PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA
CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.
MEMUTUSKAN:
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012
tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan
Batubara;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara,
serta meningkatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak,
perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Mineral dan Batubara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Mineral dan Batubara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
DIREKTURJENDERAL PAJAK,
Mengingat
Menimbang
TATACARAPENGENAANPAJAK BUMI DANBANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGANUNTUKPERTAMBANGANMINERALDAN BATUBARA
TENTANG
PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 47 /PJ/2015
SALINAN
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPAJAK

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan
besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan
Batubara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya
disebut PBB Mineral dan Batubara, adalah Pajak Bumi dan
Bangunan atas bumi dan / atau bangunan yang berada di
dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara.
3. Penatausahaan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendataan objek
pajak, pengadministrasian objek pajak, penilaian,
perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan
penagihan.
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,
yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan
kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan ,
baik dalam bentuk lepas atau padu, meliputi mineral
logam, mineral bukan logam, dan batuan.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan,
6. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang Izin Usaha Pertambangan.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan
Khusus.
10. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat
WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat
dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
11. Wilayah Pertam bangan adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan yang
merupakan bagian dari tata ruang nasional.
Pasal 1
-2-

12. Wilayah Izin Pertambangan adalah wilayah pertambangan
yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan untuk
kegiatan usaha pertambangan yang meliputi WIUP,
WIUPK, atau WPR.
13. Wilayah Pertambangan Sejenis adalah wilayah
pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang
kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang masih berlaku.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP,
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
dalam WIUP.
15. Izin U saha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan dalam WIUPK.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR,
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
1 7. Areal Produktif adalah areal yang dimanfaatkan untuk
kegiatan penambangan yang sedang dilakukan
pengambilan galian tambang.
18. Areal Cadangan Produksi adalah areal yang dimanfaatkan
untuk kegiatan penambangan, tetapi belum dilakukan
pengam bilan galian tam bang.
19. Areal Belum Dimanfaatkan adalah areal yang belum
dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan atau areal
yang sedang dilakukan kegiatan penyelidikan umurn,
eksplorasi dan/ atau studi kelayakan.
20. Areal Tidak. Produktif adalah areal yang sama sekali tidak
dapat diusahakan untuk kegiatan penambangan, atau areal
yang telah selesai diusahakan.
21. Areal Emplasemen adalah areal yang di atasnya
dimanfaatkan untuk bangunan dan/ atau pekarangan serta
fasilitas penunjangnya.
22. Areal Pengaman adalah areal yang dimanfaatkan sebagai
pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan.
23. Areal Objek Pajak Onshore adalah tanah dan/ atau perairan
pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang
dikenakan PBB Mineral dan Batubara, yang terdiri atas
Areal Belum Produktif', Areal Tidak Produktif, Areal
Emplasemen dan Areal Pengaman.
24. Areal Objek Pajak Offshore adalah perairan lepas pantai di
dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara yang dikenakan PBB
Mineral dan Batu hara.
25. Areal Lainnya adalah tanah dan perairan pedalaman
(onshore) atau perairan lepas pantai (offshore) di dalam
Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan
Sejenis, yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994,
dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya clan
-3-

tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib
Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara.
26. Tubuh Bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi di Wilayah Izin
Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang
sedang dilakukan kegiatan penam bangan dalam tahap
Eksplorasi.
27. Tubuh Bumi Operasi Produksi adalah tubuh burni di
Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan
Sejenis yang sedang dilakukan kegiatan penambangan
dalam tahap Operasi Produksi.
28. Harga Patokan Mineral Logam, yang selanjutnya disingkat
HPM Logarn adalah harga mineral logam yang dihitung
berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan
mineral logam yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, pada suatu titik
serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas
kapal pengangkut (vesse~ untuk masing-masing komoditas
tambang mineral logam.
29. Harga Patokan Mineral Bukan Logam adalah harga patokan
mineral bukan logam yang ditetapkan untuk masing-
masing komoditas tambang dalam 1 {satu) provinsi oleh
gubernur.
30. Harga Patokan Batuan adalah harga patokan batuan yang
ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang
dalam 1 (satu) kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
31. Harga Patokan Batubara, yang selanjutnya disingkat HPB
adalah harga patokan batubara untuk steam (thermals coal
dan coking imetallurqicals coal yang dihitung berdasarkan
formula untuk penetapan harga patokan batubara yang
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan
sumber daya mineral, pada suatu titik serah penjualan
(at sale point) secara Free on Board di atas kapal
pengangkut (vesseij.
32. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang
digunakan untuk mengonversi basil bersih produksi galian
tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak menjadi
nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi.
33. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP Pengganti.
34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral dan
Batubara, yang selanjutnya disebut SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
melaporkan data objek pajak sektor pertambangan untuk
pertambangan mineral dan batubara ke Direktorat Jenderal
Pajak.
-4-

(1} Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) meliputi:
a. Areal Objek Pajak Onshore) berupa:
1) Areal Belum Produktif', terdiri atas Areal Cadangan
Produksi dan Areal Belum Dimanfaatkan;
2) Areal Tidak Produktif;
3) Areal Emplasemen; clan
4) Areal Pengaman;
b. Areal Produktif; dan
c. Areal Lainnya.
Pasal 3
(1) Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi
dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral
clan batubara.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. permukaan bumi, meliputi:
1) tanah dan/ atau perairan darat (onshore);
2) perairan lepas pantai (offshore); dan
b. tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi.
(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/ atau perairan.
(4) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan
Sejenis; clan
b. Wilayah di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah
Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara, dan
terhubung secara fisik dengan areal di dalam Wilayah
Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis
yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.
(5) Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP, IUPK,
IPR, atau izin lainnya yang sejenis.
Pasal 2
35. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral
dan Batubara, yang selanjutnya disebut LSPOP, adalah
formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib
Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak sektor
pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya
PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
-5-

(1) Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pajak PBB
Mineral dan Batubara atau Wajib Pajak melakukan
pemutakhiran data objek pajak PBB Mineral dan Batubara,
dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP,dengan jelas, benar,
dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung paling
sedikit berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
(2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
(3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
SPOP PBB Mineral dan Batubara untuk onshore, offshore,
dan tubuh bumi.
(4) SPOP PBB Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk:
a. onshore dilampiri dengan:
1) LSPOPPBB Mineral dan Batubara Onshore;
2) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan
Umum; dan/ atau
Khusus;
b. offshore dilampiri dengan:
1) LSPOPPBBMineral dan Batubara Offshore;
Umum; dan/ atau
Khusus;
c. tubuh bumi dilampiri dengan:
1) LSPOPPBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi; dan
2) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya
Produksi Galian Tam bang.
Pasal 5
(1) Subjek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah orang atau
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau
memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas
bangunan, atas objek pajak PBBMineral dan Batubara.
(2) Wajib Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah subjek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan
kewajiban membayar PBB Mineral dan Batubara.
Pasal 4
(2) Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2) meliputi:
a. Areal Objek Pajak Offshore; dan
b. Areal Lainnya.
(3) Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
huruf b berupa:
a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau
b. Tubuh Bumi Operasi Produksi.
-6-

(1) NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
untuk:
a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara
total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan
NJOP bumi per meter persegi;
b. Tubuh Bumi Eksplorasi merupakan hasil perkalian
antara luas Wilayah Izin Pertambangan dengan NJOP
bumi per meter persegi;
Pasal 8
( 1) Besarnya PBB Mineral dan Batubara yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai
Jual Kena Pajak.
(2) Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarannya
ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai penetapan besarnya Nilai Jual Kena
Pajak.
(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.
Pasal 7
(1) Penatausahaan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara
yang berada di Areal Objek Pajak Onshore dan/ atau tubuh
bumi di bawah Areal Objek Pajak Onshore dimaksud,
dilakukan oleh:
a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah
kabupaten/kota atau wilayah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi letak
objek pajak; atau
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam
hal letak objek pajak berada pada lebih dari satu
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam
satu kabupaten/kota.
(2) Dalam hal Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara berada
di dalam Areal Objek Pajak Onshore dan Areal Objek Pajak
Offshore, dan/ atau tubuh bumi di bawah Areal Objek
Pajak Onshore dan Areal Objek Pajak Offshore dimaksud,
penatausahaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Areal Objek Pajak
Onshore.
(3) Dalam hal Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara berada
di dalam Areal Objek Pajak Offshore, dan/ atau tubuh bumi
di bawah Areal Objek Pajak Offshore dimaksud,
penatausahaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.
Pasal6
-7-

c. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil
perkalian antara luas wilayah izin pertambangan
dengan NJOP bumi per meter persegi.
(2) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter
persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
klasifikasi NJOP bumi.
(3) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk:
a. permukaan bumi merupakan hasil pembagian antara
total nilai bumi untuk permukaan bumi dengan total
luas areal objek pajak yang dikenakan;
b. Tubuh Bumi Eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak;
c. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil
pembagian antara nilai bumi untuk Tubuh Bumi
Operasi Produksi dengan luas Wilayah Izin
Pertambangan.
(4) Total nilai bumi untuk permukaan bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jumlah dari
perkalian luas rnasing-masing areal objek pajak yang
dikenakan dengan nilai bumi per meter persegi masing-
masing areal objek pajak dimaksud.
{5) Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4),yang berupa:
a. Areal Belum Ditnanfaatkan dan Areal Emplasemen,
ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang
sejerus;
b. Areal Cadangan Produksi, Areal Tidak Produktif, dan
Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian
terhadap nilai bumi per meter persegi untuk Areal
Belum Dimanfaatkan;
c. Areal Objek Pajak Offshore ditetapkan dengan
Keputusan Direktur J enderal Pajak.
(6) Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditentukan
sebesar hasil bersih produksi galian tambang dalam satu
tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka
Kapitalisasi.
(7) Hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar pendapatan
kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas
objek pajak dimaksud.
(8) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
(9) Pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
merupakan hasil perkalian antara harga jual hasil galian
tambang dengan hasil produksi tertambang dalam satu
tahun sebelum tahun pajak.
-8-

(1) Harga jual hasil galian tambang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (9) berupa harga jual rata-rata:
a. mineral logam;
b. mineral bukan logam;
c. batuan; atau
d. batubara,
dalam setahun sebelum tahun pajak.
(2) Harga jual rata-rata mineral logam, mineral bukan logam,
batuan, dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan rata-rata dari harga jual yang disepakati
antara penjual clan pernbeli dalam setahun sebelum tahun
pajak.
(3) Dalam hal harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual dihitung
atas dasar harga pasar wajar.
(4) Dalam hal harga jual rata-rata mineral logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari pada
HPM Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak,
harga jual rata-rata mineral logam merupakan HPM Logam
rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.
(5) Dalam hal harga jual rata-rata mineral bukan logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih rendah
dari pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam rata-rata
dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata
mineral bukan logam merupakan Harga Patokan Mineral
Bukan Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun
pajak.
Pasal 10
(1) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) merupakan hasil perkalian antara total luas
bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
(2) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per
meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai klasifikasi NJOP bangunan,
(3) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan hasil pembagian antara total nilai
bangunan dengan total luas bangunan.
(4) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan jumlah nilai bangunan rnasing-masing
bangunan.
(5) Nilai bangunan masing-masing bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar biaya
pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan.
Pasal9
-9-

t
( 1) Biaya produksi galian tam bang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7), berupa biaya langsung untuk:
a. pengupasan lapisan tanah;
b. pengambilan hasil produksi galian tambang;
c. pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian
tambang; dan/atau
d. pengangkutan hasil produksi galian tambang,
dalam setahun sebelum tahun pajak.
Pasal 11
(6) Dalam hal harga jual rata-rata batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c lebih rendah dari pada
Harga Patokan Batuan rata-rata dalam setahun sebelum
tahun pajak, hargajual rata-rata batuan merupakan Harga
Patokan Batuan rata-rata dalam setahun sebelum tahun
pajak.
(7) Dalam hal harga jual rata-rata batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d lebih rendah dari pada HPB
rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual
rata-rata batubara merupakan HPB rata-rata dalam
setahun sebelum tahun pajak.
(8) Dalam hal galian tambang merupakan batubara jenis
tertentu, batubara untuk keperluan tertentu, atau batubara
untuk pembangkit listrik mulut tambang, HPB mengacu
pada formula untuk penetapan harga patokan atau harga
batubara yang diatur oleh kementerian yang
bidang energi dan sumber daya mineral.
(9) Dalam hal titik serah penjualan (at sale point) di luar titik
Free on Board vessel, HPM Logam sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7}
mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian HPM
Logam atau HPB yang ditetapkan oleh kementerian yang
(10) Dalam hal harga jual produksi galian tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggunakan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), maka harus
dikonversi dalam satuan mata uang Rupiah (Rp)
berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Januari tahun
pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan.
{11) .Jenis-jenis mineral logam, mineral bukan logam atau
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada
ketentuan yang diatur oleh kementerian yang
-10-

(5) Biaya pengangkutan hasil produksi galian tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d:
a. merupakan biaya yang terkait dengan kcgiatan untuk
mengangkut hasil produksi galian tam bang
dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul,
pelabuhan khusus, kapal pengangkut, dan/atau
pengguna akhir;
b. meliputi biaya:
1) hauling dengan menggunakan dump truck, kereta api,
tongkang, atau conveyor belt;
2) angkutan laut dengan menggunakan tongkang/
ponton (barge), atau kapal pengangkut (vessen;
3) surveyor; dan/ atau
4) asuransi.
(6} Dalam hal biaya dalam laporan keuangan menggunakan
satuan mata uang asing, maka harus dikonversi dalam
satuan mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata
uang pada tanggal 1 Januari tahun pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
(2) Biaya pengupasan lapisan tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a:
a. merupakan biaya untuk pengupasan lapisan tanah
selama kegiatan operasi produksi;
b. terdiri dari biaya kegiatan penggaruan/ dorong, gali/
muat, clan/ atau pengangkutan tanah dari lokasi
penggalian ke lokasi penimbunan.
(3) Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
a. merupakan biaya untuk kegiatan pengambilan galian
tambang dengan cara yang sesuai dengan sifat dan
karakteristik galian tambang yang bersangkutan;
b. terdiri dari biaya penggalian, penyemprotan dengan air,
penggunaan alat-alat berat (shovel dan bulldozer),
pengerukan dengan kapal keruk, dan/atau peledakan.
(4) Biaya pengolahan dan/ atau pemurnian hasil produksi
galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, berupa:
a. biaya pembersihan dan pemisahan galian tambang
utama dari bahan galian ikutannya yang dilakukan
dengan menggunakan air, bahan kimia (proses kimia),
alat pencuci, atau sar ingan; dan/ atau
b. biaya pembcntukan ukuran/besarnya galian tambang,
yang terdiri dari biaya untuk penghancuran galian
tambang yang berukuran besar menjadi ukuran sesuai
dengan ukuran yang ditetapkan perusahaan
menggunakan mesin penghancur (crusher); dan/ atau
c. biaya peningkatan kualitas hasil produksi galian
tam bang.
-11-

Bentuk formulir:
1. SPOP PBB Mineral dan Batubara, adalah sebagaimana
ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
. ini;
2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore
(Kode LOl-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini;
3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Offshore
(Kode LOl-42), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini;
4. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Umum
(Kode 102-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran IVPeraturan Direktur Jenderal ini;
5. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khusus
(Kode L02-42), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini;
6. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi
(Kode 103-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran VIPeraturan Direktur Jenderal ini;
7. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya Produksi
Galian Tambang (Kode L03-42), adalah sebagaimana
ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal
ini;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur J enderal ini.
Pasal 14
(1) Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak telah
menyampaikan SPOP dan LSPOP ke Kantor Pelayanan
Pajak Pratama sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini
berlaku, SPOP dan LSPOP dimaksud dinyatakan tidak
berlaku.
(2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)harus mengirimkan kembali SPOP dan LSPOP
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur
Jenderal ini kepada subjek pajak atau Wajib Pajak.
Pasal 13
( 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan besarnya pajak
terutang atas PBB Mineral dan Batubara dengan
menerbitkan SPPT.
(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
a. SPPTuntuk onshore;
b. SPPTuntuk offshore; atau
c. SPPTuntuk tubuh bumi.
(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Wajib Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni
tahun pajak.
Pasal 12
-12-

ODING RIFALDI 'lY
NIP 19700311199S031002
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
i.iGA~-£:· S·
·vCBAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

~ SEKRfTARIAT I r
* "---~~~~
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2016.
Pasal 17
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
semua petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada
PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral
dan Batubara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini atau
belum diganti dengan petunjuk pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 16
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ /2012
tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15
-13-

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 47 /PJ/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
LAMPI RAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPAJAK

C. !NFORMAS! LUAS...
I l I I II I I I I I I I II II I I I II I(Provinsi) (Kade Pos)
1 I It I II I I I I I I I II I I f I I(Kecamaton)
LLL[-0illJl1111111111{Kabupaten/ Kata)
l lI II II I I I I I I II II ! l I I(Desai Kefurahan)
I II I II II I ! I I I II I I I II I I I I I II(Tipe Jalan) (NamaJalan)
DI~[] lIIJ~T--o=-J [Ll_lDTI(Tipe Norror] (Nomor) (RW) (RT/
(Nwna Lokasi)(ripe Lokasi)
10. ALAMAT
9. E-MAIL
I I I I II I I I I I II II I I I II I II I I II
I II I II I I I I I II I I I I I II I II I II
LI I I! I I I I [I I I[11 I IIf I I I I II
8. WEBSITE
7. NOMOR FAKS!MILE
5. NPWP CABANG
4. NPWP
I I I LLLJ
I I I I I I I
CDllllDTID
[DI I 111111 D
LLLIJ-0 I [DI I
I II I! - I I I I I II I
6. NOMOR TELEPON
I I I I I I I I II ! I I I3. NAMA
I II I II II I I I II
2. STATUS D LA!NNYA: ..
BENTUKBADAN HUKUM [ I I I I I II I I1. JENIS DBADAN
DORANG PRIBADl
DPEMILII{
B. INFORMASJSUBJEK PAJAK/WAJJBPAJAK
7. STATUS !ZIN /
KONTRAK
DOPERASl PRODUKSIDEKSPLORAS[
6. PROVINS!
I II I I II I I I I I II I I I II I II I I II I5. KABUPATEN/KOTA
4. KECAMATAN
I II I I II I I I I I II I I I I I I I I II I I3. LOKASI
2. NOPASAL
1. NOP
-BERi TANDA ~xP1DAD (KOTAK PILIHANJYANG SF.SUA.l
PBB SEKTOR PERTAMBANGANUNTUK
PERTAMBANGANMINERALDAN BATUBARA
TAHUNPAJAK
l2lol I
PEMBETULAN KE IT]
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEKPAJAK
KANTOR WiLAYAH DJP .
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I
PERATURANDIREKTURJENDERAL PA,JAK
NOMORPER- 4 7 /PJ/2015 TENTANG
TlTI CARA PlrnGENMN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERTlMBANGAN
UNTUK PERTAMBANGANMINERAL DAN
BATUBARA

PETUNJUK ...
JABATAN
6·[
I I ! I II I I I I I I I II I I II I II II I I I
1·
[ l I l I I1 I I I I I II I I II ! I I II I I I
NAMALENGKAP
5. TAN DA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:
(Temp at) (tahun)(bln)(tgl)
1. DSUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
2. DKUASA
3·.______ 4·DJ DJ I I I I
Sa.ya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya
adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
E.PERNYATAAN ,
L LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore kode LOl-41
[IT] lembar
2. LSPOP PBB Mineral ::lan Batubara Offshore kode LOl-42
[DJ lembar
3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara kode L02-41
l I I I lembar
Bangunan Um um
4.
LSPOP PBB Mineral dan Batubara kode L02-42
[DJ lembar
Bangunan Khusus
5. LSPOP PBS Mineral dan Batubara kode L03-41
1 I I I
lembar
Tubuh Bumi
6. LSPOP PBS Mineral dan Batubara Rincian kode L03-42
DJJ lembar
Biaya Produksi Galian Tambang
D. JUMLAH LAMPIRAN
2. LUAS BANGUNAN
l lI I I! I l I I m2
I I I I II I I l I m2
1. LUAS BUMI
-2-

t
Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk subjek pajak/Wajib
Pajak badan) ditulis di kolom yang telah
disediakan, berupa:
a. PT = Perseroan Terbatas
b. CV= Perseroan Komenditer
c. Fa= Firma
d. BUMN/BUMD
e. Kongsi
f. Koperasi
g. Koperasi
h. Yayasan
i. Lainnya
1. JENIS
B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
7. STATUS !ZIN/
KONTRAK
6. PROVINSI
4. KECAMATAN
2. NOPASAL
3. LOKASI
Diisi oleh petugas
a. Untuk onshore dan tubuh buminya, diisi alaroat
objek pajak, atau nama desa dimana objek pajak
berada.
b. Untuk offshore dan tubuh buminya, diisi nama
laut/ selat/ sejenisnya dimana objek pajak
berada.
Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak
berada.
Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek
pajak berada, 1 SPOP untuk 1 kabupaten/kota.
Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak
berada.
Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan
5. KABUPATEN/KOTA
A. INFORMASI OBJEK PAJAK
1. NOP Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi dengan tahun pajak
Diisi dengan angka banyaknya melakukan
pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan
Pembentulan SPOP /LSPOP. Jika Wajib Pajak
roenyampaikan SPOP/LSPOP normal, maka tidak
perlu diisi.
Diisi oleh petugas
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan jenis bumi.
JENIS TRANSAKSI
JENIS
No. Formulir
KANTOR WILAYAH DJP
Kantor Pelayanan Pajak
TAHUN PAJAK
PEMBETULANKE
PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok atau
diketik dengan tinta hitam.
3. Pengisian 'angka' rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling
kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau
"NIHIL"pada kolom/baris isian.
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINERAL DAN BATUBARA
-3-

Diisi dengan tanda silang (X) sesuai derigan
.Jenis status "PEMILIK"untuk pemegang izin.
Jenis status "LAINNYA"diisi antara lain Penyewa,
Pengclola, Pcmakai, atau lainnya.
Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
Diisi dcngan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Apabila objek pajak milik perorarigan maka
dicantumkan NPWP Perseorangan clan apabila
Badan maka dicantumkan NPWP Sadan.
Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak
terdaftar sebagai Wajib Pajak cabang di KPP tempat
objek pajak diadministrasikan.
Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung
dengan subjek pajak/W ajib Pajak.
Diisi dcngan nomor faksimile yang dapat
terhubung dengan subjek pajak/Wajib Pajak,
Diiai dengan alamat website subjek pajalc/Wajib
Pajak.
Diisi dengan alamat email subjek pajak /Wajib
Pajak.
Diisi dengan alamat subjek pajak/W ajib Pajak.
Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajalc/Wajib
Pajak, Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUI{AN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
Diisi dengan nama lokasi alamat subjek
pajak/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai
didahului dengan kata "LT'' untuk menjelaskan
lokasi dalam bangunan / gedung.
Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajak/Wajib.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
Diisi sesuai dengan nama jalan alamat subjek
pajalc/Wajib Pajak, dengan ketentuan:
- nomor jalan clitulis clengan angka romawi;
- nama jalan dapat disingkat mulai dari suku
kata yang terakhir; clan
- nama jalan ditulis tan pa tanda titik,
Diisi dengan tipe nomor alamat subjek pajak/Wajib
Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK= Blok
KAV = Kaveling
Diisi dengan angka untuk masing-masing Nomor,
Blok, atau Kaveling dimana subjek pajak/Wajib
bertempat tinggal, dengan keterrtuan:
- angka ditulis dengan angka arab;
- dalam hal terdapat lebih dari satu Nomor,
gunakan tanda koma (,) untuk menyebutkan
satu peraatu, atau menggunakan tanda minus
(-) tanpa dipisahkan spasi untuk menyebutkan
awal clan akhir dalam hal Nomor, Blok, atau
Kaveling tersebut berurutan.
-4-
NOMOR
TIPE NOMOR
NAMAJALAN
TIPE JALAN
NAMALOKASI
10. ALAMAT
TIPE LOKASI
9. EMAIL
8. WEBSITE
7. NOMOR FAKSIMILE
6. NOMOR TELEPON
5. NPWP CABANG
3. NAMA
4. NPWP
2. STATUS

t
disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh subjek
pajak/Wajib Pajalc
disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh kuasa
Diisi dengan jumlah lembar lampiran yang
digunakan un tuk melaporkan seluruh rincian biaya
produksi galian tambang.
Diisi dengan jumlah lembar lampiran untuk objek
pajak tubuh bumi.
yang
unit
lampiran
seluruh
Diisi dengan jumlah lembar
digunakan untuk melaporkan
bangunan khusus.
yang
unit
lampiran
seluruh
Diisi dengan jumlah lem bar
digunakan untuk melaporkan
bangunan umum.
Diisi dengan jumlah lembar larnpiran untuk Areal
Objek Pajak Offshore.
Diisi dengan jurnlah lembar lampiran untuk Areal
Objek Pajak Onshore.
a. Untuk Areal Objek Pajak Onshore, diisi dengan
total luas Areal Objek Pajak Onshore dari LSPOP
(LOl-41).
b. Untuk Areal Objek Pajak Offshore, diisi dengan
total luas Areal Objek Pajak Offshore dari LSPOP
(LOl-42).
c. Untuk objek pajak tubuh burni diisi dengan luas
Wilayah Izin P ertarnbangan/Wilayah
Pertambangan Sejenis sesuai wilayah
administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2.
Diisi dengan total luas bangunan yang dikenakan,
yang merupakan penjumlahan dari jumlah total luas
bangunan dalam satuan m2 pada LSPOP (L02-41)
dan LSPOP (L02-42).
Diisi dengan nomor RW dimaria subjek
pajak /Wajib Pajak bertempat tinggal.
Diisi.dengan nomor RT dimana subjek pajak/Wajib
Pajak bertempat tinggal.
Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana subjek
pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
Diisi dengan nama kecarnatan dimana subjek
Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana subjek
Diisi dengan nama provinsi dimana su bjek
Diisi dengan nomor kode pas dimana su bjek
-5-
2. KUASA
E. PERNYATAAN
1. SUBJEK PAJAK/
WAJIB PAJAK
D. JUMLAH: LAMPIRAN
1. LSPOP PBB Mineral
dan Batubara
Onshore (kode LOl-41)
2, LSPOP PBB Mineral
dan Batubara
Offshore
(kode LOl-42)
clan Batubara
Bangunan Umum
(kode L02-41)
dan Batubara
Bangunan Khusus
(kode L02-42)
5. LSPO P PBB Mineral
dan Batubara Tubuh
Bumi (kode L03-41)
dan Batubara Rincian
Biaya Produksi Galian
Tambang (kode L03-
42)
2. LUAS BANGUNAN
C. INFORMASI LUAS
1. LUAS BUMI
KODE POS
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
RT
RW

, ~ --..
/ _________.
ODING RIFALDI t
NIP 197003111995031002
u.b.
KEP..ALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
r-
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
7. JABATAN
6. NAMA LENGKAP
Diisi dengan tanda tangan subjek pajak/Wajib Pajak
atau kuasanya, disertai cap perusahan dalam hal
yang menjadi subjek pajak/Wajib Pajak adalah
badan.
Diisi dengan nama subjek pajak/Wajib Pajak atau
nama kuasanya.
Diisi dengan nama jabatan pengurus atau direksi
dalam hal SPOP ditandatangani subjek pajak/Wajib
Pajak badan.
4. TANGGAL/BULAN/
TAHUN
5. TANDA TANGAN DAN
CAP PERUSAHAAN
subjek pajak/Wajib Pajak. Dalam hal ditandatangani
oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat
Kuasa Khusus.
Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat
pengisian SPOP.
Diisi tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
3. TEMPAT
-6-

B. INFORMASI ...
I I II I I II I I I IIAREAL OBJEK PAJAK ONSHORE
(2a + 2b + 3 + 4 + 5 + 7)
7. AREAL OBJEK PAJAK ONSHORE!
OFFSHORE DI LUAR WtL. IZIN
PERTAMB./WIL.PERTAMB. SEJENIS
I I I II I II II I I I
I I II I I II I I I IIWilayah lzln Pertambangan I
Wiayah lzin Pertambangan Sejenis
(1 + 2a + 2b + 3 + 4 + 5 + 6)
6. AREAL LAINNYA
5. AREAL PENGAMAN
4.AREALEMPLASEMEN
b. Areal Belum Dimanfaatkan
a. Areal Cadangan Produksi I II I I II I I II I I
I II I t I t I I I II I
I II II I I II I I II
II I II II I It I I I
I I II I I II II I II
t t I I I I II II I II
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
2. AREAL BELUM PRODUKTIF
1. AREAL PRODUKTIF I l I I I I I II I II I
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
ONSHORE
LAMPIRAN II
NOMOR PER- 4 7 /PJ/2015 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN
UNTUK PERTAMBANGANMINERAL DAN
BATUBARA

PETUNJUK ···r-
11. JARAK PELABUHAN
KE KAPAL PENGANGKUT
(VESSEL)
10. JARAK STOCKPILE KE
PELABUHAN KHUSUS
I I I I Ikm
I I Ikm
I I Inm
9. JARAK ROM KE
STOCKPILE
6. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN
I I I I I II I I I I II ton, kg, m3 atau •)
0 Tidakada
4. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA
0 Milik Sendlri
0 Milik Pihak Lain
D Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang
yang disewa
0 Di sub-kontrakkan
b. Dari pelabuhan akhir ke kapal pengangkut (vessel)
milik sendiri
DDi sub-kontrakkan
DDikerjakan sendiri menggunakan alat tambang
yang disewa
b. Pengambilan bahan galian tambang
milik sendiri
*) coret yang lidak perlu
I II I I I II II
I I I II I I I II
I II I I I II II
I II I I I II I I
D 1. FOB vessel
D 2. FOB barge/tongkang
D 3. Sampai pengguna akhir
dalam satu pulau
0 4. Cost Insurance
Freight/Cost& Freight
Volume Penjualan
(ton, kg, m3 atau *)
8. METODE/CARA PENJUALAN
[D:QJ7. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA
(STRIPPING RATION)
5. CADANGAN TERBUKTI
I I I II II I II I I Iton, kg, m3 atau *'
3. UNITPENGOLAHAN/PEMURNIAN
D Milik Sendiri
0 Milik Pihak Lain
0 Tidakada
yang disewa
D Di sub-kontrakkan
2. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG
a. Dari lokasl tambang ke pelabuhan akhir (hauling)
0 Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang
milik sendiri
D Di sub-kontrakkan
O Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang
yang disewa
a. Pengupasan lapisan tanah
0 Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang
milik sendiri
1. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG (OPERAS! PRODUKSI)
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI
-2-

Yaitu areal yang telah dimanfaatkan untuk
kegiatan penambangan, tetapi belum dilakukan
pengambilan galian tam bang, contohnya: open pit
atau quarry yang belum dilakukan penggalian
tambang, areal di dalam Wilayah Izin
Pertambangan atau Wilayah Pertambangan
Sejenisnya yang telah diketahui ketersedian
cadangan terbukti berdasarkan hasil kegiatan
studi kelayakan.
Yaitu areal yang belum dimanfaatkan untuk
kegiatan penambangan atau areal yang sedang
dilakukan kegiatan penyelidikan um um,
Eksplorasi dan/atau studi kelayakan.
Yaitu areal yang sama sekali tidak dapat
diusahakan/ dimanfaatkan atau telah selesai
diusahakan/ dimanfaatkan, contohnya: areal
bekas penambangan/ areal reklamasi, areal yang
sama sekali tidak terdapat cadangan galian
tambang berdasarkan hasil kegiatan studi
kelayakan.
Yaitu areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk
bangunan dan/ atau pekarangan, contohnya:
areal untuk kantor, perumahan, pabrik, gudang,
lapangan olah raga, dll, serta fasilitas penunjang.
Contohnya: jalan tambang/ hauling, parit,
jembatan, dll.
Namajenis peruntukan areal di onshore.
Diisi areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan
penambangan yang sedang dilakukan
pengambilan galian tambang, contohnya: area
kerja pada open pit atau quarry yang sedang
dilakukan penggalian tambang.
4. AREALEMPLASEMEN
3. AREALTIDAK
PRODUKTIF
b. Areal Belum
Dimanfaatkan
2. AREGAL BELUM
PRODUKTIF, meliputi:
a. Areal Cadangan
Produksi
Kolom 1 Peruntukan Areal
1. AREALPRODUKTIF
A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
No. Formulir
TAHUN PAJAK
JENIS TRANSAKSI
NOP
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP (LOl-41) adalah data rinci untuk Areal Objek Pajak Onshore per
kabu paten/ kota.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal paling kiri dan menggunakan huruf balok
atau diketik dengan tinta hitam.
kanan.
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK tLOl-41)
ONSHORE
-3-

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan
atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir
diisi.
diisi.
diisi.
diisi.
3. UNIT
PENGOLAHAN /
PEMURNIAN
4. PELABUHAN
KHUSUS/DERMAGA
1. KEGIATAN
PENAMBANGAN
GALIAN TAMBANG
OPERAS! PRODUKSI
2. PENGANGKUTAN
GALIANTAMBANG
Kolom 3 Lokasi Diisi dengan nama desa atau kecamatan dimana
Areal berada dan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
B. INFORMASIUMUMOBJEK PAJAK BUMI
Diisi dengan angka luas dari Areal dalam m2.
Yaitu Areal Objek Pajak Onshore/Offshore yang
berada di kawasan pertambangan di luar Wilayah
Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan
Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara, dan
terhubung secara fisik dengan areal di dalam
Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah
Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB
Mineral dan Batubara,
Adalah penjumlahan dari luas peruntukan Areal
Objek Pajak Onshore.
Diisi areal yang dimanfaatkan sebagai
pendukung dan pengaman kegiatan usaha
pertambangan, contohnya: areal untuk
penimbunan/pembuangan tanah (dump
area/ disposal area), areal untuk pengolahan
lingkungan (sump/pond), areal untuk
penimbunan galian tam bang
(stockyard/stockpile), areal untukjalur konveyor,
areal untuk jalur pipa dan/ atau keselamatan
lingkungan.
Yaitu Areal tanah dan perairan pedalaman
(onshore) di dalam Wilayah Izin Pertambangan
atau Wilayah Pertambangan Sejenis, yang tidak
dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal
3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak
dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya
oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara.
Adalah penjumlahan dari luas peruntukan
Wilayah Izin Pertambangan / Wilayah
Pertambangan Sejenis sesuai izin yang diberikan.
-4-
AREALOBJEK PAJAK
ONSHORE
(2a + 2b + 3 + 4 + 5 + 7)
Kolom 2 Luas (m2)
Wilayah Izin
Pertambangan /
Wilayah
Pertambangan Sejenis
( 1 +2a+2b+3+4+5+6)
7. AREALOBJEK PAJAK
ONSHORE/OFFSHORE
DI LUAR WIL. IZIN
PERTAMB. / WIL.
PERTAMB. SEJENIS
YANG DIKENAKAN
6. AREALLAINNYA
5. AREAL PENGAMAN

SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL PAJAK
£ u.b.
/_;F~;KEI:ALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
~ ~
~
----ODING RIFALDI ~
NIP 1970031119~5031002
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
Diisi dengan jarak dari pelabuhan khusus sampai
dengan kapal pengangkut (vessen, dalam satuan
nautical mile, contohnya: jarak tempuh
ponton/tongkang/ barge dari pelabuhan khusus
sampai vessel.
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan
metode / cara penjualan yang dilakukan dan isilah
volume penjualan setahun sebelum tahun pajak
masing-masing metode/cara penjualan (dapat
mengisi lebih dari 1 (satu) metode/ cara penjualan
yang digunakan).
Diisi dengan jarak dari Run of Mine (ROM) ke
stockpile, dalam satuan km.
Diisi dengan jarak dari stockpile ke pelabuhan
khusus, dalam satuan km.
Diisi sesuai dengan besarnya cadangan terbukti
yang ada pada saat formulir diisi, dalam satuan
ton Zkg/fn>, atau satuan lainnya.
Diisi besarnya kemampuan kapasitas produksi
rata-rata dalam satu tahun pada saat formulir
diisi, dalam satuan ton/kg/m3, atau satuan
lainnya.
Diisi dengan angka rasio pengupasan (stripping
ratio) rata-rata dalam satu tahun.
-5-
9. JARAK ROM KE
STOCKPILE
10. JARAK STOCKPILE
KE PELABUHAN
KHUSUS
11. JARAK PELABUHAN
KE KAPAL
PENGANGKUT
(VESSEL)
5. CADANGAN
TERBUKTI
6. KAPASITAS
PRODUKSI RATA-
RATA PERTAHUN
7. RASIO
PENGUPASANRATA-
RATA
8. METODE/CARA
PENJUALAN

PETUNJUK...
11. JARAK PELABUHAN
KE KAPAL PENGANGKUT
(VESSEL)
I I I Ikm
I I II nm
10. JARAK STOCKPILE KE
PELABUHAN KHUSUS
I I III I I II I
I I II I II I II
I I I I II II I I
I II II I I II I
0 1. FOB vessel
O 2. FOB barge/tongkang
O 3. Sarnpai pengguna akhir
dalam satu putau
0 4. Cost Insurance
Freight/Cost & Freight
*>caret yang tidak perlu
Volume Penjualan
(ton, kg, m3 atau .........*)
8. METODE/CARA PENJUALAN
I I II km
9. JARAK ROM KE
STOCKPILE
6. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN
I I I I I II I I I I I Iton, kg, m3 atau ..........*>
4. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA
D Milik Sendiri
D Milik Pihak Lain
D Tidakada
b. Dari pelabuhan akhir ke kapal pengangkut (vesse0
milik sendiri
0 Dikerjakan sendiri rnenggunakan alat tambang
yang disewa
D Di-subkontrakkan
b. Pengambilan bahan galian tambang
milik sendiri
yang disewa
DDi-subkontrakkan
7. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA
(STRIPPING RATION)
5. CADANGAN TERBUKTI
I I I I I II II [ II Iton, kg, m3 atau :>
3. UNIT PENGOLAHAN/PEMURNIAN
D Milik Sendiri
D Milik Pihak Lain
DTidak ada
2. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG
a. Dari lokasi tambang ke pelabuhan akhir (hauling)
milik sendiri
yang disewa
D Dl-subkontrakkan
D Di-subkontrakkan
Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang
yang disewa
milik sendiri
D
1. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG (OPERAS! PRODUKSI)
a. Pengupasan laplsan tanah
OFFSHORE
1. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE I I I I I II II I I II
2. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE/
ONSHORE DILUAR WIL. !ZIN PERTAMB./ I II I I II I II II I
Wtl.PERTAMS. SEJENIS
3. AREAL LAJNNYA I II I I II I [ II I I
LAMPIRAN llI
UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

diisi.
1. KEGIATAN
PENAMBANGAN
GALIANTAMBANG
OPERAS! PRODUKSI
Nama jenis peruntukan areal di offshore.
Yaitu perairan lepas pantai di dalam kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara yang dikenakan PBB Mineral
dan Batubara.
Yaitu Areal Objek Pajak Offshore/Onshore yang
berada di kawasan pertambangan di luar Wilayah
Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan
Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha
pertambangan mineral clan batubara, dan
terhubung secara fisik dengan areal di dalam
Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral
dan Batu bara.
Yaitu perairan lepas pantai (offshore) di dalam
Pertambangan Sejenis yang tidak dikenakan PBB
Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (1} Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara
nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh
manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak
untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara.
Diisi dengan angka luas dari Areal dalam m2.
Diisi dengan nama desa atau kecamatan dimana
Areal berada clan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
Kolom 2 Luas (m2}
Kolom 3 Lokasi
3. AREAL LAINNYA
2. AREAL OBJEK
PAJAK OFFSHORE/
ONSHORE DILUAR
WIL. !ZIN
PERTAMB./WIL.
PERTAMB. SEJENIS
Kolom 1 Peruntukan Areal
1. AREAL OBJEK
PAJAK OFFSHORE
A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
No. Formulir
TAHUN PAJAK
JENIS TRANSAKSI
NOP
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP (LOl-42) adalah data rinci untuk Areal Objek Pajak Offshore.
3. Pengisian 'huruf1dimulai dari kotak paling kiri clan menggunakan huruf balok.
kanan.
"NIHIL" pada kolom/baris isian.
PETUNJUK PENGISJAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (Wl.42)
OFFSHORE
-2-

u.b.
~ - KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
#:....~~ .............'· '
·~~
ODING RIFALDI ~
NIP 19700311199~031002
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
Diisi dengan jarak dari pelabuhan khusus sampai
dengan kapal pengangkut (vesseQ, dalam satuan
nautical mile, contohnya: jarak tempuh
ponton/tongkang/ barge dari pelabuhan khusus
sampai vessel.
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan
metode / cara penjualan yang dilakukan dan isilah
volume penjualan setahun sebelum tahun pajak
masing-rnasing metode/cara penjualan (dapat
mengisi lebih dari 1 (satu) metode /car a penjualan
yang digunakan).
Diisi dengan jarak dari Run of Mine (ROM) ke
stockpile, dalam satuan km.
Diisi dengan jarak dari stockpile ke pelabuhan
khusus, dalam satuan km.
diisi.
diisi.
diisi.
Diisi sesuai dengan besarnya cadangan terbukti
yang ada pada saat formulir diisi, dalam satuan
ton/kg/m3, atau lainnya.
Diisi besarnya kemampuan kapasitas produksi
rata-rata dalam satu tahun p ada saat formulir
diisi, dalam satuan ton/kg/m3, atau lainnya.
Diisi dengan rasio pengu pasan (stripping ratio)
rata-rata dalam satu tahun.
-3-
9. JARAK ROM KE
STOCKPILE
10. JARAK STOCKPILE
KE PELABUHAN
KHUSUS
11. JARAK PELABUHAN
KE KAPAL
PENGANGKUT
(VESSEL)
2. PENGANGKUTAN
GALIANTAMBANG
3. UNIT
PENGOLAHAN/
PEMURNIAN
4. PELABUHAN
KHUSUS/DERMAGA
5. CADANGAN
TERBUKTI
6. KAPASITAS
PRODUKSI RATA-
RATAPER TAHUN
7. RASIO
PENGUPASAN RATA-
RATA (STRIPPING
RATION)
8. METODE/CARA
PENJU ALAN

I
l,)
I
sn(I)
O'"
!ll
co
!ll
0-
CD
::l.
:;i;;-
C:
......
0 .f'>. w lJ _,. II ;;:.;:
!ll · · · · ru o
ru r (I) "O )> !!!. o...... cru-.0;:;?3Ill !ll - 0 !ll
::i ui~Ci) en_.
-n "'O~~ "CX>
(I) -· c..0
~ iJ )>
se:3 (!) )> "O
s, ..... OJ-· c..Ill
>< (l)
::;· (/)
lll ::J
c.. ::J (0
lll !l)
"O ::J
ll.l Q),.....
c.. ::J
(0
@' ;;>;;'
3
Cl)
(/)
0- (l)
Q)
~ ;--10 ?1 U1;:::; c
- ~-(/)
"'U"C(f);;i;:;(l)
iU'Ul CD CU -· 0
c :no !a. - (/j
ll.l Q) !l) (I) !l)
o, :::i-., 3 3 &(I) (0 ~ ;.u (/)
::J @ (l)
-c(0 - :::! ruru "U Ill ::J::i (l) ::J (C
~
tt (0
..... !U
o,
"O ru(l)
:i (/)
c Cl)
w 0-
:J ID
(0
!!!:.
O'"
(1)
zr,
;>:;'
c
rr

Diisi nomor uru t bangunan yang akan diisikan
dalam LSPOP.
Diisi nama unit bangunan (sesuai dengan daftar
aset unit bangunan).
Diisi sesuai dengan Jenis Penggunaan Bangunan
(jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak di
halaman belakang LSPOP).
Diisi sesuai dengan lokasi titik/ cluster/ area dan
sejenisnya dimana bangunan berada.
Diisi sesuai dengan kondisi bangunan (kriterianya
terdapat pada keterangan yang terletak di halaman
belakang LSPOP).
Diisi tahun selesai dibangun.
Diisi tahun dilakukannya renovasi, jika dilakukan
renovasi.
Diisi jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan
terse but.
Diisi dengan luas Iantai bangunan tersebut.
Diisi sesuai dengan konstruksi yang ada (jenisnya
belakang LSPOP).
Diisi sesuai dengan material dincling dalam yang
terpasang (jenis materialnya terdapat pada
keterangan yang terletak di halaman belakang
LSPOP).
Diisi sesuai dengan material dinding luar yang
terpasang, (jenis materialnya terdapat pada
LSPOP).
Diisi sesuai dengan material pelapis dinding dalam
yang digunakan (jenis materialnya terdapat pada
LSPOP).
Diisi sesuai dengan material pelapis dinding luar
yang digunakan (jenis materialnya terdapat pada
LSPOP).
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh perugas
6. THN DIBANGUN
7. THN RENOVASI
8. JUMLAH LT. BANG.
9. LUASBANGUNAN
10. KONSTRUKSI
11. MATERIALDINDING
DALAM
12. MATERIALDINDING
LUAR
13. PELAPIS DINDING
DALAM
14. PELAPIS DINDING LUAR
5. KONDISI BANGUNAN
3. JENIS PICNGGUNAAN
BANGUNAN(JPB)
4. LOKASI
2. NAMABANGUNAN
DATA RINCI BANGUNAN
1. No.
No. Formulir
TAHUN PAJAK
JENIS TRANSAKSI
NOP
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP (L02-41) adalah data rind objek pajak bangunan umum.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai denganjumlah unit bangunan.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok.
kanan.
"NIHIL"pada kolom/baris isian,
PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L02-41~
BANGUNAN UMUM
-3-

ODING RIFALDI r.{_
NIP 197003111995031002
, t u.b.
/KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
L--- ~ (( sci<JlEtAR ...
::;,.;-::,--------
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
18. FASILITAS
17. PENUTUP LANTAI
16. ATAP
Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada
(jenis materialnya terdapat pada keterangan yang
terletak di halaman belakang LSPOP).
Diisi sesuai dengan material atap yang ada (jenis
materialnya terdapat pada keterangan yang
terletak di halaman belakang LSPOP).
Diisi sesuai dengan material jenis penutup lantai
yang ada (jenis materialnya terdapat pada
LSPOP).
Diisikan jenis fasilitas yang ada pada bangunan
(bisa lebih dari satu, jenisnya terdapat pada
keterangan yang terletak di halarnan belakang
LSPOP).
15. LANGIT-LANGIT
-4-

I
tvI
§2:
;;<;"
m.CD
ii)
::J
(0
D.)
::s
(/)
(j)
en
c;
ro
@.......
(D
ro::i
(Q
OJ
::s
en
CD
O"
OJ
(0
~.
O"
(D
::::l.
A"
c
-r
..,
Q_
ro
"O
E?.
0..
;::;:
!l)
3
O"
ro
zr..._
en
(D
en
c
~.
Q_
(t)
::s
(Q
ro
:::::!
;;>""
CD
-0
(l)
::i
c
ro
::s
,,0
--,
3
c

Diisi nomor urut bangunan yang akan diisikan
dalam LSPOP.
Diisi nama unit bangunan [sesuai dengan daftar
aset unit bangunan).
Diisi sesuai dengan Jenis Penggunaan Bangunan
untuk bangunan khusus (jenisnya terdapat pada
daftar bangunan khusus terdapat pada keterangan
yang terletak di halaman belakang LSPOP).
Untuk bangunan khusus lainnya, dapat diisi
dengan peruntukan bangunan khusus selain yang
telah ditentukan sebelumnya, misalnya: struktur
rangka, menara tower, bendungan dll.
Diisi sesuai dengan kondisi bangunan (jenisnya
belakang LSPOP).
Diisi tahun selesai dibangun.
Diisi tahun dilakukannya renovasi, jika dilakukan
renovasi
Diisi sesuai dengan konstruksi yang terpasang
[jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak
di halaman belakang LSPOP).
Diisi panjang objek bangunan (Contoh: Jalan yang
diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara,
atau Pipa], dalam satuan meter.
Diisi lebar objek bangunan (Contoh : Jalan yang
diperkeras, Dermaga, atau Landasan pesawat
udara), dalam satuan meter.
Diisi tinggi bangunan (Contoh: Cerobong,
Konveyor, Silo, atau Tangki), dalam satuan meter.
Diisi diameter objek bangunan (Contoh: Cerobong,
Pipa, Silo, atau Tangki), dalam satuan meter.
Diisi luas objek bangunan (Contoh : Jalan yang
diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara,
Cerobong, Konveyor,Pipa, Silo, Tangki, Kilang atau
bangunan khusus lainnya), dalam satuan rn2.
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
12. LUAS [rn"]
11. DIAMETER(m)
10. TINGGI (m)
9. LEBAR (m)
8. PANJANG (m)
7. KONSTRUKSI
5. TAHUN DIBANGUN
6. TAHUN RENOVASI
4. KONDISI UMUM
3. JENIS PENGGUNAAN
BANGUNAN (JPB)
2. NAMA BANGUNAN
DATA RINCIAN BANGUNAN
1. No.
No. Formulir
TAHUN PAJAK
JENIS TRANSAKSI
NOP
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP (L02-42) adalah data rinci objek pajak bangunan khusus.
2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah unit bangunan.
kanan.
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L02~42)
BANGUNAN KHUSUS
-3-

u.b.
#: KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
l~ / " '
(~/-:'.:-=- .
ODING RIFALDI tY
NIP 197003 l 1199S031002
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
JPB 6 adalah pipa
Diisi sesuai dengan keadaan posisi pipa (jenisnya
belakang LSPOP).
Diisi lebar ROW pipa, dalam satuan meter.
Diisi panjang pipa, dalam satuan meter.
Diisi jumlah pipa, dalam satuan batang.
JPB 7 adalah silo
Diisi sesuai dengan keadaan bentuk silo (jenisnya
belakang LSPOP).
Diisi tinggi Silo, dalam satuan m.
JPB 8 adalah tangki
Diisi sesuai dengan keadaan bentuk tangki
Diisi sesuai dengan, posisi perletakan tangki
Diisi volume objek bangunan (Contoh: Tangki),
dalam satuan m-.
JPB 4 adalah cerobong
Diisi sesuai dengan bentuk cerobong (jenisnya
belakang LSPOP).
JPB 5 adalah konveyor
Diisi tinggi penyangga konveyor, dalam satuan
meter.
Diisi lebar penyangga konveyor, dalam satuan
meter.
Diisi jarak an tar tiang/kaki konveyor.
-4-
25. Tangki
23. Tinggi Kolom
JPB 8
24. Bentuk Tangki
19. Lebar ROW (m2)
20. Panjang pipa/unit (m)
21. Jumlah pipa (batang)
JPB 7
22. Bentuk Silo
17. Jarak Antar Tiang/Kaki
(m)
JPB 6
18. Posisi Pipa (m)
16. Lebar Penyangga (m)
JPB 5
15. Tinggi Penyangga (m)
JPB 4
14. Bentuk Cerobong
13. VOLUME (rn-']

B. DATA... r
J I I Il
l I I I I
I I I I I
I I II I
I I II I
I I I I I
D b. Operasi Produksi
1. Konstruksi, sejak tahun
2. Penambangan, sejak tahun
9. TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
0 a. Eksplorasi
1. Penyelidikan Umum, sejak tahun
2. Eksplorasi, sejak tahun
3. Perpanjangan Eksplorasi,sejak tahun
4. Studi Kefayakan, sejak tahun
I I I I I II I I II I I std 1 I I! I I I I I I I I I
I I I I II I II I I I Istd I I II I I I I II I I I
a. GARIS BUJUR (BT)
b. GARIS LINTANG (LU/LS)
8. BATAS TITIK KOORDINAT IZIN/KONTRAK
Kecarnatan
.•
-. ·.·
.··.·.· prqptnsl.··
.
No. ..
1
2
3
dst
6. LUAS TOTAL WIL. IZIN
PERTAMB./Wll. PERTAMB.
SEJENIS
7. RINCIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS WIL.lZIN PERTAMB./WIL PERTAMB. SEJENIS
5. KODE WIUP
I I I I I I II I I I II I I I I I I4. TANGGAL I I I 11 I I 11 I I I I
[]] 111110[]]111111111
I I I I I I II I I I I I I I I <m2)
3. NOMOR IZIN/KONTRAK
2. JENIS IZIN/KONTRAK 0 d. Kontrak Karya 0 e. PKP2B0 a. IUP 0 b. IUPK De.IPR
0 a. Batubara 0 b. Mineral Logam 0c. Mineral Bukan Logam D d. Batuan1. JENIS GAUAN TAMBANG
LAMPIRAN SURATPEMBERlTAHUANOBJEK PAJAK
TUBUH BUMI
LAMPIRAN VI
PERATURAN DrnEKTUR JENDERAL PAJAK
BANGUNAN SEK.TOR PERTAMBANGAN
BATUBARA

PETUNJUK ... rCatatan: Jumlah lembar dapat ditambah/sesuai dengan keperluan
dst
2
1
0 Bijih (ore atau raw material) 0 Produk akhir/olahan5. BENTUK PRODUKSI
6. RINCIAN KOMODITAS f MEREK DAGANG
0 Logam0 Konsentrat3. BENTUK PRODUKSI 0 Bijih (ore atau raw material)
4. RJNCIANKOMODITAS I MEREK DAGANG
0 Batubara Jenis Tertentu0 Coking (metallurgical)1. JENIS BATUBARA 0 Steam (thermaf)
2. RlNCIAN KOMODITAS I MEREK DAGANG
-2-

Diisi dengan nomor urut lokasi. Apabila Wilayah
Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis
meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, diisi
nomor urut sesuai jumlah wilayah administrasinya.
Diisi dengan nama propinsi dimaria Wilayah Izin
Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis
berada.
Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana
Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan
Sejenis berada.
Diisi dengan nama kecamatan dimana Wilayah Izin
berada,
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis galian
tambang yang tercantum dalam izin/kontrak
pertambangan.
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis
izin/kontrak pertambangan.
Diisi dengan nomor izin/kontrak pertambangan
sesuai dengan nomor yang tercantum dalam
izin/kontrak pertambangan.
Diisi dengan tanggal izin/kontrak sesuai dengan
tanggal yang tercantum dalam izin Zkontrak
pertambangan.
Diisi dengan kodifikasi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan atau sejenisnya (jika ada).
Diisi dengan total luas Wilayah Izin Pertambangan
atau Wilayah Pertambangan Sejenis dalam satuan
meter persegi (m2) sesuai dengan luas yang
tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.
Yaitu rincian wilayah administrasi dimana Wilayah
Izin Pertambangan/ Wilayah Pertambangan Sejenis
berada dan luasnya.
Kolom4 Kecamatan
Kolom 3 Kabupaten
Kolom2 Propinsi
6. LUAS TOTAL
WIL.IZIN
PERTAMB./WIL.
PERTAMB. SEJENIS
7. RINCIAN WILAYAH
ADMINISTRASI DAN
LUAS WIL.IZIN
PERTAMB. /WIL.
PERTAMB. SEJENIS
Kolom 1 No.
5. KODEWIUP
4. TANGGAL
2. JENIS
IZIN /KONTRAK
3. NOMOR
IZIN / KONTRAK
1. JENIS GALIAN
TAMBANG
A. DATA RINCI IZIN/KONTRAK PERTAMBANGAN
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
No. Forrnulir
TAHUN PAJAK
JENIS TRANSAKSI
NOP
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP (L03-41) adalah rincian data objek pajak tubuh bumi per
kabupaten/kota.
kanan.
"NIHIL" pada kolom/baris isian.
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L03-41)
TUBUH BUMI
-3-

dimana:
KoAR = Nilai kalor batubara kondisi GAR
KADs = Nilai kalor batubara kondisi ADB
TM = Total Moisture (kondisi GAR)
IM =Inhereni Moisture (kondisi ADB)
Kandungan Air (TM) diisi dengan Kandungan Air
Batubara (Total Moisture content) kondisi as
received {ar) dalam satuan persen (%,ar)
Kandungan Belerang (Tl;) diisi dengan Kandungan
Belerang Batubara (Total Sulphur content) kondisi
as received (ar) dalam satuan persen (%,ar).
Kandungan Abu (Ash) diisi dengan Kandungan Abu
Batubara kondisi as received (ar) dalam satuan
persen (%,ar).
(
100-TM)
100 - IM
KaAR = KAoB X
Diisi dengan jumlah basil produksi Batubara dalam
setahun sebelum tahun pajak, dalam satuan ton.
Diisi dengan satuan hasil produksi Batubara, yaitu
ton.
adalah kualitas tipikal kandungan Batubara rata-
rata dalam setahun sebelum tahun pajak:, yang
meliputi:
Kandungan Kalori (CV) diisi dengan Nilai Kalor
Batubara (Calorific Value) kondisi GAR (gross as
received)dalam satuan kkal/kg (GAR).
Apabila Nilai Kalor Batubara dalam kondisi ADB
(air dried basis) hams dikonversi dahulu ke kondisi
GARdengan formula:
Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang
batubara yang dihasilkan.
Diisi dengan nama komoditas Batubara / merek
dagang yang dihasilkan.
BATUBARA
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis
Batubara yang diproduksi (bisa lebih dari satu)
Diisi dengan luas Wila yah Izin
berdasarkan wilayah administrasi, dalam satuan
m2.
Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang
terdapat dalam peta Wilayah Izin Pertambangan
atau peta Wilayah Pertambangan Sejenis yang
mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang
Bujur), dalam satuan ... 0
••• ' ••• ".
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan tahapan
kegiatan usaha pertambangan dan isi tahun
dimulainya kegiatan pada tahapan tersebut.
-4-
Kolom Kualitas
Batubara Rata-Rata
Kolom Nama
Komoditas / Merek
Dagang (Brand)
Kolom Hasil
Produksi Setahun
Kolom Satuan
2. RINCIAN
KOMODITAS/
MEREK DAGANG
Kolom No.
1. JENIS BATUBARA
B. DATA GALIAN TAMBANG
9. TAHAPAN KEGIATAN
USAHA
PERTAMBANGAN
8. BATAS TITIK
KOORDINAT
IZIN/ KONTRAK
Kolom 5
Luas (m2)

Diisi dengan nornor urut komoditas/merek dagang
Mineral bukan Logam atau Batuan yang
dihasilkan.
Diisi dengan nama komoditas Mineral bukan
Logam atau Batuan yang dihasilkan.
Diisi dengan volume hasil tertambang dalam
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bentuk hasil
produksi Mineral Bukan Logam atau Batuan yang
dijual, (bisa lebih dari satu).
Kolorn Nama
Komoditas
Kolom Hasil
Produksi
Tertambang
6. RINCIAN
KOMODITAS/
MEREK DAGANG
Kolom No.
MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN
5. BENTUK PRODUKSI
Diisi dengan satuan hasil produksi tertambang,
antara lain; ton, kg, m3, atau lainnya.
Diisi dengan persentase kandungan Mineral Logam
rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak,
dalam satuan persen.
Diisi dengan Harga Jual Hasil Galian Tambang
dalam satuan mata uang Rupiah per ton/kg/m3
atau lainnya,
Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
Diisi dengan volume basil produksi tertambang
Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang
Mineral Logam yang dihasilkan.
Diisi dengan nama komoditas Mineral Logam atau
rnerek dagang (brand)yang dihasilkan.
MINERAL LOGAM
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bentuk
produksi Mineral Logam yang dijual (bisa lebih dari
satu}.
dan
dan
listrik
batubara untuk keperluan tertentu
kualitasnya, batubara jenis tertentu
kualitasnya, batubara untuk pembangkit
mulut tambang dan kualitasnya, dll.
dalam satuan mata uang Rupiah per ton (Rp per
ton).
Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan
misalnya:
Untuk batubara coking (metalurgical), dapat diisi
dengan kualitas batubara coking (metalurgical),
jenis batubara coking (metalurgical) (hard coking,
semi soft coking, pulverised coal injection), dll.
Untuk batubara jenis tertentu, dapat diisi dengan
-5-
Kolom
Kualitas /Kadar
Mineral Logam
Kolorn Harga Jual
Produksi Galian
Tam bang
Kolorn Keterangan
Kolom Nama
Komoditas/Merek
Dagang (Brand))
Kolorn Hasil
Produksi
Tertambang
Kolorn Satuan
4. RINCIAN
KOMODITAS/
MEREK DAGANG
Kolom No.
3. BENTUK PRODUKSI
Kolom Harga Jual
Hasil Galian
Tam bang
Kolom Keterangan

u.b.
l{EPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
dalam satuan Rupiah per ton/kg/m3 dan
sebagainya.
Diisi dengan penjelasan tambahan yang
diperlukan.
Kolom
Kualitas /Kadar
Mineral Bukan
Logam
Kolom Harga Jual
Hasil Galian
Tambang
Kolom Keterangan
Diisi dengan satuan yang sesuai, antara lain; ton,
kg, m>, atau lainnya.
Diisi dengan persentase kandungan Mineral Bukan
Logam, atau Batuan (jika ada), dalam satuan
persen.
Kolom Satuan
-6-

PETUNJUK ...
Rp I I I I I I
(1) + (2) + (3) + (4)
JUMLAH BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG
0 4. Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang
::1111
1
2
3
4
5
dst
4
5
dst
O3. Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian
Hasil Produksi Galian Tambang
Jllmlah
2
3
4
5
dst
Rp0 2. Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang
2
3
4
5
dst
Rp (1) ..._I .....I _.l_......._._.......I .........1__._I _.__.___._..........___.0 1. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah
RINCIAN BIAVA PRODUKSI GALIAN TAMBANG
LAMPIRAN VII
BATUBARA

Diisi dengan nomor urut rincian jenis Biaya
Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang.
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Kolom No
2. Biaya Pengambilan Hasil
Produksi Galian Tambang
Jumlah
Kolom Keterangan
Kolom Besaran Biaya (Rp)
Kolorn Nama / J enis Biaya
Kolom No
No. Formulir
TAHUN PAJAK
JENIS TRANSAKSI
NOP
RINCIAN BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK
1. Biaya Pengupasan Lapisan Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi
Tanah dengan jumlah biaya yang dikeluarkan terkait
langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam
kategori Biaya Pengupasan Lapisan Tanah,
contohnya: biaya pengupasan tanah (overburden};
biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah;
biaya penimbunan tanah hasil pengupasan; biaya
pengurugan kembali (baclcfilij, biaya tenaga kerja
langsung, biaya pemakaian bahan bakar; dan/ atau
biaya sewa alat berat.
Pengupasan Lapisan Tanah.
Diisi dengan rincian nama/jenis biaya yang masuk
kategori Biaya Pengupasan Lapisan Tanah.
Diisi dengan rincian besarnya biaya yang
dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak
yang termasuk dalam kategori Biaya pengupasan
Lapisan Tanah, dalam satuan mata uang Rupiah.
Diisi dengan penjelasan tambahari yang
diperlukan.
Merupakan penjumlahan dari rincian besaran
Biaya Pengelupasan Lapisan Tanah yang
dikeluarkan, dalam satuan mata uang Rupiah.
Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi
dengan jumlah biaya yang dikeluarkan terkait
kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian
Tambang, contohnya: biaya penggalian; biaya
penyemprotan; biaya pengerukan, biaya peledakan;
biaya penimbunan bahan galian; biaya analisa
laboratorium; biaya tenaga kerja langsung, biaya
pemakaian bahan bakar; dan/atau biaya sewa alat
berat.
PERHATIAN:
1. Formulir LSPOP (L03-42) adalah rincian biaya produksi galian tambang.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak paling kiri clan menggunakan huruf balok.
kanan.
"NIHIL"pada kolom/baris isian,
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L03~42)
RINCIAN BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG
-2-

t
yangtambahanpenjelasanDiisi dengan
diperlukan.
diperlukan.
Biaya Pengilahan dan/atau Pemurnian Hasil
Produksi Galian Tambang yang dikeluarkan, dalam
satuan mata uang Rupiah.
Berilah tanda silang (X} jika dibiayakan dan diisi
kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian
Tambang, contohnya: biaya hauling, biaya
barge/ponton, biaya transportasi laut, biaya
surveyor, biaya asuransi dan/ atau biaya tenaga
kerja langsung.
Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang.
kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian
Tambang.
yang termasuk dalam kategori Biaya Pengangkutan
Hasil Produksi Galian Tambang.
diperlukan.
Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang
yang dikeluarkan, dalam satuan mata uang
Rupiah.
Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi
kategori Biaya Pengolahan dan/atau Pemumian
Hasil Produksi Galian Tambang, contonya: biaya
pecucian (washing), biaya pembentukan ukuran
(crushing), biaya pencampuran (blending), biaya
pemurnian, biaya peleburan (smelting) dan/atau
biaya tenaga kerja langsung.
Pengolahan dan/ atau Pemumian Hasil Produksi
Galian Tambang.
kategori Biaya Pengolahan dan/ atau Pemumian
Hasil Produksi Galian Tambang.
yang termasuk dalam kategori Biaya Pengolaha.n
dan / atau Pemumian Hasil Produksi Galian
Tambang.
kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian
Tambang.
yang termasuk dalam kategori Biaya Pengambilan
Hasil Produksi Galian Tambang, dalam satuan
mata uang Rupiah.
-3-
Kolom Keterangan
Kolom Besaran Biaya
KolomNamaj'.Jenis Biaya
Kolom No
4. Biaya Pengangkutan Hasil
Jumlah
Kolom Keterangan
Kolom Besaran Biaya (Rp)
Kolom Namaj'.Jenis Biaya
Kolom No
3. Biaya Pengolahan
dan/ atau Pemurnian Hasil
Jumlah
Kolom Keterangan
Kolom Besaran Biaya
Kolom Nama/
Jenis Biaya

1---~~ 1.LODING RIFALDI ~L
NIP 197003111995031002
.~~~AGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
~ ' 'ffis 't;. ~
KEN DWIJUGIASTEADI
ttd
Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian
Tambang yang dikeluarkan, dalam satuan mata
uang Rupiah.
Merupakan penjumlahan dari seluruh rincian
biaya produksi galian tambang setahun sebelum
tahun pajak, dalam satuan mata uang Rupiah.
-4-
JUMLAH BIA YAPRODUKSI
GALIAN TAMBANG
((1)+(2)+(3)+(4))
Jumlah

PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Similar to PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (20)

More from Roko Subagya

More from Roko Subagya (20)

PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara