O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu?

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Apa sih Peradilan Tata
Usaha Negara itu?
Halo aku Cici, aku dan teman-teman
akan menjelaskan apa sih peradilan
tata usaha negara dan bagaimana alur
persidangan per...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupkan lingkungan
peradilan yang dibentuk dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 5 T...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu?

Baixar para ler offline

Materi ini bersisi mengenai pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara secara ringkas dan berisi mengenai tata cara beracara di pengadilan tata usaha negara yang disajikan secara singkat, jelas dan padat

Materi ini bersisi mengenai pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara secara ringkas dan berisi mengenai tata cara beracara di pengadilan tata usaha negara yang disajikan secara singkat, jelas dan padat

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu? (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu?

  1. 1. Apa sih Peradilan Tata Usaha Negara itu?
  2. 2. Halo aku Cici, aku dan teman-teman akan menjelaskan apa sih peradilan tata usaha negara dan bagaimana alur persidangan peradilan tata usaha. Yuk simak bersama-sama!
  3. 3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupkan lingkungan peradilan yang dibentuk dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 PTUN adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa TUN, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi negara dengan seseorang atau badan hukum perdata, dan Badan Hukum lainnya. Terbentuknya PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. 4. Lalu, apa sih tujuan dan fungsi PTUN? Memberikan perlindungan hak-hak yang bersumber pada hak-hak individu Memberikan perlindungan terhadap hak- hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Tujuan dan Fungsi PERATUN : Tujuan : 1. 2. Fungsi : sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang- perorang maupun badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya keputusan TUN
  5. 5. Tahu gak sih kalau PTUN itu Sama seperti peradilan lainnya yang memiliki 2 Kompetensi yaitu Kompetensi absolut, kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan. Sementara, Kompetensi relatif merupakan kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan)
  6. 6. Kalau gitu, apa sih yang membedakan PTUN dengan peradilan lainnya? Nah yang membedakan itu..Pada PTUN, badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan sebagai tergugat sementara senantiasa seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN salah satunya Akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran MATERIIL.
  7. 7. Selanjutnya kita simak proses beracara di PTUN yuk! Asik yuk yuk aku udah ga sabar nih untuk tau gimana beracara di PTUN!
  8. 8. Gugatan KTUN dan Tindakan Pemerintah Dismissal proses oleh Ketua PTUN LOLOS Pemeriksaan persiapan Pemeriksaan dalam sidang Putusan Ringkasan Proses Beracara di PTUN
  9. 9. Nah gimana nih temen-temen sudah semakin tau kan apa itu PTUN? Jangan sampai salah yaa dalam mengajukan gugatan! Semoga bermanfaat dan sampai bertemu dilain kesempatan!
  10. 10. Oleh Kelompok 6 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Desty Puteri Hardyati Sodik Muslih Mutiara Ramadhanni Razaqa Haffian Putra Diyah Ayu Riyanti 1. 2. 3. 4. 5.

×