Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) khususnya di Kementerian PUPR, mencakup komitmen pemerintah, peraturan dan regulasi terkait, serta upaya-upaya Kementerian PUPR dalam mendorong P3DN seperti pengawasan dan sanksi."

1. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ASPEK TINGKAT
KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN)
TEKNOLOGI BARU
Oleh:
Ir. Nicodemus Daud, M.Si.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Selaku Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR
Selasa, 29 Maret 2022
1

2. OUTLINE
Pengarahan Presiden RI
Tentang Aksi Afirmasi Bangga
Buatan Indonesia
Bali, 25 Maret 2022
Kebijakan dan Regulasi P3DN/TKDN
Komitmen Pemerintah Dalam Pemanfaatan
APBN/APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Aspek TKDN pada Teknologi Baru (rekomendasi)
1
2
3
2

3. Pengarahan Presiden RI
Tentang Aksi Afirmasi Bangga
Buatan Indonesia
Bali, 25 Maret 2022
Kebijakan dan Regulasi P3DN/TKDN
Komitmen Pemerintah Dalam Pemanfaatan
APBN/APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Aspek TKDN pada Teknologi Baru (rekomendasi)
1
2
3
3

4. AKU CINTA PRODUK INDONESIA
Dari masa ke masa,
Slogan/jargon cinta produk Indonesia
senantiasa digaungkan oleh Presiden Republik
Indonesia.
Yang terbaru...
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang
ditandatangani pada tanggal 08 September 2021.
Tim Gernas BBI dibentuk untuk lebih
mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi
nasional melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah termasuk Industri Kecil dan
Menengah, yang sebelumnya telah dilakukan
peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020.
4

5. HIERARKI KEBIJAKAN PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
5

6. PENGAWASAN DAN SANKSI
SESUAI PP NO. 29 TAHUN 2018 DAN PERPRES NO. 16 TAHUN 2018
6

7. DEFINISI
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Sumber: Bahan Paparan Pusat P3DN Kemenperin, 2021
7

8. Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri
di Kementerian PUPR
UU No. 2
Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi
PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU 2/2017 j.o PP No.14 Tahun
2021 (Ps.26A-26D)
Pasal 25
(2) Sumber daya konstruksi mengutamakan
produk lokal, unggulan, dan ramah
lingkungan yang terdiri atas:
a. Sumber daya material;
b. Sumber daya peralatan;
c. Sumber daya teknologi; dan
d. Sumber daya manusia.
Pasal 26
(1) Sumber daya material dan peralatan
konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 25
ayat (2) huruf a dan b harus:
a. Menggunakan material dan peralatan yang
telah lulus uji dari lembaga yang
berwenang sesuai dengan standar; dan
b. Mengoptimalkan penggunaan material
dan peralatan dalam negeri.
Pasal 4
(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab
atas:
a. …
e. meningkatnya kualitas penggunaan
material dan peralatan konstruksi
serta teknologi konstruksi dalam
negeri.
Pasal 17
(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi
didukung dengan usaha rantai pasok
sumber daya konstruksi.
(2) Sumber daya konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan berasal dari produksi
dalam negeri.
Permen PUPR
No. 13/PRT/M/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Pasal 492
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan,
pembinaan penerapan dan
pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan
melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi/
Pasal 495
Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, dan pemantauan dan
evaluasi penerapan, norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan
masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi,
pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
konstruksi, pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan
Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta pengolahan data material, peralatan, teknologi
dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi.
Permen PUPR No. 7
Tahun 2021 tentang
Pencatatan Sumber
Daya Material dan
Peralatan Konstruksi
Pencatatan sumber daya material dan peralatan
konstruksi (SDMPK) dilaksanakan dalam rangka
memastikan bahwa SDMPK yang digunakan
dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus
uji dan mengoptimalkan penggunaan produk
dalam negeri.
Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi
dilakukan terhadap kesesuaian dengan SNI dan
nilai TKDN berdasarkan sertifikat TKDN.
8

9. Salah satu bentuk komitmen Kementerian
PUPR dalam Penggunaan Produk Dalam
Negeri diwujudkan melalui Surat Menteri
PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2275 pada
tanggal 30 Desember 2020 perihal
Penggunaan Produk Dalam Negeri pada
Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian
PUPR.
Pada surat tersebut ditekankan keharusan
penggunaan material/bahan produk
dalam negeri atau yang diproduksi di
dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Kementerian PUPR.
Meminta persetujuan pejabat Tinggi
Madya untuk penggunaan non produk
dalam negeri (impor).
Kebijakan Menteri PUPR dalam Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Surat Menteri PUPR
Nomor PB.01.01-Mn/2775
Menteri PUPR
"Pembangunan infrastruktur yang
menggunakan dana APBN harus
menggunakan produk dalam
negeri, atau kalaupun produk dari
luar, harus punya pabrik di sini.”
Kepmen PUPR
Nomor 280 Tahun 2022 tentang
Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Kementerian PUPR Tahun 2022-2024
9

10. SE Menteri PUPR yang mengatur substansi terkait Perhitungan
Harga Evaluasi Akhir (HEA) dengan Preferensi TKDN
SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2021
terkait Pedoman Operasional Tertib
Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan
untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di
Kementerian PUPR
H. Penyesuaian Dokumen Pemilihan
Tender Pekerjaan Konstruksi
Kebijakan preferensi harga memberikan
privilledge bagi pengguna produk dalam
negeri untuk mendapatkan peluang
memenangkan tender yang lebih besar
10

11. Permen 7/2021 tentang Pencatatan SDMPK via Sistem Informasi
Material dan Peralatan Konstruksi simpk.pu.go.id
Aplikasi Perhitungan TKDN pada SIMPK
SIMPK sebagai daftar inventarisasi produk material dan
peralatan konstruksi dalam negeri yang telah lulus uji
dan memenuhi ketentuan produk dalam negeri,
dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat diantaranya
terkait SNI dan TKDN
Aplikasi perhitungan Nilai TKDN sebagai alat bantu
bagi PPK dan Kontraktor melakukan perhitungan
nilai TKDN pekerjaan konstruksi
11

12. REGULASI TERKAIT PENGGUNAAN ASPAL
BUTON DAN BAJA TULANGAN BETON
Pedoman bagi institusi terkait di Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, serta mitra usaha dalam
mengupayakan peningkatan penggunaan asbuton untuk
pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Tujuan:
• Meningkatkan penggunaan Asbuton sebagai bahan
jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan, dan
tepat guna;
• Meningkatkan kemampuan pasok Asbuton sebagai
bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan
pengganti aspal minyak; dan
• Meningkatkan manfaat ekonomi dan kemandirian
industri Asbuton bagi masyarakat dan lingkungan
setempat
Menindaklanjuti:
• Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Baja Tulangan Beton
Secara Wajib dengan SNI
2052:2017 Baja Tulangan Beton
• Peraturan Menteri PU Nomor
29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung, dengan SNI
2847:1992 atau edisi terbaru
tentang Persyaratan Beton
Struktural untuk Bangunan
Gedung
Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan baja
tulangan beton pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan SNI.
Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pembangunan
konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan,
dan keberlanjutan, melalui penggunaan bahan yang memenuhi standar
mutu.
12

13. Prestasi Kementerian PUPR dalam Mendukung Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
dikukuhkan sebagai instansi Pemerintah dengan
penggunaan produk dalam negeri tertinggi pada tahun 2018
pada acara Forum Bisnis dan Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Penggunaan TKDN
Kementerian PUPR adalah sebesar 85,86% atau senilai Rp. 47,08 Triliun dari
jumlah kontrak 1.294 item senilai Rp. 54,84 Triliun.
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, pu.go.id
NILAI TKDN sektor PUPR berdasarkan hasil audit BPKP adalah:
TAHUN 2017: 84,50%
TAHUN 2018: 85,70%
TAHUN 2019: 85,86%
13

14. Kepmen PUPR Nomor 280 Tahun 2022 tentang
Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Kementerian PUPR Tahun 2022-2024
Tim Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN)
Kementerian PUPR
memastikan sebesar-
besarnya pemanfaatan
APBN Kementerian PUPR
untuk belanja Produk
Dalam Negeri
14

15. Konsepsi Rancangan Permen PUPR tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri di Kementerian PUPR
Tahap Perencanaan Tahap Tender
Subjek:
PPK Perencanaan (dapat dibantu Konsultan
Perencana)
Proses Bisnis:
• Mengidentifikasi penggunaan material,
peralatan, dan tenaga kerja konstruksi
dalam negeri sesuai kebutuhan
spesifikasi;
• Menghitung nilai TKDN sesuai
Permenperin 16/2011;
• Menetapkan Nilai Komitmen TKDN,
disesuaikan dengan threshold (batasan
minimal) TKDN tiap jenis proyek yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri;
dan
• Mengajukan permohonan izin
penggunaan material/peralatan
konstruksi impor dan/atau dengan nilai
TKDN+BMP < 40%.
Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri:
• tkdn.kemenperin.go.id
• simpk.pu.go.id
• e-katalog.lkpp.go.id
Subjek:
Pokja Pemilihan
Proses Bisnis:
• Mengevaluasi penawaran pada penyedia jasa yang
menawarkan TKDN dengan mengecek kesesuaian
penawaran material dan peralatan TKDN dengan
daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri;
• Memberikan preferensi harga ≤ 25% terhadap
material dan peralatan konstruksi dengan nilai
TKDN ≥ 25%;
• Tidak memberikan preferensi harga terhadap
material dan peralatan konstruksi dengan nilai
TKDN ≤ 25%;
• Menghitung Harga Evaluasi Akhir terhadap
penawaran TKDN dari penyedia jasa sesuai rumus
yang berlaku dari peraturan perundangan; dan
• Tidak meluluskan penyedia jasa yang tidak
menawarkan TKDN dan/atau penawaran komitmen
TKDN nya lebih rendah daripada yang ditetapkan
PPK.
Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri:
• tkdn.kemenperin.go.id
• simpk.pu.go.id
• e-katalog.lkpp.go.id
Subjek:
PPK Pekerjaan Konstruksi
(dapat dibantu Konsultan
Manajemen Konstruksi/Pengawas)
Proses Bisnis:
• Menetapkan Nilai Komitmen TKDN pada
dokumen tender dan dokumen kontrak;
• PPK wajib melakukan perubahan RKS
terhadap material/peralatan impor
dan/atau dengan nilai TKDN+BMP < 40%,
jika tersedia material/peralatan dalam
negeri wajib (TKDN+BMP ≥ 40%);
• Kontraktor (pemenang tender dengan
penawaran TKDN) wajib memenuhi
rencana penggunaan produk material
dan peralatan konstruksi dalam negeri
sesuai penawaran;
• PPK/Konsultan Pengawas mengawasi
secara kontinu pemenuhan komitmen
TKDN dari penyedia jasa; dan
• Mengajukan permohonan izin
penggunaan material/peralatan
konstruksi impor dan/atau dengan nilai
TKDN+BMP < 40%.
Subjek:
Tim Verifikator TKDN
Proses Bisnis:
• Verifikator TKDN menghitung
pemenuhan komitmen TKDN
penyedia jasa (saat pekerjaan
konstruksi selesai 100%, dicek
kesesuaian dengan komitmen);
• Pembahasan dan kesepakatan
bersama terhadap nilai TKDN
realisasi;
• Pemberian sanksi jika nilai
TKDN realisasi lebih rendah
dari nilai komitmen TKDN;
• Pemberian sanksi penggunaan
material/peralatan impor
dan/atau dengan nilai
TKDN+BMP < 40% tanpa izin;
• Pemberian
apresiasi/penghargaan
pemenuhan komitmen TKDN
bagi PPK, Pokja dan/atau
penyedia barang/jasa.
Awal-Tengah Akhir
Tahap Konstruksi
15

16. Pengarahan Presiden RI
Tentang Aksi Afirmasi Bangga
Buatan Indonesia
Bali, 25 Maret 2022
Kebijakan dan Regulasi P3DN/TKDN
Komitmen Pemerintah Dalam Pemanfaatan
APBN/APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Aspek TKDN pada Teknologi Baru (rekomendasi)
1
2
3
16

17. Komitmen Pembelian dan Pemanfaatan
PDN di Kementerian PUPR TA 2022 (1/4)
Target belanja Produk
Dalam Negeri dan
UMKM seluruh K/L/PD
dan BUMN pada Tahun
2022 sebesar 400 Triliun
Rincian belanja PDN
dan UMKM seluruh
K/L/PD maks. Akhir
bulan Mei 2022
17

18. Komitmen Pembelian dan Pemanfaatan
PDN di Kementerian PUPR TA 2022 (2/4)
Kementerian PUPR pada Tahun
Anggaran 2022 ini mendapatkan
total pagu anggaran sebesar Rp
103 Triliun, dengan komitmen
belanja Produk Dalam Negeri
Kementeriian PUPR adalah
sebesar 85,5% (PDN sebesar Rp.
79,2 Triliun dari Pagu PBJ
sebesar Rp. 92,7 Triliun) dengan
estimasi perhitungan sebagaimana
tabel di slide selanjutnya... 18

19. Komitmen Pembelian dan Pemanfaatan
PDN di Kementerian PUPR TA 2022 (4/4)
Hasil Bussiness Matching pada Hari I s.d. III (Desk Kementerian
PUPR):
• Fasilitator: Kementerian Perindustrian
• Rapat dihadiri oleh: Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan
Investasi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi,
Perwakilan Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi, Tim
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, dan
Perwakilan dari Balai/Satker/PPK UNOR Teknis Kementerian
PUPR di Provinsi Bali;
• Sejak hari pertama s.d. hari ketiga, Komitmen Penggunaan
Produk Dalam Negeri Kementerian PUPR sebesar Rp 43,7 Triliun
(Status: 24 Maret 2022 pkl. 14.00 WITA), dengan catatan: 1) nilai
yang tercantum pada kegiatan business matching adalah nilai
pagu anggaran dan bukan nilai kontrak; 2) belum terlihat
kebutuhan detail material dan peralatan konstruksinya sehingga
diperlukan pengumpulan data dan informasi yang lebih detail dari
UNOR Teknis Kementerian PUPR. 19

20. Pengarahan Presiden RI
Tentang Aksi Afirmasi Bangga
Buatan Indonesia
Bali, 25 Maret 2022
Kebijakan dan Regulasi P3DN/TKDN
Komitmen Pemerintah Dalam Pemanfaatan
APBN/APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Aspek TKDN pada Teknologi Baru (rekomendasi)
1
2
3
20

21. ASPEK TKDN TEKNOLOGI BARU (rekomendasi)
TKDN
MATERIAL
PERALATAN
HAKI
TENAGA
KERJA
TEKNOLOGI
Aspek TKDN untuk Teknologi Baru yang harus diperhatikan:
1. Material Konstruksi:
• Sedapat mungkin menggunakan rantai pasok material
konstruksi yang sudah bersertifikat TKDN yang masih
berlaku dari Kementerian Perindustrian;
• Sedapat mungkin rantai pasok material konstruksi
bersertifikat TKDN yang digunakan mempunyai
persentase TKDN yang tinggi;
• Sedapat mungkin menggunakan material konstruksi yang
telah lolos uji mutu atau memenuhi standar, baik SNI
maupun standar lainnya yang berlaku.
2. Teknologi dan Peralatan Konstruksi:
• Sedapat mungkin menggunakan peralatan konstruksi yang
dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh WNI;
• Sedapat mungkin menggunakan teknologi dan peralatan
yang memenuhi standar, baik SNI maupun standar
lainnya yang berlaku.
3. Tenaga Kerja:
• Sebesar-besarnya melibatkan tenaga kerja lokal.
4. HAKI:
• Pastikan semua teknologi, material, ataupun peralatan
yang terlibat dari proses produksi tidak melanggar Hak
Cipta / Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Minimalisasi penggunaan rantai pasok material,
peralatan, teknologi, dan tenaga kerja
impor/asing
21

22. DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TERIMA KASIH
22