SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
Apa sih Peradilan Tata
Usaha Negara itu?
Halo aku Cici, aku dan teman-teman
akan menjelaskan apa sih peradilan
tata usaha negara dan bagaimana alur
persidangan peradilan tata usaha. Yuk
simak bersama-sama!
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupkan lingkungan
peradilan yang dibentuk dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember
1986
PTUN adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa
TUN, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau
pejabat tata usaha negara/administrasi negara dengan
seseorang atau badan hukum perdata, dan Badan Hukum
lainnya.
Terbentuknya PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah
negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,
kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Lalu, apa sih tujuan
dan fungsi PTUN?
Memberikan perlindungan hak-hak yang
bersumber pada hak-hak individu
Memberikan perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat yang didasarkan kepada
kepentingan bersama dari individu yang
hidup dalam masyarakat tersebut.
Tujuan dan Fungsi PERATUN :
Tujuan :
1.
2.
Fungsi : sebagai sarana untuk menyelesaikan
konflik yang timbul antara pemerintah
(badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang-
perorang maupun badan hukum perdata)
sebagai akibat dikeluarkan atau tidak
dikeluarkannya keputusan TUN
Tahu gak sih kalau PTUN itu Sama seperti peradilan
lainnya yang memiliki 2 Kompetensi yaitu Kompetensi
absolut, kewenangan memeriksa/mengadili perkara
berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi
kekuasaan. Sementara, Kompetensi relatif merupakan
kewenangan memeriksa/mengadili perkara
berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi
kekuasaan)
Kalau gitu, apa sih yang
membedakan PTUN
dengan peradilan lainnya?
Nah yang membedakan itu..Pada PTUN,
badan atau pejabat tata usaha negara
senantiasa berkedudukan sebagai tergugat
sementara senantiasa seseorang atau
badan hukum perdata. Sengketa yang
timbul dalam bidang TUN salah satunya
Akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk
sengketa kepegawaian, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Serta Kebenaran yang dicapai
adalah kebenaran MATERIIL.
Selanjutnya kita simak
proses beracara di
PTUN yuk!
Asik yuk yuk aku udah ga
sabar nih untuk tau
gimana beracara di PTUN!
Gugatan
KTUN dan Tindakan
Pemerintah
Dismissal proses
oleh Ketua
PTUN
LOLOS
Pemeriksaan
persiapan
Pemeriksaan
dalam sidang
Putusan
Ringkasan Proses Beracara di PTUN
Nah gimana nih temen-temen sudah
semakin tau kan apa itu PTUN? Jangan
sampai salah yaa dalam mengajukan
gugatan! Semoga bermanfaat dan sampai
bertemu dilain kesempatan!
Oleh
Kelompok 6 Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara
Desty Puteri Hardyati
Sodik Muslih
Mutiara Ramadhanni
Razaqa Haffian Putra
Diyah Ayu Riyanti
1.
2.
3.
4.
5.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaermisetyawati
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIAShauqina Saraya
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 
Peradilan tata usaha negara
Peradilan tata usaha negaraPeradilan tata usaha negara
Peradilan tata usaha negaraFrisalia
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaAisyahFatimah1
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...PT PINUS MERAH ABADI
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
 
Ilmu Negara ~ Trias Politika
Ilmu Negara ~ Trias PolitikaIlmu Negara ~ Trias Politika
Ilmu Negara ~ Trias Politikaarjunowidya
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanradar radius
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIAAldy Arfan Nugraha
 
sistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiasistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiaDheyaini Mazaya
 

Mais procurados (20)

Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Peradilan tata usaha negara
Peradilan tata usaha negaraPeradilan tata usaha negara
Peradilan tata usaha negara
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Pkn bab 5 kelompok 2
Pkn bab 5 kelompok 2Pkn bab 5 kelompok 2
Pkn bab 5 kelompok 2
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 
Ilmu Negara ~ Trias Politika
Ilmu Negara ~ Trias PolitikaIlmu Negara ~ Trias Politika
Ilmu Negara ~ Trias Politika
 
Presentasi pkn Kel. Fadia
Presentasi  pkn Kel. FadiaPresentasi  pkn Kel. Fadia
Presentasi pkn Kel. Fadia
 
Kwn kelompk
Kwn kelompkKwn kelompk
Kwn kelompk
 
Ptun
PtunPtun
Ptun
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
 
sistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesiasistem peradilan di indonesia
sistem peradilan di indonesia
 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
 

Semelhante a Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu?

HUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.pptHUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.pptAuliaR8
 
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumMakalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumadeasuharja
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
makalah han.docx
makalah  han.docxmakalah  han.docx
makalah han.docxsandiadipu1
 
6. jaminan administrasi negara
6. jaminan administrasi negara6. jaminan administrasi negara
6. jaminan administrasi negaraDian Oktavia
 
Power Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptx
Power Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptxPower Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptx
Power Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptxYuliAnti565057
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxBokuDaYo
 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptmhanxrama99
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiFirda Purbandari
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan amdsarah
 

Semelhante a Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu? (20)

HUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.pptHUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.ppt
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumMakalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
 
30 syahla aqila
30 syahla aqila30 syahla aqila
30 syahla aqila
 
MATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptxMATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptx
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Shi
ShiShi
Shi
 
makalah han.docx
makalah  han.docxmakalah  han.docx
makalah han.docx
 
6. jaminan administrasi negara
6. jaminan administrasi negara6. jaminan administrasi negara
6. jaminan administrasi negara
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Power Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptx
Power Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptxPower Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptx
Power Point Peran Adv Dalam Penegakkan Hukum.pptx
 
Hukum dan peradilan
Hukum dan peradilanHukum dan peradilan
Hukum dan peradilan
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Urgensi kemandirian peradilan
Urgensi kemandirian peradilanUrgensi kemandirian peradilan
Urgensi kemandirian peradilan
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 

Último

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 

Último (6)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 

Apasih Hukum Acara Peradilan Tata USaha Negara itu?

  • 1. Apa sih Peradilan Tata Usaha Negara itu?
  • 2. Halo aku Cici, aku dan teman-teman akan menjelaskan apa sih peradilan tata usaha negara dan bagaimana alur persidangan peradilan tata usaha. Yuk simak bersama-sama!
  • 3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupkan lingkungan peradilan yang dibentuk dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 PTUN adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa TUN, termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi negara dengan seseorang atau badan hukum perdata, dan Badan Hukum lainnya. Terbentuknya PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  • 4. Lalu, apa sih tujuan dan fungsi PTUN? Memberikan perlindungan hak-hak yang bersumber pada hak-hak individu Memberikan perlindungan terhadap hak- hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Tujuan dan Fungsi PERATUN : Tujuan : 1. 2. Fungsi : sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang- perorang maupun badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya keputusan TUN
  • 5. Tahu gak sih kalau PTUN itu Sama seperti peradilan lainnya yang memiliki 2 Kompetensi yaitu Kompetensi absolut, kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan. Sementara, Kompetensi relatif merupakan kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan)
  • 6. Kalau gitu, apa sih yang membedakan PTUN dengan peradilan lainnya? Nah yang membedakan itu..Pada PTUN, badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan sebagai tergugat sementara senantiasa seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN salah satunya Akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran MATERIIL.
  • 7. Selanjutnya kita simak proses beracara di PTUN yuk! Asik yuk yuk aku udah ga sabar nih untuk tau gimana beracara di PTUN!
  • 8. Gugatan KTUN dan Tindakan Pemerintah Dismissal proses oleh Ketua PTUN LOLOS Pemeriksaan persiapan Pemeriksaan dalam sidang Putusan Ringkasan Proses Beracara di PTUN
  • 9. Nah gimana nih temen-temen sudah semakin tau kan apa itu PTUN? Jangan sampai salah yaa dalam mengajukan gugatan! Semoga bermanfaat dan sampai bertemu dilain kesempatan!
  • 10. Oleh Kelompok 6 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Desty Puteri Hardyati Sodik Muslih Mutiara Ramadhanni Razaqa Haffian Putra Diyah Ayu Riyanti 1. 2. 3. 4. 5.