PP 22 Tahun 2021

1. FGD PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaran PPLH
DASRUL CHANIAGO
DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

2. PP 22/2021
mengatur mengenai :
PP22/2021 ditetapkan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 22 dan pasal 185 huruf b, UU
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Bab I. Ketentuan Umum;
Bab II. Persetujuan Lingkungan;
Bab III. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
Bab IV. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
Bab V. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
Bab VI. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
Bab VII. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah
nonB3;
Bab VIII. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup:
Bab IX. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
Bab X. Pembinaan dan Pengawasan; dan
Bab XI. Pengenaan Sanksi Administratif.
Bab XII. Ketentuan Peralihan
Bab XIII. Ketentuan Penutup

3. PP PPLH No 22/2021
MengatMengatur Tentang :
1. AMDAL/Persetujuan Lingkungan
2. Mutu Udara
3. Mutu Air
4. Mutu Air Laut
5. Limbah B3
6. Limbah Non B3
7. Sanksi Administratif

4. PRINSIP PERUBAHAN
1. “Istilah” berubah :
a. “Izin Pengelolaan Limbah B3” menjadi “Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3”;
b. “Izin Lingkungan” menjadi “Persetujuan Lingkungan”;
c. “Persetujuan Uji Coba (Pemanfaatan Limbah B3 dan Pengolahan Limbah B3)”
digantikan dengan kewajiban pelaporan, dan dilakukan post-audit (setelah
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 terbit).
2. Penyimpanan (TPS Limbah B3) terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan
a. penentuan lokasi (syarat permeabilitas tanah sesuai dengan kelas Landfill);
b. pembangunan fasilitas Penimbusan Akhir (sesuai dengan kelas Landfill); dan
c. operasional Penimbunan (tes kebocoran/leak inspection).

5. Pengelolaan
Limbah NonB3
Pengelolaan
Limbah B3
LIMBAH
Limbah B3
pada daftar Lampiran
IX
Limbah nonB3 dari
Pengecualian Limbah
B3
per Pelaku Usaha
(Uji Karakteristik)
Limbah nonB3
TERDAFTAR
Limbah nonB3
KHUSUS
Limbah nonB3 pada
Lampiran XIV
(9 Jenis Limbah) yang
semula Limbah B3
Spesifik Khusus)
Pengelolaan Limbah nonB3
• Tidak memerlukan
Persetujuan Teknis
• Standar pengelolaan
tercantum dalam
Persetujuan
Lingkungan/SK
Pengelolaan Limbah B3
• Memerlukan
Persetujuan Teknis
• Pertek terintegrasi
dengan
Persetujuan
Lingkungan
Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah wajib
melakukan pengelolaan Limbah
yang dihasilkannya.

6. Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja,
Untuk Melindungi Kualitas Lingkungan Dan
Mempermudah Kegiatan Berusaha
IZIN PLB3
Prinsip
Diintegrasikan
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN
*KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
PERIZINAN
BERUSAHA
PEMENUHAN
KOMITMEN
PERSETUJUAN
TEKNIS
Surat Kelayakan
Operasional
PERSYARATAN
PERMOHONAN
PERSETUJUAN
TEKNIS
NON JASA/
PENGHASIL LB3
(KBLI mengikuti kegiatan induk)
Persetujuan Teknis untuk kegiatan penghasil LB3
mencakup: pengolahan; pemanfaatan;
penimbunan; dan dumping LB3.
JASA PLB3
(KBLI – Bidang usaha
pengolahan LB3)
Izin usaha di
Menteri LHK
Diganti :
Persetujuan Teknis, dan
Persetujuan dari
Pemerintah Pusat (untuk
kegiatan Dumping ) Verifikasi /
Pembinaan
PENGAWASAN

7. PERSETUNUAN TEKNIS
Per Pem
D Laut
Pertek
PPU
Pertek
PPA
Pertek
PLB3
Pertek Pemb
Lim ke Laut
Amdal
UKL - UPL
PL PB

8. Permohonan PerTek
Permohonan VA VT PerTek

9. Alur Legalitas Pengolahan/Pemanfaatan Limbah B3
PerTek PL PB
Uji Coba
VL
PF
SLO

10. REKOMENDASI PENGANGKUTAN
LIMBAH B3
Permohonan
Rekomendasi VA VL
REKOM
PENGANGKUTAN
PB

11. Tahapan Persetujuan Kegiatan Pengumpulan
Limbah B3
PerTek PL PB PF VL SLO

12. Contoh
Tahapan Legalitas Kegiatan Operasional
Penimbunan LIMBAH B3
PerTek PL PB PF VL SLO

13. Proses
Penerbitan/Penolakan
Persetujuan Teknis
7 Hari
Pengajuan Uji AMDAL atau
UKL-UPL, kepada Menteri.
(salah satunya menguji
Rincian Teknis Penyimpanan
Limbah B3)
Menteri LHK
Menyampaikan Laporan
Pembangunan Fasilitas dan
Uji Coba
PERTEK JASA (SIDLH)
Jasa
Pengelola
Limbah B3
VALIDASI
Tidak
2 Hari
VERIFIKASI
7 Hari
Ya
Menteri LHK,
Gubernur (untuk
Pengumpulan Skala Provinsi),
dan Bupati/WaliKota (untuk
Pengumpulan Skala
Kabupaten/Kota)
Mengajukan
Permohonan
Persetujuan
Teknis:
1. Pengumpulan
Limbah B3;
2. Pengolahan
Limbah B3,
3. Pemanfaatan
Limbah B3,
4. Penimbunan
Limbah B3.
Menteri, Gubernur, atau
Bupati/WaliKota
menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah
B3 atau menolak
permohonan
Persetujuan Teknis.
Terbit Persetujuan
Lingkungan
oleh Menteri
Terbit Perizinan
Berusaha oleh Menteri
Proses pembangunan
fasilitas Pengelolaan
Limbah B3 atau Uji
Coba oleh Penghasil
Limbah B3
OSS
SIDLH
Pengajuan
PL
VERIFIKASI
10 Hari
Ya/Sesuai
Tidak
Penerbitan SLO
7 Hari
Penyampaian surat
agar merubah pertek
7 Hari

14. PENYIMPANAN LIMBAH B3
Izin TPS LB3 di
integrasikan ke dalam
NIB atau dokumen
Amdal,
UKL-UPL (tergantung
risiko Pelaku Usaha).
Kedepan, tidak
ada lagi izin TPS
LB3 berdiri
sendiri
Cukup dengan
memenuhi
persyaratan &
ketentuan teknis
TPS LB3 yg
ditetapkan
Bila terjadi perubahan
karena pengembangan
kegiatan
Perubahan Dokumen
Amdal, UKL-UPL, atau
disesuaikan dengan
peraturan
Selama ini
Kewenangan izin
TPS LB3 ada di
Kab/Kota

15. Pengolahan Dengan Thermal
Memenuhi mutu udara emisi ;
efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai
99,99% (tdk berlaku untuk pabrik semen); dan
efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle
organic hazardous constituents (POHCs) dengan nilai paling
sedikit mencapai 99,99% (tidak berlaku untuk limbah
infeksius)

16. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle organic hazardous constituents
(POHCs)
berupa polychlorinated biphenyls; dan
yang berpotensi menghasillkan:
◦ 1. polychlorinated dibenzofurans; dan
◦ 2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.
Efisensi Penghacuran 99,9999 %

17. Lampiran IX PP 22 Tahun 2021
(Limbah Insinerator) Tabel 3
47 Pengoperas
ian
insinerator
Limbah
1. Proses insinerasi Limbah,
2. Fasilitas pengendalian
pencemaran,
3. IPAL yang mengolah efluen
proses pengendalian
pencemaran
A347-1 Fly ash insinerator
A347-2 Slag atau bottom
ash insinerator
B347-1 Residu pengolahan
flue gas
B347-2 Filter & absorban
bekas
B347-3 Sludge IPAL

18. Contoh Sanksi
Kegiatan Pengangkutan Limbah B3
Tidak melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai
dengan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan
Perizinan (dalam hal jenis limbah dan alat angkut
yang digunakan
- Berat
Tidak menyampaikan Manifest Limbah B3 - Berat
Tidak melakukan pelaporan pelaksanaan
pengangkutan Limbah B3
- Berat

19. TERIMA KASIH