1. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
BAB 4
Prosedur Penyusunan Sinkronisasi
4.1 Umum
4.1.1 Pengertian Sinkronisasi
Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun
yang mengatur suatu bidang tertentu.
4.1.2 Maksud dan Tujuan Sinkronisasi
Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang
diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih,
saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin
rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional
materi muatannya.
Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan
landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat
memberikan kepastian hukum yang memadai bagi
penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.
4.1.3 Ruang Lingkup Sinkronisasi
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu:
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-1

2. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
1. Sinkronisasi Vertikal
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak
saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan
bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus
juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
2. Sinkronisasi Horisontal.
Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-
undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau
terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara
kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya
peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-2

3. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
Untuk Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang dilakukan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sedangkan untuk
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Presiden
hanya dilakukan sinkronisasi vertikal.
4.2 Prosedur Sinkronisasi
Secara umum, prosedur sinkronisasi dilakukan melalui 4 (empat) tahap,
sebagai berikut :
4.2.1 Inventarisasi
Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan
memperoleh data dan informasi tentang peraturan perundang-
undangan terkait dengan bidang penataan ruang, antara lain :
1. Undang-Undang:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria.
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Pertambangan.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas
Kontinen Indonesia.
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian.
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-3

4. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the
Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut).
h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati.
i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan.
j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman,
k. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera.
l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman,
m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan,
n. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi
Flora dan Fauna.
o. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia.
p. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-4

5. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
q. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
r. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara
s. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air.
t. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
u. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
v. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-5

6. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang
Berdiri Sendiri.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,
i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak
dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam
Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur
Laut Kepulauan yang Ditetapkan
j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal
Kepulauan Indonesia.
k. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah.
Selanjutnya peraturan perundangan-undangan yang telah diinvertarisasi
tersebut di atas, dievaluasi untuk mendapatkan peraturan yang paling
relevan atau yang mempunyai kaitan secara teknis dan substansial
dengan penataan ruang. Dengan demikian, proses atau kegiatan
inventarisasi sesungguhnya telah dilakukan melalui proses identifikasi
yang kritis dan melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis.
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-6

7. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
4.2.2 Analisa Substansi
Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan, khususnya yang berbentuk Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah yang telah diinventarisasi pada tahap
sebelumnya. Secara umum, pengkajian tersebut dilakukan
terhadap seluruh substansi Rancangan Undang-Undang tentang
Penataan Ruang, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan 6 (enam) Rancangan
Peraturan Presiden dalam kaitan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah)
terkait. Secara lebih khusus, pengkajian substansi tersebut
mencakup peristilahan, definisi, dan substansi. Hasil pengkajian
tersebut disinkronkan dengan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan
Presiden bidang penataan ruang.
4.2.3 Hasil Analisa
Dari substansi tersebut di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi
untuk mendapatkan hasil yang valid dan benar, kemudian
dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan sinkronisasi. Hasil
yang diharapkan dari proses ini meliputi :
1. Pasal-pasal yang terkait dengan penataaan ruang, mencakup
aspek-aspek kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Keterkaitan antara pasal-pasal yang telah diidentifikasi dengan
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
3. Identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan peraturan
perundang-undangan bidang penataan ruang.
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-7

8. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
4.2.4 Pelaksanaan Sinkronisasi
Dari hasil analisa tersebut di atas, kemudian dilakukan sinkronisasi
terhadap :
1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rancangan 6 (enam) Keputusan Presiden tentang Rencana Tata
Ruang Pulau dan Kawasan sebagai berikut:
a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau
Sumatera.
b. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau
Jawa-Bali.
c. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau
Kalimantan.
d. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau
Sulawesi.
e. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
f. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penataan Ruang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-8

9. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
Tabel 3.1: Proses Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
NO. TAHAPAN KEGIATAN KETERANGAN
1 Inventarisasi • Mengumpulkan peraturan
perundangan-undangan yang
terkait dengan penataan ruang,
khususnya yang berbentuk
Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah.
• Mengevaluasi peraturan
perundangan-undangan yang
telah diinventarisasi dalam
rangka mendapatkan peraturan
yang paling relevan dengan
penataan ruang.
2 Analisa Substansi • Memastikan kedudukan
Rancangan peraturan perundang-
undangan yang akan
disinkronisasi, apakah dalam
bentuk RUU, RPP atau
Rancangan Peraturan Presiden.
• Memastikan struktur Rancangan
peraturan perundang-undangan
apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
• Mengkaji Rancangan peraturan
perundang-undangan
berdasarkan ketentuan UU
Nomor 10 Tahun 2004.
• Memahami jenjang dokumen
perencanaan tata ruang.
• Mengkaji kemungkinan kaitan
dengan dokumen-dokumen
perencanaan yang sudah ada.
• Mensinkronkan peristilahan dan
definisi.
• Menelaah peristilahan dan definisi
yang sudah dibuat oleh peraturan
perundang-undangan yang lain.
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-9

10. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara
NO. TAHAPAN KEGIATAN KETERANGAN
3 Hasil Analisa • Pasal-pasal yang terkait dengan
penataaan ruang, mencakup
aspek-aspek kewenangan,
perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang
• Keterkaitan antara pasal-pasal
yang telah diidentifikasi dengan
peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang.
• Identifikasi masalah-masalah
yang terkait dengan peraturan
perundang-undangan bidang
penataan ruang
4 Pelaksanaan
Sinkronisasi
• Merumuskan dan mensinkronkan
substansi Rancangan peraturan
perundang-undangan.
• Merinci substansi teknis
Rancangan peraturan perundang-
undangan yang disusun
Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-10