1. URAIAN PEMBELANJAAN KEGIATAN 8 STANDAR PENGGUNAAN DANA BOS
MENURUT PP NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN
SDN JAKASETIA II KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI
NO KOMPONEN JENIS KEGIATAN PEMBELANJAAN PENJELASAN
1 PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN
 Diwajibkan membeli buku pegangan guru
kurikulum 2013 semester I tahun ajaran
2014/2015 (Juli-Desember 2014), kecuali sudah
dipenuhi dari sumber pendanaan lain.
 Diwajibkan membeli buku teks pelajaran
kurikulum 2013 bagi peserta didik untuk
semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-
Desember 2014) sebanyak jumlah peserta didik,
kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan
lain.
 Mengganti buku teks yang rusak/ menambah
kekurangan untuk memenuhi rasio satu peserta
didik satu buku.
 Langganan publikasi berkala
 Akses informasi online
 Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
 Pengembangan database Perpustakaan
 Pemeliharaan perabot perpustakaan
 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Dalam rangka pembelian buku kurikulum
2013 semester I tahun ajaran 2014/2015, setiap
sekolah akan memperoleh tambahan dana
yang akan disalurkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi melalui dana dekonsentrasi.
 Kekurangan buku semester I dipenuhi dari
dana BOS, yaitu maksimal 5% dari total dana
yang diterima dalam satu tahun anggaran.
 Buku untuk semester II tahun ajaran
2014/2015 akan dibiayai dari Dana Alokasi
Khusus (untuk
 kabupaten/kota penerima DAK) dan dari
APBD untuk kabupaten/kota bukan penerima
DAK.
 Buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang
dibeli adalah yang sudah ditentukan oleh
Kemdikbud.
2  Administrasi pendaftaran Penjelasan dari item pembiayaan dalam

2. KEGIATAN
PENERIMAAN SISWA
BARU
 Penggandaan formulir Dapodik
 Administrasi pendaftaran
 Pendaftaran ulang
 Biaya pemasukan data pokok pendidikan
 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
 Penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
 Dan kegiatan lain yang terkait dengan
penerimaan peserta didik baru.
komponen ini adalah :
 Termasuk untuk ATK, konsumsi panitia dan
uang lembur.
 Standar pembiayaan mengacu kepada batas
kewajaran setempat atau batas yang telah
ditetapkan Pemda.
3
KEGIATAN
PEMBELAJARAN DAN
EKSTRA KULIKULER
PESERTA DIDIK
 PAKEM (SD)
 Pembelajaran Kontekstual (SMP)
 Pengembangan pendidikan karakter
 Pembelajaran remedial
 Pembelajaran pengayaan
 Pemantapan persiapan ujian
 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,
pramuka dan palang merah remaja,
 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 Pendidikan Lingkungan Hidup
 Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai
dari dana pemerintah/pemerintah daerah
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Termasuk untuk:
 Honor jam mengajar tambahan di luar jam
pelajaran dan biaya transportasinya
(termasuk di SMP Terbuka),
 Biaya transportasi dan akomodasi peserta
didik/guru dalam rangka mengikuti lomba,
 Foto copy,
 Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
biaya pendaftaran mengikuti lomba.
 Ulangan harian,
 Ulangan tengah semester,
 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan
Kelas
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
Termasuk untuk:
 Foto copy/penggandaan soal

3. 4 KEGIATAN ULANGAN
DAN UJIAN
 Ujian sekolah  Biaya koreksi ujian
 Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian
untuk disampaikan ke orang tua
 Biaya mengawas ujian yang bukan bagian
dari kewajiban tugas guru
 Biaya transport pengawas ujian di luar
sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai
oleh pemerintah/pemerintah daerah.
5 PEMBELIAN BAHAN
HABIS PAKAI
 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
bahan praktikum, buku induk peserta didik,
buku inventaris
 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari di sekolah
 Pengadaan suku cadang alat kantor
 Alat-alat kebersihan sekolah
6 LANGGANAN DAYA
DAN JASA
 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile
modem) baik dengan cara
berlangganan maupun prabayar
 Pembiayaan penggunaan internet termasuk
untuk pemasangan baru
 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu misalnya panel surya,
jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Penggunaan Internet dengan mobile modem
dapat dilakukan untuk maksimal pembelian
voucher sebesar Rp. 250.000/bulan
 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan
pintu dan jendela
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Kamar mandi dan WC peserta didik harus

4. 7 PERAWATAN SEKOLAH
 Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah
(kamar mandi dan WC), perbaikan lantai
ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah
lainnya
dijamin berfungsi dengan baik.
8
PEMBAYARAN
HONORARIUM
BULANAN GURU
HONORER DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
HONORER
 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
 Pegawai administrasi (termasuk administrasi
BOS untuk SD)
 Pegawai perpustakaan
 Penjaga Sekolah
 Satpam
 Pegawai kebersihan
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Dalam pengangkatan guru/tenaga
kependidikan honorer sekolah harus
mempertimbangkan batas maksimum
penggunaan dana BOS untuk belanja
pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus
sesuai bidang yang diperlukan.
9 PENGEMBANGAN
PROFESI GURU
 KKG/MGMP
 KKKS/MKKS
 Menghadiri seminar yang terkait langsung
dengan peningkatan mutu pendidik dan
ditugaskan oleh sekolah
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Khusus untuk sekolah yang memperoleh
hibah/block grant pengembangan
KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun
anggaran yang sama hanya diperbolehkan
menggunakan dana BOS untuk biaya
transport kegiatan apabila tidak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut.
 Foto copy
 Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar
 Pemberian tambahan bantuan biaya
transportasi bagi peserta didik miskin yang
menghadapi

5. 10 MEMBANTU PESERTA
DIDIK MISKIN
 masalah biaya transport dari dan ke sekolah
 Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin yang akan menjadi barang
inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu
penyeberangan, dan lain-lain)
 Membantu membeli seragam, sepatu dan alat
tulis bagi peserta didik penerima Bantuan Siswa
 Miskin (BSM) atau peserta didik yang orang
tuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial
(KPS).
11 PEMBIAYAAN
PENGELOLAAN BOS
 Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer,
CD dan flash disk)
 Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi
bendahara dalam rangka penyusunan laporan
BOS dan biaya transportasi dalam rangka
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos
12
PEMBELIAN DAN
PERAWATAN
PERANGKAT
KOMPUTER
Pembelian Desktop/work station Printer atau printer
plus scanner
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Printer 1 unit/tahun Desktop/work station
maksimum 5 unit untuk SMP dan 3 unit
untuk SD.
 Peralatan komputer tersebut harus dicatat
sebagai inventaris sekolah.
13 BIAYA LAIN JIKA POIN
1 S.D. 12 SUDAH
TERPENUHI
 Alat peraga/media pembelajaran Mesin ketik
Peralatan UKS Pembelian meja dan kursi
peserta didik jika meja dan kursi yang ada
sudah rusak berat
Penjelasan dari item pembiayaan dalam
komponen ini adalah :
 Penggunaan dana untuk komponen ini harus
dilakukan melalui rapat dengan dewan guru

6. dan komite sekolah

7. DELAPAN POIN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL – BSNP
NO KOMPONEN PENJELASAN
1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
digunakan sebagai Standar pedoman penilaian dalam menentukan
kelulusan peserta didik.
Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan
minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi
lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi
lulusan minimal mata pelajaran.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun
2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi
minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.
Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum,
beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3 PENGEMBANGAN PROSES Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses
pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran,

8. pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan
pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses
pembelajaran yang efektif dan efisien.
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat
pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang
dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen
pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta
pendidikan anak usia dini meliputi:
 Kompetensi pedagogik;
 Kompetensi kepribadian;
 Kompetensi profesional; dan
 Kompetensi sosial.
Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B
dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.
Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas
satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga
laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan
tenaga kebersihan.
5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk

9. menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang
tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan
ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan
oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan
standar pengelolaan oleh Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan
dengan Standar Pengelolaan. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan
yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang
melekat pada gaji,
 Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

10. transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
8 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM
PENILAIAN
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri
atas:
 Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud
di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.