O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PEMDA OTDA 6.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
PEMDA OTDA 3.pptx
PEMDA OTDA 3.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 74 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

PEMDA OTDA 6.pptx

  1. 1. PERTEMUAN KE-6 KELAS 5C Rabu, 28 September 2022 pukul 13.00 – 15.30 WIB Tiwi Rizkiyani HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD) & PERANGKAT DAERAH
  2. 2. UU NO. 1 Tahun 2022 HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT - DAERAH LANDASAN YURIDIS KONSEP PERANGKAT DAERAH HUBUNGA N KEUANGA N UU NO. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 72 Tahun 2019 LANDASA N YURIDIS KONSEP ASAS JENIS LATAR BELAKANG
  3. 3. 1. Karena terdapat pelimpahan kewenangan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga konsekuensi logisnya harus diikuti oleh dukungan pendanaan atas pelimpahan kewenangan tsb.  money follow function. 2. dll.
  4. 4.  Prinsip desentralisasi fiskal  Pelimpahan keuangan.  Pengalokasian anggaran harus didasarkan pada fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah.  Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan atau kewenangan didasarkan pada prinsip Money Follow Function atau pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dantanggung jawab masing- masing tingkat pemerintahan.
  5. 5. AMANAT UUD 1945 OTONOMI DAERAH Pemberian kewenangan seluas-luasnya (kecuali urusan absolut) untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya DESENTRALISASI FISKAL DAERAH HARUS MEMPUNYAI SUMBER KEUANGAN UTK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAHNYA EXPENDITURE (BELANJA DAERAH) REVENUE (PENERIMAAN DAERAH) TUJUAN NEGARA (ALINEA 4 PEMBUKAAN UUD 1945) Pasal 18 UUD 1945 Pasal 18A Ayat 2 UUD 1945
  6. 6. 1. BELANJA OPERASI : Pengeluaran kegiatan sehari-hari yg memberi manfaat jangka pendek. a. Belanja Pegawai, ex : gaji pegawai, tunjangan kinerja pegawai, pembayaran uang perjalanan dinas, dll. b. Belanja Barjas, ex : BHP (belanja habis pakai), sewa gedung/perkantoran, belanja listrik dan wifi perkantoran, dll. c. Belanja Hibah  uang/barang/jasa bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus. d. Belanja Bantuan Sosial  bertujuan utk menghindari kemungkinan resiko sosial pemicu terjadinya kerentanan sosial. Ex : belanja jaminan sosial, belanja untuk pembangunan rehabilitasi sosial, belanja utk kegiatan pemberdayaan sosial. 2. BELANJA MODAL : Pengeluaran berupa aset tetap atau aset lainnya yg memberi manfaat jangka panjang. Ex : belanja tanah, gedung/bangunan, peralatan Kesehatan, mesin, dll. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA : Pengeluaran utk keperluan darurat, mendesak, tidak dapat diprediksi. Ex : penanggulangan bencana alam dan bencana sosial (tawuran, konflik, penjarahan, terorisme). 4. BELANJA TRANSFER : Pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Ex : belanja bagi hasil, balnaj bantuan keuangan.
  7. 7. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  8. 8. AYAT 2 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
  9. 9.  Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.  Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (public service function), melaksanakan fungsi pembangunan (development function).
  10. 10. UU No. 25 Tahun 2009 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No. 32 Tahun 1956 Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah- Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  11. 11. BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB III : Transfer ke Daerah BAB IV : Pengelolaan Belanja Daerah BAB V : Pembiayaan Utang Daerah BAB VI : Pembentukan Dana Abadi BAB VII : Sinergi Pendanaan BAB VIII : Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional BAB IX : Ketentuan Pidana BAB X : Ketentuan Lain-lain BAB XI : Ketentuan Peralihan BAB XII : Ketentuan Penutup 05 Januari 2022 12 BAB, 193 PASAL
  12. 12. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Sistem : suatu kesatuan yg saling terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan. Artinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah saling terkait satu sama lain dalam hal hubungan keuangan. Transparansi : keterbukaan Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan Selaras : dijalankan sesuai dg peraturan
  13. 13. 1. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi. 2. Pengelolaan TKD (Transfer ke daerah). 3. Pengelolaan Belanja Daerah. 4. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. 5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
  14. 14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah. Didanai dari dan atas beban APBD Didanai dari dan atas beban APBN
  15. 15. DESENTRALISAS I DEKONSENTRAS I TUGAS PEMBANTUAN APBD APBN APBN/APBD (Beban Pemerintah yg menugaskan) PENYERAHAN PELIMPAHAN PENUGASAN
  16. 16. ASAS DESENTRALISASI : Penyerahan  Pemberian Penyerahan bisa diartikan dg pemberian. Orang yg memberi berarti sudah tidak memiliki hak atas sesuatu yg diberi kepada org lain, sebaliknya orang yg diberi akan memiliki hak atas sesuatu yg diberi tsb. Begitupun halnya dg desentralisasi, dimana pihak pemberi adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pihak penerima adalah Pemerintah Daerah. Apa yg diberi? Kewenangan Urusan Pemerintahan. Jadi, dalam desentralisasi ini, Pemerintah Pusat tidak punya wewenang dalam urusan tsb karena wewenangnya telah diserahkan/diberikan kepada Pemerintah Daerah. Bisa disimpulkan bahwa kewenangan urusan dalam desentralisasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, bukan lagi kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut UU No. 1/2022 Pasal 3, prinsip pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Pemahaman akan Asas Desentralisasi
  17. 17. ASAS DEKONSENTRASI : Pelimpahan Perwakilan, Penanggung Jawab (PJ) Berbeda dg desentralisasi, dalam dekonsentrasi terdapat pelimpahan wewenang, bukan penyerahan/pemberian wewenang. Orang yg melimpahkan berarti masih punya hak atas sesuatu yg dilimpahkan tersebut dan orang yang dilimpahkan hanya sebagai perwakilan/penanggung jawab. Begitupun halnya dg dekonsentrasi, dimana pihak pelimpah adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pihak yg dilimpahkan/yg mewakili/yg bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah/instansi vertikal di daerah. Apa yg dilimpahkan/diwakili? Tanggung jawab kewenangan Urusan Pemerintahan Pusat. Jadi, dalam dekonsentrasi ini, Pemerintah Pusat masih punya wewenang dalam urusan tsb. Pemerintah Daerah/instansi vertikal di daerah bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan tersebut sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat. Bisa disimpulkan bahwa kewenangan urusan dalam dekonsentrasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yg diwakilkan oleh Pemerintah Daerah/instansi vertikal di daerah. Menurut UU No. 1/2022 Pasal 3, prinsip pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Pemahaman akan Asas Dekonsentrasi
  18. 18. ASAS TUGAS PEMBANTUAN : Pelimpahan Perwakilan, Penanggung Jawab (PJ) Sama hal nya dengan Dekonsentrasi, dalam tugas pembantuan terdapat pelimpahan wewenang, bukan penyerahan/pemberian wewenang. Orang yg melimpahkan berarti masih punya hak atas sesuatu yg dilimpahkan tersebut dan orang yang dilimpahkan hanya sebagai perwakilan/penanggung jawab. Begitupun halnya dg tugas pembantuan, dimana pihak pelimpah adalah Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pihak yg dilimpahkan/yg mewakili/yg bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kab/Kota Apa yg dilimpahkan/diwakili? Tanggung jawab kewenangan Urusan Pemerintahan Pusat/Daerah. Jika Pelimpahan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kab/Kota), maka Pemerintah Pemerintah Pusat masih punya wewenang dalam urusan tsb. Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan tersebut sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat. Dalah hal prinsip pendanaan, urusan pemerintahan ini didanai dari dan atas beban APBN. Sedangkan, Jika Pelimpahan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Provinsi kepada Kab/Kota), maka Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi masih punya wewenang dalam urusan tsb. Pemerintah Daerah Kab/Kota bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut sebagai Wakil dari Pemerintah Daerah Provinsi. Dalah hal prinsip pendanaan, urusan pemerintahan ini didanai dari dan atas beban APBD. Pemahaman akan Asas Tugas Pembantuan
  19. 19. Pajak dan Retribusi memilik peran penting dalam Pemerintahan Daerah karena merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan dalam Public Service Function dan Development Function, dg tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak dan retribusi merupakan wujud dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. dll.
  20. 20. PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA DARI PEMERINTAH PUSAT APBD APBN 1. PAJAK DAERAH 2. RETRIBUSI DAERAH 3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH 1. DANA BAGI HASIL (DBH) 2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 4. DANA OTONOMI KHUSUS 5. DANA KEISTIMEWAAN 6. DANA DESA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
  21. 21. 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah 1. Anggaran Pendapatan 2. Anggaran Biaya 3. Pembiayaan Contoh Ringkasan APBD Provinsi Banten Tahun 2019, lihat strukturnya: d74e45be1c6999365d8dc8c532eda790a1a4341d.pdf (bantenprov.go.id)
  22. 22. UU No. 1/2022
  23. 23. CELAH FISKAL = KEBUTUHAN FISKAL – POTENSI PENDAPATAN DAERAH Celah Fiskal/Fiscal Gap adalah selisih antara kebutuhan fiskal dengan kemampuan fiskal. Lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yg berwenang menerbitkan data yg dapat dipertanggungjawabkan.
  24. 24.  Daerah Otonomi Khusus merupakan daerah otonom yg memiliki UU Otonomi Khusus sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya.  Di Indonesia, terdapat 5 Daerah Otonomi Khusus : 1. DKI Jakarta 2. DI Yogyakarta 3. Daerah Istimewa Aceh 4. Papua 5. Papua Barat
  25. 25. Mengapa DKI Jakarta menjadi Daerah Otonomi Khusus? Karena status DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia. Apa contoh otonomi khusus DKI Jakarta? Memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ex : Tempat perwakilan negara asing (Kedutaan Besar Negara Asing), tempat pusat/perwakilan lembaga internasional.
  26. 26. Apa contoh otonomi khusus DI Yogyakarta? Pengisian jabatan pemimpin dan wakil pemimpin yg berasal dari keluarga Kesultanan. Gubernur merupakan seorang Sultan yg secara turun temurun berasal dari keluarga Kesultanan DI Yogyakarta. Mengapa DI Yogyakarta menjadi Daerah Otonomi Khusus?  Karena statusnya sebagai Kesultanan. DI Yogyakarta sudah ada sebelum Negara Indonesia merdeka.  Dalam sejarahnya, DI Yogyakarta sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia dan merupakan daerah pertama yg secara sukarela mengajukan diri menjadi bagian dari Negara Indonesia.  DI Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia pada tanggal 04 April 1946 ketika terhadi Agresi Militer II Belanda yg memicu inisiatif perpindahan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.
  27. 27. Apa contoh otonomi khusus Papua dan Papua Barat? Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua. Mengapa Papua dan Papua Barat menjadi Daerah Otonomi Khusus?  Sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan konflik bersenjata antara Pemerintah RI dg OPM (Organisasi Papua Merdeka)/KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yg menginginkan pemisahan dari NKRI yg merdeka.  Sebagaimana salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah pemeliharaan hubungan yang serasi dan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Dalam hal ini menjaga keutuhan NKRI dengan meminimalisir upaya pemisahan daerah dari NKRI.
  28. 28. Apa contoh otonomi khusus DI Aceh?  Dalam UU Otonomi Khusus Aceh, kewenangan Pemerintah Provinsi DI Aceh ditetapkan melalui Qanun Aceh.  Qanun merupakan peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.  Qanun tidak tunduk kepada Peraturan Pemerintah dan berlaku syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.  Ex : Qanun Aceh Nomor 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, dimana pada Pasal 13 Ayat 1 menegaskan adanya kewajiban menggunakan hijab bagi perempuan Muslimah di Aceh. Mengapa DI Aceh menjadi Daerah Otonomi Khusus?  Sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan pasukan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yg terjadi dari tahun 1976-2005 yg menginginkan pemisahan dari NKRI yg merdeka.
  29. 29. PAJAK YG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH PROVINSI (Ayat 1) PAJAK YG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA (Ayat 2) 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 3. Pajak Alat Berat (PAB). 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 5. Pajak Air Permukaan (PAP). 6. Pajak Pokok. 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLD. 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Air Tanah (PAT). 6. Pajak MBLB. 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen PKB; 9. Opses BBNKB. Opsen : pungutan tambahan pajak
  30. 30. RETRIBUSI JASA UMUM (Pasal 88 Ayat 1) RETRIBUSI JASA USAHA (Pasal 88 Ayat 3) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (Pasal 88 Ayat 4)
  31. 31. KREATIFITAS DAN INOVASI PEMDA
  32. 32. PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH : PEMERINTAH DAERAH + DPRD KEPALA DAERAH Gubernur/Bupati/Walikota
  33. 33. UU No.23/2014 DPRD PEMERINTAH DAERAH, yaitu KEPALA DAERAH Eksekutif PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH Legislatif dibant u
  34. 34. KEPALA DAERAH Gubernur/Bupati/Wali Kota Tugas : • Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; • Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; • Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; • Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; • Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Wewenang : • Mengajukan rancangan Perda; • Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; • Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; • Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; • Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  35. 35. WAKIL KEPALA DAERAH Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota Tugas : a. Membantu kepala daerah dalam: 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  36. 36. DPRD Fungsi : 1. Fungsi Legislasi 2. Fungsi Anggaran 3. Fungsi Pengawasan Tugas : a. Membentuk Perda Bersama Kepala Daerah; b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; d. Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah; f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah: g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah: h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
  37. 37. PASAL 1 ANGKA 23 PASAL 57 PASAL 208 PASAL 231 PASAL 231
  38. 38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. UU No. 23/2014 UU No. 72/2019 PERANGKAT DAERAH PROVINSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  39. 39. PP No. 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah PP No. 8 Tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah PP No. 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah PP No. 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  40. 40.  Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.  Perangkat Daerah hanya dapat dibentuk apabila terdapat urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan), serta fungsi pendukung dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yg intensitasnya diukur berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dan fungsi pendukung dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.
  41. 41.  Nomenklatur Perangkat Daerah mengikuti nomenklatur urusan pemerintahan, fungsi penunjang atau fungsi pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yg dilaksanakan.  Dalam hal berdasarkan pertimbangan kebutuhan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dapat menambahkan sub urusan pemerintahan sebagai nomenklatur perangkat daerah.
  42. 42. a. Urusan Pemerintahan yg menjadi Kewenangan Daerah b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah c. Efisiensi d. Efektivitas e. Pembagian habis tugas f. Rentang kendali g. Tata kerja yang jelas h. Fleksibilitas
  43. 43. UU NO. 23/2014 PASAL 209 PP NO. 18/2016 PASAL 5 PERANGKAT DAERAH PROVINSI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Dinas 5. Badan 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Dinas 5. Badan 6. Kecamatan Hubungan kerja : Bersifat koordinatif dan fungsional (UU No. 23/2014 Ps 210)
  44. 44. UU NO. 23/2014 PP NO. 18/2016 PP NO. 72/2019
  45. 45. SEKRETARIAT DAERAH PP Nomor 18/2016 UU No. 23/2014 Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Tugas : Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Definisi : Unsur Staf pendukung Kepala Daerah. Fungsi : • Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; • Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; • Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil • negara pada instansi Daerah; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
  46. 46. SEKRETARIAT DPRD PP Nomor 18/2016 UU No. 23/2014 Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Tugas : • Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan. • Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. • Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Definisi : Unsur Staf pendukung DPRD. Fungsi : • Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD’ • Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; • Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; • Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  47. 47. INSPEKTORAT DAERAH PP Nomor 72/2019 UU No. 23/2014 Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Definisi : Unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsi : • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan; • Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantarlan, dan kegiatan pengawasan lainnya; • Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri; • Penyusunan laporan hasil pengawasan; • Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; • Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; • Peiaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Inspektorat Daerah provinsi meiaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalarn rangka dan pengawasan penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah.
  48. 48. DINAS PP Nomor 18/2016 UU No. 23/2014 Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas : Membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Definisi : Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Fungsi : • Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup • tugasnya; • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  49. 49. BADAN PP Nomor 18/2016 UU No. 23/2014 Badan dipimpin oleh Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Definisi : Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas dan Fungsi : • Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  50. 50. KECAMATAN ATAU SEBUTAN LAIN PP Nomor 18/2016 UU No. 23/2014 Dipimpin oleh Camat atau sebutan lain. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Definisi : Bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota. Tugas : • Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; • Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; • Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; • Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota; • Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; • Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; • Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; • Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; • Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. • Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat camat.
  51. 51. DINAS PEMERINTAH DAERAH GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIAT DAERAH DPRD PROVINSI SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT BADAN
  52. 52. PEMERINTAH DAERAH BUPATI/WALI KOTA WAKIL BUPATI/WALI KOTA SEKRETARIAT DAERAH DPRD KAB/KOTA SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORA T BADAN DINAS KECAMATAN
  53. 53. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN Source : bantenprov.go.id
  54. 54. UNTUK MEMAHAMI MATERI INI DIUPAYAKAN MEMBACA : 1. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. PP No. 18/2016 tentan Perangkat Daerah. 4. PP No. 72/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

×