MT NIDN. 0025097510 (Ketua)
Dr. Ir. Zaenal Siradjuddin, MT
Dr. Bakri, S.T., PG.Dipl.Eng., M..Phil
Dr. Ir. Ahda Mulyati, MT
NIDN. 0001115910
NIDN. 0012127406
NIDN. 0010076005
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
UNIVERSITAS TADULAKO
2020

3. RINGKASAN
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung
“Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh
dan 100% akses sanitasi layak. Implementasi percepatan penanganan kumuh, Program
Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya
permukiman kumuh baru dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta
kawasan dan kabupaten/kota. Tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan.
Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator
Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintergrasikan antara dokumen
perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan
kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman
kumuh baru yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang
memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman
perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan umum tersebut terkandung
dua maksud yaitu, pertama memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan
fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan dan kedua adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah.
Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan
ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan
permukiman kumuh. Tim Pengabdian dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako
melakukan pendampingan pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di K e lur a ha n
Be s us u Te nga h, K e c a ma t a n P a lu Timur , K o t a P a lu . Hasil
pendampingan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kegiatan di Kelurahan tersebut tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan
masyarakat meliputi a i r b e r s i h ( s u m u r b o r ) , M C K , j a l a n b e t o n ,
d r a i n a s e l i n g k u n g a n d a n r u a n g t e r b u k a h i j a u ( t a m a n )
1

4. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-
100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen
akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder
lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama
(nakhoda).
Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269
kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh
yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh
yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare. Sebagai
implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan
peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan
kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan
penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan
ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman
kumuh.
Tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan. Lembaga masyarakat di
desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)
sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan
masing-masing. Data tersebut diintergrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan
dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi
permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan

5. dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam
pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.
Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan
kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman
kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat
akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.
Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April
2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya
permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini
“direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini
berorientasi ke penanganan kumuh. Sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur
permukiman, berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang
merugikan. Oleh karena itu dalam Program Kotaku setiap usulan kegiatan pembangunan
yang memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan
sebagai langkah mitigasi dampak (UU No. 32 Tahun 2009).
Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor,
yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure
Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu
kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang
diharapkan. (sharing pembiayaan WB IBRD 8636-ID sebesar USD.216,500,000, AIIB Ln
0004-IDN. sebesar USD.216,500,00 dan loan IsDB NSUP: Service Ijarah IND-174 sebesar
USD.8,000,000 ; Istisna'a IND-175 sebesar USD.311,760,000 dan ISFD Loan IND-176
sebesar USD.10,000,000 Total NSUP IDB sebesar USD. 329,760,000.)
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum
tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap
infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.
Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap
infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas
pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan

6. (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). Permen PUPR No. 14 tahun
2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut;
1. Kondisi Bangunan Gedung
a. Ketidakteraturan bangunan
b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata
ruang; dan/atau
c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi Jalan Lingkungan
a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau
Permukiman; dan/atau
b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
b.Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. Kondisi Drainase Lingkungan
a. Drainase lingkungan tidak tersedia;
b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga
menimbulkan genangan; dan/atau
c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
b. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
c. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
d. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
PROGRAM CONTIGENCY EMERGENCY RESPOND COMPONENT (CERC)
Kabupaten/Kota : PALU Kelurahan : Besusu Tengah
Kecamatan : Palu Timur BKM : Besusu Tengah

8. DOKUMENTASI PENDAMPINGAN KOTAKU
Gambar 1. Koordinasi dengan Tim Kotaku
Gambar 2. Penyuluhan dengan Masyarakat

9. Gambar 3. Pendampingan dengan Tim Kotaku dan Masyarakat

10. Gambar 4. Drainase Lingkungan Warga

11. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. LAMPIRAN SURAT TUGAS

12. 2. LAMPIRAN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN

13. 2
3. LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS

14. 3
4. DAFTAR HADIR

15. 4

16. 5

17. 6

18. 7

19. 8

21. 1
0