Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia

•

3 gostaram•397 visualizações

Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.

Meio ambiente

Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Laporan Akhirmuhfidzilla

Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Pemetaan Batas DesaRyadhi EthniCitizen

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen

Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptxYunielvira

Peta draft RTRW JakartaElisa Sutanudjaja

Struktur ruangAgus Dwi Wicaksono

Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdfArum210271

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin

Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö

Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganPenataan Ruang

Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba

Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto

Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin

Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra

Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain

Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba

Mais procurados (20)

Laporan Akhir

Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

Pemetaan Batas Desa

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx

Peta draft RTRW Jakarta

Struktur ruang

Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf

Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...

Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan

Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan

Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)

Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...

Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...

Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...

Pedoman umum tata ruang perdesaan

Mais de Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Potret Krisis Ruang SulawesiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Potret Ketimpangan Ruang KalimantanJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavelleJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto BachriadiJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Reforma Agraria Untuk PemulaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kabar JKPP Edisi 22Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Laporan BRWA 2018 2019Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kabar jkpp edisi 21Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kabar jkpp 20Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Kabar jkpp edisi 19Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Mais de Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Potret Krisis Ruang Sulawesi

Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan

Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015

Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle

24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi

Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)

Reforma Agraria Untuk Pemula

Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani

Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021

Kabar JKPP Edisi 22

Laporan BRWA 2018 2019

Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat

Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia

Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...

Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...

Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut

Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Kabar jkpp edisi 21

Kabar jkpp 20

Kabar jkpp edisi 19