zvdfxbgcnhvfgdggg

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali lagi. Banyak kasus-kasus korupsi
yang mulai terkuak. Tidak tangung-tanggung, kasus korupsi banyak melibatkan
pejabat tinggi negara dan menjamur dihampir semua kalangan. Kasus korupsi di
Indonesia dalam berbagai macam survei, Indonesia masuk dalam salah satu daftar
negara terkorup di dunia. Berbagai macam kasus korupsi mulai dari yang besar,
sedang hingga kasus korupsi kecil terjadi secara terus menerus tanpa bisa
dihentikan. Hukum tindak pidana korupsi yang tidak ada efek jera bagi pelaku,
menyebabkan para koruptor tetap menjalankan aksi korupsi. Ditambah hukum di
Indonesia yang bisa dibeli. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat hukum yang
terlibat kasus suap.
Dalam kasus ini, negara pun menanggung kerugian materiil yang sangat
besar. Kerugian ini terjadi di berbagai bidang baik demokrasi, ekonomi dan
kesejahteraan umum negara. Akhir-akhir ini kasus korupsi yang tidak pernah
selesai adalah kasus korupsi Soeharto yang terkenal adalah menyangkut tentang
penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan miliknya, yaitu Yayasan Dana
Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial
(Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti
Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan
Trikora.
Dari latar belakang di atas, penulis menyusun makalah dengan judul “Kasus
Korupsi Yayasan Supersemar 4,4 Triliun Soeharto”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan korupsi ?
2. Bagaimana gambaran umum korupsi yang ada di Indonesia ?
3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya korupsi dan dampaknya bagi negara ?
4. Bagaimana kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto ?
5. Apa dampak yang terjadi atas kasus korupsi Soeharto?
6. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus korupsi Soeharto ?

2. 2
C. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Forensik yang diampu oleh Pak
Sumantri.
2. Mengetahui pengertian korupsi.
3. Mengetahui penyebab atau latar belakang terjadinya korupsi dan dampaknya
bagi negara.
4. Mengetahui kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto.
5. Mengetahui dampak yang terjadi atas kasus korupsi Soeharto.
6. Mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus korupsi Soeharto.
D. Manfaat Penulisan Makalah
Manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pengertian, latar belakang,
dampak dan peran pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
2. Mendorong pembaca untuk memerangi korupsi karena dampaknya sangat
merugikan negara.
3. Mengajak pembaca untuk cermat dalam memilih pemimpin yang tanggung
jawab dan dapat memegang kepercayaan rakyat.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin : corruptio dari kata kerja corrumpere
yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah
tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang
terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi secara garis besar
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 Perbuatan melawan hukum,
 Perbuatan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Beberapa jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah :
 Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 Penggelapan dalam jabatan,
 pemerasan dalam jabatan,
 ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri / penyelengara negara), dan
 menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri / penyelenggara negara).
(wikipedia, 2014)
Pengertian korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28
tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Ayat 3 adalah tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak
pidana korupsi.
B. Gambaran Umum Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi
bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan hanya sekedar kebiasaan.
Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antaenegara Indonesia selalu
menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan
korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi
di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia
belummenunjukan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan

4. 4
korupsi antarnegara yang tetap rendah (Mochtar Lubis, 2001). Hal ini juga
ditunjukan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia seperti :
1. Kasus dugaan korupsi Soeharto : dakwaan atas tindak korupsi di tujuh
yayasan.
2. Pertamina : dalam technical assistance contract dengan PT Ustaindo
Pertrogas.
3. Kasus korupsi Edi Tansil / PT. Golden Key.
4. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) : penyimpangan penyaluran dan
BLBI.
5. Kasus Hambalang yang melibatkan Andi Malarangeng, Angelina Sondhaq,
dan pejabat lainnya.
6. Kasus korupsi Bank Century
Dan masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
C. Latar Belakang Terjadinya Korupsi dan Dampaknya Bagi Negara
Latar belakang terjadinya korupsi disebabkan beberapa kondisi yang
mendukung munculnya korupsi, diantaranya sebagai berikut :
1. Konsentrasi kekuasaan dipengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab
langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang
bukan demokratik.
2. Kurangnya transparansi dipengambilan keputusan pemerintah.
3. Kampanye-kampanye yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari
pendanaan politik yang normal.
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman
lama”.
6. Lemahnya ketertiban hukum.
7. Lemahnya profesi hukum.
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9. Gaji pegawai pemerintah yang kecil.
Dampak yang ditimbulkan dari korupsi bagi negara diberbagai bidang antara
lain :
Demokrasi, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan.
Didalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintah yang
baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di
pemilihan umum dan di bidang legilatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan
di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan
ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan
ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara unum, korupsi mengikis
kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan
sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi.
Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai
demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

5. 5
Ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan
membuat distorsi dan keefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi
meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos
manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan
perjanjian atau karena penyelidikan. Korupsi menimbulkan distrosi (kekacauan)
didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek
masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin
menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek
korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga
mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup,
atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas layanan pemerintahan
dan inprastruktur, dan menambah tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Kesejahteraan Umum Negara, korupsi politis ada dibanyak negara, dan
memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti
kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya
rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang
melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil
(SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan
kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye
pemilu mereka (wikipedia, 2014).
D. Kasus Korupsi yang Dilakukan Soeharto
Siapa yang tidak tahu akan bapak Presiden Soeharto? Beliau merupakan
Presiden Republik Indonesia yang ke-2, yang terkenal dengan slogannya "Pie
Kabare, Isih Penak Jamanku Toh!". Sebagai Presiden seharusnya beliau bisa
menjadi contoh yang baik untuk seluruh warga negaranya, tetapi berbeda dengan
bapak Presiden yang satu ini. Dialah satu-satunya Presiden yang menjabat paling
lama di indonesia yaitu selama 32 tahun, dan selama itu pula telah banyak
penderitaan rakyat melalui banyaknya kasus dugaan korupsi yang terus dilakukan
oleh pak Soeharto.
Lalu, seperti apa sejarah berdirinya Yayasan Supersemar dan bagaimana
Mekanisme Pemberian Beasiswanya?
Seperti dinukil dari situs Yayasan Supersemar, awal berdirinya yayasan ini
berangkat dari pemikiran bahwa masalah pendidikan merupakan masalah bersama
antaraorangtua,masyarakat,danpemerintah.
Apabila ada uluran tangan dari orang lain atau lembaga penyandang dana, maka
beban dari orangtua dan negara akan terbantu. Sehingga, saat itu, Presiden
Soeharto bermaksud mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu
pemerintah dalam upaya mengatasi masalah dunia pendidikan. Maka, pada
tanggal 16 Mei 1974, Soeharto mendirikan Yayasan Supersemar.

6. 6
MengapaSupersemar?
Dipilihnya nama Supersemar, bukan tanpa alasan. Di hadapan para rektor di Bina
Graha, tanggal 27 Juli 1974, Soeharto menjelaskan bahwa Supersemar (Surat
Perintah Sebelas Maret Tahun 1966) mempunyai arti penting di dalam proses
tegaknyaOrdeBaru.
Orde yang diklaim melaksanakan koreksi total terhadap kesalahan di masa lalu
dan seterusnya bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
secara murni dan konsekuen; yang berarti pula suatu perjuangan yang tidak kecil
dalam upaya meningkatkan kecerdasan rakyat Indonesia.
Digunakannya gambar Semar sebagai latar belakang surat-surat Yayasan
Supersemar juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan ini.
Sebab, Semar yang kita kenal sebagai punakawan di dunia wayang adalah
pengejawantahandariBataraIsmaya.
Ada pun tugasnya adalah mengasuh para ksatria yang berbudi luhur dan
mengantarkan pada perwujudan cita-cita. Mengambil hikmah dari dua hal
tersebut, Yayasan Supersemar diharapkan mampu menyumbangkan darmanya
kepada bangsa dan negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kehadiran Yayasan Supersemar disambut hangat. Para pengusaha dan dermawan
menyisihkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya untuk disalurkan ke
YayasanSupersemar.
Dalam tempo singkat, dana sudah terkumpul Rp1 miliar. Saat itulah, Soeharto
mengundang para rektor perguruan tinggi negeri di Jakarta untuk membahas
pelaksanaanbeasiswYayasanSupersemar.
SiapaPenerimaBeasiswa?
Awal tahun akademi 1975, Yayasan Supersemar pertama kalinya memberikan
beasiswa kepada 3.135 mahasiswa perguruan tinggi negeri di lingkungan
Depdikbud. Saat itu ada dua rayon. Rayon A dengan uang beasiswa Rp 15 ribu
per bulan bagi mahasiswa di Jakarta, selebihnya termasuk Rayon B dengan uang
beasiswaRp12.500/bulan.
Tahun 1976 dimulai memberikan beasiswa kepada siswa SMTA kejuruan negeri.
Pertama kali mendapat kesempatan menerima adalah siswa STM negeri sebanyak
667 dengan uang beasiswa lima ribu lima ratus dan enam ribu rupiah perbulan
untuk setiap siswa.
Tahun 1978, IAIN untuk pertama kalinya mendapatkan beasiswa Supersemar.
Pada tahun-tahun berikutnya, Yayasan Supersemar berangsur-angsur menambah
jumlah pemberian beasiswanya baik dalam jumlah uang maupun penerimanya.

7. 7
Di samping itu, ada beberapa pemberian beasiswa Supersemar sebagai partisipasi
Yayasan Supersemar dalam menyukseskan program-program Pemerintah.
Misalnya, bantuan bagi olahragawan berprestasi dan pembinanya melalui KONI,
beasiswa untuk anak peserta KB Lestari bagi program Keluarga Berencana, paket
bantuan anak asuh untuk program wajib belajar pendidikan dasar, dsb.
Sebagai partisipasi Yayasan terhadap beberapa instansi lain, direalisasi beasiswa
yang bersifat khusus untuk putra-putra anggota LVRI dan Pepabri. Pemberian
beasiswa kepada anak veteran dan anak-anak berkebutuhan khusus.
Sejak berdiri hingga sekarang, Yayasan Supersemar sudah memberikan bantuan
kepada jutaan penerima beasiswa. Baik siswa SD hingga SMA, mahasiswa, dan
para peneliti yang menjalani studi pascasarjana. Para guru, pelatih, dan
olahragawan.
Sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta juga banyak yang telah
menerima bantuan sarana pendidikan berupa komputer dan perlengkapan
laboratorium bahasa/biologi/teknik.
Awal Kasus
Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7
yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan
Supersemar , Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi
Karya Bhakti (Dakab) , Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana
Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora Pada 1995.
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
Didirikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh HM Soeharto sebagai pribadi,
yang kebetulan saat itu menjabat Presiden RI. Sebagai pendiri, HM Soeharto
dipercaya sebagai ketua yayasan, dibantu oleh Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai
Wakil Ketua I, Sudwikatmono sebagai Wakil Ketua II, dan Liem Soei Liong sebagai
Wakil Ketua III.
Tujuan utama yayasan adalah membangun sumber daya manusia, utamanya
dari keluarga kurang mampu, dengan menempatkan yayasan sebagai wadah bagi
masyarakat untuk bergotong-royong mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan
taraf hidup mandiri. Modal awal Yayasan dihimpun dari sumbangan yang ikhlas dari
wajib pajak yang berasal dari keuntungan setelah dipotong pajak untuk membantu
mewujudkan keluarga sejahtera secara merata.
Yayasan Supersemar
Didirikan Soeharto pada 1974 untuk memberikan beasiswa bagi
pelajar/mahasiswa yang tak mampu. Namun penyaluran dana dari yayasan ini
banyak mengalir ke perusahaan milik Bob Hasan, Nusamba Grup sebesar Rp.
12,7 miliar. Selain itu, Rp. 10 miliar dipakai untuk membeli saham Gedung
Kosgoro. Bahkan saat Bank Duta mengalami kerugian, yayasan ini meyumbang
dana sebesar US$ 419.6 juta.

8. 8
Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab)
Mewujudkan bantuannya untuk keperluan biaya makan dan perawatan
kesehatan, paket pakaian, peralatan, prasarana dan alat ketrampilan, modal kerja,
beasiswa anak asuh, kepada panti-panti asuhan. Bantuan untuk panti-panti asuhan
itu dikirimkan setiap tiga bulan. Dana yang disediakan selama tahun 1999-2000
adalah sebesar Rp. 28.991.825.000. Aktivitas yayasan lainnya adalah membeli
dan memiliki saham-saham di perusahaan-perusahaan besar. Termasuk dana
sebesar Rp. 11,2 miliar dikucurkan ke PT. Sempati Nusantara. Nusamba Grup,
milik Bob Hasan juga menerima kucuran dana sebesar Rp. 12,75 miliar.
Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila
Yayasan yang berkembang ketika Sudharmono mejadi Kepala Sekretariat
dilibatkan dalam pengelolaan proyek-proyek bantuan presiden (banpres). Cara
mendapatkan dananya yayasan ini mewajibkan pelaksana proyek banpres
meyumbang bagi yayasan. Selain itu dana yayasan diperoleh dari masyarakat,
termasuk pegawai negeri sipil dan tentara. Anggota Korps Pegawai Negeri
Indonesia golongan I bersedekah Rp 50, golongan II Rp 100, golongan III Rp 500,
dan golongan IV Rp 1.000.
Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora
Yayasan yang awalnya bertujuan mulia membantu anak-anak yatim
anggota TNI yang gugur pada peristiwa merebut Irian Jaya. Tapi oleh kejaksaan
dalam surat dakwaan bernomor Reg. PDS-217/JKTS/Fpk.2/08/2000, yang
ditandatangani Ketua Jaksa Penuntut Umum Muchtar Arifin SH, disebutkan
bahwa Soeharto telah merugikan negara sebesar Rp. 7 miliar di yayasan Trikora.
Kerugian itu disebabkan pemberian dana kepada lembaga yang tidak berhubungan
dengan kegiatan yayasan. Hingga 31 Juli 1999, dana yang tersisa dalam rekening
yayasan sejumlah Rp. 26,5 milar.
Yayasan milik Soeharto itu dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana
dengan memberikan pinjaman dan penyertaan modal ke berbagai perusahaan.
Dana Yayasan Supersemar ini salah satu sumbernya berasal dari Badan Usaha
Milik Negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1976 yang
menyatakan agar BUMN menyisihkan lima persen dari laba bersih untuk Yayasan
Supersemar.
Sejak 1976 hingga Soeharto lengser, Yayasan Supersemar mendapatkan uang
sebesar US$420 juta dan Rp185 miliar. Namun dalam perjalanannya, dana
tersebut diduga diselewengkan. Negara, yang diwakili Kejaksaan Agung pun
menggugat Yayasan Supersemar, karena telah melakukan perbuatan melawan
hukum. Saat mengajukan gugatan pertama, Juli 2007 silam, Ketua Tim Jaksa
Pengacara Negara Dachmer Munthe menyatakan, dana dari BUMN yang
dikumpulkan yayasan tersebut seharusnya ditujukan untuk membiayai pendidikan
pelajar dan mahasiswa kurang mampu.

9. 9
Namun, Kejaksaan menemukan hanya 2,5 persen laba bersih BUMN masuk ke
yayasan, sedangkan 2,5 persen lainnya masuk ke pihak lain.
Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun
1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari
keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres
ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya
untuk Yayasan Dana Mandiri.
Hasil dari penyidikan kasus 7 yayasan Soeharto ini menghasilkan berkas
setebal lebih dari dari 2000 halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi
perkara dan 9 saksi ahli. Korupsi terbesar Soeharto ini erat kaitannya dengan
penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruhnya sebagai presiden, selain presiden ia
juga sebagai panglima tertinggi ABRI yang paling berkuasa pada masa Orde
Baru.
Menurut informasi majalah Time Asia korupsi yang dilakukan bapak Soeharto
ini mencapai $US 15 Milyar atau sekitar Rp. 150 Triliun. Kasus korupsi ini juga
merupakan kasus korupsi dengan kerugian terbesar di dunia dan Pak harto
menyandang predikat sebagai Presiden paling korup sepanjang sejarah Dunia dan
tentunya Indonesia. Banyak kasus korupsi pada masa Presiden Soeharto
merupakan dari sistem politik Orde Baru yang hanya menguntungkan sekelompok
orang saja.
Usaha untuk mengadili Soeharto selalu gagal karena kesehatannya yang
semakin memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal dunia
di Jakarta pada 27 Januari 2008. Sampai saat ini pun proses hukum tentang kasus
korupsi ini belum menemui titik terang dan penyelesainnya.
Mengenai Uang negara Rp400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri
antara tahun 1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen
Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap
bahwa Haryono Suyono, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana itu
untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana
Mandiri. Bambang Trihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama
Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana Rp400 miliar yang telah masuk ke
yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda, pada 1996-
1997, dalam bentuk deposito.
Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan
keuangan negara, diduga mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini juga terungkap dari
pengakuan Ali Affandi, Sekretaris Yayasan Supersemar, ketika diperiksa sebagai
saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan Supersemar, Dakab,
dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan Grup Nusamba milik Bob Hasan.
Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukan yayasan.
Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama bersama Tinton
Suprapto, pernah memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan
lahan 144 hektare di Citeureup, Bogor, guna pembangunan Sirkuit Sentul.

10. 10
Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah itu lewat Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, tetapi gagal.
Soeharto juga dikenal sebagai Presiden yang paling korup di dunia.
Mengalahkan Ferdinand Marcos,mantan Presiden Filipina dan Mobotu Sese Seko,
mantan Presiden Zaire. Estimasi jumlah nominal yang dikorupsi oleh Soeharto
berkisar di $15 miliar sampai $35 miliar.
Mahkamah Agung (MA) menolak perlawanan eksekusi Yayasan
Supersemar. Atas hal itu, yayasan yang dibentuk Presiden Soeharto tersebut
nyata-nyata menyelewengkan dana triliunan rupiah.
Kasus bermula saat Yayasan Supersemar tidak terima atas putusan yang
menghukumnya mengembalikan uang triliunan rupiah. Gugatan perlawanan
eksekusi pun dilayangkan ke PN Jaksel.
Yayasan menyangkal menyelewengkan dana yang didapat sepanjang 1978 hingga
Soeharto lengser. Daftar dana yang didapat berasal dari:
 Bank Duta, US$420juta.
o Diberikan pada 22 September 1990 sebesar US$125juta.
o Diberikan pada 25 September 1990 sebesar US$19,59juta.
o Diberikan pada 26 September 1990 sebesar US$275,04juta.
 PT Sempati Air, Rp.13 miliar.
o Diberikan pada 23 September 1989 hingga 17 November 1998.
 PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti, 150 miliar
o Diberikan pada 13 November 1995.
 PT Kahold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep.
o Hutan tanaman industri 12 miliar.
o Diberikan pada Desember 1982 hingga Mei Mei 1993.
 Kelompok Usaha Kosgoro, 10 miliar
o Diberikan pada 28 Desember 1993.
o
Sumbangan itu didapat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
15/1976 yang diteken Presiden Soeharto alias Ketua Yayasan Supersemar.
Yayasan Supersemar menyangkal pernah menerima sumbangan dalam bentuk
dolar sebesar USD 420 juta.
Pada 29 Juni 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan
mengabulkan perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. PN Jaksel menganulir
vonis MA tersebut.
Pada 9 Desember 2016, putusan PN Jaksel dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
(PT) Jakarta. Jaksa yang diberikan kuasa oleh negara/rakyat tidak terima dan
mengajukan kasasi. MA mengabulkan kasasi jaksa dan tetap menyatakan Yayasan
Supersemar harus mengembalikan uang yang diselewengkan.
"Mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat (Yayasan Supersemar, red)
tidak dapat diterima," putus majelis hakim sebagaimana dilansir
dalam website MA, Senin (2/7/2018). Vonis itu diketok oleh I Gusti Agung
Sumantha, dengan anggota Ibrahim dan Maria Anna Samiyati. Ketiganya

11. 11
menyatakan status Yayasan Supersemar telah ditentukan dalam putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap.
"Sehingga putusan perkara a quo nebis ini idem," ujar majelis dengan suara bulat
pada 19 Oktober 2017.
Hingga hari ini, Yayasan Supersemar baru membayar senilai Rp 241,8 miliar
dari total Rp 4,4 triliun yang harus dibayar ke negara. Saat ini proses eksekusi sisa
kewajiban Supersemar dalam tahan penilaian tim appraisal atau penaksir nilai
aset.
Salah Ketik?
Putusan tersebut sempat kontroversial karena terjadi salah ketik nominal
angka ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat. Di bagian rupiah, seharusnya
Supersemar membayar 75 persen dari Rp185.918.048.904,75 (Rp185,9 miliar).
Tapi, ada tiga angka yang tidak dituliskan majelis kasasi, yaitu angka '048.'
Akibatnya, nominal yang harus dibayar Yayasan Supersemar pun salah.
Padahal, apabila pengutipan angka benar, jumlah yang harus dibayar oleh
Supersemar adalah Rp139,2 miliar. Sedangkan di bagian mata uang dolar, putusan
sudah tepat. Di mana Yayasan Supersemar harus membayar 75 persen dari
US$420.002.910. Sehingga total, yayasan milik keluarga Cendana itu seharusnya
membayar US$315.002.183 dan Rp139,2 miliar ke negara.
MA menilai, Yayasan Supersemar menyelewengkan dana hibah yang mereka
terima dengan mengalirkannya ke sejumlah perusahaan. Padahal, yayasan ini
seharusnya menyalurkan uang-uang itu dalam bentuk beasiswa bagi pelajar pintar
tapi tak mampu.
Putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung RI
ini sebenarnya hanya memperbaiki kesalahan ketik nominal angka ganti rugi yang
harus dibayar Yayasan Supersemar. Selebihnya, MA menegaskan bahwa
pertimbangan dan amar putusan itu sudah tepat.
"Kita lagi coba untuk appraisal (tim penaksir nilai aset). Kita kan harus tunjuk
siapa pada saat appraisal-nya. Nanti sudah dinilai masih (harus) dihitung lagi.
Prosesnya masih panjang, kata Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha
(Jamdatun) Loeke Larasati Agoestina, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta
Selatan, Jumat (20/4). Lalu, di kemanakan dana bank negara itu? Berdasarkan
putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, dana dibelokkan di luar tujuan
pendidikan. Dana itu diselewengkan ke:
1. PT Bank Duta USD 125 juta.
2. PT Bank Duta juga kembali diberi dana USD 19 juta.
3. PT Bank Duta kembali mendapat kucuran dana USD 275 juta.
4. Sempati Air sebesar Rp 13 miliar kurun 1989 hingga 1997.
5. Diberikan kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar pada 13 November
1995.

12. 12
6. Diberikan kepada PT Kalhold Utama, Essam Timber dan PT Tanjung Redep
Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12 miliar pada 1982 hingga 1993.
7. Diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar pada 28
Desember 1993.
Penerima Beasiswa Patungan?
Usai putusan MA, anggota keluarga Cendana, Hutomo Madala Putra alias
Tommy Soeharto terus menyampaikan pernyataannya lewat akun sosial Twitter &
Facebook.
"Berarti lulusan terbaik penerima beasiswa sejak tahun 70 harus urunan nih,
hitung-hitung untuk tambah biaya kampanye yang akan datang.
#carimodal?" tulis putra bungsu Soeharto itu melalui akun Facebooknya, Hutomo
Mandala Putra.
Dalam kicauan di Twitter pada Selasa 11 Agustus 2015, Tommy
mengatakan: "Penerima Beasiswa Supersemar sepertinya siap Urunan
mengembalikan biaya pendidikan mereka, Bagai Mana Dgn Penikmat BLBI? Siap
apatidak?:)"
"Bagi masyarakat yang pernah menerima beasiswa Supersemar jangan lupa
permintaan rejim saat ini, siap2 urunan,mereka butuh tambahan modal,:)"
Bahkan, Tommy menyindir kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
yang diduga merugikan negara hingga Rp138 triliun, yang hingga kini belum
diungkap oleh lembaga penegak hukum. Serta pemberian dana talangan Bank
Century yang diduga merugikan negara Rp6,7 triliun.
Surat Keputusan Penghentian Tuntutan
Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi
Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa
pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan
Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan
penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang
dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak
diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan pada 11 Mei 2006.
12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)
mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai
organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan
Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas
nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut
hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan
dilanjutkan.

13. 13
Garis Waktu Kasus Korupsi Soeharto
1974
16 Mei 1974 Presiden Suharto mendirikan Yayasan Supersemar dengan 11
anggota (Ketua: Soeharto, Wakil Ketua I: Dr. Soedjarwo, Wakil Ketua II:
Drs. Moerdiono, Sekretaris: Arjodarmoko, Wakil Sekretaris: Prabowo Subianto,
Bendahara: H. Ali Affandi, Wakil Bendahara: Pratikto Singgih, S.E.,
Anggota: Sudharmono S.H., Ali Said S.H., Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr.
Ir. Toyib Hadiwijaya). Tujuan yayasan bermaksud membantu atau membina siswa
dan mahasiswa yang cakap dan berbakat, yang kurang mampu membiayai
kelangsungan studinya. Yayasan bertujuan membantu Pemerintah di dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa.
1976
Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang
menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke
Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar sejak 1976 hingga
Soeharto lengser, mendapatkan uang sebesar USD 420 juta dan Rp 185 miliar.
1998
 1 September 1998
o Tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan
dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto, dari anggaran dasar
lembaga tersebut.
 6 September 1998
o Soeharto mengumumkan kekayaannya melalui Televisi Pendidikan
Indonesia (TPI). "Saya tidak punya uang satu sen pun...," kata Soeharto.
Dalam wawancara dengan TPI, Soeharto menyatakan tak memiliki kekayaan
seperti pernah dilansir media massa.
 9 September 1998
o Tim Konsultan Cendana meminta kepada Presiden Habibie serta Menteri
Pertahanan dan Keamanan agar memberikan perhatian ekstra ketat dan
melindungi Soeharto dari penghinaan, cercaan, dan hujatan.
 11 September 1998
o Pemerintah Swiss menyatakan bersedia membantu pemerintah RI melacak
rekening-rekening Soeharto di luar negeri.
 15 September 1998
o Jaksa Agung Andi M. Ghalib ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi
Kekayaan Soeharto.
 21 September 1998
o Jaksa Agung Andi M. Ghalib berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan
Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Soeharto.
 25 September 1998
o Soeharto datang ke Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan dua
konsep surat kuasa untuk mengusut harta kekayaannya, baik di dalam
maupun di luar negeri.
 29 September 1998
o Kejagung membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta
Kekayaan Soeharto dipimpin Jampidsus Antonius Sujata.
 13 Oktober 1998

14. 14
o Badan Pertanahan Nasional mengumumkan tanah Keluarga Cendana
tersebar di 10 provinsi di Indonesia.
 22 Oktober 1998
o Andi M Ghalib menyatakan, keputusan presiden yang diterbitkan mantan
presiden Soeharto, sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada
pelaksanaannya.
 22 Oktober 1998 Tim Kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan
penggunaan dana yayasan yang dikelola Suharto.[12]
 28 Oktober 1998: Tim Pusat Intelijen Kejaksaan Agung memeriksa data tanah
peternakan Tapos milik Soeharto.
 21 November 1998
o Presiden Habibie mengusulkan pembentukan komisi independen mengusut
harta Soeharto. Tapi, usulan ini kandas.
 22 November 1998
o Soeharto menulis surat kepada Presiden Habibie, isinya
tentang penyerahan tujuh yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah.
 2 Desember 1998
o Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 30/1998 tentang pengusutan
kekayaan Soeharto.
 5 Desember 1998
o Jaksa Agung mengirimkan surat panggilan kepada Soeharto.
 7 Desember 1998
o Di depan Komisi I DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan
atas tujuh yayasan: Yayasan Dharmais,Yayasan Dakab, Yayasan
Supersemar,Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana
Mandiri, Yayasan Gotong Royong, dan Yayasan Trikora. Sejumlah yayasan
memiliki kekayaan senilai Rp 4,014 triliun.
o Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di
dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar, Rp 23 miliar tersimpan di
rekening BCA, dan tanah seluas 400 ribu hektare atas nama Keluarga
Cendana.
 9 Desember 1998
o Soeharto diperiksa Tim Kejaksaan Agung menyangkut dugaan
penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program Mobil Nasional (mobnas),
kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos.
o Soeharto diperiksa oleh Tim 13 Kejaksaan Agung diketuai JAM. Pidsus
Antonius Sujata selama 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dengan
alasan keamanan Soeharto, tempat pemeriksaan tidak jadi dilakukan di
Gedung Kejaksaan Agung.
 28 Desember 1998
o Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hasan Basri
Durin mengungkapkan, keluarga Cendana atas nama pribadi dan badan
hukum atau perusahaan menguasai 204.983 hektare tanah bersertifikat hak
guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM).
 30 Desember 1998
o Mantan Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo, seusai dimintai
keterangan di Kejaksaan Agung, menyatakan pembuatan Keppres dan
Inpres tentang proyek mobil nasional Timor adalah perintah langsung dari
mantan presiden Soeharto.
o

15. 15
1999
 12 Januari 1999
o Tim 13 Kejaksaan Agung mengungkapkan, mereka menemukan indikasi
unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto.
 4 Februari 1999
o Kejaksaan Agung memeriksa Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung
Soeharto, sebagai bendahara Yayasan Dana Gotong Royong
Kemanusiaan yang dipimpin Soeharto.
 9 Februari 1999
o Soeharto melalui tujuh yayasan yang dipimpinnya mengembalikan uang
negara sebesar Rp 5,7 triliun.
o Jaksa Agung Andi M. Ghalib melaporkan hasil investigasi 15 kedutaan besar
RI yang menyimpulkan tidak ditemukan harta kekayaan Soeharto di luar
negeri. Laporan dari Belanda menyebutkan ada sebuah masjid di
daerah Reswijk, Belanda yang dibangun atas sumbangan Probosutedjo, adik
tiri Soeharto. Kastorius Sinaga, anggota Gerakan Masyarakat Peduli Harta
Negara (Gempita), meragukan laporan Jaksa Agung itu.
 11 Maret 1999
o Soeharto, melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon, meminta Jaksa
Agung menghentikan penyelidikan terhadapnya atas dugaan KKN.
 13 Maret 1999
o Soeharto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejaksaan Agung
di RSCM.
 16 Maret 1999
o Koran The Independent, London, memberitakan Keluarga Cendana menjual
properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara Rp 165 miliar).
 26 Mei 1999
o JAM Pidsus Antonius Sujata, Ketua Tim Pemeriksaan Soeharto dimutasikan.
 27 Mei 1999
o Soeharto menyerahkan surat kuasa kepada Kejagung untuk mencari fakta
dan data berkaitan dengan simpanan kekayaan di bank-bank luar negeri
(Swiss dan Austria) .
 28 Mei 1999
o Soeharto mengulangi pernyataannya, bahwa dia tidak punya uang sesen
pun.
 30 Mei 1999
o Andi Ghalib dan Menteri Kehutanan Muladi berangkat ke Swiss untuk
menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar dan melacak harta
Soeharto lainnya.
 11 Juni 1999
o Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa pihaknya tidak
menemukan simpanan uang Soeharto di bank-bank Swiss dan Austria.
 9 Juli 1999
o Tiga kroni Soeharto yaitu Bob Hasan, Kim Yohannes Mulia dan Deddy
Darwis diperiksa Kejagung dalam kasus yayasan yang dikelola Soeharto.
 19 Juli 1999
o Soeharto terserang stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pusat
Pertamina, Jakarta Selatan.
 11 Oktober 1999

16. 16
o Pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena
minimnya bukti. Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Aset yang ditemukan
diserahkan kepada pemerintah.[12]
 6 Desember 1999
o Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali
pemeriksaan kekayaan Soeharto.
 6 Desember 1999
o Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto.
 29 Desember 1999
o Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Soeharto
atas pencabutan SP3.
2000
 14 Februari 2000
o Kejagung memanggil Soeharto guna menjalani pemeriksaan sebagai
tersangka tetapi tidak hadir dengan alasan sakit.
 16 Februari 2000
o Jaksa Agung Marzuki Darusman membentuk Tim Medis untuk memeriksa
kesehatan Soeharto.
 31 Maret 2000
o Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang dana
yayasan sosial yang dipimpinnya.
 3 April 2000
o Tim Pemeriksa Kejagung mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana.
Baru diajukan dua pertanyaan, tiba-tiba tekanan darah Soeharto naik.
 13 April 2000
o Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota.
 29 Mei 2000
o Soeharto dikenakan tahanan rumah.
 7 Juli 2000
o Kejagung mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah
Soeharto.
 14 Juli 2000
o Pemeriksaan Soeharto dinyatakan cukup dengan meminta keterangan 140
saksi dan siap diberkas Tim Kejagung.
 15 Juli 2000
o Kejagung menyita aset dan rekening yayasan-yayasan Soeharto.
 3 Agustus 2000
o Soeharto resmi sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial
yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan
pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta.
 8 Agustus 2000
o Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara ke PN Jakarta Selatan.
 22 Agustus 2000
o Menkumdang Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses peradilan Soeharto
dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
 23 Agustus 2000

17. 17
o PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan HM Soeharto digelar
pada 31 Agustus 2000 dan Soeharto diperintahkan hadir.
 31 Agustus 2000
o Soeharto tidak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya. Tim Dokter
menyatakan Soeharto tidak mungkin mengikuti persidangan dan Hakim
Ketua Lalu Mariyun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan
tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Soeharto.
 14 September 2000
o Soeharto kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit.
 23 September 2000
o Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama sembilan jam oleh
24 dokter yang diketuai Prof dr M Djakaria. Hasil pemeriksaan menunjukkan,
Soeharto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan saraf
dan mental sehingga sulit diajak komunikasi. Berdasar hasil tes kesehatan
ini, pengacara Soeharto menolak menghadirkan kliennya di persidangan.
 28 September 2000
o Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak
dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Soeharto dapat
dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga
membebaskan Soeharto dari tahanan kota.
2006
 11 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) Soeharto melalui Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan.
 5 Juni 2006, Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas), Asosiasi Penasihat
Hukum dan HAM (APHI) dan Komite Tanpa Nama, mengajukan gugatan pra-
peradilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan
Perkara (SKP3) Soeharto.
 12 Juni 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan SKP3 Soeharto
dan menyatakan bahwa tuntutan dugaan korupsi atas Soeharto harus
dilanjutkan
 1 Agustus 2006, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SKP3 Soeharto adalah
sah menurut hukum.
2007
 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan terhadap Soeharto,
Pembina Yayasan Supersemar dan Yayasan Supersemar sebagai badan ke
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pak Harto dan Yayasan dituduh
menyalahgunakan uang Yayasan senilai US$420 juta dan Rp. 185 miliar
ditambah ganti rugi immateriil RP. 10 triliun.
 9 Agustus 2007, sidang perdata kasus Soeharto kembali digelar di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Kejagung melakukan gugatan perdata terhadap
Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Kejagung menuntut ganti rugi materiil sebesar 420 juta US$ dan Rp
185 miliar serta immateriil sebesar Rp 10 triliun.
 30 Agustus 2007, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung memenangkan
gugatan Soeharto terhadap majalah Time Asia. Pihak Time diharuskan
membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun dan meminta maaf kepada publik.
 10 September 2007, Proses mediasi antara kedua belah pihak dinyataan gagal.

18. 18
 24 September 2007, Sidang perdana perkara Supersemar di PN Jaksel. Jaksa
pengacara negara resmi menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan
Supersemar (tergugat II) sebesar US$420 juta, Rp. 185 miliar, dan Rp 10 triliun
(ganti rugi immateriil).
2008
 4 Januari 2008 Soeharto kembali dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina,
Jakarta.
 8 Januari 2008, Dua pengurus Yayasan Supersemar memberikan kesaksian di
PN Jaksel. Mereka menyatakan tak rela negara mengggugat Yayasan.
 26 Februari 2008, Lima anak Soeharto kecuali Hutomo Mandala Putra resmi
menggantikan ayahnya sebagai tergugat perkara Supersemar.
 27 Januari 2008, Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, dalam usia 87
setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit
Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.
 27 Maret 2008, PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar bersalah karena
menyalahkan dana dengan memberikan pinjaman dan penyertaan modal ke
berbagai perusahaan Hakim menetapkan Yayasan harus membayar US$105
juta dan 46 miliar pengacara Yayasan Supersemar Juan Felix Tampubolon
langsung menyatakan akan mengajukan banding.
 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan
gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi
kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan
Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 2 April 2008, Yayasan mengajukan banding.
 17 September 2008, Berkas banding diterima panitera Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta.

2009
19 Februari 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan
gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi
kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan Yayasan
Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberi
pinjaman dan penyertaan modal ke berbagai perusahaan. Putusan ini dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 2009.
2010
28 Oktober 2010, Vonis ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis kasasi
menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada Penggugat 75 persen x USD
420 juta atau sama dengan USD 315 juta dan 75 persen x Rp 185.918.904 = Rp
139.229.178 (sebelumnya tertulis USD 420 ribu, demikian sebagai ralat). Namun
ternyata putusan kasasi itu salah ketik, seharusnya tertulis Rp 185 miliar, tetapi
tertulis Rp 185.918.904. Duduk dalam majelis kasasi yang diketok pada 28 Oktober
2010 ini yaitu hakim agung Dr Harifin Tumpa dengan anggota Rehngena Purba dan
Dirwoto.
2013
September 2013, Kesalahan ketik ini lalu membuat geger karena putusan tidak
dapat dieksekusi. Alhasil, jaksa lalu mengakukan peninjauan kembali pada

19. 19
September 2013. Ternyata, di saat yang bersamaan, Yayasan Supersemar juga ikut
melakukan (PK).
2015
 8 Juli 2015, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial hakim agung Suwardi dengan
anggota majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution memvonis
Yayasan Supersemar, diketok pada 8 Juli 2015.
 10 Agustus 2015, Proses hukum selanjutnya dari MA melansir berita dalam web
resminya, "Mengabulkan PK I (Negara Repubilk Indonesia), menolak PK II
(Yayasan Supersemar)." Berdasarkan kurs hari ini, Senin (10/8), maka yayasan
harus memberikan ganti rugi ke negara Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 miliar
sehingga totalnya menjadi Rp 4,448 triliun.
Aset-aset Yayasan Supersemar
Berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, dari Rp 4,4 triliun yang harus
dibayarkan oleh Yayasan Supersemar kepada negara, baru sebanyak Rp 243
miliar aset yang berhasil disita oleh negara. Artinya, masih banyak kekurangan
pembayaran dari Yayasan Supersemar.
Berikut aset Yayasan Supersemar sejauh ini:
1. Saham
 Bank Duta Rp 108 miliar
 Bank Muamalat Rp 1,06 miliar
 PT Granadi Rp 5,6 miliar
 PT Indocement Rp 27 miliar
 PT Plaza Indonesia Realty Rp 3,8 miliar
 PT PLN Rp 1 miliar
 Timber Dana Indonesia Rp 25 juta
 Indoncement
 Indosat
2. Piutang
 Bank Duta Rp 107 miliar
 Deposito Rp 670 miliar
3. Simpanan Bank
 Bank BRI, memiliki 28 rekening, 2 giro dan 5 deposito
 Bank Mandiri, 2 rekening
 Bank BNI, 1 rekening, 5 giro dan 18 deposito
 Bank Danamon, 2 rekening
 Bank Yudha Bakti, 49 rekening


20. 20
4. Tanah dan Properti
 144 hektare tanah yang menjadi Sirkuit Sentul
 Wisma Kosgoro
 Gedung Granadi
 Tanah di Megamendung
5. Mobil
 Memiliki 6 unit mobil. Mulai dari jenis Avanza, Innova, Corolla dan
Honda CR-V.
Penyebab
Dikarekan penyalahgunaan kekuasaannya sebagai Presiden dan panglima TNI
tertinggi saat itu, Soeharto dapat menguasai segala keuangan negara lalu
disalurkan untuk keluarganya terlebih dahulu. Sistem politik yang ada pada jaman
Orde Baru pun membuat partai Golongan Karya saat itu menjadi pilihan wajib
rakyat, maka dari itu Soeharto dapat menjabat selama 32 tahun.
Dampak
Indonesia mengalami kerugian yang amat sangat besar meskipun pada saat itu
rakyat merasa makmur, padahal dibalik itu semua presiden mereka juga lebih
memakmurkan keluarganya. Kerugian negara yang ditinggalkan Soeharto kurang
lebih sekitar Rp. 150 Triliun dan akhirnya terjadilah Krisis Moneter.
E. Pemimpin Ideal
Berbicara masalah pemimpin tentu dalam benak kita timbul sebuah
pertanyaan mengenai sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin suatu daerah
atau negara. Pemimpin yang ideal harus memiliki sifat – sifat yang baik, yang
pertama yaitu jujur. Kejujuran adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang
pemimpin. Masyarakat akan selalu mempercayai setiap apa yang menjadi
kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin yang memiliki sifat jujur
juga akan lebih dicintai oleh rakyatnya karena janji-janji yang diucapkannya pada
saat kampaye tidak sekedar “silat lidah” semata(Adair, 1999)
Selanjutnya yang kedua, seorang pemimpin harus komunikatif. Seorang
pemimpin harus mempunyai sifat terbuka kepada seluruh masyarakatnya. Apa
yang telah menjadi kebijakannya harus disampaikan kepada rakyatnya. Selain itu,
seorang pemimpin juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan yang benar
dan yang salah agar masyarakatnya tidak terjerumus kedalam jurang kenistaan.
Kemudian pemimpin yang ideal juga harus mempunyai sifat cerdas.
Seorang pemimpin seyogyanya harus memiliki kecerdasaran di atas rata-rata
masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan agar pemimpin tersebut memiliki rasa
percaya diri untuk memimpin rakyatnya. Kecerdasan merupakan modal utama
untuk menjadi seorang pemimpin. Karena hal itu akan membantunya dalam
memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Kecerdasan atau ilmu

21. 21
yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu ibarat bahan bakar yang digunakan
untuk menjalankan roda kepemimpinannya (Goleman, 2006).
Selain itu, pemimpin yang ideal juga harus memiliki sifat amanah yang
artinya terpercaya. Dengan memiliki sifat amanah, maka pemimpin akan
senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan diatas
pundaknya.
Bangsa kita kini mengalami krisis pemimpin yang amanah. Hal itu terbukti
dengan banyaknya pemimpin kita yang berbondong-bondong masuk penjara
karena terjerat kasus korupsi. Jabatan yang disandangnya telah disalahgunakan
yaitu dengan memanfaatkan jabatan mereka sebagai alat untuk menumpuk
kekayaan.
F. Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Soeharto
Pemerintah mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan negara untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap problematika yang
dihadapi Indonesia, pemerintah harus mampu mengatasi dan memberikan
penyelesaian atau solusi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Korupsi merupakan salah satu tugas wajib pemerintah untuk menyelesaikan dan
mengatasi agar orientasi memperkaya diri yang dilakukan oleh aparatur negara
dapat diminimalisir bahkan di hilangkan.
Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani
pemberantasan kasus korupsi. Dari ke empat lembaga ini KPK memiliki peran
khusus dalam memberantas kasus korupsi, KPK harus lebih memiliki nilai dan
integritas yang tinggi sehingga wewenang yang telah diberikan berdasarkan
ketentuannya dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik. Dari ke empat
lembaga tersebut dapat juga dimungkinkan adanya pihak-pihak tertentu akan
terlibat dalam kasus korupsi, karena perlu kita ketahui bahwa korupsi itu bukan
personal tetapi corporation atau kelompok, kecil kemungkinan bahwa korupsi
hanya di lakukan oleh seorang saja, pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam
kasus korupsi untuk memperlancar urusan yang menyimpang dari ketentuan.
Tujuan dibentuknnya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan
hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk
karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen)
yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam
korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang
belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi
perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena
korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan
menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia
sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime.
Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah
dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum
menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).Untuk mencegah dan
mengatasi keberadaan mafia hukum, pemerintah yang mana antara kepolisian,
kejaksaan, KPK dan Pengadilan harus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi

22. 22
agar kepastian hukum dapat terjamin dan kecilnya kemungkinan terjadi
penyimpangan berkelanjutan. Perlu kita ketahui disetiap instansi terdapat peluang
dimungkinkan terjadinya korupsi oleh aparatur negara tersebut.
BAB III
PENUTUP

23. 23
A. Kesimpulan
Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri
serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak
legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saat ini banyak kasus-kasus korupsi di
Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara
terkorup di dunia. Latar belakang terjadinya korupsi karena lemahnya tertib
hukum, profesi hukum, masih rendahnya gaji pegawai, kampanye-kampanye yang
mengeluarkan uang berlebihan sehingga timbul rasa untuk mengembalikan uang
tersebut dengan jalan korupsi. Kasus Akil Mochtar merupakan kasus korupsi
terbesar di Indonesia. Kedudukan Akil Mochtar sebagai ketua Mahkamah
Konstitusi yang korupsi mencerminkan seorang pemimpin yang tidak
bertanggung jawab. Pemimpin yang ideal seharusnya memiliki beberapa sifat
yaitu diantaranya jujur, cerdas, amanah, dan komunikatif. Berbagai kasus korupsi
melemahkan Indonesia dalam berbagai bidang yaitu demokrasi, ekonomi, dan
kesejahteraan umum negara. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah yang
lebih maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.
B. Saran
Demikian makalah yang penulis buat, semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi pembaca. Lebih khusus bagi teman-teman mahasiswa dalam mempelajari
mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terutama mengenai kasus korupsi.
Adapun mengingat keterbatasan penulis dan penyusun makalah ini, jika ada
kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan, maka sebagai penulis mohon kritik
dan saran dari teman-teman atau pembaca.
DAFTAR PUSTAKA

24. 24
Adair, John. 1999. Membina Calon Pemimpin (Sepuluh Prinsip Pokok). Jakarta :
Bumi Aksara.
Anonim. 2013. Ada Narkoba di Ruangan Akil. http://www.Kompas.com
(diunduh 27 April 2014).
Anonim. 2013. Akil Mochtar Tersangka Kasus Sengketa Pemilukada.
http://Metrotvnews.com (diunduh 27 April 2014).
Anonim. 2013. SBY Pecat Akil Mochtar. http://m.okezone.com (diunduh 27 April
2014).
Anonim. 2014. Korupsi di Indonesia. http://wikipedia.org (diunduh 26 April
2014).
Anonim. 2014. Korupsi. http://wikipedia.org (diunduh 26 April 2014).
Goleman, Daniel. 2006. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi. Jakarta :
Gramedia.
Lubis, Mochtar. 2001. Manusia Indonesia : (Sebuah Pertanggungjawaban).
Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Pernyataan Ketua Kelompok
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon/Fax: (024) 8508091 – 8508092
Website: http://unnes.ac.id, Email: unnes@unnes.ac.id
SURAT PERNYATAAN KETUA KELOMPOK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Lastri
NIM : 4301413039
Prodi/Jurusan : Pendidikan Kimia / Kimia

25. 25
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Dengan ini menyatakan bahwa makalah kami dengan judul :
Kasus Korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Merugikan
Negara Indonesia yang diusulkan dalam perkuliahan Pendidikan
Kewarganegaraan semester 2 (dua) tahun 2014 bersifat original dan tidak
mengandung unsur plagiarisme.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,
maka saya bersedia merevisi makalah dan diproses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.
Semarang, 30 April 2014
Mengetahui, Yang menyatakan,
Dosen Pengampu,
Didi Pramono, S.Pd. Lastri
NRP. 198812012013031074 NIM. 4301413039
Lampiran 2. Indeks Persepsi Korupsi 2013

26. 26