OTONOMI DAERAH
Arnencius Arista Ginting (1217051011)
Bintang Ariska (1217051015)
Eka Fitri Jayanti (1217051023)
Rayvicky Asmarayandhie (1217051055)
Varisa Puspa Ningrum (1217051066)

LATAR BELAKANG
KONSEP DASAR
MATERI KONSEP DAN TEORI
DASAR HUKUM
TUJUAN

LATAR BELAKANG
Latar belakang otonomi daerah dari aspek internal yakni kondisi yang
terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan
otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari
luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat
implementasi otonomi daerah di Indonesia. secara internal, timbul
sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan
yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan
ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di
daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota
besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya
meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah
melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas
dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimana
dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi
latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang
menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia
adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya
di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung
mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah,
tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukan
efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan
rantai birokrasi yang panjang.
Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahan
dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi
pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka
terhadap investasi asing.

KONSEPDANTEORIOTONOMIDAERAH
► Konsep dan teori otonomi daerah yang dimaksud adalah berbagai
macam teori serta paradigma dalam ilmu politik dan pemerintahan
yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, bisa
juga berisi materi yang terkait dengan pandangan para tokoh ilmu
politik dan pemerintahan serta pakar otonomi daerah yang kekinian
(up to date). Selain itu, konsepsi dan teori otonomi daerah dapat juga
berisi history atau latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia dan atau perbandingan pelaksanaan konsep desentralisasi
yang dilaksanakan di berbagai Negara di belahan dunia lainnya.
► Dalam kategori ini tidak hanya akan terbatas pada konsep dan teori
otonomi daerah semata melainkan juga mencakup ilmu
pemerintahan dan politik secara umum yang pada dasarnya memiliki
kaitan erat dengan konsep dan teori otonomi daerah.

MATERI KONSEP DAN TEORI OTONOMI
► Materi konsep dan teori otonomi daerah tentu saja tidak semata-
mata bersumber dari kami, melainkan dari berbagai sumber dan
bahan rujukan, seperti buku, berita atau media massa serta
bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam
menyusun suatu bahan bacaan.

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
► Dasar hukum otonomi daerah dirasakan penting untuk dibuat dalam
satu kategori khusus, karena pelaksanaan konsepsi otonomi daerah di
Indonesia didasarkan pada regulasi atau perangkat hukum. Tercapai
atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan
sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi yang ada mengatur
penerapan konsepsi tersebut.
► Berbagai perubahan atau perkembangan dalam pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia akan berarti pula perubahan atau penambahan
regulasi yang harus mengatur bagaimana agar konsepsi tersebut dapat
dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami
menganggap bahwa dasar hukum otonomi daerah perlu untuk dikaji
dan melalui situs ini perlu untuk dibuatkan satu kategori khusus agar
dapat dengan mudah diakses oleh para pengunjung.

TUJUAN OTONOMI DAERAH
Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan
Undang-Undang
Penjelasan Tujuan Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang

TUJUAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG
► Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut:
► Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing daerah.
► Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi
daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum
dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan
pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan
dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi
daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN TUJUAN OTONOMI DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
► Dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah, maka konsepsi
otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan prinsip
pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pinsip otonomi
seluas-luasnya dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan
melalui peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk
membuat kebijakan yang dianggap benar dan adil dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.
► Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi
kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka
peningkatan pelayanan maupun dalam rankga peningkatan peran
serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkan
bermuara pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

► Selain prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat,
diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalah
bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan
daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah.
Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab
adalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah
daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk
mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan
nasional.
► Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi
daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yakni
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena
itu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan
dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di
daerah masing-masing.

Demikian uraian mengenai otonomi
daerah semoga bermanfaat bagi anda.
TERIMAKASIH 