1. UTS LARGE SCALE SYSTEM ENGINEERING
(Take Home)
SISTEM NASIONAL PENGELOLAAN BENCANA
(SNPB)
Oleh:
Prasidananto Nur S 14/375816/PTK/10137
PROGRAM PASCASARJANA TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2015

2. 1
SISTEM NASIONAL PENGELOLAAN BENCANA (SNPB)
1.1 Konsep Dasar
Pada kenyataannya wilayah Negara Indonesia memiliki potensi bencana
yang termasuk dalam kerawanan tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam
(didukung oleh kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya), faktor
non-alam maupun faktor manusia.
Kecenderungan bencana tersebut dalam jangka panjang di Indonesia
diperiksa menggunakan Basis Data Bencana Internasional (The International
Emergency Disasters Database) yang berisikan data bencana besar di dunia dan
telah diklasifikasikan menjadi berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi,
banjir, longsor (longsor), badai, ombak/gelombang (tsunami) dan gunung berapi,
serta bencana epidemik.
Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang nomor 24 tahun 2007
tentang penanggulangan bencana telah menetapkan suatu sistem penanggulangan
bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi serangkaian upaya yang terdiri dari :
1. Penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana.
2. Kegiatan pencegahan bencana dan tanggap darurat.
3. Rehabilitasi.
Selanjutnya ketiga upaya tersebut digolongkan kedalam tahapan
penanggulangan bencana yang memiliki beberapa karakteristik umum
pengelolaan sebagai berikut :
a. Dasar Hukumnya berlaku umum dan mengikat seluruh departemen,
masyarakat dan lembaga non pemerintah.
b. Paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
dengan manajemen resiko didalamnya mencakup Mitigasi, tanggap
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
c. Melibatkan beberapa lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu
BNPB, BPBD PROPINSI, BPBD Kab/Kota.

3. 2
d. Mendorong peran serta masyarakat secara aktif baik dalam tindakan
pencegahan maupun penanganan bencana melalui kegiatan pendidikan dan
latihan kebencanaan.
e. Tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten yang tertuang
dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB)
dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB).
f. Pendekatan Mitigasi menggunakan analisa resiko (menggabungkan antara
kerentanan dan kapasitas).
g. Alokasi anggaran tergantung pada tingkatan bencana.
h. Pedoman penanggulangan bencana mengacu pada pedoman yang dibuat
oleh BNPB dan BPBD.
i. Aspek bencana harus diperhitungkan dalam penyusunan tata ruang.
Tujuan dari sistem pengelolaan tersebut yaitu adanya pengurangan risiko
bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh melalui peningkatan
pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana,
dan mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal,
mencakup penanganan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
1.2 Kondisi Pengelolaan Bencana Saat Ini (Existing System)
a. Gambar SOS
Nampak pada Gambar 1. System Of System Sistem Pengelolaan Bencana.

4. 3
Gambar 1. System Of System Sistem Pengelolaan Bencana

5. 4
b. Tujuan Sistem :
1. Meminimalkan dampak kerusakan lingkungan serta melindungi
masyarakat terhadap ancaman bencana lanjutan.
2. Mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun
ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki
kondisi lingkungannya.
3. Pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan
menyeluruh melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan
komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan Mewujudkan
sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal,
mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca
bencana.
c. Elemen – elemen utama sistem :
1. Regulasi dan Kebijakan
Tabel 1. Regulasi Bencana
Nasional Daerah
1. UU No. 24/2007.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, PP No. 22/2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP
No. 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing non
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Presiden No. 08/2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1. Perda.
2. Per.Gubernur/Bupati/Walikota.

6. 5
2. Kelembagaan
Tabel 2. Kelembagaan Bencana
Perencana dan
Koordinator
Pelaksana
Operasional
Pendukung
Infrastruktur
Pendukung
Logistik dan
Kesehatan
1. BNPB dan
BPBD.
2. Pejabat
Pemerintah.
1. TNI/Polri.
2. BMKG/BPPTK.
3. PMI.
4. DAMKAR.
5. Media.
6. RAPI/ORARI.
7. Dinas Perhubungan.
8. TAGANA.
1. PDAM.
2. PLN.
3. Dinas PU.
4. Telkom.
5. Dinas Kebersihan.
6. Dinas Sosial.
1. Rumah Sakit.
2. Bulog.
3. Pramuka.
4. LSM dan
Komunitas
Professional
Kebencanaan.
5. Dinas Kesehatan.
3. Perencanaan pengelolaan bencana ( terintegrasi dalam Rencana
Pembangunan Nasional/Daerah ).
a. Rencana Pengelolaan Bencana ( Disaster Management Plan ).
b. Rencana Kesiapan ( Preparedness ).
c. Rencana Kontijensi ( Contingensi ).
d. Rencana Operasi ( Operation ).
e. Rencana Pemulihan ( Recovery ).
f. Pengelolaan Sumberdaya.
4. Penyelenggaraan PB
a. Prabencana (Situasi Tidak Ada Bencana & Situasi Potensi Bencana).
b. Tanggap Darurat Bencana.
c. Pascabencana (Rehabilitasi &Rekonsiliasi).
5. Pendanaan
a. DIPA (APBN/APBD).
b. On-call (bantuan kemanusiaan/relief fund).
c. Community Fund (dari masyarakat).

7. 6
d. Interaksi :
Nampak pada Gambar 1. System Of System Sistem Pengelolaan Bencana
e. Boundary
1. Sistem Nasional Pengelolaan Bencana.
2. Tanggap Darurat Bencana.
f. Lingkungan
1. Nasional.
2. Daerah/Regional.
g. Input dan Output
Tabel 3. Input dan Output Bencana
Input Output
1. Semua jenis bencana.
2. Sumberdaya (Manusia,
Infrastruktur, Diklat Kebencanaan,
Pendanaan).
3. Aktivitas Alam & Manusia.
4. Interaksi Alam & Manusia.
1. Pencegahan bencana dan
dampaknya.
2. Dampak Kerusakan dan korban
minimum.
3. Proses Rehabilitasi dan recovery
yang cepat.
4. Koordinasi kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana di pusat dan
daerah
h. Interfaces
1. Informasi Kebencanaan.
2. Komunikasi/Layanan tanggap darurat.
i. Constraint
1. Kejelasan platform kelembagaan yang harus segera diselesaikan dan
cenderung menghambat proses implementasi sistem penanggulangan
bencana. (kejelasan garis komando-koordinasi-dan komunikasi antar
lembaga).
2. Permasalahan kebijakan pengelolaan bencana di tingkat Nasional dan
Daerah.
3. Sumber Dana Pengelolaan Bencana dan Manajemen Keuangannya.
4. Database Klasifikasi skala bencana yang tidak jelas.

8. 7
1.3 Visi Sistem Nasional Pengelolaan Bencana pada Tahun 2035
Saat ini pengelolaan bencana sudah didukung oleh kebijakan dan regulasi
di tingkat Nasional dan Daerah serta telah dilengkapi oleh lembaga perencana dan
operasionalnya, namun kenyataan di lapangan masih terdapat pola penanganan
dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara parsial. Hal tersebut
disebabkan oleh adanya beberapa kekurangan dalam pengelolaannya diantaranya :
1. Masih terdapat tumpang tindih kebijakan yang menyebabkan alur
koordinasi dan komunikasi penanganan bencana menjadi terhambat.
2. Dukungan database dan sistem informasi kebencanaan yang masih minim
dari sisi infrastruktur dan sumberdayanya.
3. Ketiadaan teknologi terkini dalam penanganan bencana.
4. Permasalahan pendanaan yang masih terkendala birokrasi.
Dan beberapa permasalahan lain yang masih cukup banyak dari sisi
manajemen resiko bencana dan kejelasan platform dalam pengelolaan bencana.
Berbagai permasalahan tersebut tentu harus dapat dibenahi seiring dengan
perkembangan waktu dan tantangan jaman dalam hal kebencanaan.
Di masa depan, dalam hal ini penulis memproyeksikan keadaan di tahun
2035 dimana kondisi alam dan sosial masyarakat sudah semakin maju dan telah
mengalami perubahan yang signifikan, maka tantangan bencananya pun semakin
kompleks diantaranya :
1. Bencana alam akibat dampak perubahan iklim global yang ditandai dengan
efek gas rumah kaca yang semakin parah akibat dampak kemajuan
teknologi dan eksploitasi alam yang tidak seimbang.
2. Bencana Perang yang disebabkan menipisnya cadangan sumberdaya
(migas dan non migas) di suatu negara yang mengakibatkan keinginan
untuk mengeksploitasi cadangan sumberdaya negara lain.
3. Bencana penyakit epidemik yang disebabkan efek perubahan lingkungan.
4. Bencana Kelaparan akibat menipisnya bahan pangan.

9. 8
5. Bencana Terorisme global yang semakin canggih dan memanfaatkan
senjata biologis dan biokimia sebagai dampak kemajuan teknologi
persenjataan.
6. Bencana teknologi informasi dimana para teroris dan pembajak dapat
memprogram kembali satelit untuk kepentingan mereka, menyebar virus
mobile ke dalam alat cybernetics sehingga jutaan orang kehilangan
ingaannya, pembajakan internet, dan pembajakan robot-robot militer.
Bila mencermati beberapa jenis bencana di masa depan tersebut nampak
bahwa perlu pengembangan dan perbaikan dalam sistem pengelolaan bencana
nasional dengan melakukan beberapa perbaikan sistem meliputi :
1. Menerapkan Integrated Early Warning System sebagai bagian dalam
mitigasi bencana untuk mengurangi resiko dampak bencana yang
terhubung dengan seluruh stakeholder kebencanaan di dalam dan luar
negeri.
2. Integrasi Sistem Informasi bencana yang terdiri dari database bencana
global, layanan komunikasi bencana, dan Digital Emergency Response
yang bisa diakses dari manapun dengan teknologi Wireless.
3. Dapat berbagi informasi bencana baik dalam dan luar negeri.
4. Menggunakan teknologi drone sebagai bagian dari disaster relief.
5. Mitigasi bencana secara real time dengan menggunakan alat deteksi
bencana yang menggunakan Artificial Intelligence didalamnya.

10. 9
DAFTAR PUSTAKA
1. Bappenas, Ringkasan Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di
Indonesia, www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/14057/3930/
(online, diakses pada 20 Oktober 2015).
2. BNPB, 2010, Rencana Strategis BNPB Tahun 2010 – 2014,
Renchttp://www.bnpb.go.id/uploads/renstra/1/renstra%202010%20s.d%20201
4.pdf (online, diakses pada 20 Oktober 2015).
3. Bakornas PB, Menuju upaya penanggulangan bencana yang tepat di
Indonesia berdasarkan UU 24/2007,
http://www.mpbi.org/files/makalah/Sistem%20Nasional%20Penanggulangan
%20Bencana.pdf (online, diakses pada 20 Oktober 2015).
4. European Commision, 2015, ECHO Factsheet Disaster Risk Management,
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/disaster_risk_
management_en.pdf (online, diakses pada 20 Oktober 2015).
5. FEMA, 2012, Crisis Response and Disaster Resilience 2030,
http://www.jik.com/SFI_Summary_13Jan2012.Final.docx.pdf (online, diakses
pada 20 Oktober 2015).
6. Focus Project, 2012, http://www.focusproject.eu/documents/14976/5d763378-
1198-4dc9-86ff-c46959712f8a (online, diakses pada 20 Oktober 2015).
7. Kelly, Heather, 2013, Drones: The future of disaster response,
http://edition.cnn.com/2013/05/23/tech/drones-the-future-of-disaster-
response/index.html (online, diakses pada 20 Oktober 2015).
8. UN Foundation, http://www.unfoundation.org/assets/pdf/disaster-relief-20-
report.pdf (online, diakses pada 20 Oktober 2015).
9. Vicinanzo, Amanda, 2015, Homeland Security Today,
http://www.hstoday.us/briefings/industry-news/single-article/drones-the-
future-of-disaster-relief/ac6fea6ede12bb983d536c411b071fdc.html (online,
diakses pada 20 Oktober 2015).