04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT AIR MINUM Disampaikan oleh: Riche Noviasari, S.T. M.Eng.Sc Subkoordinator Penyusun Program dan Rencana/Jafung TPL Ahli Madya Direktorat Air Minum, DJCK Kementerian PUPR Tata Cara Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Dalam rangka Bimbingan Teknis Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan SPAM Kamis, 25 Mei 2023

2. Direktorat Air Minum OUTLINE 1. Pendahuluan 2. Landasan Penyelenggaraan SPAM 3. Rencana Induk SPAM 4. Rencana Induk SPAM Provinsi 5. Outline dan Substansi Rencana Induk SPAM Provinsi 6. Penilaian Rencana Induk SPAM Provinsi 7. Status Ketersediaan RISPAM Provinsi 2

3. PENDAHULUAN 3

4. Amanat Penyediaan Air Minum Amanat dan Prinsip Penyediaan Air Minum 4

5. Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Penyediaan Air Minum 5

6. Pembagian Urusan Kewenangan Pembagian Urusan Kewenangan KONKUREN URUSAN PEMERINTAH DAERAH ABSOLUT PEMERINTAH UMUM 1. Pemerintah 2. Keamanan 3. Agama 4. Yustisi 5. Politik Luar Negeri 6. Moneter dan Fiskal 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi & Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi PILIHAN WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR Pembagian Kewenangan PEMERINTAH PUSAT • Penyelenggaraan SPAM Lintas Provinsi dan Kegiatan Strategis Nasional PEMERINTAH PROVINSI • Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota PEMERINTAH KAB/KOTA • Pelayanan air minum seluruh masyarakat di Kab/Kota URUSAN KONKUREN WAJIB PELAYANAN DASAR 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial AIR MINUM & SANITASI 6

7. Penyelenggaraan SPAM Penyelenggaraan SPAM (PP 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum) 7 Sumberdana Pasal 54 • APBN dan/atauAPBD • BUMN atauBUMD • Danamasyarakat • Sumber danalain Penyelenggaraan SPAM Kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah Pasal 56 ayat1 Kerjasama dengan badan usaha swasta Pasal19 Pasal 25 ayat 1 Pasal26 Pasal 25 ayat 2, 3 dan4 Pasal27 Pasal 42 1. PembangunanBaru; 2. Peningkatan;dan 3. Perluasan 1. Operasidan Pemeliharaan; 2. Perbaikan; 3. PengembanganSDM;dan 4. PengembanganKelembagaan PengembanganSPAM PengelolaanSPAM KELOMPOK MASYARAKAT BADANUSAHA ( Untuk memenuhi kebutuhan sendiri) Dilaksanakan dalam hal di luar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD BUMN / BUMD UPT/UPTD Berlandaskan: Jakstra dan RISPAM

8. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengembangan SPAM Wewenang dan Tanggung Jawab Pengembangan SPAM Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH Nasional Provinsi Kab/Kota Antar provinsi, bersifat khusus, strategis, bersifat nasional maupun internasional Lintas Kab/Kota Kab/Kota Kebijakan dan Strategi Fasilitasi Pengembangan SPAM Membentuk BUMN Membentuk BUMD Provinsi Kelembagaan Membentuk BUMD Kab/Kota Izin Penyelenggaraan Lintas Provinsi Lintas Kab/Kota Kab/Kota Air Baku Melakukan fasilitasi pemenuhan air baku sesuai kewenangan Melakukan fasilitasi pemenuhan air baku sesuai kewenangan Melakukan fasilitasi pemenuhan air baku sesuai kewenangan 8

9. LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM 9

10. Landasan Penyelenggaraan SPAM Landasan Penyelenggaraan SPAM Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM Landasan Penyelenggaraan SPAM Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM RISPAM RISPAM Lintas Provinsi RISPAM Lintas Kabupaten/Kota RISPAM Kabupaten/Kota 10

11. Perencanaan Pengembangan SPAM Perencanaan Pengembangan SPAM Rencana Induk SPAM (RISPAM) • Dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya Studi Kelayakan • Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial Rencana Teknis Terinci • Rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan 11

12. Perencanaan Pelaksanaan Konstruksi Pengelolaan Pemeliharaan & Rehabilitasi Pemantauan & Evaluasi Rencana Induk • Unit Air Baku • Unit Produksi • Unit Distribusi • Unit Pelayanan • Bangunan Penunjang • Bangunan Pelengkap • Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan • Pentahapan Pembangunan • Komponen Utama & Dimensi • Teknis teknologis • Lingkungan • Sosial & Budaya • Ekonomi & Finansial • Kelembagaan Sistem Terpilih Tahapan Pengembangan SPAM (Rencana Induk) Tahapan Pengembangan SPAM (Rencana Induk) Studi Kelayakan Perencanaan Teknis 12

13. RENCANA INDUK SPAM (RISPAM) 13

14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum DEFINISI Dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya. DASAR PENYUSUNAN ▪ Rencana pengelolaan sumber daya air ▪ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ▪ Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM daerah (Jakstrada SPAM) ▪ Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya ▪ Kondisi kota dan rencana pengembangannya JANGKA WAKTU ▪ RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun* ▪ RISPAM ditinjau setiap 5 tahun sekali Rencana Induk SPAM (RISPAM) Rencana Induk SPAM (RISPAM) Ket *) Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti PP 122 Tahun 2015 tentang SPAM RISPAM harus memenuhi SYARAT sebagai berikut a. Berorientasi ke depan b. Dapat dilaksanakan atau realistis c. Dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan 14

15. Surat Edaran DJCK Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Matriks Muatan RISPAM Jenis Rencana Induk SPAM Kriteria Teknis Lingkup Jangka Waktu Perencanaan Sumber Air Baku Penanggungjawab Pelaksana/ Penyelenggara Peninjauan Ulang Sumber Pendanaan RISPAM Nasional Mencakup dua atau lebih provinsi 20 tahun Sungai nasional Menteri PUPR BUMN/UPT Per 5 tahun APBN: KPBU; B to B. RISPAM Provinsi Mencakup dua atau lebih Kabupaten/Kota 20 tahun Sungai nasional Gubernur BUMD Provinsi/ UPTD Provinsi Per 5 tahun APBD; KPBU; B to B. RISPAM Kabupaten/Kota Cakupan dalam wilayah kabupaten/kota 20 tahun Investigasi/ Identifikasi Walikota/Bupati BUMD, UPTD, Kab/Kota, POKMAS, BUMDes, BUKS, Badan Usaha Per 5 tahun Hibah atau Pinjaman LN; Pinjaman DN; APBD; BUMD SPAM; Swasta; KPBU 15

16. Surat Edaran DJCK Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Muatan Rencana Induk SPAM Muatan Rencana Induk SPAM R e n c a n a I n d u k S P A M p a l i n g s e d i k i t m e m u a t : • Evaluasi kondisi kota/Kawasan dan Evaluasi kondisi eksisting SPAM 1. Rencana Umum • Perencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi 2. Rencana Jaringan • Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifikasi air baku 3. Program dan Kegiatan Pengembangan • Kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencaan • Tingkat Pelayanan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan 4. Kriteria dan Standar Pelayanan • Yang digunakan dalam rencana pengembangan 5. Rencana Sumber dan Alokasi Air Baku • Harus sudah mendapat izin tertulis (SIPA) dari instansi terkait 6. Skala Prioritas Penggunaan Sumber Air Baku • Identifikasi potensi pencemar air baku • Identifikasi area perlindungan air baku • Proses pengolahan buangan dari IPA 7. Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi • Indikasi besaran biaya pada tahap awal, sumber dan pola pembiayaan 8. Rencana Pembiayaan dan Pola Investasi • Struktur Organisasi dan Penempatan Tenaga Ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya 9. Rencana Pengembangan Kelembagaan 16

17. Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi Kebutuhan Tenaga Ahli Penyusun RISPAM 17 o Tenaga ahli bersertifikat sesuai bidang keahlian, o Tidak dibatasi pada bidang keahlian berikut: • Ahli Teknik Air Minum/Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan • Ahli Teknik Hidrologi/ Geohidrologi • Ahli Teknik Sipil/ Sumber Daya Air • Ahli K3 Konstruksi • Ahli Geodesi/ Geoteknik • Ahli Perencanaan Kota/Planologi • Ahli Sosial • Ahli Keuangan dan Analisa Ekonomi • Ahli Kelembagaan • Surveyor Surat Edaran DJCK Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

18. 18 Output RISPAM Output Rencana Induk SPAM Target Pelayanan Proyeksi Kebutuhan Air selama Periode Perencanaan (20 tahun) Ketersediaan Sumber Air Baku Rencana Garis Besar SPAM Kebutuhan Biaya Pengembangan SPAM serta Indikasi dan Sumber Pendanaan Pentahapan Pembangunan Pengembangan Kelembagaan 18

19. Provinsi/Kabupaten/kota harus melakukan penyempurnaan/ perbaikan dan review dokumen RISPAM dengan memperhatikan dan memperbaiki: ▪ Skenario pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ▪ Data potensi air baku ▪ Data proyeksi kebutuhan air minum ▪ Dokumen RISPAM ≥ 5 tahun perlu dilakukan review ▪ Indikasi dan Sumber Pendanaan Tindak Lanjut RISPAM Tindak Lanjut Rencana Induk SPAM 19

20. RENCANA INDUK SPAM (RISPAM) PROVINSI 20

21. Perubahan nomenklatur RISPAM Lintas Kabupaten/Kota menjadi RISPAM Provinsi. Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi CAKUPAN RISPAM Provinsi mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terdapat pada lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota di dalam satu provinsi. Gambar Skematik SPAM Provinsi MUATAN Penyusunan RISPAM Provinsi memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku yang menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Lintas Kabupaten/Kota 21

22. OUTLINE DAN SUBSTANSI RENCANA INDUK SPAM PROVINSI 22

23. Outline Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi Outline RISPAM Provinsi I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.3 Sasaran 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan 1.5 Keluaran 1.6 Sistematika Laporan II. Gambaran Umum 2.1 Gambaran Umum Provinsi 2.1.1 Karakteristik Fisik Dasar 2.1.2 Sarana dan Prasarana 2.1.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi 2.1.4 Ruang dan Lahan 2.1.5 Kependudukan 2.1.6 Keuangan Daerah 2.2 Gambaran Umum Kab/Kota ke-1 2.2.1 Kondisi Fisik Daerah 2.2.2 Sarana dan Prasarana 2.2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi 2.2.4 Ruang dan Lahan 2.2.5 Kependudukan 2.2.6 Keuangan Daerah 2.3 Gambaran Umum Kab/Kota ke-2..dst III. Kondisi SPAM Eksisting 3.1 Gambaran Umum SPAM Eksisting Provinsi 3.1.1 Aspek Teknis 3.1.2 Aspek Non Teknis 3.1.3 Kendala dan Permasalahan 3.2 Gambaran Umum SPAM Eksisting Kab/Kota ke-1..dst IV. Standar/Kriteria Perencanaan 4.1 Kriteria Perencanaan 4.1.1 Unit Air Baku 4.1.2 Unit Transmisi 4.1.3 Unit Produksi 4.1.4 Unit Distribusi 4.1.5 Unit Pelayanan 4.2 Standar Kebutuhan Air 4.2.1 Kebutuhan Domestik 4.2.2 Kebutuhan Non Domestik 4.2.3 Kebutuhan Hari Maksimum 4.2.4 Kebutuhan Jam Puncak 4.2.5 Tingkat Kebocoran 4.3 Proyeksi Jumlah Penduduk 4.4 Perhitungan Kebutuhan Air Baku 4.5 Periode Perencanaan 4.6 Kriteria Daerah Layanan 23

24. Outline Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi VI. Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku 6.1 Potensi Air Permukaan 6.1.1 Air Permukaan yang telah dimaanfaatkan/ dikembangkan 6.1.2 Potensi Air Permukaan yang dapat dimaanfaatkan/ dikembangkan 6.1.3 Potensi Air Tanah 6.2 Neraca Air 6.3 Alternatif Sumber Air Baku 6.4 Perizinan 6.5 Kriteria dan Penjaringan Potensi Air Baku SPAM Lintas Kab/Kota VII. Rencana Pengembangan SPAM 7.1 Kebijakan, Struktur, dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah 7.1.1 Kebijakan Tata Ruang 7.1.2 Struktur Tata Ruang 7.1.3 Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah 7.2 Penyelenggaraan Wilayah/ Daerah Pelayanan (Zonasi) 7.3 Rencangan Pengembangan SPAM 7.4 Matriks Pemilihan SPAM Lintas Kab/kota 7.5 Skema SPAM Lintas Kab/kota 7.6 Kapasitas Sistem SPAM Lintas kab/kota 7.7 Perkiraan Biaya CAPEX dan OPEX 7.8 Prioritas SPAM Lintas kab/kota 7.9 Keterpaduan dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi 24 V. Proyeksi Kebutuhan Air 5.1 Provinsi XXX… 5.1.1 Arah Pengembangan Provinsi 5.1.2 Rencana Daerah Pelayanan 5.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk 5.1.4 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 5.2 Kabupaten ke-1 5.2.1 Arah Pengembangan Provinsi 5.2.2 Rencana Daerah Pelayanan 5.2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk 5.2.4 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 5.3 Kabupaten ke-2…dst Outline RISPAM Provinsi

25. Outline Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi VIII. Analisis Pendanaan 8.1 Kebutuhan Investasi, Sumber, dan Pola Pendanaan 8.2 Dasar Penentuan Asumsi Keuangan 8.3 Analisa Kelayakan Keuangan dan Ekonomi IX. Rencana Pengembangan Kelembagaan 9.1 Lembaga Penyelenggara SPAM 9.2 Struktur Organisasi 9.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia 9.4 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 Outline RISPAM Provinsi

26. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB I PENDAHULUAN 26 Uraian singkat yang menjadi dasar penyusunan RISPAM, diantaranya: • dari aspek legal, • kondisi eksisting SPAM pada provinsi/kab/kota, • isu permasalahan utama SPAM, • proyeksi kebutuhan air minum, dan • target capaian cakupan pelayanan. I.1 Latar Belakang Memuat maksud dan tujuan kegiatan penyusunan RISPAM • Maksud - Mengevaluasi kondisi eksisting SPAM, - Melakukan review RISPAM, - Identifikasi pengembangan air minum, - Identifikasi ketersediaan air baku untuk air minum,..dsb. • Tujuan - Tersusunnya strategi dan program pengembangan SPAM - Menghasilkan dokumen RISPAM yang menjadi pedoman Penyelenggaraan SPAM di Prov/Kab/Kota XX untuk periode 20 tahun kedepan,..dsb. I.2 Maksud dan Tujuan Sasaran yang akan dicapai: • identifikasi permasalahan penyelenggaraan SPAM, • identifikasi kebutuhan (unit air baku s.d pelayanan) • tersusunnya program penyelenggaraan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, tahapan pembangunan SPAM),…dsb. I.3 Sasaran

27. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 27 Uraian singkat lingkup kegiatan mencakup berbagai aspek teknis dan nonteknis seperti rencana umum penyediaan air minum, evaluasi kondisi kota/wilayah dan SPAM eksisting, rencana jaringan, program pembangunan, kriteria dan standar pelayanan, sumber dan alokasi air, integrasi dengan sanitasi, pola pendanaan dan investasi, serta kelembagaan. • Mengumpulkan baseline data sekunder • Mengevaluasi SPAM eksisting dari aspek teknis dan non teknis • Melakukan review laporan • Menyiapkan potensi penyediaan ari minum • Penyusunan skema jaringan air • Analisis CAPEX dan OPEX • Mempersiapkan jadwal pelaksanaan I.4 Ruang Lingkup Kegiatan Keluaran yang diharapkan adalah rencana induk SPAM yang siap ditindaklanjuti oleh penyelenggara SPAM (pemerintahpusat dan daerah) untuk menjadi dokumen legal pemerintah I.5 Keluaran - Menguraikan struktur outline penyusunan dokumen RISPAM, - Struktur outline minimum sesuai dengan struktur outline yang ada dalam kolom paling kiri petunjuk teknis penyusunan RISPAM. I.6 Sistematika Laporan BAB I PENDAHULUAN

28. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB II GAMBARAN UMUM 28 - Uraian kondisi fisik daerah (data tabel dan peta disertai sumbernya) : Geografi dan Administrasi, Iklim, Topografi, Hidrologi (Air Permukaan dan Air Tanah), Geologi, Rawan bencana II.1 Kondisi Fisik Daerah - Sarana dan prasarana yang ada meliputi : transportasi, energi, pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, jalan, dan objek wisata II.2 Sarana dan Prasarana • Sosial dan Budaya Menggambarkan keberagaman sosial budaya masyarakat (suku, adat dan ras bangsa) • Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan PDRB,data laju pertumbuhanekonomi, dan data 5 tahun terakhir II.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi Penjelasan penggunaanlahan berdasarkan RTRW - Rencana struktur ruang wilayah(pusat kegiatan, sistem jaringanprasarana utama yang terkait pengembanganSPAM, sistem prasaranapengelolaan lingkungan seperti persampahan,SPAM, drainase,SPAL - Rencana Pola Ruang Wilayah(Kawasan lindung, Kawasanbudidaya,Kawasan peruntukan permukiman,dan Kawasan peruntukan lainnya) - Tata Guna Lahan II.4 Ruang dan Lahan Uraian data jumlah penduduk dalam bentuk uraian dan tabulasi II.5 Kependudukan - Penerimaan daerah: PAD, dana perimbangan, pendapatan lain-lain, kronologis beberapa tahun terakhir dan permasalahan secara singkat. - Pengeluaran daerah - Pembiayaan daerah II.6 Kondisi Keuangan Daerah

29. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB III KONDISI SPAM EKSISTING 29 - Penjelasan singkat mengenai tingkat pelayanan air minum, tingkat konsumsi air (l/orang/hari), dan tingkat kehilangan air (pelayanan oleh BUMD Air Minum maupun dari program PAMSIMAS) III.1 Umum - Uraian Aspek teknis mulai dari unit air baku s.d unit pelayanan pada setiap SPAM (SPAM Perkotaan, SPAM Perdesaan) baik JP maupun BJP III.2 Aspek Teknis Uraian aspek non teknis pada setiap SPAM (SPAM Perkotaan maupun Perdesaan) meliputi: • Kelembagaan • Keuangan (kondisi dan kinerja eksisting, serta tarif/retribusi) • Pengaturan (dasar hukum yang digunakan) III.3 Aspek Non Teknis Uraian kendala dan permasalahan yang dihadapi masing-masing BUMD Air Minum dan Lembaga pengelola non BUMD Air Minum di daerahnya, meliputi aspek berikut: - Aspek Teknis (unit air baku, produksi, distribusi, pelayanan) - Aspek Non Teknis (keuangan, struktur manajemen, SDM) III.4 Kendala dan Permasalahan

30. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN 30 Uraian kriterian perencanaan yang digunakan pada setiap unit (Air Baku, Transmisi Air Baku, Produksi, Reservoir, Distribusi, Unit Pelayanan, Bangungan Penunjang dan Bangunan Pendukung, IV.1 Kriteria Perencanaan Uraian standar dan kriteria yang digunakan meliputi: - konsumsi domestik - konsumsi non domestic - kebutuhan hari maksimum (Qmax) - kebutuhan jam puncak - tingkat kebocoran IV.2 Standar Kebutuhan Air Uraian standar dan metode yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan proyeksi penduduk IV.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Uraian standar dan prinsip perhitungan kebutuhan air baku untuk periode perencanaan, dan pemilihan sumber air baku untuk air minum IV.4 Perhitungan Kebutuhan Air Disusun untuk periode 20 tahun, berisi uraian terkait prioritas sasaran daerah pelayanan, tujuan pelayanan air minum dan matriks kinerja utama penyusunan RISPAM IV. 5 Periode Perencanaan - Uraian daerah yang diprioritaskan, seperti daerah rawan air, padat penduduk, daerah strategis, - Dilengkapi dengan strategi pemenuhan air minum sesuai prioritas misalnya: pemanfaatan idle capacity, penurunan NRW, keberfungsian SPAM, peningkatan/pembangunan SPAM baru IV. 6 Kriteria Daerah Layanan

31. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 31 Disusun untuk setiap wilayah provinsi dan kab/kota, mencakup: 1. Arah pengembangan wilayah provinsi dan kab/kota (kawasan perkotaan, kawasan strategis, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW) 2. Rencana daerah pelayanan (sesuai dengan arah pengembangan wilayah, prioritas pengembangan SPAM untuk daerah yang belum mendapat pelayanan) 3. Proyeksi jumlah penduduk : dihitung sesuai dengan tren pertumbuhan penduduk pada data- data penduduk tahun sebelumnya 4. Proyeksi kebutuhan air minum (perhitungan dan analisis kebutuhan air domestik maupun non domestik) dengan parameter: • Tingkat pelayanan • Tingkat kebutuhan air • Penurunan kehilangan air

32. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 32 • Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

33. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 33 • Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

36. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU 36 1. Potensi Air Permukaan Uraian singkat potensi dari Wilayah Sungai (WS). Contoh: 1.1 Air permukiman yang telah dimanfaatkan/dikembangkan Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

37. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 37 1.2 Air permukiman yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan Berupa potensi air waduk yang belum dibangun/sedang direncanakan. Contoh: 1.3 Potensi Air Tanah Berupa cekungan air tanah (CAT) Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU

38. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 38 2. Neraca Air Neraca air disusun untuk setiap wilayah sungai. Contoh: Neraca Air Wilayah Sungai Saddang Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU

39. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 39 3. Alternatif Sumber Air Baku Hasil identifikasi alternatif sumber air baku untuk SPAM Lintas Kab/Kota mengacu analisa neraca air maupun perencanaan teknis eksisting. Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU

40. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 40 4. Perizinan • Menjelaskan analisa dan perizinan dengan memperhatikan aspek sumber air baku, • Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan pemanfaatan air baku (izin pengusahaan sumber daya air/ IPSDA) 5. Kriteria dan Penjaringan Potensi Air Baku SPAM Lintas Kab/Kota • Air Baku yang dapat digunakan • Air Baku yang debit andalannya dapat mengalami kekeringan • Air baku defisit Dapat dilengkapi dengan tabel proyeksi supply-demand. Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU

41. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 41 1. Kebijakan, Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah • Kebijakan Tata Ruang • Struktur Tata Ruang • Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah 2. Penyelenggaraan Wilayah/ Daerah Pelayanan (Zonasi) • Secara umum menguraikan pembagian wilayah dalam zona-zona pelayanan yang direncanakan dan dilengkapi peta pembagian zona wilayah pelayanan SPAM.

42. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 42 3. Rencana Pengembangan SPAM • Menjelaskan proses pembentukan SPAM Lintas Kab/Kota • Review dan analisa RISPAM eksisting kab/kota. • Review kapasitas fiskal kab/kota Contoh: Tabel Riview RISPAM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

43. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 43 Contoh: Tabel Analisa RISPAM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

44. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 44 4. Matriks Pemilihan SPAM Lintas Kab/Kota • Tahap I - Identifikasi kebutuhan SPAM Lintas Kab/Kota Parameter : - Tingkat pelayanan terhadap administrasi - Tingkat pertumbuhan demand - Keandalan Air Baku eksisting - Kapasitas Air Baku Terpakai - Pengembangan Kawasan Khusus - HPP dengan NRW Rill (Rp/m3) Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

45. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 45 4. Matriks Pemilihan SPAM Lintas Kab/Kota • Tahap II - Penyusunan Konfigurasi SPAM (hulu – hilir) untuk setiap tahap pengembangan Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

46. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 46 4. Matriks Pemilihan SPAM Lintas Kab/Kota • Tahap III - Pemilihan Prioritas SPAM Lintas Kab/Kota ke -1, dan seterusnya (jika ada) Contoh: Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

47. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 47 Kab/Kot 2019 (l/det) 2020 (l/det) 20.. (l/det) 20.. (l/det) 20.. (l/det) A B C 5. Skema SPAM Lintas Kab/Kota Disusun untuk setiap SPAM Lintas Kab/Kota dengan mencatumkan: • Ringkasan Proyeksi Kebutuhan Air • Sistem Zona Pelayanan • Alternatif Rencana Penyelenggaraan BUMD SPAM No IPA 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. Sumber Keterangan PDAM … 1. 2. 3. Subtotal Kebutuhan Total Kebutuhan

48. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 48 6. Kapasitas Sistem SPAM Lintas Kab/Kota Menguraikan rencana pengembangan SPAM Lintas Kab/Kota)dan rencana kapasitas sistem, dengan mencantumkan: • Tabel Kapasitas Sistem SPAM Lintas Kab/Kota Ke-1, dan seterusnya (jika ada) • Tabel Alokasi Debit No. Alokasi Debit Debit Satuan 1. BUMD SPAM … l/det 2. Dst.. 3. No. Parameter Satuan Kab/KotaKe-1 Kab/KotaKe-2 Kab/KotaKe-3 1. JumlahPenduduk Jiwa 2. Tingkat Pelayanan % 3. Penduduk Terlayani Jiwa 4. Kebutuhan Air Domestik l/det 5. Kebutuhan Air Non Domestik l/det Persentase terhadap Non Domestik % JumlahKebutuhan Non Domestik l/det 6. Kebutuhan Domestik+Non Domestik l/det 7. KehilanganAir Persentase KehilanganAir % JumlahKehilanganAir l/det 8. Kebutuhan Air Rata-Rata l/det 9. Supply SPAM Eksisting l/det SPAM Lintas Kabupaten/KotaKe-1 Tahap I l/det SPAM Lintas Kabupaten/KotaKe-1 Tahap II 10. Kebutuhan Air Baku SPAM Lintas Kabupaten/KotaKe-1 l/det

49. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 49 7. Perkiraan Biaya CAPEX dan OPEX Menguraikan rincian perkiraaan biaya CAPEX dan OPEX untuk setiap SPAM Lintas Kab/Kota • Tabel CAPEX • Tabel OPEX No. Uraian Pekerjaan Jumlah (Rp.) 1. Bendungan dan Intake 2. Pipa Transmisi Air Baku 3. Dst.. Jumlah PPN 10% Jumlah Total No. SPAM Lintas Kab/Kot Satuan Jumlah 1. Biaya Air Baku (Rp/m3) 2. Biaya Personel (Rp/m3) 3. Dst.. (Rp/m3) Total OPEX (Rp/m3) Total OPEX – Excl Penyusutan (Rp/m3) Total OPEX – Incl. ME (Rp/m3) Replacement (Rp/m3)

50. BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 50 8. Prioritas SPAM Lintas Kab/Kota Menguraikan matriks pemilihan SPAM Linta Kab/Kota • Tabel Prioritas SPAM Lintas Kab/Kota 9. Keterpaduan dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi • Potensi Pencemaran Air Baku • Rekomendasi Pengamanan Sumber Air Baku : upaya –upaya untuk melindungi dan mengamankan air baku Prioritas SPAM Lintas Kabupaten/Kota Wilayah Perencanaan Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas dst.. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 50

51. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VIII ANALISA PENDANAAN 51 1. Kebutuhan Investasi, Sumber dan Pola Pendanaan Uraian Kebutuhan investasi dilengkapi dengan tabel: • Perkiraan Kebutuhan Investasi SPAM di Provinsi No. Kab/Kota Penduduk Adm (jiwa) Cakupan Pelayanan (%) Sambungan Rumah (Unit SR) Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 20.. 20.. 20.. 20.. Selisih 1. Kab/Kot-1 2. Kab/Kot-2 3. Kab/Kot-3 Dst.. Total • Total Biaya OPEX SPAM Eksisting SPAM Lintas Kab/Kota-1 Beban Pegawai (Rp/m3) Beban Listrik (Rp/m3) Beban BBM (Rp/m3) Beban Pemakaian Bahan Kimia (Rp/m3) Beban Kantor (Rp/m3) Beban Pembelian Air Curah/Air Baku (Rp/m3) Beban Pemeliharaa n (Rp/m3) Beban Penyusutan/ Penyisihan/ Amirtisasi (Rp/m3) Beban Operasional Lainnya (Rp/m3) Beban Lain- Lain (Rp/m3) HPP (Rp/m3) Kab/Kot-1 Kab/Kot-2 dst Rata-rata

52. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VIII ANALISA PENDANAAN 52 1. Kebutuhan Investasi, Sumber dan Pola Pendanaan • Tabel CAPEX SPAM Lintas Kab/Kota Ke-1, dan seterusnya No. Uraian Pekerjaan Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 1. Bendung dan Intake 2. Pipa Transmisi Air Baku 3. Dst.. Jumlah PPN 10% Jumlah Total • Uraian berbagai sumber dana investasi dan alternatif-alternatif sumber pendanaan

53. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VIII ANALISA PENDANAAN 53 1. Kebutuhan Investasi, Sumber dan Pola Pendanaan • Sumber Pendanaan Pengembangan SPAM Lintas Kab/Kota ke-1, dan seterusnya (jika ada) • Pentahapan sumber pendanaan No Uraian Pekerjaan Alternatif Sistem SPAM (Rp juta) Sumber Pembiayaan 1 2 3 Dst.. 1. Bendung dan Intake 2. Pipa Transmisi Air Baku Dst.. Subtotal PPN10% Total No Uraian Pekerjaan Alternatif Tahun Pelaksanaan Sumber Pembiayaan 1 20.. 20.. 20.. 20.. 1. Bendung dan Intake 2. Pipa Transmisi Air Baku Dst.. Subtotal PPN10% Total

54. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VIII ANALISA PENDANAAN 54 2. Dasar Penentuan Asumsi Keuangan Menguraikan pendekatan analisa biaya dan manfaat social, meliputi: • Metode Analisis • Hasil Analisis Keuangan • Tabel Hasil Perhitungan OPEX SPAM Lintas Kab/Kota ke-1, dan seterusnya(jika ada) No. OPEX Alternatif 1 FCR Non FCR ME 1. Air Baku 2. Personel Dst.. OPEX/m3

55. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB VIII ANALISA PENDANAAN 55 3. Analisa Kelayakan Keuangan dan Ekonomi Menguraikan analisis kelayakan keuangan untuk SPAM Lintas Kabupaten/Kota • Tabel Analisa Kelayakan Keuangan dan Ekonomi SPAM Lintas Kab/Kota ke-1, dan seterusnya (jika ada) No. Uraian Hasil 1. Discount Rate − Equity Discount Rate − Economic Discount Rate 2. Inflasi 3. Hasil Perhitungan − IRR on Prject − NPV Project − EIRR − ENPV 4. Benefit/BCR 5. Payback Period 6. Tingkat Kelaakan − Ekonomi Layak/Tidak Layak − Keuangan Layak/Tidak Layak

56. Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi BAB IX RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 56 1. Lembaga Penyelenggaraan SPAM • menguraikan jenis kelembagaan, kerangka regulasi kelembagaan SPAM terkait 2. Struktur Organisasi • Menguraikan susunan struktur organisasi lembaga pengelola SPAM (manajemen), syarat, dan tahapan pembentukan organisasi sebagai penyelenggara SPAM Lintas Kabupaten/Kota • Menguraikan alternatif pengelola SPAM, meliputi: BLUD, BUMD • Rencangan pengembangan kelembagaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia • Menguraikan kebutuhan SDM yang diperlukan dalam rangka merealisasikan usulan/rekomendasi dalam dokumen RISPAM Provinsi serta kualifikasi meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus terkait organisasi dan SDM Pengelola SPAM 4. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) • Menguraikan kebutuhan program dalam rangka peningkatan SDM di bidang air minum

57. PENILAIAN RENCANA INDUK SPAM PROVINSI 57

58. Pembobotan Muatan Substansi dan Kriteria Penilaian RISPAM Pembobotan Muatan Substansi RISPAM dan Kriteria Penilaian RISPAM Substansi Bobot (%) Bab 1 Pendahuluan 2 Bab 2 Gambaran Umum 10 Bab 3 Kondisi SPAM Eksisting 15 Bab 4 Standar/Kriteria Perencanaan 5 Bab 5 Proyeksi Kebutuhan Air 15 Bab 6 Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku 15 Bab 7 Rencana Pengembangan SPAM 25 Bab 8 Analisa Pendanaan 8 Bab 9 Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum 5 Jumlah 100 Parameter Bobot (%) Bobot Penilaian Akhir Dokumen RISPAM Kesesuaian Outline 10 75% Ketersediaan Data 20 Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis RISPAM 70 Ketersediaan Peta 25% Pembobotan Muatan Substansi RISPAM Pembobotan Kriteria Penilaian RISPAM 58

59. Metode Penilaian RISPAM Metode Penilaian 1. Penentuan Jenis RISPAM Tahap ini merupakan kegiatan mempelajari RISPAM untuk mengetahui jenis RISPAM yang akan di evaluasi, dan pemilihan tool penilaian evaluasi RISPAM yang akan digunakan 2. Membuka Alat Bantu Penilaian Evaluasi RISPAM Tahap ini merupakan kegiatan pembukaan alat bantu penilaian evaluasi RISPAM dengan menggunakan aplikasi program Excel 3. Input Penilaian Dilakukan input penilaian dengan memasukkan nilai kriteria muatan-muatan substansi RISPAM yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari dokumen RISPAM 4. Penetapan Status Penetapan status persetujuan dilakukan dengan membandingkan nilai total yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: disetujui dan tidak disetujui dengan uraian seperti berikut: 1) RISPAM dikategorikan “Disetujui”, apabila memiliki nilai total > 90; 2) > 75 – 90 Bisa “Diperbaiki secara paralel”, proses legalisasi dapat dilakukan didaerah harus sudah mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga yang akan membiayai (APBN, APBD, DAK, SWASTA, DLL); 3) > 25 -75 “Diperbaiki” dan tidak boleh diproses legalisasinya; dan 4) < 25 harus “Disusun ulang” 59

60. Proses Persetujuan Dokumen RISPAM Alur Proses Persetujuan Dokumen RISPAM Dokumen perencanaan Provinsi yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menangani air minum Provinsi dinilai dan disetujui oleh tim adhoc yang merupakan gabungan dari Bappeda, OPD, dan Pemangku Kepentingan, dengan melibatkan unit kerja pembina sektor air minum Kementerian PUPR RISPAM Provinsi 60

61. STATUS KETERSEDIAAN RISPAM PROVINSI 61

62. Isu: Landasan Penyelenggaraan SPAM Status Ketersediaan RISPAM Provinsi Database Mei 2023 62 ➢ Provinsi yang sudah Menyusun RISPAM Provinsi No. Provinsi Tahun Terbit RISPAM 1. Aceh 2022 2. Sumatera Utara 2019 3. Sumatera Barat 2022 4. Bangka Belitung 2023 5. Sumatera Selatan 2022 6. Lampung 2021 7. Kalimantan Selatan 2022 8. Kalimantan Timur 2022 9. Kalimantan Utara 2021 No. Provinsi Tahun Terbit RISPAM 10. Banten 2021 11. Jawa Barat 2017 12. Jawa Timur 2019 13. Nusa Tenggara Barat 2016 14. Sulawesi Barat 2018 15. Sulawesi Utara 2021 16. Sulawesi Selatan 2021 17. Gorontalo 2022

63. Isu: Landasan Penyelenggaraan SPAM 63 NO Indikator Target RPJMN 2020-2024 Instansi Pelaksana Capaian 1 Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM 509 Pemda 504 2 Jumlah Kab/Kota yang memiliki JAKSTRADA 509 Pemda 113 TARGET DAN CAPAIAN - (10 Juta SR) RPJMN 2020 - 2023 Proyek Prioritas : Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Kegiatan Prioritas : Peraturan Pengembangan SPAM

64. TERIMA KASIH 64 Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : (021) 72796823, Fax: (021) 72796905 Website : http://ciptakarya.pu.go.id/pspam KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT AIR MINUM

04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Similar a 04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

Similar a 04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf(20)

04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf