Hukum Tata Negara BAB 4 FKIP PPKn Universitas Lampung Angkatan 2014/2015

1. 17
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sumber hukum (Inggris: source of law) lebih menunjuk kepada pengertiann
tempat dari mana asal muasal suatu norma hukum tertentu berasal. Menurut
Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan : 1) Sumber hukum dalam pengertian
sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret berupa
“keputusan dari yang berwenang” untuk mengambil keputusan mengenai soal
yang bersangkutan. 2) Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat
ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. 3) Sumber
hukum dihubungkan dengan filsafat, sejarah dan masyarakat, kita mendapatkan
sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis.
Sumber hukum tata negara di Indonesia adalah :
1. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis
Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 hierarki Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Yurisprudensi
Dalam sistem hukum Indonesia bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan
yurisprudensi apabila : 1) putusan inkracht, 2) dinilai baik, menghasilkan

2. 18
keadilan, 3) sudah berulang, dengan pola yang sama di tempat yang berbeda, 4)
putusan tersebut tidak ada dalam norma hukum tertulis, 5) putusan tersebut
direkomendasikan oleh tim ekseminasi MA dan MK. Contoh : Putusan
Mahkamah Agung No.42 K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966, yang
menyebutkan bahwa “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai
melawan hukum bukan hanya mendasarkan asas-asas keadilan dan atau asas-asas
hukum tidak tertulis dan bersifat umum”.
3. Konvensi ketatanegaraan
Konvensi ketatanegaraan tidak identik dengan kebiasaan (kebiasaan = sesuatu
yang diulang-ulang). Konvensi ketatanegaraan dapat berbentuk kebiasaan, dapat
pula berbentuk praktek. Konvensi ketatanegaraan dianggap pula sebagai
konstitusi tidak tertulis. Contoh Konvensi ketatanegaraan di Indonesia adalah
Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus, untuk masa sekarang biasa
pidato berisi nota penjelasan oleh Presiden tentang APBN.
4. Hukum Internasional tertentu
Contoh : Negara Republik Indonesia Serikat yang lahir akibat Konperensi Meja
Bundar yang dilangsungkan di s’Gravenhage tanggal 2 Nopember 1945 antara
Republik Indonesia, BFO, dan Belanda yang dihadiri oleh sebuah Komisi PBB
untuk Indonesia. Isi perjanjian itu adalah : 1. Di dirikannya Negara RIS, 2.
Penyerahan kedaulatan kepada RIS, 3. Didirikannya Uni antara RIS dan Kerajaan
Belanda. Dari situ menggambarkan bahwa sistem indonesia menjadi parlementer
dan bentuk negara federal.
5. Doktrin ilmu hukum tata negara tertentu
Doktrin ilmu hukum tata negara dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum
tata negara karena pendapat seorang ilmuwan yang mempunyai otoritas dan
kredibilitas dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam keputusan hukum.
Contoh doktrin hukum yang sering digunakan dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia adalah Trias Politika/ pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Montesquieu).

3. 19
4.2 Saran
Kita sebagai rakyat sekaligus Mahasiswa sebenarnya sangat penting bagi kita
semua untuk mempelajari huSkum tata Negara selain ini adalah salah satu mata
kuliah yang penting, juga ini merupakan ilmu yang sangat berguna untuk kita
semua mengetahui apa itu Tata Negara secara umum dan Hukum Tatanegara
secara khusus.