SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
HAKIKAT HUKUM
• Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum.
• Imanuel Kant mengemukakan mengenai negara hukum menempatkan
fungsirecth pada staat, hanya sebagai alat pelindung hak-hak
individual dan juga sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
masyarakat.
• Secara umum hukum adalah keseluruhan jumlah peraturan atau
ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat
yang sifatnya dapat mengikat dan dipertahankan negara.
1. Pengertian Hukum
• Prof. Lj. Van Apeldorn: gejala sosial seperti aspek agama,
kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan.
• S.M Amir S.H: peraturan, kumpulan peraturan-pertauran yang
terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.
• Soerojo Wignjodipoero: himpunann peraturan-peraturan hidup
yang bersifat memaksa, berisikan suau perintah larangan atau
ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan
maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan
masyarakat.
2. Pembagian Hukum
a) Hukum menurut wujud/bentuk: hukum tertulis dan tidak tertulis.
b) Hukum menurut ruang: hukum lokal, hukum nasional, dan hukum
internasional.
c) Hukum menurut waktu: ius constitutum, ius constituendum, dan antar
waktu.
d) hukum berdasarkan pribadi yang diatur: satu golongan, semua golongan
dan antar golongan.
e) Hukum menurut isinya: hukum publik, hukum privat/perdata,dan hukum
perkawinan.
f) Hukum menurut tugas dan fungsinya: hukum material dan hukum formil.
3. Tujuan Hukum
• Tujuan hukum yaitu:
a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat.
b. Menciptakan pergaulan hidup antargolongan masyarakat.
c. Mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat.
d. Memberikan petunjuk dalam masyarakat.
• Pendapat beberapa ahli tentang tujuan hukum:
a. Aristoteles: menghendaki keadulan semata-mata dan isi dari hukum
ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak
adil.
b. Prof Soebekti: melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran
dan kebahagiaan para rakyat.
c. Prof. J VanKan: menjaga kepentingan tiap-tuap manusia agar kepentingan
tidak dapat diganggu.
4. Unsur, Ciri dan Sifat Hukum
• Unsur-unsur hukum:
a. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
b. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berkewajiban.
c. Peraturan tersebut pada umumnya memaksa.
d. Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas.
• Ciri-ciri hukum:
a. Adanya perintah dan atau larangan
b. Perintah dan atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang
• Sifat hukum:
a. Memaksa
b. Mengatur
5. Sumber-Sumber Hukum
• Sumber hukum materiil: keyakinan dan perasaan hukum individu
dan pendapat umum yang menentukan isi dan materi hukum.
• Sumber hukum formil: perwujudan atau isi atau material yang
menentukan hukum itu sendiri. Jenis-jenis hukum formil yaitu:
a. Undang-undang
b. Kebiasaan
c. Yurispudensi
d. Traktat
e. Doktrin
6. Tata Hukum Indonesia
• Tata hukum negara Indonesia yang tersusun secara hierarki
berdasrakan UU no 12 tahun 2011 yaitu:
1) UUD 1945
2) TAP MPR
3) UU/PERPU
4) PP
5) PERPRES
6) PERDA TINGKAT I
7) PERDA TINGKAT II
HAKIKAT HUKUM
• HUKUM adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan
larangan)yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.
• Sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi hukum
karena hukum adalah pedoman hidup yang dapat membantu kita
menyeimbangkan hak dan kewajiban serta mengatasi bentrokan
kepentingan dalam masyarakat.
1. Memberikan kepastian hukum bagi
warga negara
• Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adaah
negara hukum, sehingga tingkah laku manusia harus berdasar
pada hukum yang ada.
• Peraturan dibuat oleh penguasa negara yang bersifat mengikat
dan memaksa.
• Akibat tidak patuh hukum yaitu timbul perselisihan dan
ketidaktentraman dalam masyarakat, karena
kepentingan saling terganggu.
2. Melindungi dan mengayomi hak
warga negara
• Berbagai kepentingan masyarakat
Meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan umum baik bersifat jasmaniah
maupun rohaniah.
• Menyeimbangkan kepentingan umum dan pribadi dalam kehidupan
masyarakat
Mengutamakan kepentingan umum, tidak bertindak sesuka hati,
mengendaikan diri dalam hidup bermasyarakat.
• Hukum menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara
Setiap individu menjalankan semua kewajibannya terlebih dahulu sebelum
menuntut hak. Etiap hak dan kewajiban harus
dilaksanakan seimbang.
3. Memberikan rasa keadilan bagi
warga negara
• Memberikan keadilan dapat melalui cara:
a. Memberikan kepastian hukum
b. Membela yang benar dan menghukum yang saah
c. Memberikan keadilan dalam bentuk perbaikan
perekonomian bangsa
d. Menciptakan ketertiban dan ketentraman
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN
BERNEGARA
• SANKSI norma hukum adalah tegas dan nyata, mengandung
pengertian:
1. Tegas
Adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur.
2. Nyata
Adanya aturanyang secara material telah ditetapkan kadar hukum
berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.
1. Perilaku yang sesuai dengan hukum
• Kehidupan keluarga
 Menghormati orang tua
 Saling menyayangi dan saling membantu
 Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga
 Melaksanakan tugas dan kewajiban
• Kehidupan sekolah
 Menghormati guru dan menyayangi teman
 Mentaati peraturan sekolah
 Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar
 Melaksanakan program sekolah
• Kehidupan masyarakat
 Saling menghormati dan bekerja sama
 Terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat
 Membantu tetangga yang tertimpa musibah
 Melaksanakan kebijakan pemerintah setempat
• Sadar hukum di lingkungan negara:
 Menjaga nama baik bangsa dan negara
 Taat dan patuh menjalani peraturan
 Membayar pajak
 Saling menhormati anatr sesama
• Hak dan kewajiban sebagai warga negara
o Menyadari dan melaksanakan pancasila, UUD 1945
dan hukum lain
o Disiplin membayar pajak
o Rajin belajar
o Ikut mendukung pemberantasan penyelundupan obat
terlarang
o Tidak bertindak main hakin sendiri
2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum
beserta sanksinya
• Lingkungan keluarga:
 Mengabaikan perintah orang tua
 Tidak mau membantu orang tua
• Lingkungan sekolah
 Menyontek ketika ulangan
 Tidak masuk sekolah tanpa ijin
• Lingkungan masyarakat
 Mengganggu ketertiban masyarakat
 Tidak partisipasi dalam kegiatan kerja bakti
• Lingkungan neraga dan bangsa
 Tidak memiliki KTP
 Tidak emmatuhi rambu-rambu lalu lintas
 Merusak fasilitas umum
3.Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan
hukum
• Lingkungan keluarga
 Ibadah tepat waktu
 Melaksanakan aturan yang disepakati anggota keluarga
• Lingkungan sekolah
 Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan
 Memperhatikan penjelasan guru
• Lingkungan masyarakat
 Melaksanakan norma yang ada
 Menghormati keberadaan tetangga sekitar
• Lingkungan bangsa dan negara
 Memiliki kelengkapan negara seperti SOM, KTP
 Membayar kewajiban seperti pajak, parkir
 Mengikuti pemilu

More Related Content

What's hot

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Jae Rahman
 
Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7
abd_
 
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenBab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Idris Miaus
 
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan KeadilanHak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
SyaifOer
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Astika Rahayu
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Rezy Marsellina
 

What's hot (17)

Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan HukumKonstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
 
Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7Materippknsmaxiibab7
Materippknsmaxiibab7
 
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenBab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
 
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p knPrediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
 
Sikap positif terhadap konstitusi negara
Sikap positif terhadap konstitusi negaraSikap positif terhadap konstitusi negara
Sikap positif terhadap konstitusi negara
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
 
Tanggung Jawab
Tanggung JawabTanggung Jawab
Tanggung Jawab
 
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan KeadilanHak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan Keadilan
 
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraMakalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
 

Similar to Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
Afdal Zikri
 
Slide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptx
Slide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptxSlide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptx
Slide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptx
ssuser65e150
 
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
CoinBlack
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Andhika Pratama
 
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...
Ratna Melati
 
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Rasyad Tamzami
 

Similar to Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 (20)

Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
HUKUM
HUKUMHUKUM
HUKUM
 
Slide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptx
Slide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptxSlide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptx
Slide-CgghjjPS102-CPS102-Slide-04.pptx
 
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
 
Warga negara dan negara
Warga negara dan negaraWarga negara dan negara
Warga negara dan negara
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdfMateri MPLS Kaderkum 2023.pdf
Materi MPLS Kaderkum 2023.pdf
 
presentasi PKN Kel.Cindi
presentasi PKN Kel.Cindipresentasi PKN Kel.Cindi
presentasi PKN Kel.Cindi
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Tema 6 Muatan PPKn.pptx
Tema 6 Muatan PPKn.pptxTema 6 Muatan PPKn.pptx
Tema 6 Muatan PPKn.pptx
 
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
 
Negara dan Warganegara
Negara dan WarganegaraNegara dan Warganegara
Negara dan Warganegara
 
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
 
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
 
Kewarganegaraan FK
Kewarganegaraan FK Kewarganegaraan FK
Kewarganegaraan FK
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
 

Recently uploaded

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 

Recently uploaded (20)

Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 

Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

  • 1. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  • 2. HAKIKAT HUKUM • Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. • Imanuel Kant mengemukakan mengenai negara hukum menempatkan fungsirecth pada staat, hanya sebagai alat pelindung hak-hak individual dan juga sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. • Secara umum hukum adalah keseluruhan jumlah peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang sifatnya dapat mengikat dan dipertahankan negara.
  • 3. 1. Pengertian Hukum • Prof. Lj. Van Apeldorn: gejala sosial seperti aspek agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan. • S.M Amir S.H: peraturan, kumpulan peraturan-pertauran yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. • Soerojo Wignjodipoero: himpunann peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suau perintah larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
  • 4. 2. Pembagian Hukum a) Hukum menurut wujud/bentuk: hukum tertulis dan tidak tertulis. b) Hukum menurut ruang: hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. c) Hukum menurut waktu: ius constitutum, ius constituendum, dan antar waktu. d) hukum berdasarkan pribadi yang diatur: satu golongan, semua golongan dan antar golongan. e) Hukum menurut isinya: hukum publik, hukum privat/perdata,dan hukum perkawinan. f) Hukum menurut tugas dan fungsinya: hukum material dan hukum formil.
  • 5. 3. Tujuan Hukum • Tujuan hukum yaitu: a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. b. Menciptakan pergaulan hidup antargolongan masyarakat. c. Mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. d. Memberikan petunjuk dalam masyarakat. • Pendapat beberapa ahli tentang tujuan hukum: a. Aristoteles: menghendaki keadulan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil. b. Prof Soebekti: melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. c. Prof. J VanKan: menjaga kepentingan tiap-tuap manusia agar kepentingan tidak dapat diganggu.
  • 6. 4. Unsur, Ciri dan Sifat Hukum • Unsur-unsur hukum: a. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. b. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berkewajiban. c. Peraturan tersebut pada umumnya memaksa. d. Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas. • Ciri-ciri hukum: a. Adanya perintah dan atau larangan b. Perintah dan atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang • Sifat hukum: a. Memaksa b. Mengatur
  • 7. 5. Sumber-Sumber Hukum • Sumber hukum materiil: keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi dan materi hukum. • Sumber hukum formil: perwujudan atau isi atau material yang menentukan hukum itu sendiri. Jenis-jenis hukum formil yaitu: a. Undang-undang b. Kebiasaan c. Yurispudensi d. Traktat e. Doktrin
  • 8. 6. Tata Hukum Indonesia • Tata hukum negara Indonesia yang tersusun secara hierarki berdasrakan UU no 12 tahun 2011 yaitu: 1) UUD 1945 2) TAP MPR 3) UU/PERPU 4) PP 5) PERPRES 6) PERDA TINGKAT I 7) PERDA TINGKAT II
  • 9. HAKIKAT HUKUM • HUKUM adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan)yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. • Sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi hukum karena hukum adalah pedoman hidup yang dapat membantu kita menyeimbangkan hak dan kewajiban serta mengatasi bentrokan kepentingan dalam masyarakat.
  • 10. 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara • Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adaah negara hukum, sehingga tingkah laku manusia harus berdasar pada hukum yang ada. • Peraturan dibuat oleh penguasa negara yang bersifat mengikat dan memaksa. • Akibat tidak patuh hukum yaitu timbul perselisihan dan ketidaktentraman dalam masyarakat, karena kepentingan saling terganggu.
  • 11. 2. Melindungi dan mengayomi hak warga negara • Berbagai kepentingan masyarakat Meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan umum baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah. • Menyeimbangkan kepentingan umum dan pribadi dalam kehidupan masyarakat Mengutamakan kepentingan umum, tidak bertindak sesuka hati, mengendaikan diri dalam hidup bermasyarakat. • Hukum menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara Setiap individu menjalankan semua kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Etiap hak dan kewajiban harus dilaksanakan seimbang.
  • 12. 3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara • Memberikan keadilan dapat melalui cara: a. Memberikan kepastian hukum b. Membela yang benar dan menghukum yang saah c. Memberikan keadilan dalam bentuk perbaikan perekonomian bangsa d. Menciptakan ketertiban dan ketentraman
  • 13. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA • SANKSI norma hukum adalah tegas dan nyata, mengandung pengertian: 1. Tegas Adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur. 2. Nyata Adanya aturanyang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.
  • 14. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum • Kehidupan keluarga  Menghormati orang tua  Saling menyayangi dan saling membantu  Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga  Melaksanakan tugas dan kewajiban • Kehidupan sekolah  Menghormati guru dan menyayangi teman  Mentaati peraturan sekolah  Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar  Melaksanakan program sekolah • Kehidupan masyarakat  Saling menghormati dan bekerja sama  Terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat  Membantu tetangga yang tertimpa musibah  Melaksanakan kebijakan pemerintah setempat
  • 15. • Sadar hukum di lingkungan negara:  Menjaga nama baik bangsa dan negara  Taat dan patuh menjalani peraturan  Membayar pajak  Saling menhormati anatr sesama • Hak dan kewajiban sebagai warga negara o Menyadari dan melaksanakan pancasila, UUD 1945 dan hukum lain o Disiplin membayar pajak o Rajin belajar o Ikut mendukung pemberantasan penyelundupan obat terlarang o Tidak bertindak main hakin sendiri
  • 16. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya • Lingkungan keluarga:  Mengabaikan perintah orang tua  Tidak mau membantu orang tua • Lingkungan sekolah  Menyontek ketika ulangan  Tidak masuk sekolah tanpa ijin • Lingkungan masyarakat  Mengganggu ketertiban masyarakat  Tidak partisipasi dalam kegiatan kerja bakti • Lingkungan neraga dan bangsa  Tidak memiliki KTP  Tidak emmatuhi rambu-rambu lalu lintas  Merusak fasilitas umum
  • 17. 3.Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum • Lingkungan keluarga  Ibadah tepat waktu  Melaksanakan aturan yang disepakati anggota keluarga • Lingkungan sekolah  Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan  Memperhatikan penjelasan guru • Lingkungan masyarakat  Melaksanakan norma yang ada  Menghormati keberadaan tetangga sekitar • Lingkungan bangsa dan negara  Memiliki kelengkapan negara seperti SOM, KTP  Membayar kewajiban seperti pajak, parkir  Mengikuti pemilu