IKU

1. ||Halaman 1 dari 4
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
INSPEKTUR KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah dengan menetapkan
Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”
dan huruf “b” di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas PeraturanDaerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I N S P E K T O R A T
Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Telp/Fax. (0627) 7433049
SALAK - 22272

2. ||Halaman 2 dari 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU sebagai
ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Inspektorat
Kabupaten Pakpak Bharat, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : IKU di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2016-2021
tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Salak
Pada tanggal Nopember 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BUDIANTA PINEM, SE. Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 199403 1 001

3. ||Halaman 3 dari 4
Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : Nopember 2017
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016-2021
Nama OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tugas : Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Formula Penghitungan Keterangan
Peningkatan
Efektifitas
Pengawasan Internal
Meningkatnya Pelayanan
Inspektorat
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Pengukuran dilakukan dengan membagikan quesioner kepada responden
secara sampling
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat
2. Jumlah OPD dengan nilai
SAKIP “BB” hasil evaluasi
Inspektorat
Jumlah OPD yang Dievaluasi
------------------------------------------ x100%
OPD dengan Nilai
SAKIP “BB”
Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah
3. Kepatuhan Pencatatan Aset
OPD
Jumlah OPD yang patuh dalam pencatatan Aset
4. Laporan Keuangan OPD yang
direviu
Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu
5. Penurunan jumlah temuan
Pemeriksa Eksternal (BPK-RI)
Jumlah Temuan Dalam LHP Terakhir - Jumlah Temuan Dalam LHP
Sebelumnya
Meningkatnya kepatuhan
dalam penyelesaian tindak
lanjut temuan hasil
pengawasan internal dan
eksternal
6. Persentase Rekomendasi
Temuan Hasil Pemeriksaan
BPK-RI yang selesai
ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi
yang selesai ditindaklanjuti
------------------------------------------ x100%
Jumlah Rekomendasi

4. ||Halaman 4 dari 4
7. Persentase Rekomendasi
Temuan Hasil Pemriksaan
APIP yang selesai
Ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi
yang selesai ditindaklanjuti
----------------------------------------- x100%
Jumlah Rekomendasi
Terlaksananya penerapan SPIP
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat
8. Tingkat Maturitas
Penyelenggaraan SPIP
Penilaian yang dilakukan secara independen oleh BPKP dengan skala
antara Level 1 s/d Level 5
INSPEKTUR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BUDIANTA PINEM, SE. Ak
NIP. 19660302 199403 1 001