4. 557656-v2JKTDMS 3
PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS AGREEMENT
PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM
(“Perjanjian”) ini ditandatangani pada
________________ 2015.
This SHAREHOLDERS AGREEMENT
(“Agreement”) is entered into on
________________ 2015
ANTARA: BETWEEN:
1. _____________, suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum Republik
_____ dan berdomisili di ____________
(“Company A”); dan
1. _________, a company duly established
under the laws of the Republic of ____
and having its domicile at ______,
Republic of _______(“Company A”);
and
2. PT ___________, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia dan
berdomisili di __________ (“Company
B”).
2. PT COMPANY B LESTARI, a limited
liability company duly established under
the laws of Republic of Indonesia and
having its domicile at _______
(“Company B”);
(Company A dan Company B dengan ini secara
sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan
bersama-sama disebut sebagai“Para Pihak”)
(Company A and Company B are hereinafter
individually referred to as the “Party” and
collectively as the “Parties”)
BAHWA: WHEREAS:
(A) Company B telah menyelesaikan jual beli
________ (___________) saham yang
merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari
seluruh saham yang dikeluarkan dan
disetor PT __________, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia
("Perseroan") dariCompany A; dan
(A) Company B have completed the sale and
purchase of ______ (______) shares
which constitute 70% (seventy percent)
of the total issued and paid up shares of
PT ________, a limited liability company
duly established under the laws of the
Republic of Indonesia ("Company")
from Company A; and
(B) Company A sebagai pemegang _____
(______) saham yang merupakan 30%
(tiga puluh persen) dari seluruh saham
yang dikeluarkan dan disetor Perseroan
dan Company B bermaksud untuk
menandatangani Perjanjian ini guna
mengatur hak dan kewajibannya sebagai
pemegang saham Perseroan.
(B) Company A as the holder of _____
(______) shares which constitute 30%
(thirty percent) of the total issued and
paid up shares of the Company and
Company B wish to enter into this
Agreement in order to regulate their rights
and obligations as shareholders of the
Company.
DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak menyetujui
sebagaiberikut:
NOW THEREFORE, the Parties have agreed as
follows:
1 DEFINISI DAN INTERPRETASI 1. DEFINITIONS AND
INTERPRETATION
1.1 Di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah
yang diawali dengan huruf besar berikut
ini memiliki arti sebagai berikut:
1.1 In this Agreement the following
capitalized terms shall have the following
meanings:
5. 557656-v2JKTDMS 4
“Afiliasi” berarti setiap orang yang
secara langsung atau melalui satu atau
lebih perantara, mengendalikan atau
dikendalikan oleh atau berada dalam satu
pengendalian yang sama dengan, orang
tersebut. Kendali (termasuk istilah
“dikendalikan oleh” dan “berada dalam
satu pengendalian yang sama dengan”
dan “mengendalikan”) berarti
penguasaan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, kemampuan untuk
menentukan keputusan manajemen.
Dengan tidak mengurangi sifat umum dari
hal tersebut di atas, pengendalian tersebut
dianggap ada jika seseorang memegang,
secara langsung atau tidak langsung, 25%
atau lebih saham dengan hak suara yang
luar biasa dari orang lain.
“Affiliate” means any person that directly
or through one or more intermediaries,
controls or is controlled by or is under
common control with, the person
specified. Control (including the terms
“controlled by” and “under common
control with” and “control”) means the
possession, directly or indirectly, of the
ability to determine management
decisions. Without limiting the generality
of the foregoing, such control is presumed
to exist if one person holds, directly or
indirectly, 25% or more of the outstanding
voting shares of another person.
“Perjanjian” berarti Perjanjian
Pemegang Saham ini (sebagaimana
diubah, ditambah atau dinovasi dari
waktu ke waktu).
“Agreement” means this Shareholders
Agreement (as amended, supplemented
or novated from time to time).
“Anggaran Dasar” berarti anggaran
dasar Perseroan, sebagaimana diubah
dari waktu ke waktu.
“Articles of Association” means the
articles of association (Anggaran Dasar)
of the Company, as amended from time
to time.
“Hari Kerja” berarti setiap hari, selain
Sabtu atau Minggu atau hari libur
nasional, yang mana bank buka untuk
melakukan usahanya di Indonesia dan
Belanda.
“Business Day” means any day, other
than a Saturday or a Sunday or a public
holiday, on which banks are open for
business in Indonesia and the
Netherlands.
“Dewan Komisaris” berarti dewan
komisaris.
“BOC” means the board of
commissioners.
“Direksi” berartidireksi. “BOD” means the board of directors.
“Opsi Beli” memiliki arti sebagaimana
diberikan dalam Pasal9.
“Call Option” has the meaning given in
Article 9.
“Pemberitahuan Opsi Beli” memiliki
arti sebagaimana diberikan dalam Pasal
9.
“Call Option Notice” has the meaning
given in Article 9.
“UUPT” berarti Undang Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(sebagaimana diubah dari waktu ke
waktu).
“Company Law” means Law No. 40 of
2007 on Limited Liability Companies (as
may be amended from time to time).
“Komisaris” berarti anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
“Commissioner” means a member of the
BOC of the Company.
6. 557656-v2JKTDMS 5
"Kebuntuan" berarti kegagalan Para
Pemegang Saham untuk mengambil
keputusan di dalam setiap RUPS untuk
setiap agenda sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 4.4 (b), 6.2 dan 7 Perjanjian
ini atau kegagalan untuk mengadakan
RUPS kedua karena kuorum tidak
terpenuhi sesuai dengan Pasal6.3.
"Deadlock" means a failure of the
Shareholders to adopt a resolution in any
GMS for any agenda as specified under
Articles 4.4 (b), 6.2 and 7 of this
Agreement or a failure to convene a
second GMS due to quorum deficiency in
accordance with Article 6.3.
“Direktur" berarti anggota Direksi
Perseroan.
“Director” means a member of the BOD
of the Company.
“Nilai Pasar yang Wajar” berarti nilai
dari Saham terkait, sebagaimana
ditentukan oleh para auditor Perseroan
(yang keputusannya adalah final dan
mengikat Para Pihak dan yang dianggap
bertindak sebagai ahli dan bukan arbiter)
dengan memperhatikan kriteria berikut
ini dan hanya dengan mendasarkan pada
kriteria berikut ini:
“Fair Market Value” means the value of
the relevant Shares, as determined by the
auditors of the Company (whose decision
shall be final and binding on the Parties
and who shall be deemed to be acting as
an expert and not an arbitrator) taking
into account the following criteria and
only the following criteria:
(a) penjualan didasarkan pada
prinsip saling menguntungkan
(arm’s length sale) antara calon
penjual dan calon pembeli;
(a) the sale is based on an arm’s
length sale between a willing
seller and a willing buyer;
(b) jika Perseroan kemudian
menjalankan usaha secara
berkelanjutan, dengan asumsi
bahwa ia akan terus
melakukannya;
(b) if the Company is then carrying
on business as a going concern,
on the assumption that it will
continue to do so;
(c) bahwa Saham-Saham dapat
dipindahtangankan tanpa adanya
pembatasan;
(c) that the Shares are capable of
being transferred without
restriction;
(d) dengan sepenuhnya
memperhatikan setiap hak dan
kewajiban yang melekat pada
Saham-Saham baik berdasarkan
kontrak maupun lainnya.
(d) taking full account of any rights
and obligations attached to the
Shares whether by virtue of any
contract or otherwise.
“Rapat Umum Pemegang Saham” atau
“RUPS” berarti Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan atau Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan.
“General Meeting of Shareholders” or
“GMS” mean either an Annual General
Meeting of Shareholders of the Company
or an Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company.
“Otoritas Pemerintah” berarti setiap
pemerintah pusat, provinsi, daerah, atau
serupa, pemerintahan, otoritas pengatur
atau administrasi, badan atau komisi atau
majelis, pengadilan, badan hukum atau
badan arbitrase atau badan yang
“Governmental Authority” means any
national, provincial, local, or similar
government, governmental, regulatory or
administrative authority, agency or
commission or any court, tribunal,
judicial or arbitral body or body
7. 557656-v2JKTDMS 6
melaksanakan setiap kewenangan
pengaturan apapun.
exercising any regulatory authority
whatsoever.
“Hukum” berarti setiap statuta, hukum,
ordonansi, peraturan, aturan, kode,
proklamasi, konstitusi, perintah, putusan,
keputusan, persyaratan, atau aturan
hukum nasional, provinsi, lokal atau
serupa di Republik Indonesia atau
wilayah hukum lain yang berlaku untuk
suatu Pihak.
“Law” means any national, provincial,
local or similar statute, law, ordinance,
regulation, rule, code, proclamation,
bylaw, order, judgment, decree,
requirement, or rule of law of the
Republic of Indonesia or other
jurisdiction as applicable to a Party.
“Perjanjian Pinjaman” berarti
perjanjian pinjaman tertentu tertanggal
28 Agustus 2015, ditandatangani oleh
Company A sebagai kreditur dan
Company B sebagai debitur.
“Loan Agreement” means that certain
loan agreement dated 28 Agustus 2015,
entered into by Company A as lender and
Company B as borrower.
“Menkumham” berarti Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
“MOLHR” means the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of
Indonesia.
"Pembeli yang Dinominasikan" berarti
setiap orang(-orang) yang dinominasikan
oleh Company A untuk mengambil alih
Saham-Saham yang selanjutnya dimiliki
olehCompany B sebagaimana diatur di
dalam Perjanjian ini (yang, apabila
diperlukn berdasarkan Hukum, adalah
warga negara(-warga Negara) Indonesia
atau perusahaan(-perusahaan) Indonesian
yang seluruhnya secara langsung maupun
tidak langsung dimiliki oleh warga
negara Indonesia).
"Nominated Purchaser" means a
person(s) nominated by Company A to
acquire Shares then held by Company B
as envisaged under this Agreement
(which, if required by the Law, shall be
an Indonesian citizen(s) or an Indonesian
company(ies) wholly owned directly or
indirectly by Indonesian citizens).
"Harga Opsi" berarti Nilai Pasar yang
Wajar sebagaimana didefinisikan dalam
Perjanjian ini.
"Option Price" means the Fair Market
Value as defined in this agreement.
“Orang” berarti setiap orang, kemitraan
dalam bentuk apapun, asosiasi, usaha
patungan, korporasi, perseroan terbatas,
perwakilan hukum, wali amanat dalam hal
kepailitan, kurator atau badan hukum lain
apapun, termasuk pemerintah atau bagian
ketatanegaraannya atau badan atau
perangkat tersebut.
“Person” means any natural person,
partnership of any kind, association, joint
venture, corporation, limited liability
company, legal representative, trustee in
bankruptcy, receiver or any other legal
entity whatsoever, including a government
or political subdivision or an agency or
instrumentality thereof.
“Opsi Jual” memiliki arti sebagaimana
diberikan dalam Pasal9.
“Put Option” has the meaning given in
Article 9.
“Pemberitahuan Opsi Jual” memiliki
arti sebagaimana diberikan dalam Pasal
9.
“Put Option Notice” has the meaning
given in Article 9.
8. 557656-v2JKTDMS 7
“Hak atas Jaminan (Security Interest)”
berarti setiap hipotek, beban (tetap atau
mengambang), tagihan penjualan, gadai,
uang jaminan, hak gadai, pembebanan,
hak tanggungan, pengaturan untuk retensi
hak kepemilikan, dan hak-hak, bunga,
kuasa atau pengaturan lainnya dalam sifat
apapun yang memiliki tujuan atau akibat
untuk menyediakan jaminan kepada, atau
melindungi terhadap wanprestasi
sehubungan dengan, kewajiban setiap
orang termasuk namun tidak terbatas surat
kuasa terdaftar yang tidak dapat ditarik
kembali dari untuk kepentingan pihak
yang dijamin.
“Security Interest” means any mortgage,
charge (fixed or floating), bill of sale,
pledge, deposit, lien, encumbrance, hak
tanggungan, arrangement for the retention
of title, and any other right, interest, power
or arrangement of any nature having the
purpose or effect of providing security for,
or otherwise protecting against default in
respect of, the obligations of any person
including without limitation a registered
irrevocable power of attorney in favor of a
mortgagee.
“Saham-Saham” berartisaham-saham
yang diterbitkan dari waktu ke waktu oleh
Perseroan.
“Shares” meanssharesissued from time
to time by the Company.
“Pemegang Saham” berarti pemegang
saham Perseroan dari waktu ke waktu
dan “Para Pemegang Saham” akan
ditafsirkan sama.
“Shareholder” means a shareholder in
the Company from time to time and
“Shareholders” shall be construed
accordingly.
1.2 Setiap rujukan, tersurat maupun tersirat,
kepada Hukum atau ketentuan
perundang-undangan harus ditafsirkan
sebagai rujukan kepada Hukum atau
ketentuan yang masing-masing diubah
atau diberlakukan kembali atau yang
penerapannya diubah dari waktu ke
waktu oleh ketentuan-ketentuan lainnya
(baik sebelum atau setelah tanggal
Perjanjian ini) dan mencakup Hukum
atau ketentuan yang mana ketentuan
tersebut diberlakukan kembali (baik
dengan atau tanpa perubahan) dan
perintah, peraturan, instrumen atau
undang-undang bawahan lainnya
berdasarkan Hukum atau ketentuan
perundang-undangan terkait
1.2 Any references, express or implied, to
Laws or statutory provisions shall be
construed as references to those Laws or
provisions as respectively amended or
re-enacted or as their application is
modified from time to time by other
provisions (whether before or after the
date hereof) and shall include any Laws
or provisions of which they are
re-enactments (whether with or without
modification) and any orders,
regulations, instruments or other
subordinate legislation under the relevant
Law or statutory provision.
1.3 Rujukan di dalam Perjanjian ini terhadap
Pasal, Lampiran dan Annex adalah
terhadap pasal dalam dan lampiran serta
annex di Perjanjian ini (kecuali
konteksnya menyatakan lain). Resital,
Annex dan Lampiran dari Perjanjian ini
dianggap membentuk bagian dari
Perjanjian ini.
1.3 References in this Agreement to Articles,
Schedules and Annexures are to articles
in and schedules and annexures to this
Agreement (unless the context otherwise
requires). The Recitals, Annexures and
Schedules to this Agreement shall be
deemed to form part of this Agreement.
1.4 Judul-judul hanya dimaksudkan untuk
kemudahan dan tidak aakan
mempengaruhi konstruksi dari Perjanjian
1.4 Headings are inserted for convenience
only and shall not affect the construction
of this Agreement.
9. 557656-v2JKTDMS 8
ini.
1.5 Ungkapan “Company B” dan “Company
A” termasuk juga setiap penerus dan
penerima pengalihan yang diizinkan
berdasarkan Perjanjian ini.
1.5 The expression “Company B” and
“Company A” includes their successors
and assigns permitted under this
Agreement.
1.6 Rujukan terhadap tertulis meliputi juga
setiap metode reproduksi kata dalam
bentuk yang bisa dibaca dan tidak dapat
dihapus.
1.6 References to writing shall include any
methods of reproducing words in a
legible and non-transitory form.
1.7 Gender maskulin meliputi juga gender
feminim dan netral serta jumlah tunggal
termasuk juga jumlah plural, begitupun
sebaliknya.
1.7 The masculine gender shall include the
feminine and neuter and the singular
number shall include the plural and vice
versa.
1.8 Dalam menafsirkan Perjanjian ini: 1.8 In construing this Agreement:
(a) kata-kata umum yang
diperkenalkan dengan kata "lain"
tidak berarti terbatas karena
faktanya mereka didahului oleh
kata-kata yang menunjukkan
kelas tindakan, permasalahan
atau hal-hal tertentu; dan
(a) general words introduced by the
word “other” shall not be given
a restrictive meaning by reason
of the fact that they are preceded
by words indicating a particular
class of acts, matters or things;
and
(b) kata-kata umum tidak berarti
terbatas karena faktanya mereka
diikuti dengan contoh-contoh
tertentu yang dimaksudkan untuk
dianut oleh kata-kata umum.
(b) general words shall not be given
a restrictive meaning by reason
of the fact that they are followed
by particular examples intended
to be embraced by the general
words.
1.9 Perjanjian ini adalah merupakan hasil
negosiasi antara, dan telah ditinjau oleh,
Para Pihak dan penasihat mereka masing-
masing. Oleh karena itu, Perjanjian ini
dianggap sebagai produk dari semua
Pihak, dan tidak akan ada anggapan
bahwa ambiguitas harus ditafsirkan
mendukung atau menentang suatu Pihak
semata-mata sebagai akibat dari peran
aktual atau dugaan dari Pihak tersebut
dalam penyusunan Perjanjian ini.
1.9 This Agreement is the result of
negotiations between, and has been
reviewed by, the Parties and their
respective counsel. Accordingly, this
Agreement shall be deemed to be the
product of all Parties, and there shall be
no presumption that an ambiguity should
be construed in favor of or against any
Party solely as a result of such Party’s
actual or alleged role in the drafting of
this Agreement.
10. 557656-v2JKTDMS 9
2 USAHA PATUNGAN 2. JOINT VENTURE
2.1 Hubungan sebagai Pemegang Saham.
Dengan tunduk pada persyaratan dan
prosedur yang diatur dalam UUPT, Para
Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan
mengatur hubungan antara Para Pihak
dan menentukan hak dan kewajiban
mereka masing-masing sehubungan
dengan Perseroan, termasuk yang
berkaitan dengan pengoperasian dan
manajemen Perseroan, dan dilaksanakan
dalam Anggaran Dasar.
2.1 Relationship as Shareholders. Subject to
the requirements and procedures
provided under the Company Law, the
Parties agree that this Agreement shall
govern the relationship of the Parties and
define their respective rights and
obligations in respect of the Company,
including those relating to the operation
and management of the Company, and be
implemented in the Articles of
Association.
2.2 Konflik dengan Anggaran Dasar. Jika
sewaktu-waktu menjadi jelas bahwa ada
konflik atau ketidaksesuaian antara
ketentuan Perjanjian ini dan Anggaran
Dasar maka di antara Para Pihak
ketentuan Perjanjian ini berlaku
mengatasi Anggaran Dasar sepanjang
konflik atau ketidaksesuaian tersebut
dan, sejauh yang diizinkan oleh Hukum,
Para Pemegang Saham harus
melaksanakan semua hak suara dan hak-
hak lain serta kewenangan yang tersedia
bagi mereka untuk mengubah Anggaran
Dasar sejauh yang diperlukan dan
diizinkan oleh Hukum agar Perseroan
dan urusannya dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Apabila Anggaran Dasar tidak mengatur
atau tidak konsisten dengan masalah atau
hal apapun yang terkandung dalam
Perjanjian ini, ketentuan Perjanjian ini
yang berlaku di antara Para Pemegang
Saham.
2.2 Conflict with the Articles of Association.
If at any time it becomes apparent that
there is any conflict or inconsistency
between the provision of this Agreement
and the Articles of Association then as
among the Parties the provisions of this
Agreement shall prevail over the Articles
of Association to the extent of such
conflict or inconsistency and, to the
extent permitted by Law, the
Shareholders shall exercise all voting and
other rights and powers available to them
to procure the amendment of the Articles
of Association to the extent necessary
and permitted by Law to permit the
Company and its affairs to be carried out
as provided in this Agreement. Where the
Articles of Association are silent or
inconsistent with any issue or matter
contained in this Agreement, the
provisions of this Agreement shall
prevail as between the Shareholders.
2.3 Tanggal Efektif. Perjanjian ini menjadi
berlaku efektif pada tanggal yang
disebutkan di atas.
2.3 Effective Date. This Agreement shall
become effective on the date stated
above.
2.4 Jangka Waktu.Perjanjian ini akan, kecuali
diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 10
Peraturan ini, terus berlaku sepenuhnya
selama jangka waktu Perseroan dan sah
dan mengikat serta berlangsung untuk
kepentingan Perseroan, dan masing-
masing Pemegang Saham selama
Pemegang Saham tersebut adalah
pemegang saham dari Perseroan.
2.4 Duration. This Agreement shall, unless
terminated by the provisions of Clause
10 hereof, continue in full force and
effect during the entire duration of the
Company and shall be valid and binding
upon and inure to the benefit of the
Company, and each Shareholder as long
as such Shareholder is a shareholder of
the Company.
11. 557656-v2JKTDMS 10
3 MODAL SAHAM 3. SHARE CAPITAL
3.1 Struktur Modal. Perseroan memiliki
struktur modal sebagaiberikut:
3.1 Capital Structure. The Company shall
have the following capital structure:
Modal Dasar :Rp Authorized capital :Rp
Modal Ditempatkan : Rp Issued capital :Rp
Modal Disetor :Rp Paid up capital :Rp
Nilai Nominal saham :Rp Nominal value per share: Rp
Dibagi menjadi : ____saham. Divided into : _______ shares.
3.2 Komposisi Pemegang Saham. Perseroan
memiliki komposisi pemegang saham
sebagai berikut:
3.2 Shareholding composition. The
Company shall have the following
shareholding composition:
No. Nama / Name
Jumlah
saham-saham
/ Number of
Shares
Nilai Nominal (Rp)
@USD1,000 atau setara dengan
Rp2,252,000 / Nominal Value (Rp)
@USD1,000 or equivalent to
Rp2,252,000
Persentase/Perc
entage
(%)
1.
Company A
Rp.___________ atau setara
dengan/or equivalent to US$_____ 30
2.
Company B
Rp._____ atau setara dengan/or
equivalent to US$____
70
Total Rp._____ atau setara dengan/or
equivalent to US$______
100
3.3 Modal Tambahan. Apabila Perseroan
menentukan bahwa diperlukan modal
tambahan, Perseroan harus
memberitahukan Para Pemegang Saham,
dan Para Pemegang Saham memiliki hak
mendahului untuk memesan saham
tambahan sesuai dengan proporsinya
sehubungan dengan kepemilikan
sahamnya di Perseroan.
3.3 Additional Capital. If the Company
determines that additional capital is
required, the Company shall notify the
Shareholders, and the Shareholders shall
have the pre-emptive right to subscribe
the additional shares in proportion with
their respective shareholdings in the
Company.
3.4 Pencegahan Pembelian. Jika Company A
dicegah oleh Hukum untuk
meningkatkan persentase saham yang
dikeluarkan, ia dapat menunjuk (namun
tidak berkewajiban untuk melakukannya)
Orang lain untuk mengambil bagian atas
tambahan modal saham yang
ditempatkan. Setiap pihak yang ditunjuk
tersebut harus menjadi pihak di dalam
Perjanjian ini dan memiliki hak yang
sama dengan yang seharusnya dimiliki
3.4 Prevention of Purchase. If Company A is
prevented by the Law from increasing its
percentage of issued share capital, it may
designate (but has no obligation to do so)
another Person to acquire that additional
issued share capital. Any such designee
shall be required to become a party to
this Agreement and have the same rights
to those the nominating shareholder
would have had. Any transfer of shares
by such designee shall be subject to the
12. 557656-v2JKTDMS 11
Pemegang Saham yang mencalonkannya.
Setiap pengalihan saham oleh pihak yang
ditunjuk tersebut harus tunduk kepada
pembatasan pengalihan kepada Orang
Ketiga sebagaimana disebutkan dalam
Perjanjian ini.
restrictions on transfers to Third Person
contained in this Agreement.
4 DIREKSI 4. THE BOD
4.1 Komposisi Direksi. 4.1 Composition of the BOD.
(a) Perseroan akan dikelola oleh
Direksi yang bertanggung jawab
atas keseluruhan manajemen dan
operasional Perseroan, yang
terdiri 3 Direktur, salah satunya
diangkat sebagai Presiden
Direktur.
(a) The Company shall be managed
by a BOD who shall be
responsible for the overall
management and operations of
the Company, comprising 3
Directors, one of whom shall be
appointed as the President
Director.
(b) Orang-orang yang dinominasikan
untuk menjadi Direksi harus
orang-orang yang memenuhi
syarat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
(b) Persons nominated to the BOD
shall be persons who are qualified
pursuant to the prevailing
statutory regulations.
(c) Seluruh anggota Direksi akan
dinominasikan oleh Company A
dan Company B tidak berhak
untuk menominasikan anggota
Direksi.
(c) The entire members of the Board
of Directors shall be nominated by
Company A and Company B shall
not be entitled to nominate any
member of the Board of Directors.
(d) Presiden Direktur berhak dan
berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. Dalam hal Presiden
Direktur untuk alasan apapun
tidak hadir untuk bertindak atau
dilarang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili
Perseroan, maka dengan tidak
perlu dibuktikan kepada Orang
Ketiga, anggota Direksi lain yang
telah memperoleh persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari
Presiden Direktur berhak dan
berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
(d) The President Director shall have
the right and is authorized to act
for and on behalf of the BOD and
to represent the Company. In the
event the President Director is for
any reason whatsoever not present
to act or is prevented from acting
for and on behalf of the BOD and
to represent the Company, of
which impediment no evidence to
Third Person shall be required,
any other member of the BOD
which has obtained a prior written
approval from the President
Director shall have the right and
authority to act for and on behalf
of the BOD and to represent the
Company.
(e) Anggota Direksi diangkat oleh
RUPS, masing-masing untuk
jangka waktu yang dimulai pada
(e) The members of the BOD shall be
appointed by a GMS, each for a
term commencing upon the close
13. 557656-v2JKTDMS 12
saat penutupan rapat pertemuan
di mana ia ditunjuk oleh RUPS
dan berakhir pada saat penutupan
RUPS tahunan ketiga setelah
tanggal pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak
dari RUPS untuk
memberhentikannya setiap saat.
Anggota Direksi dapat diangkat
kembali untuk melayani setelah
masa jabatannya berakhir.
of the meeting at which he/she is
appointed by the GMS and
expiring at the close of the third
annual GMS following the date of
his/her appointment, without
prejudice to the right of the GMS
to dismiss him/her at any time.
Members of the BOD may be
reappointed to serve after the
expiration of their terms of office.
(f) Setiap Pemegang Saham setuju
bahwa ia akan menghadiri RUPS
yang relevan dan mengeluarkan
hak suara atas Saham-Saham dan
mengambil semua tindakan lain
yang diperlukan untuk
memastikan bahwa orang yang
dicalonkan oleh masing-masing
Pemegang Saham terpilih untuk
menjadi anggota Direksi.
Sehubungan dengan
pengangkatan anggota Direksi,
Company B setuju untuk
mengeluarkan hak suara untuk
kepentingan nominasi yang
dibuat oleh Company A.
(f) Each Shareholder agrees that it
will attend the relevant GMS and
vote its Shares and take all other
necessary action in order to ensure
that persons nominated by each
Shareholder are elected to the
BOD. In relation to the
appointment of BOD members,
Company B agrees to vote in
favor of any nomination made by
Company A.
(g) Setiap Pemegang Saham setuju
bahwa ia akan menghadiri setiap
RUPS yang diadakan untuk
tujuan pengambilan suara untuk
pemberhentian seorang Direktur
dan mengeluarkan hak suara
untuk mendukung permintaan
yang dibuat oleh Pihak yang
mengusulkan pemberhentian
Direktur tersebut. Sehubungan
dengan pemberhentian anggota
Direksi, Company B setuju untuk
memilih sesuai dengan
permintaan yang dibuat oleh
Company A.
(g) Each Shareholder agrees that it
will attend each GMS held for the
purpose of voting on the removal
of a Director and vote in favor of
any request made by the Party that
nominated such Director for
his/her removal. In relation to the
removal of BOD members,
Company B agrees to vote in
favor of any request made by
Company A.
(h) Jika, sebagai akibat dari
kematian, cacat, pensiun,
pengunduran diri, pemberhentian
(dengan atau tanpa sebab) atau
sebaliknya, terjadi kekosongan
pada Direksi, maka Para
Pemegang Saham akan
mengadakan bahwa RUPS akan
diselenggarakan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah
(h) If, as a result of death, disability,
retirement, resignation, removal
(with or without cause) or
otherwise, there exists or occurs a
vacancy on the BOD, then the
Shareholders shall procure that a
GMS shall be held within 30
(thirty) days after the vacancy
arises to fill such vacancy, in
which case Company A retains its
14. 557656-v2JKTDMS 13
kekosongan tersebut untuk
mengisi kekosongan tersebut,
dalam hal mana Company A
mempertahankan haknya untuk
menjadi satu-satunya pemegang
saham yang dapat mencalonkan
anggota Direksi.
rights to be the only shareholder
that can nominate a BOD
member.
(i) Jika karena alasan apapun, tidak
ada anggota Direksi, maka dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah kekosongan tersebut,
RUPS harus diadakan untuk
mengisi kekosongan tersebut
dengan memperhatikan
ketentuan dalam paragraf (b),
dan Perseroan untuk sementara
akan dikelola oleh Dewan
Komisaris.
(i) If for any reason, there are no
members in the BOD, then within
30 (thirty) days after such
vacancy, a GMS must be held to
fill such vacancy with due
observance of the provision in
paragraph (b), and the Company
shall be temporarily managed by
the BOC.
(j) Seseorang yang dipilih untuk
menggantikan Direktur yang
meninggal, pensiun atau
diberhentikan akan diangkat
untuk jangka waktu yang
merupakan sisa masa jabatan
Direktur yang diganti.
(j) A person elected in place of a
deceased, retiring or removed
Director shall be appointed for the
period of time constituting the
remaining term of office of the
replaced Director.
4.2 Rapat Direksi. 4.2 Meetings of the BOD.
(a) Rapat Direksi harus diadakan
setiap waktu sebagaimana
dianggap perlu oleh seorang atau
lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis dari satu atau
lebih Komisaris, atau dari satu
atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10
(sepersepuluh) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah.
(a) Meetings of the BOD shall be
held at any time deemed
necessary by one or more
members of the BOD or at a
written request from one or more
Commissioners, or of one or
more shareholders who jointly
represent 1/10 (one-tenth) of the
total shares having lawful voting
rights.
(b) Dengan tunduk kepada Pasal 4.2
(e) dan 4.3 (c), rapat Direksi
harus diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di
tempat Perseroan melakukan
kegiatan usahanya. Jika semua
anggota Direksi hadir atau
diwakili, pemberitahuan
sebelumnya tersebut tidak
diperlukan dan rapat Direksi
dapat diadakan di mana saja dan
berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
(b) Subject to Articles 4.2(e) and
4.3(c), meetings of the BOD
shall be convened at the domicile
of the Company or the place
where the Company has its
business activities. If all
members of the BOD are present
or represented, such prior notice
shall not be required and the
meeting of the BOD may be held
anywhere and shall be entitled to
adopt valid and binding
resolutions.
15. 557656-v2JKTDMS 14
(c) Rapat Direksi adalah sah
dan berhak mengambil
keputusan yang
mengikat jika lebih dari
50% (lima puluh persen)
dari jumlah anggota
Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.
(c) Meetings of the BOD shall be
lawful and entitled to adopt
binding resolutions if more than
50% (fifty percent) of the total
members of the BOD are present
or represented at the meeting.
(d) Direktur dapat diwakili
pada rapat Direksi hanya
oleh Direktur lainnya
yang ditunjuk melalui
surat kuasa tertulis.
(d) A Director may be represented at
a meeting of the BOD only by
another Director designated by
written power of attorney.
(e) Direktur dapat
berpartisipasi dalam
rapat Direksi melalui
konferensi telepon atau
video atau peralatan
komunikasi serupa
dimana semua anggota
yang berpartisipasi
dalam pertemuan
tersebut dapat
mendengar satu sama
lain dan Direktur
menunjukkan
kesediaannya bahwa
rapat dapat dilakukan
dengan cara demikian.
Risalah rapat, yang
dilakukan dengan cara
sistem konferensi
telepon atau video atau
sistem komunikasi
serupa, harus dibuat
secara tertulis dan
diedarkan ke seluruh
anggota Direksi yang
berpartisipasi, untuk
diperiksa dan sertifikasi.
(e) Directors may participate in a
meeting of the BOD by means of
telephone conference or video
conference or similar
communications equipment
whereby all members
participating in the meeting can
hear each other and the Directors
indicate their willingness for the
meeting to proceed on that basis.
The minutes of a meeting,
following a telephone conference
system or video conference
system or similar communication
system, have to be made in writing
and circulated to all participating
members of the BOD, for review
and certification.
4.3 Keputusan Direksi 4.3 Resolutions of the BOD
(a) Keputusan rapat Direksi akan
disetujui jika disetujui oleh suara
setuju lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah suara sah
yang diberikan pada rapat
tersebut.
(a) Resolutions of a meeting of the
BOD will be approved if
approved by affirmative votes of
more than 50% (fifty percent) of
total votes lawfully cast at the
meeting.
(b) Setiap anggota Direksi berhak
atas satu suara selain suara dari
(b) Each member of the BOD shall
be entitled to cast one vote in
16. 557656-v2JKTDMS 15
masing-masing anggota lain
yang diwakilinya sesuai dengan
Pasal4.2 (d).
addition to the votes of each
other member he represents
pursuant to Article 4.2(d).
(c) Direksi juga dapat mengambil
keputusan yang sah dan
mengikat tanpa mengadakan
rapat Direksi, dengan ketentuan
bahwa semua anggota Direksi
telah diberitahukan terlebih
dahulu secara tertulis mengenai
usulan yang bersangkutan dan
semua Direksi telah menyetujui
usulan yang bersangkutan
dengan menandatangani
keputusan sirkuler. Setiap
keputusan Direksi yang disetujui
dan diambil dengan cara
demikian akan memiliki
kekuatan hukum yang sama
seperti keputusan yang diambil
dalam rapat Direksi.
(c) The BOD may also adopt lawful
and binding decisions without
convening a meeting of the
BOD, provided that all members
of the BOD have been given
prior notification in writing
regarding the proposal concerned
and all Directors have approved
the proposal concerned by
executing a written circular
resolution. Any decision of the
BOD so approved and adopted
shall have the same legal effect
as decisions adopted in a meeting
of the BOD.
(d) Risalah rapat Direksi dibuat oleh
orang yang hadir dan ditunjuk
oleh Ketua rapat dalam rapat
tersebut dan ditandatangani oleh
ketua dan salah satu anggota
Direksi lainnya hadir yang hadir
dan ditunjuk dalam rapat untuk
tujuan tersebut gina
memverifikasi kelengkapan dan
keakuratan risalah. Jika risalah
dibuat oleh Notaris, tanda tangan
sebagaimana tersebut di atas
tidak diperlukan.
(d) Minutes of the meetings of the
BOD shall be drawn up by a
person present at the meeting and
designated by the chairperson of
the meeting and shall be signed
by the chairperson and one other
member of the BOD present and
appointed by the meeting for
such purpose to verify the
completeness and accuracy of
the minutes. If the minutes are
drawn up by a notary, the above
signatures are not required.
(e) Risalah rapat yang dibuat dan
ditandatangani dengan cara
sebagaimana tersebut di atas
akan menjadi bukti yang sah
mengenai keputusan yang
diambil, dan peristiwa-peristiwa
yang terjadi, pada pertemuan
yang bersangkutan dan akan
mengikat bagi seluruh anggota
Direksi dan Orang Ketiga.
(e) Minutes of a meeting made and
signed as aforesaid shall serve as
legal evidence concerning
resolutions adopted, and of the
events that happened, at the
meeting concerned and shall be
binding for all members of the
BOD and for Third Person.
17. 557656-v2JKTDMS 16
(f) Salinan, atau kutipan dari, risalah
rapat Direksi atau keputusan
yang diambil sesuai dengan
paragraf (c) akan dianggap
salinan atau kutipan yang sah
jika dinyatakan sebagai salinan
atau kutipan sesuai asli yang
ditandatangani oleh Presiden
Direktur atau jika dibuat oleh
notaris yang telah membuat
risalah yang bersangkutan.
(f) A copy of, or excerpt from, the
minutes of a meeting of the BOD
or of resolutions adopted in
accordance with paragraph (c)
shall be deemed a legal copy or
excerpt if it is stated to be a true
copy or excerpt and is signed by
the President Director or if it is
issued by the notary who has
drawn up the minutes concerned.
4.4 Peran Direksi. 4.4 Roles of the BOD.
Direksi bertanggung jawab atas
keseluruhan manajemen dan operasional
Perseroan, dengan tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar, Perjanjian ini dan
Hukum yang berlaku, dengan ketentuan
bahwa:
The BOD shall be responsible for the
overall management and operations of
the Company, subject to the limitations
set forth in the Articles of Association,
this Agreement and the prevailing Laws,
provided that:
(a) tindakan-tindakan korporasi
yang ditetapkan di bawah ini
harus mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari Dewan
Komisaris:
(a) the corporate actions set forth
below shall be subject to the
prior approval of the BOC:
(i) membeli setiap saham
senilai US$ 100.00 atau
lebih dalam entitas dan
bentuk apapun;
(i) any purchase of shares
worth US$100,000 or
more in any entity of any
form;
(ii) membeli setiap usaha
baru;
(ii) the purchase of any new
business;
(iii) menandatangani
perjanjian usaha
patungan;
(iii) entry into a joint venture
agreement;
(iv) memulai atau
menyelesaikan proses
litigasi, arbitrase atau
proses serupa dimana
keseluruhan klaim
Perseroan atau terhadap
Perseroan yang memiliki
nilai US$100.000atau
lebih;
(iv) the initiating or settling
of any litigation,
arbitration or similar
proceedings where the
aggregate of claims of
the Company or against
the Company have a
value of US$100,000 or
more;
(v) pembayaran dividen
interim;
(v) payment of interim
dividends;
(vi) melakukan partisipasi
dalam setiap badan
(vi) participation in any other
business enterprise,
18. 557656-v2JKTDMS 17
usaha lain, pendirian
perusahaan manapun,
tanpa mengurangi
persetujuan yang
mungkin diperlukan dari
pihak yang berwenang,
atau menandatangani
perjanjian, transaksi atau
komitmen lain di luar
kegiatan usaha utama
Perseroan; dan
establishment of any
company, without
prejudice to any
approvals that may be
required from competent
authorities, or the entry
into any other
agreement, transaction or
commitment outside of
the Company’s main
business activity; and
(vii) untuk meminjam dana di
luar kegiatan usaha
sehari-hari Perseroan,
yang nilainya dalam
Rupiah atau dalam mata
uang lain setara dengan
US$100.000 atau lebih
(dengan ketentuan
bahwa penarikan dana
dari kredit atau pinjaman
rekening yang disetujui
tidak dapat dianggap
sebagai pinjaman dalam
arti ketentuan ini).
(vii) to borrow funds outside
the day-to-day business
of the Company, whose
value in Rupiah or in
other currency is
equivalent to
US$100,000 or more
(provided that the
withdrawal of funds
from an approved credit
or loan account shall not
be regarded as
borrowing under the
meaning of this
provision).
(b) tindakan-tindakan korporasi
yang ditetapkan di bawah ini
harus mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS:
(b) The corporate actions set forth
below shall be subject to the
approval of the GMS:
(i) meningkatkan atau
menurunkan modal
saham Perseroan;
mengubah hak yang
melekat pada saham
apapun; atau penerbitan
saham apapun;
memberikan opsi, waran
dan hak-hak lainnya
untuk membeli saham
atau hak untuk dapat
dikonversi menjadi
saham; atau melakukan
konsolidasi, konversi
atau pembelian kembali
setiap modal sahamnya,
dengan tunduk kepada
Hukum yang berlaku;
(i) any increase or reduction
in the share capital of the
Company; any changes
to the rights attached to
any shares; or issuing
any shares; or granting
any options, warrants
and other rights to
purchase shares or rights
convertible into shares;
or consolidating,
converting or
repurchasing any of its
share capital, subject to
the prevailing Laws;
(ii) mengubah akuntan dan
auditor Perseroan;
(ii) change of the Company's
accountants and
auditors;
19. 557656-v2JKTDMS 18
(iii) membayar dividen; (iii) payment of dividends;
(iv) mengubah Anggaran
Dasar;
(iv) any amendment to the
Articles of Association;
(v) melakukan merger,
akuisisi, konsolidasi,
reorganisasi atau
penggabungan usaha lain
yang melibatkan
Perseroan;
(v) merger, acquisition,
consolidation,
reorganization or other
business combination
involving the Company;
(vi) membuat setiap
permohonan atau
membuat setiap
keputusan yang berkaitan
dengan kepailitan,
pembubaran dan
likuidasi, atau penutupan
dari Perseroan atau
kompromi dengan
kreditur. Para Pihak
sepakat bahwa Company
B harus mengeluarkan
hak suara untuk
mendukung permintaan
yang dibuat Company A
sehubungan dengan
tindakan korporasi dalam
Pasal ini 4.4 (b) (vi) ini;
dan
(vi) making any petition for
or passing of any
resolution relating to the
bankruptcy, dissolution
and liquidation, or
winding up of the
Company or any
compromise with its
creditors . The Parties
agree that Company B
shall vote in favor of any
request made by
Company A in relation
to any corporate actions
under this Article 4.4
(b)(vi); and
(vii) membebankan dengan
hak tanggungan
(hipotek), memindahkan
hak melalui jaminan
fidusia, menggadaikan
atau membebankan
dengan cara lain aset
Perseroan di luar
kegiatan sehari-hari
Perseroan, yang
jumlahnya lebih dari
50% (lima puluh persen)
aktiva bersih Perseroan.
(vii) encumbering with hak
tanggungan (mortgage),
transferring title through
fiducia, pledging or
encumbering by other
means of encumbrance
the assets of the
Company outside the
day-to-day activities of
the Company, whose
amount is more than
50% (fifty percent) of
the Company’s net
assets.
5 DEWAN KOMISARIS 5. THE BOC
5.1 Komposisi Dewan Komisaris 5.1 Composition of the BOC
(a) Dewan Komisaris akan bertindak
sebagai badan pengawas
Perseroan sesuai dengan
(a) The BOC shall act as a
supervisory body for the
Company in accordance with this
20. 557656-v2JKTDMS 19
Perjanjian ini dan Anggaran
Dasar. Dewan Komisaris terdiri
dari 1 anggota, yang ditunjuk
dan bertindak sebagai Presiden
Komisaris.
Agreement and the Articles of
Association. The BOC shall
consist of 1 member, who shall
be appointed and act as the
President Commissioner.
(b) Orang-orang yang dinominasikan
untuk menjadi Dewan Komisaris
harus orang-orang yang
memenuhi syarat berdasarkan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
(b) The person nominated to the
BOC shall be a person who is
qualified pursuant to the
prevailing statutory regulations.
(c) Company A berhak untuk
menominasikan anggota tunggal
dari Dewan Komisaris. Untuk
menghindari keragu-raguan,
Company B tidak berhak untuk
menominasikan anggota.
(c) Company A shall be entitled to
nominate the sole member of the
BOC. For the avoidance of doubt,
Company B shall not be entitled
to nominate any member of the
BOC.
(d) Anggota Dewan Komisaris
tunggal diangkat oleh RUPS
untuk jangka waktu yang dimulai
pada saat penutupan rapat
pertemuan di mana ia ditunjuk
oleh RUPS dan berakhir pada
saat penutupan RUPS tahunan
ketiga setelah tanggal
pengangkatan Dewan Komisaris,
dengan tidak mengurangi hak
dari RUPS untuk
memberhentikannya setiap saat.
(d) The sole member of the BOC
shall be appointed by the GMS
for a term commencing upon the
close of the meeting at which
he/she is appointed by the GMS,
and expiring at the close of the
third annual GMS, following the
date of appointment of the BOC,
without prejudice to the right of
the GMS to dismiss him/her at
any time.
(e) Setiap Pemegang Saham setuju
bahwa ia akan menghadiri RUPS
yang relevan dan mengeluarkan
hak suara atas Saham-Saham dan
mengambil semua tindakan lain
yang diperlukan untuk
memastikan bahwa orang yang
dicalonkan oleh Company A
yang terpilih untuk menjadi
anggota Dewan Komisaris.
Sehubungan dengan
pengangkatan anggota Dewan
Komisaris, Company B setuju
untuk mengeluarkan hak suara
untuk kepentingan nominasi
yang dibuat oleh Company A.
(e) Each Shareholder agrees that it
will attend the relevant GMS and
vote its Shares and take all other
necessary action in order to
ensure that person nominated by
Company A is elected to the
BOC. In relation to the
appointment of BOC members,
Company B agrees to vote in
favor of any nomination made by
Company A.
(f) Setiap Pemegang Saham setuju
bahwa ia akan menghadiri setiap
RUPS yang diadakan untuk
tujuan pengambilan suara untuk
pemberhentian Komisaris dan
(f) Each Shareholder agrees that it
will attend each GMS held for
the purpose of voting on the
removal of a Commissioner and
vote in favor of any request
21. 557656-v2JKTDMS 20
mengeluarkan hak suara untuk
mendukung permintaan yang
dibuat oleh Company A untuk
pemberhentian Komisaris
tersebut. Sehubungan dengan
pemberhentian Dewan
Komisaris, Company B setuju
untuk memilih sesuai dengan
permintaan yang dibuat oleh
Company A.
made by Company A for his/her
removal. In relation to the
removal of BOC member,
Company B agrees to vote in
favor of any request made by
Company A.
(g) Jika karena alasan apapun, tidak
ada anggota Dewan Komisaris,
maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah kekosongan
tersebut, RUPS harus diadakan
untuk mengisi kekosongan
tersebut dengan memperhatikan
ketentuan dalam paragraf (b),
dan Company A
mempertahankan haknya untuk
menjadi satu-satunya pemegang
saham yang dapat
menominasikan anggota Dewan
Komisaris.
(g) If for any reason whatsoever a
vacancy occurs in the Board of
Commissioners, then within a
period of 30 (thirty) days after
the vacancy occurs, a GMS shall
be convened to fill such vacancy
with due observance of the
provision in paragraph (b) and
Company A retains its rights to
be the only shareholder that can
nominate a BOC member.
(h) Seseorang yang dipilih untuk
menggantikan Komisaris yang
meninggal, pensiun atau
diberhentikan akan diangkat
untuk jangka waktu yang
merupakan sisa masa jabatan
Komisaris yang diganti.
(h) A person elected in place of a
deceased, retiring or removed
Commissioner shall be appointed
for the period of time
constituting the remaining term
of office of the replaced
Commissioner.
5.2 Rapat Dewan Komisaris. 5.2 Meetings of the BOC.
(a) Rapat Dewan Komisaris harus
diadakan setiap waktu
sebagaimana dianggap perlu oleh
Komisaris atau atas permintaan
tertulis dari satu atau lebih
anggota Direksi, atau dari satu
atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10
(sepersepuluh) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah.
(a) A BOC meeting may be held at
any time deemed necessary by
the Commissioner or at the
written request from one or more
members of the Board of
Directors, or at the request of one
or more shareholders jointly
representing 1/10 (one-tenth) of
the total issued shares having
valid voting rights.
(b) Dengan tunduk kepada Pasal
5.2(e) and 5.3(c), rapat Dewan
Komisaris harus diadakan di
tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usahanya.
Jika Komisaris hadir atau
(b) Subject to Articles 5.2(e) and
5.3(c), meetings of the BOC
shall be convened at the domicile
of the Company or the place of
the Company's business
activities. If the Commissioner is
present or represented, such prior
22. 557656-v2JKTDMS 21
diwakili, pemberitahuan
sebelumnya tersebut tidak
diperlukan dan rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan di
mana saja dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan
mengikat.
notice shall not be required, and
the meeting may be convened
anywhere and is entitled to adopt
valid and binding resolutions.
(c) Rapat Dewan Komisaris adalah
sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat jika
satu-satunya anggota Dewan
Komisaris tersebut hadir atau
diwakili dalam rapat Dewan
Komisaris.
(c) Meetings of the BOC shall be
lawful and entitled to adopt
binding resolutions if the sole
member of the BOC is present or
represented at the meeting.
5.3 Keputusan Dewan Komisaris. 5.3 Resolutions of the BOC.
(a) Keputusan rapat Direksi akan
disetujui jika disetujui oleh satu-
satunya anggota Dewan
Komisaris tersebut.
(a) Resolutions of a meeting of the
BOC will be approved if
approved by the sole member of
the BOC.
(b) Dewan Komisaris juga dapat
mengambil keputusan yang sah
dan mengikat tanpa mengadakan
rapat Dewan Komisaris, dengan
ketentuan bahwa satu-satunya
anggota Dewan Komisaris
tersebut telah menyetujui usulan
yang bersangkutan dengan
menandatangani persetujuannya.
Setiap keputusan Dewan
Komisaris yang disetujui dan
diambil dengan cara demikian
akan memiliki kekuatan hukum
yang sama seperti keputusan
yang diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
(b) The BOC may also adopt valid
resolutions without convening a
BOC meeting, provided that the
sole member of the BOC has
granted his/her approval to such
proposal as evidenced by their
signed consent. Any decision of
the BOC so approved and
adopted shall have the same legal
effect as decisions adopted in a
meeting of the BOC.
(c) Risalah rapat Dewan Komisaris
dibuat oleh satu-satunya anggota
Dewan Komisaris tersebut Jika
risalah dibuat oleh Notaris, tanda
tangan sebagaimana tersebut di
atas tidak diperlukan.
(c) Minutes of the meetings of the
BOC shall be drawn up by the
sole member of the BOC. If the
minutes are drawn up by a
notary, the above signatures are
not required.
(d) Risalah rapat yang dibuat dan
ditandatangani dengan cara
sebagaimana tersebut di atas
akan menjadi bukti yang sah
mengenai keputusan yang
diambil, dan peristiwa-peristiwa
yang terjadi, pada pertemuan
yang bersangkutan dan akan
(d) Minutes of a meeting made and
signed as aforesaid shall serve as
legal evidence concerning
resolutions adopted, and of the
events that happened, at the
meeting concerned and shall be
binding for on the BOC and for
Third Person.
23. 557656-v2JKTDMS 22
mengikat bagi Dewan Komisaris
dan Orang Ketiga.
(e) Salinan, atau kutipan dari, risalah
rapat Dewan Komisaris atau
keputusan yang diambil sesuai
dengan paragraf (b) akan
dianggap salinan atau kutipan
yang sah jika dinyatakan sebagai
salinan atau kutipan sesuai asli
yang ditandatangani oleh
Presiden Komisaris atau jika
dibuat oleh notaris yang telah
membuat risalah yang
bersangkutan.
(e) A copy of, or excerpt from, the
minutes of a meeting of the BOC
or of resolutions adopted in
accordance with paragraph (b)
shall be deemed a legal copy or
excerpt if it is stated to be a true
copy or excerpt and is signed by
the President Commissioner or if
it is issued by the notary who has
drawn up the minutes concerned.
6 RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM
6. GENERAL MEETINGS OF
SHAREHOLDERS
6.1 Rapat. RUPS Perseroan terdiri dari rapat
tahunan dan rapat luar biasa yang dapat
diadakan dari waktu ke waktu.
6.1 Meetings. The GMS of the Company
shall consist of the annual meetings and
extraordinary meetings as may be called
from time to time.
6.2 Rapat Tahunan. Rapat tahunan harus
diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan
setelah penutupan tahun buku Perseroan.
6.2 Annual Meetings. The annual meeting
shall be held within 6 (six) months after
the closing of the Company’s financial
year.
6.3 Kuorum dan Hak Suara. 6.3 Quorum and Voting.
(a) Kuorum untuk RUPS adalah
kehadiran pemegang saham
secara langsung atau melalui
kuasanya yang mewakili tidak
kurang dari 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh
total saham Perseroan yang
berhak untuk mengeluarkan hak
suara, dan semua keputusan
memerlukan suara bulat dari
pemegang saham yang mewakili
seluruh jumlah saham yang
ditempatkan saham dari
Perseroan.
(a) A quorum for the GMS shall be
the presence in person or by
proxy of shareholders
representing no less than 99%
(ninety nine percent) of the entire
total issued shares of the
Company entitled to vote, and all
resolutions shall require the
adoption by an affirmative vote
of shareholders which represent
no less than 99% (ninety nine
percent) of the entire total issued
shares of the Company.
(b) Jika kuorum tidak tercapai dalam
RUPS pertama, maka RUPS
akan ditunda sampai dengan
tanggal yang tidak lebih awal
dari 10 (sepuluh) hari dan tidak
lewat dari 21 (dua puluh satu)
hari setelah RUPS pertama.
(b) If a quorum is not present at the
first GMS, it shall be adjourned
to a date not sooner than 10 (ten)
days and not later than 21
(twenty one) days after the first
GMS.
(c) Kuorum RUPS kedua adalah (c) A quorum for the second GMS
24. 557656-v2JKTDMS 23
kehadiran pemegang saham
secara langsung atau melalui
kuasanya yang mewakili tidak
kurang dari 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh
total saham Perseroan yang
berhak untuk mengeluarkan hak
suara, dan semua keputusan
memerlukan suara tidak kurang
dari 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari seluruh
jumlah saham yang ditempatkan
saham dari Perseroan.
shall be the presence in person or
by proxy of shareholders
representing no less than 99%
(ninety nine percent) of the entire
total issued shares of the
Company entitled to vote, and all
resolutions shall require the
adoption by an affirmative vote
of shareholders which represent
no less than 99% (ninety nine
percent) of the entire total issued
shares of the Company.
6.4 Keputusan Sirkuler. RUPS juga dapat
mengambil keputusan yang sah dan
mengikat tanpa mengadakan rapat yang
sebenarnya, dengan ketentuan seluruh
Pemegang Saham telah diberitahukan
terlebih dahulu secara tertulis mengenai
usulan yang bersangkutan dan seluruh
Pemegang Saham telah menyetujui
proposal yang bersangkutan dengan
menandatangani keputusan sirkuler
tersebut. Setiap keputusan RUPS yang
disetujui dan diambil dengan cara
demikian akan memiliki kekuatan hukum
yang sama seperti keputusan yang
diambil dalam rapat yang sebenarnya.
6.4 Circular Resolutions. The GMS may also
adopt lawful and binding decisions
without convening an actual meeting,
provided that all Shareholders have been
given prior notification in writing
regarding the proposal concerned and all
Shareholders have approved the proposal
concerned by executing a written circular
resolution. Any decision of the GMS so
approved and adopted shall have the
same legal effect as decisions adopted in
an actualmeeting.
7 PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM 7. TRANSFER OF SHARES
7.1 Sebelum Persetujuan Company A. 7.1 Prior Company A Approval.
(a) Apabila Company B sebagai
pemindahtangan
(“Pemindahtangan”)
bermaksud untuk
memindahtangankan Saham-
Sahamnya kepada setiap Orang,
ia harus menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis
(“Pemberitahuan Pengalihan
Hak Atas Saham”) kepada
Company A untuk mendapatkan
persetujuan tertulis dari
Company A.
(a) If Company B as transferor (the
“Transferor”) wishes to transfer
its Shares to any Person, it shall
give notice in writing (“Transfer
Notice”) to Company A to obtain
Company A's written approval.
(b) Pemberitahuan Pengalihan Hak
Atas Saham harus menyebutkan:
(b) The Transfer Notice shall
specify:
(i) jumlah Saham-Saham
yang ingin dipindahkan
oleh Pihak yang
Memindahkan (yang
(i) which the Transferor
wishes to transfer (which
may be all of the
Shares then held by the
25. 557656-v2JKTDMS 24
dapat berupa seluruh
Saham-Saham yang pada
saat itu dimiliki oleh
Pihak yang
Memindahkan)
(“Saham-Saham
Terkait”);
Transferor) (“Relevant
Shares”);
(ii) rincian dari Orang
termasuk, namun tidak
terbatas, rincian dari
posisi keuangan Orang;
(ii) details of the Person
including, without
limitation, details of the
financial position of the
Person;
(iii) harga yang diinginkan
oleh Pihak yang
Memindahkan untuk
menjual Saham-Saham
Terkait; dan
(iii) the price at which the
Transferor is willing to
sell the Relevant Shares;
and
(iv) rincian dari setiap
ketentuan material lain
dari penawaran Pihak
yang Memindahkan dan
ketentuan dan syarat
material lainnya yang
diketahui oleh Pihak
yang Memindahkan
yang mempengaruhi atau
dapat mempengaruhi
penawaran tersebut.
(iv) details of any other
material terms of the
Transferor’s offer and
any other material terms
or circumstances known
to the Transferor which
affect or may affect the
offer.
(c) Company A dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak menerima
Pemberitahuan Pengalihan Hak
Atas Saham (“Jangka Waktu
yang Ditentukan”) memberikan
persetujuan (“Persetujuan
PengalihanPengalihan Hak
Atas Saham”) kepada Company
B yang menyatakan bahwa ia
menyetujui pengalihanpengalihan
hak atas Saham-Saham yang akan
dimiliki oleh Company B yang
penentuannya akan dilakukan atas
kebijakan sendiri dan mutlak dari
Company A.
(c) Company A shall within a period
of 30 (thirty) days after receiving
the Transfer Notice (“Prescribed
Period”) give a written approval
(“Transfer Approval”) to
Company B confirming whether
it approves the proposed transfer
of Shares then held by Company
B, which determination shall be
made in Company A’s sole and
absolute discretion.
(d) Apabila Company A karena
alasan apapun tidak memberikan
Persetujuan
PengalihanPengalihan Hak Atas
Saham kepada Company B dalam
Jangka Waktu yang Ditentukan,
maka Company A akan dianggap
(d) If Company A for any reason
does not provide the Transfer
Approval to Company B within
the Prescribed Period, then
Company A shall be deemed to
have refused to grant Transfer
Approval. A transfer of the
26. 557656-v2JKTDMS 25
menolak untuk memberikan
Persetujuan Pengalihan Hak Atas
Saham. Pengalihan Hak Atas
Saham dari Saham-Saham Terkait
oleh Company B tanpa
mendapatkan Persetujuan
Pengalihan Hak Atas Saham
akan merupakan pelanggaran
material dari Perjanjian ini dan
dalam keadaan mana Pasal 10.2
(a) berlaku.
Relevant Shares by Company B
without obtaining the Transfer
Approval shall constitute a
material breach of this
Agreement in which event
Article 10.2 (a) applies.
(e) Pasal 7.1 ini tidak berlaku
terhadap penjualan Saham-
saham yang dimiliki oleh
Company B berdasarkan Pasal
9.1(b) dan (c) berdasarkan
Perjanjian Pemegang Saham ini.
(e) This Article 7.1 does not apply to
the sale of Shares then held by
Company B pursuant to Articles
9.1(b) and (c) hereunder.
7.2 Syarat Tangguh. Adalah merupakan
syarat tangguh dari setiap pengalihan hak
atas Saham-Saham oleh Pemegang
Saham bahwa:
7.2 Conditions Precedent. It shall be a
condition precedent to any transfer of
Shares by a Shareholder that:
(a) pengalihan hak atas saham
disetujui oleh RUPS Perseroan;
(a) the transfer is approved by the
GMS of the Company;
(b) pengalihan hak atas saham
memenuhi seluruh Hukum yang
beraku dan seluruh persetujuan
yang berlaku telah diperoleh; dan
(b) the transfer complies with all
applicable Laws and that all
applicable approvals are
obtained; and
(c) pihak yang menerima pengalihan
hak atas saham (apabila belum
terikat kepada ketentuan
Perjanjian ini) menandatangani
dalam bentuk yang secara wajar
disyaratkan oleh Pemegang
Saham lain suatu instrument
yang secara substansi dalam
bentuk yang diberikan dalam
Lampiran 1 yang mana pihak
yang menerima pengalihan hak
atas saham harus setuju untuk
terikat dengan ketentuan
Perjanjian ini seakan-akan ia
adalah merupakan Pihak yang
Memindahkan dan seluruh
rujukan terhadap pihak yang
memindahkan adalah merupakan
rujukan terhadap pihak yang
menerima pengalihan hak atas
saham.
(c) the transferee (if not already
bound by the provisions of this
Agreement) executes in such
form as may be reasonably
required by the other
Shareholder an instrument
substantially in the form set out
in Schedule 1 under which the
transferee shall agree to be
bound by the provisions of this
Agreement as if it were the
transferor and all references to
the transferor were references to
the transferee.
27. 557656-v2JKTDMS 26
7.3 Jaminan lebih lanjut. Setiap pemegang
saham setuju untuk memberikan
persetujuannya dan menandatangani,
dan/atau mendapatkan tanda tangan yang
diperlukan dari masing-masing Direksi
atau Komisaris yang dinominasikannya
untuk menandatangani, semua
permohonan, keputusan dan instrumen
lainnya, termasuk permohonan kepada
Otoritas Pemerintah manapun, yang
diperlukan atau yang diminta secara
wajar oleh Pihak lain untuk
memberlakukan secara penuh sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ini dan akan
memberikan surat kuasa terpisah jika
diminta untuk memberlakukan Pasal ini
7.
7.3 Further Assurance. Each Shareholder
agrees to give its approval and to sign,
and/or procure the necessary signatures
of their respective nominated Directors
or Commissioners to sign, all
applications, resolutions and other
instruments, including applications to
any Governmental Authorities, that are
necessary or reasonably requested by the
other Party to give full effect to the
provisions of this Clause 7 and shall
provide a separate power of attorney if
requested to give effect to this Clause 7.
8 PERNYATAAN, JAMINANDAN
PENGIKATAN
8. REPRESENTATIONS,
WARRANTIES AND
UNDERTAKINGS
8.1 Umum. Masing-masing Pihak
menyatakan dan menjamin bahwa:
8.1 General. Each Party represents and
warrants that:
(a) ia adalah perseroan terbatas yang
diatur dan secara sah didirikan
berdasarkan Hukum dimana ia
berdomisili, dengan kewenangan
perusahaan untuk melakukan
usahanya dengan cara di mana
usaha tersebut sedang dilakukan
dan akan dilakukan sesuai
dengan Perjanjian ini;
(a) it is a limited liability company
duly organized and validly
existing under the Laws of its
domicile, with the corporate
authority to conduct its business
in the manner in which such
business is being conducted and
is to be conducted under this
Agreement;
(b) ia memiliki kewenangan dan
wewenang korporasi penuh
untuk menandatangani,
menyampaikan dan
melaksanakan Perjanjian ini;
(b) it has full corporate power and
authority to execute, deliver and
perform this Agreement;
(c) Perjanjian yang telah diberikan
kewenangan dan ditandatangani
atas namanya ini adalah
kewajiban yang sah, berlaku dan
mengikat, dan dapat
dilaksanakan terhadapnya sesuai
dengan ketentuan-ketentuannya;
(c) this Agreement has been duly
authorized and executed on its/his
behalf is a legal, valid and binding
obligation on it, and is enforceable
against it in accordance with its
terms;
(d) Ia memiliki, dan akan
mempertahankan
keberlakuannya selama jangka
waktu Perjanjian ini, semua izin,
lisensi dan sertifikat yang
diperlukan untuk melaksanakan
(d) it has, and will maintain in force
throughout the term of this
Agreement, all required permits,
licenses and certificates necessary
to perform its obligations under
this Agreement;
28. 557656-v2JKTDMS 27
kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini;
(e) ia tidak perlu untuk mendapatkan
persetujuan dari pihak lain untuk
menandatangani, menyampaikan,
atau melaksanakan Perjanjian
ini; dan penandatanganan,
penyampaian serta pelaksanaan
Perjanjian ini tidak akan
merupakan pelanggaran dari
setiap perjanjian dimana ia
adalah merupakan pihak atau ia
terikat di dalamnya; juga tidak
akan bertentangan setiap
ketentuan dokumen
konstitusinya, atau melanggar,
bertentangan dengan, atau
mengakibatkan pelanggaran
terhadap Hukum, perintah,
putusan, keputusan, atau
peraturan yang mengikatnya atau
yang mana setiap usaha, properti
atau asetnya tunduk;
(e) it is not required to obtain the
consent of any other party for the
execution, delivery, or
performance of this Agreement;
and the execution, delivery and
performance of this Agreement
will not constitute a breach of
any agreement to which it is a
party or by which it is bound; nor
will it contravene any provision
of its constituent documents, or
violate, conflict with, or result in
a breach of any Law, order,
judgment, decree, or regulation
binding on it or to which any of
its businesses, properties or
assets are subject;
(f) tidak ada tuntutan, tindakan,
gugatan atau proses persidangan
yang mengancam terhadapnya,
yang dapat memiliki dampak
material yang merugikan
terhadap transaksi yang diatur
dalam Perjanjian ini, dan ia tidak
tunduk kepada perintah atau
keputusan yang dapat memiliki
dampak buruk material yang
merugikan kemampuan untuk
melaksanakan transaksi yang
diatur dalam Perjanjian ini; dan
(f) there are no claims, actions, suits
or proceedings pending against
it, the outcome of which could
materially and adversely affect
the transactions contemplated by
this Agreement, and it is not
subject to any order or decree
which could materially and
adversely affect its ability to
perform the transactions
contemplated by this Agreement;
and
(g) tidak ada ketentuan apapun
dalam Hukum, aturan, hipotek,
hutang, kontrak, pernyataan
pembiayaan, perjanjian atau
keputusan yang mengikat
terhadapnya yang akan
bertentangan dengan atau dengan
cara apapun mencegah
penandatanganan, penyampaian,
atau pelaksanaan ketentuan
Perjanjian ini atau dokumen atau
perjanjian lain yang dirujuk
dalam Perjanjian ini.
(g) there is no provision of any
existing Law, rule, mortgage,
indenture, contract, financing
statement, agreement or
resolution binding on it that
would conflict with or in any
way prevent the execution,
delivery, or carrying out of the
terms of this Agreement or any
other document or agreement
referred to in this Agreement.
8.2 Hak atas Jaminan. Masing-masing
Pemegang Saham berjanji dan
8.2 Security Interests. Each Shareholder
warrants and undertakes that it shall not
29. 557656-v2JKTDMS 28
mengikatkan diri bahwa setiap saat
selama jangka waktu Perjanjian ini ia
tidak akan menciptakan Hak atas
Jaminan apapun atas setiap Saham-
Sahamnya tanpa persetujuan dari
Pemegang Saham lain, kecuali Hak atas
Jaminan yang telah ada pada tanggal
Perjanjian ini.
at any time during the term of this
Agreement create any Security Interest
over any of its Shares without the
consent of the other Shareholders, except
for any Security Interest already in place
on the date of this Agreement.
8.3 Larangan-Larangan. Masing-masing
Pemegang Saham berjanji bahwa:
8.3 Restrictive Covenants. Each Shareholder
covenants that:
(a) ia tidak akan menggunakan atau
mengungkapkan atau
membocorkan kepada setiap
Orang Ketiga informasi yang
berkaitan dengan Perseroan,
dengan ketentuan bahwa
kewajiban ini tidak akan
mencakup informasi:
(a) it will not make use of or
disclose or divulge to any Third
Person any information relating
to the Company, provided that
this obligation shall not extend to
information:
(i) yang adalah merupakan
atau menjadi milik
publik yang tidak berasal
dari wanprestasi setiap
Para Pemegang Saham;
atau
(i) which is in or comes into
the public domain other
than through the default
of any of the
Shareholders; or
(ii) yang sudah dalam
kepemilikan pemegang
saham tersebut sebelum
negosiasi antara pihak
yang mengarah ke
penandatanganan
Perjanjian ini
sebagaimana dibuktikan
dengan dokumentasi yang
dimiliki oleh Pemegang
Saham yang
bersangkutan pada
tanggal Perjanjian ini;
atau
(ii) which was already in the
possession of such
Shareholder prior to the
negotiations between the
Parties leading to the
execution of this
Agreement as evidenced
by documentation in such
Shareholder’s possession
at the date hereof; or
(iii) pengungkapan yang
disepakati oleh Seluruh
Pemegang Saham; atau
(iii) the disclosure of which
is agreed by all
Shareholders; or
(iv) yang tersedia secara patut
untuk umum atau
diungkapkan atau
dibocorkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
maka (sebagaimana
keadaannya) atau
perintah dari pengadilan
(iv) which is properly
available to the public or
disclosed or divulged
pursuant to the then
prevailing regulations
(as the case may be) or
an order of a court of
competent jurisdiction or
30. 557656-v2JKTDMS 29
yang berwenang atau
Hukum lainnya yang
berlaku bagi Para Pihak;
atau
any other Laws
applicable to the Parties;
or
(v) yang diungkapkan
kepada karyawan
Pemegang Saham
tersebut dan
pengungkapan tersebut
diperlukan untuk
memungkinkan karyawan
tersebut untuk benar
memenuhi tugasnya
sebagaikaryawan; atau
(v) which is disclosed to an
employee of such
Shareholder and such
disclosure is necessary to
enable such employee to
properly fulfill its duties
as employee; or
(vi) yang harus atau biasanya
diungkapkan oleh Para
Pihak kepada kantor
pusat regional dan
internasional mereka
untuk tujuan audit,
akuntansi dan manajemen
keuangan.
(vi) which is required or
customary to be
disclosed by the Parties
to their regional and
international
headquarters for
purposes of audit,
accounting and financial
management.
(b) ia akan mengadakan agar Afiliasi
akan mentaati pembatasan yang
disebutkan sebagaimana tersebut
di atas dalam Pasal8.3.
(b) it will procure that its Affiliates
will observe the restrictions
contained in the foregoing
provisions of Article 8.3.
8.4 Setiap Pihak setuju bahwa ia akan
mengganti kerugian dan melindungi
Pihak lainnya dari dan terhadap segala
kerugian yang timbul dari atau
sehubungan dengan pelanggaran olehnya
atas pernyataan dan jaminan
sebagaimana dalam Pasal8 ini.
8.4 Indemnity. Each Party agrees that it will
indemnify and keep indemnified the
other Party from and against any loss
arising out of or in connection with any
breach by it of the warranties and
covenants in this Article 8.
9 OPSI 9. OPTIONS
9.1 Opsi Jual. 9.1 Put Option.
(a) Company A dengan ini
memberikan kepada Company B
hak yang tidak dapat dibatalkan
dan tanpa syarat untuk
mengharuskan Company A atau
untuk menunjuk Pembeli Yang
Dinominasikan untuk membeli
dari Company B semua (namun
tidak hanya sebagian) dari
Saham-Saham yang akan
selanjutnya dimiliki oleh
Company B (“Opsi Jual”).
(a) Company A hereby grants to
Company B an irrevocable and
unconditional right to require
Company A or otherwise to
appoint a Nominated Purchaser
to purchase from Company B, all
(but not some only) of Shares
then held by Company B (“Put
Option”).
31. 557656-v2JKTDMS 30
(b) Dengan tunduk pada Pasal
9.1(b)(i) dan (ii) di bawah ini,
dalam hal Company B
melaksanakan Opsi Jual sesuai
dengan ketentuan-ketentuan
Pasal 10.2 dan 11.2, Company A
akan terikat untuk membeli, atau
mengatur suatu Pembeli yang
Dinominasikan untuk membeli,
dari Company B Saham-
sahamnya pada Harga Opsi dan
Tuas Timber akan terikat untuk
menjual Saham-sahamnya
kepada Company A atau Pembeli
yang Dinominasikan pada Harga
Opsi hasil dari penjualan tersebut
akan digunakan oleh Company B
untuk melunasi kewajibannya
kepada Company A berdasarkan
Perjanjian Pinjaman
("Pinjaman") dan pembayaran
tersebut akan dianggap sebagai
pelunasan penuh atas Pinjaman
berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
(b) Subject to this Article 9.1(b)(i)
and (ii) below, in case Company
B exercises the Put Option in
accordance with the provisions
of Articles 10.2 and 11.2,
Company A shall be bound to
purchase, or arrange a
Nominated Purchaser to
purchase, from Company B its
Shares at the Option Price and
Company B shall be bound to
sell its Shares to Company A or
the Nominated Purchaser at the
Option Price, proceeds of which
shall be used by Company B to
discharge its obligations to
Company A under the Loan
Agreement (the “Loan”) and
such payment shall be deemed to
be a full repayment of the Loan
under the Loan Agreement.
(i) Apabila Company A
gagal untuk secara
langsung membeli dari
Company B atau
memberitahukan
Company A secara
tertulis mengenai
penunjukan Pembeli
yang Dinominasikan dan
mengatur untuk Saham-
Saham yang selanjutnya
dimiliki oleh Company
B untuk diselesaikan
secara penuh sampai 8
bulan setelah tanggal
Pemberitahuan Opsi Jual
Wanprestasi atau
Pemberitahuan Opsi Jual
Kebuntuan, sebagaimana
sesuai, maka Company
B memiliki hak untuk
menjual Saham-
sahamnya kepada Pihak
ketiga lain pada harga
pasar yang wajar dengan
berkonsultasi dengan
Company A untuk suatu
jangka waktu satu tahun
yang dimulai pada
(i) If Company A fails to
directly purchase from
Company B, or notify
Company B in writing of
Company A's
appointment of a
Nominated Purchaser
and arrange to have the
sale of Shares then held
by Company B fully
consummated until 8
months after the date of
the Default Put Option
Notice or Deadlock Put
Option Notice, as
applicable, then
Company B has the right
to sell its Shares to any
third Person at a fair
market price in
consultation with
Company A for a period
of one year commencing
from the date falling on
8 months after the date
of the Default Put
Option Notice or the
Deadlock Put Option
Notice, as applicable (the
32. 557656-v2JKTDMS 31
tanggal yang jatuh pada
8 bulan sejak tanggal
Pemberitahuan Opsi Jual
Wanprestasi atau
Pemberitahuan Opsi Jual
Kebuntuan, sebagaimana
sesuai (“Periode
Penjualan
Wanprestasi” (Default
Sales Period)), dalam
waktu mana Company A
juga akan mengambil
seluruh tindakan yang
wajar dan diperlukan
untuk menunjuk suatu
Pembeli yang
Dinominasikan dan
kedua belah pihak akan
bekerjasama satu sama
lain untuk sepenuhnya
menyelesaikan penjualan
Saham-saham kepada
suatu Pihak ketiga atau
Penjual yang
Dinominasikan, hasil
mana akan dipergunakan
untuk melunasi
Pinjaman dan
pembayaran tersebut
akan ddianggap sebagai
suatu pelunasan penuh
atas Pinjaman
berdasarkan Perjanjian
Pinjaman.
“Default Sales Period”),
during which time
Company A shall also
take all reasonable and
necessary actions to
appoint a Nominated
Purchaser and both
parties shall cooperate
with each other to fully
consummate the sale of
the Shares to a third
Person or the Nominated
Purchaser, proceeds of
which shall be used to
discharge the Loan and
such payment shall be
deemed to be a full
repayment of the Loan
under the Loan
Agreement.
(ii) Setelah berakhirnya
Periode Penjualan
Wanprestasi, Company
B dapat menjual Saham-
sahamnya kepada Pihak
ketiga berdasarkan
kebijakan mutlaknya
atau dalam hal Company
A menunjuk suatu
Pembeli yang
Dinominasikan untuk
penjualan Saham-saham,
Company B setuju untuk
menjual Saham-
sahamnya kepada
Pembeli yang
Dinominasikan tersebut,
dengan ketentuan bahwa
segala hasil dari suatu
penjualan akan
(ii) Upon the expiry of the
Default Sales Period,
Company B may sell its
Shares to any third
Person at its sole
discretion or in case
Company A appoints a
Nominated Purchaser for
the sale of the Shares,
Company B agrees to
sell its Shares to such
Nominated Purchaser,
provided that any
proceeds of a sale shall
be used to discharge the
Loan and such payment
shall be deemed to be a
full repayment of the
Loan under the Loan
Agreement.
33. 557656-v2JKTDMS 32
dipergunakan untuk
melunasi Pinjaman dan
pembayaran tersebut
akan dianggap sebagai
suatu pelunasan penuh
dari Pinjaman
berdasarkan Perjanjian
Pinjaman.
(c) Dengan tunduk kepada Pasal
9.1(c)(i), (ii) dan (iii) di bawah
ini dan kecuali sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan-
ketentuan Pasal 10.2 dan 11.2,
Opsi Jual dapat dilaksanakan
oleh Company B dengan
memberikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Company
A pada kesempatan apapun
untuk suatu jangka waktu 30 hari
sejak tanggal yang jatuh pada 27
bulan sejak tanggal Perjanjian ini
atau, apabila sesuai, untuk suatu
jangka waktu 30 hari sejak
tanggal yang jatuh pada 63 bulan
sejak tanggal Perjanjian ini
(“Pemberitahuan Opsi Jual”)
yang akan, setelah diberikan,
menjadi tidak dapat dicabut.
(c) Subject to this Article 9.1(c)(i),
(ii) and (iii) below and except as
provided in the provisions of
Articles 10.2 and 11.2, the Put
Option may be exercised by
Company B by giving notice in
writing to Company A at any
time for a period of 30 days from
the date falling on 27 months
from the date of this Agreement
or, if applicable, for a period of
30 days from the date falling 63
months from the date of this
Agreement (“Put Option
Notice”) which shall, once
given, be irrevocable.
(i) Setelah penerimaan
suatu Pemberitahuan
Opsi Jual, Company A
akan terikat untuk
membeli, atau mengatur
suatu Pembeli yang
Dinominasikan untuk
membeli, dari Company
B Saham-sahamnya pada
Harga Opsi dan
Company A akan terikat
untuk menjual Saham-
sahamnya kepada
Company B atau
Pembeli yang
Dinominasikan pada
Harga Opsi hasil mana
akan dipergunakan untuk
melunasi Pinjaman dan
pembayaran tersebut
akan ddianggap sebagai
suatu pelunasan penuh
atas Pinjaman
berdasarkan Perjanjian
Pinjaman.
(i) Upon receipt of a Put
Option Notice, Company
A shall be bound to
purchase, or arrange a
Nominated Purchaser to
purchase, from Company
B its Shares at the
Option Price and
Company B shall be
bound to sell its Shares
to Company A or the
Nominated Purchaser at
the Option Price,
proceeds of which shall
be used to discharge the
Loan and such payment
shall be deemed to be a
full repayment of the
Loan under the Loan
Agreement.
34. 557656-v2JKTDMS 33
(ii) Apabila Company A
tidak dapat langsung
membeli dari Company
B atau memberitahukan
Company B secara
tertulis mengenai
penunjukan Pembeli
yang Dinominasikan dan
mengatur agar penjualan
Saham-saham yang
selanjutnya dimiliki oleh
Company B diselesaikan
sepenuhnya sampai
Tanggal Pelunasan
(sebagaimana
didefinisikan dalam
Perjanjian Pinjaman),
maka Company B
memiliki hak untuk
menjual Saham-
sahamnya kepada Pihak
ketiga pada harga pasar
yang wajar dengan
berkonsultasi dengan
Company A untuk suatu
periode satu tahun yang
dimulai sejak Tanggal
Pelunasan (“Periode
Penjualan”), di mana
Company A juga akan
melaksanakan seluruh
tindakan yang wajar dan
diperlukan untuk
menunjuk suatu Pembeli
yang Dinominasikan dan
kedua belah pihak akan
bekerjasama dengan satu
sama lain untuk
sepenuhnya
menyelesaikan penjualan
Saham-saham kepada
suatu Pihak ketiga atau
Pembeli yang
Dinominasikan, yang
hasilnya akan
dipergunakan untuk
melunasi Pinjaman dan
pembayaran tersebut
akan dianggap sebagai
pelunasan penuh atas
Pinjaman berdasarkan
Perjanjian Pinjaman.
(ii) If Company A fails to
directly purchase from
Company B, or notify
Company B in writing of
Company A's
appointment of a
Nominated Purchaser
and arrange to have the
sale of Shares then held
by Company B fully
consummated until the
Repayment Date (as
defined in the Loan
Agreement), then
Company B has the right
to sell its Shares to any
third Person at a fair
market price in
consultation with
Company A for a period
of one year commencing
from the Repayment
Date (the “Sales
Period”), during which
time Company A shall
also take all reasonable
and necessary actions to
appoint a Nominated
Purchaser and both
parties shall cooperate
with each other to fully
consummate the sale of
the Shares to a third
Person or the Nominated
Purchaser, proceeds of
which shall be used to
discharge the Loan and
such payment shall be
deemed to be a full
repayment of the Loan
under the Loan
Agreement.
(iii) Setelah berakhirnya (iii) Upon the expiry of the
35. 557656-v2JKTDMS 34
Periode Penjualan,
Company B dapat
menjual Saham-
sahamnya kepada Pihak
ketiga manapun atas
kebijakan mutlaknya
atau dalam hal Company
A menunjuk suatu
Pembeli yang
Dinominasikan untuk
penjualan Saham-saham,
Company B setuju untuk
menjual Saham-
sahamnya kepada
Pembeli yang
Dinominasikan tersebut,
dengan ketentuan bahwa
segala hasil dari suatu
penjualan akan
dipergunakan untuk
melunasi Pinjaman dan
pembayaran tersebut
akan dianggap sebagai
suatu pelunasan penuh
dari Pinjaman
berdasarkan Perjanjian
Pinjaman.
Sales Period, Company
B may sell its Shares to
any third Person at its
sole discretion or in case
Company A appoints a
Nominated Purchaser for
the sale of the Shares,
Company B agrees to
sell its Shares to such
Nominated Purchaser,
provided that any
proceeds of a sale shall
be used to discharge the
Loan and such payment
shall be deemed to be a
full repayment of the
Loan under the Loan
Agreement.
9.2 Opsi Beli. 9.2 Call Option.
(a) Semata-mata untuk tujuan Pasal
10.2 dan 11.2, Company B
dengan ini memberikan kepada
Company A hak yang tidak dapat
dibatalkan dan tanpa syarat
untuk mengharuskan Company B
menjual kepada Company A
semua (namun tidak sebagian)
dari Saham-Saham yang
selanjutnya akan dimiliki oleh
Company B ("Opsi Beli").
(a) Solely for the purposes of
Articles 10.2 and 11.2, Company
B hereby grants to Company A
an irrevocable and unconditional
right to require Company B to
sell to Company A, all (but not
some only) of Shares then held
by Company B (“Call Option”).
(b) Opsi Beli dapat dilakukan oleh
Company A dengan
menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Company
B pada waktu tertentu
sebagaimana diatur dalam Pasal
10.2 dan 11.2 ("Pemberitahuan
Opsi Beli") yang, ketika
diberikan, tidak dapat ditarik
kembali.
(b) The Call Option may be
exercised by Company A by
giving notice in writing to
Company B at the specific times
provided in articles 10.2 and 11.2
(“Call Option Notice”) which
shall, once given, be irrevocable.
36. 557656-v2JKTDMS 35
(c) Company B akan terikat untuk
menjual kepada Company A atau
Pembeli yang Dinominasikan,
Saham-Saham yang akan
selanjutnya dimiliki oleh
Company B akan terikat untuk
dibeli dari Company B, Saham-
Saham yang selanjutnya akan
dimiliki oleh Company B dengan
harga sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 10.2 dan 11.2., hasil
penjualan akan digunakan oleh
Company B untuk membayar
Pinjaman dan pembayaran
tersebut akan dianggap sebagai
suatu pelunasan penuh dari
Pinjaman berdasarkan Perjanjian
Pinjaman.
(c) Company B shall be bound to
sell to Company A, or a
Nominated Purchaser, Shares
then held by Company B and
Company A shall be bound to
purchase from Company B,
Shares then held by Company B
at the price provided in Articles
10.2 and 11.2., sales proceeds of
which shall be used by Company
B to discharge the Loan and such
payment shall be deemed to be a
full repayment of the Loan under
the Loan Agreement.
9.3 Penyelesaian. 9.3 Completion.
(a) Penyelesaian jual beli Saham-
Saham yang selanjutnya akan
dimiliki oleh Company B akan
dilakukan dalam waktu 10
(sepuluh) Hari Kerja setelah (i)
penerimaan semua persetujuan
yang relevan dari setiap Otoritas
Pemerintah, dan (ii) tanggal
perjanjian atau penentuan
(sebagaimana keadaannya) dari
Harga Opsi; mana yang terjadi
belakangan.
(a) Completion of the sale and
purchase of Shares then held by
Company B shall take place
within 10 (ten) Business Days
following the later of (i) the
receipt of all relevant approvals
from any Governmental
Authority, and (ii) the date of
agreement or determination (as
the case may be) of the Option
Price.
(b) Setiap pengalihan saham-Saham
yang selanjutnya akan dimiliki
oleh Company B berdasarkan
Pasal 9 ini akan tunduk terhadap
ketentuan sebagaiberikut:
(b) Any transfer of Shares then held
by Company B pursuant to this
Article 9 (except in the case of
Article 9.1(b) and (c)) shall be on
the following terms:
(i) Saham-Saham yang
selanjutnya akan dimiliki
oleh Company B akan
dijual bebas dari segala
bentuk Pembebanan,
bersama-sama dengan
semua hak yang bersifat
apapun yang melekat
terhadap mereka
termasuk semua hak atas
dividen atau pembagian
lain yang dinyatakan,
dibayar atau dibuat
setelah tanggal
Pemberitahuan Opsi Beli
(i) Shares then held by
Company B will be sold
free from all
Encumbrances, together
with all rights of any
nature attaching to them
including all rights to
any dividends or other
distributions declared,
paid or made after the
date of the Call Option
Notice or Put Option
Notice;
37. 557656-v2JKTDMS 36
atau Pemberitahuan Opsi
Jual;
(ii) Company B harus
menyelesaikan semua
utang yang belum
dibayar kepada
Perseroan dan/atau
Company A. Bersamaan
dengan itu, Para Pihak
harus mengadakan agar
Perseroan melunasi
semua utang-utangnya,
yang terhutang oleh
Perseroan kepada
Company B dan/atau
Company A;
(ii) Company B shall settle
all outstanding debts
owed to the Company
and/or Company A.
Simultaneously, the
Parties shall procure the
Company to settle all
outstanding debts, owed
by the Company to
Company B and/or
Company A;
(iii) Company B harus
menyampaikan kepada
Company A
pengalihan(-pengalihan)
yang telah
ditandatangani untuk
kepentingan Company A
atau Orang(-Orang)
lainnya yang diarahkan
oleh Company A
bersama-sama dengan
surat saham(-surat
saham) yang sesuai
untuk Saham-Saham
yang selanjutnya akan
dimiliki oleh Company
B dan salinan resmi dari
otoritas di mana
pengalihan(-pengalihan)
tersebut dilakukan;
(iii) Company B shall deliver
to Company A duly
executed transfer(s) in
favor of Company A, or
to such other Person(s)
as Company A may
direct, together with
appropriate share
certificate(s) for Shares
then held by Company B
and a certified copy of
any authority under
which such transfer(s)
is/are executed;
(iv) Terhadap penyampaian
pengalihan(-pengalihan)
tersebut, Company A
harus membayar Harga
Opsi (tunduk pada harga
yang diberikan dalam
Pasal 10.2 dan 11.2)
untuk Saham-Saham
yang selanjutnya akan
dimiliki oleh Company
B melalui pengalihan
dana elektronik dengan
nilai pada tanggal
penyelesaian ke rekening
atas nama Company B
(rekening mana akan
(iv) against delivery of the
transfer(s), Company A
shall pay the Option
Price (subject to the
pricing provided in
Articles 10.2 and 11.2)
for Shares then held by
Company B by
electronic funds transfer
for value on the
completion date into an
account in the name of
Company B (which
account shall either be
specified in the Put
Option Notice or, in the
38. 557656-v2JKTDMS 37
ditentukan dalam
Pemberitahuan Opsi Jual
atau, dalam hal
Pemberitahuan Opsi
Beli, yang diberikan
tidak lebih dari 10
(sepuluh) Hari Kerja
sebelum penyelesaian);
dan
case of a Call Option
Notice, shall be provided
no later than 10 (ten)
Business Days prior to
completion); and
(v) Para Pihak wajib
mengadakan (sepanjang
mereka mampu) bahwa
pemindahtanganan atau
pengalihan(-pengalihan)
tersebut terdaftar atas
nama Company A atau
Orang(-Orang) lainnya
yang diarahkan oleh
Company A.
(v) the Parties shall procure
(insofar as they are able)
that the relevant transfer
or transfers are
registered in the name of
Company A or such
other Person(s) as
Company A may direct.
9.4 Pelaksanaan Opsi Jual. Opsi Jual
berdasarkan Pasal 9.1 ini tidak dapat
dilaksanakan jika ada ada peristiwa
Wanprestasi yang masih berlangsung
menurut ketentuan Pasal 10 dan hanya
dapat dilakukan setelahnya jika
pengalihan hak atas Saham-Saham tidak
terjadi sesuai dengan ketentuan pasal
tersebut dan Pihak yang melaksanakan
belum wanprestasi dalam memenuhi
ketentuan pasal tersebut.
9.4 Exercise of Put Option. The Put Option
under this Article 9.1 may not be
exercised if there is a subsisting Event of
Default under Clause 10 and may only be
exercised thereafter if a transfer of
Shares has not occurred in accordance
with the terms of such clauses and the
exercising Party has not been in default
in complying with the terms of such
clauses.
10 PENGAKHIRAN KARENA
WANPRESTASI
10. TERMINATIONON DEFAULT
10.1 Alasan-Alasan. Semua hak, namun
bukan kewajiban, dari suatu Pihak
berdasarkan Perjanjian ini ("Pihak Yang
Wanprestasi") akan berakhir seketika
setelah pemberitahuan tertulis kepadanya
mengenai pengakhiran ("Pemberitahuan
Pengakhiran") oleh Pihak lain atas
terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini
("Peristiwa Wanprestasi "):
10.1 Grounds. All rights, but not the
obligations, of a Party under this
Agreement (“Defaulter”) shall forthwith
terminate upon written notice to it of
termination (“Termination Notice”) by
another Party upon the occurrence of any
of the following events (“Event of
Default”):
(a) jika perintah akhir dibuat atau
keputusan yang efektif
disampaikan untuk penutupan,
insolvensi, pembubaran atau
kepailitan Pihak Yang
Wanprestasi atau untuk
penunjukan likuidator, kurator,
administrator, wali amanat,
manajer yudisial atau petugas
(a) if a final order is made or an
effective resolution is passed for
the winding-up, insolvency,
dissolution or bankruptcy of the
Defaulter or for the appointment
of a liquidator, receiver,
administrator, trustee, judicial
manager or similar officer of the
Defaulter or of all or any part of
39. 557656-v2JKTDMS 38
serupa terhadap Pihak Yang
Wanprestasi atau terhadap
seluruh atau sebagian dari usaha
atau asetnya dan tidak dapat
dicabut dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari; atau jika
Pihak Yang Wanprestasi berhenti
atau menunda pembayaran
kepada kreditur secara umum
atau tidak mampu atau mengakui
ketidakmampuannya untuk
membayar hutangnya pada saat
jatuh tempo atau berusaha untuk
masuk ke dalam setiap
komposisi atau pengaturan
lainnya dengan kreditur atau
dinyatakan pailit atau menjadi
atau pailit atau insolven; atau
jika kreditur mengambil alih
seluruh atau sebagian dari usaha
atau aset dari Pihak Yang
Wanprestasi atau setiap eksekusi
akhir atau proses hukum lainnya
yang diberlakukan terhadap
usaha atau aset yang substansial
dari Pihak Yang Wanprestasi dan
tidak dicabut dalam waktu 30
(tiga puluh) hari;
its business or assets and is not
discharged within 90 (ninety)
days; or if the Defaulter stops or
suspends payment to its creditors
generally or is unable or admits
its inability to pay its debts as
they fall due or seeks to enter
into any composition or other
arrangement with its creditors or
is declared or becomes bankrupt
or insolvent; or if a creditor takes
possession of all or any part of
the business or assets of the
Defaulter or any final execution
or other legal process is enforced
against the business or any
substantial asset of the Defaulter
and is not discharged within 30
(thirty) days;
(b) jika Pihak Yang Wanprestasi
melakukan pelanggaran yang
material atas kewajibannya
berdasarkan Perjanjian dan
pelanggaran tersebut tidak dapat
diperbaiki dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah Pihak Yang
Wanprestasi menerima
pemberitahuan tertulis dari Pihak
lainnya, yang menentukan secara
rinci mengenai pelanggaran
tersebut dan langkah-langkah
yang wajar yang harus dilakukan
untuk memperbaiki pelanggaran
tersebut.
(b) if the Defaulter is in material
breach of its obligations under
the Agreement and such breach
has not been remedied within 30
(thirty) days after the Defaulter
receives written notice from the
other Party, specifying in detail
the breach and reasonable
measures to be taken to remedy
the breach.
10.2 Opsi atas Wanprestasi. Dalam hal
pengakhiran berdasarkan Pasal 10.1,
maka akan berlaku ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
10.2 Options on Default. In the event of
termination pursuant to Article 10.1, the
following provisions will be applicable:
(a) Apabila Company B adalah Pihak
yang Wanprestasi, Company A
(tanpa mengurangi hak-hak dan
upaya hukum lain yang tersedia
untuk itu) berhak untuk
(a) If Company B is the Defaulter,
Company A shall (without
prejudice to other rights and
remedies available to it) have the
right to exercise a Call Option at
40. 557656-v2JKTDMS 39
melaksanakan Opsi Beli setiap
saat selama periode 10 (sepuluh)
Hari Kerja sejak tanggal
wanprestasi dengan Harga Opsi
dikurangi 25 % (dua puluh lima
persen) pemotongan.
any time during the period of 10
(ten) Business Days from the
date of the default at the Option
Price with a 25 % (twenty five
percent) deduction.
(b) Apabila Company A adalahPihak
yang Wanprestasi, Company B
(tanpa mengurangi hak-hak dan
upaya hukum lain yang tersedia
untuk itu) berhak untuk
melaksanakan Opsi Jual dengan
Harga Opsi setiap saat selama
periode 10 (sepuluh) Hari Kerja
sejak tanggal wanprestasi
(“Pemberitahuan Opsi Jual
Wanprestasi”) dalam hal mana
Pasal9.1 akan berlaku.
(b) If Company A is the Defaulter,
Company B shall (without
prejudice to other rights and
remedies available to it) have the
right to exercise a Put Option at
the Option Price at any time
during the period of 10 (ten)
Business Days from the date of
the default (the “Default Put
Option Notice”) in which case
Article 9.1 (b) shall apply.
10.3 Keberlangsungan. Terlepas dari
pengakhiran hak suatu Pihak berdasarkan
Pasal 10.1, semua kewajiban Pihak Yang
Wanprestasi akan tetap berlaku
sepenuhnya.
10.3 Survival. Notwithstanding the
termination of the rights of any Party
pursuant to Article 10.1, all obligations
of the Defaulter shall remain in full force
and effect.
10.4 Ganti Kerugian. Pada saat pengakhiran
Perjanjian ini berdasarkan Pasal 10.1,
Pihak Yang Wanprestasi akan mengganti
kerugian kepada Pihak yang tidak
wanprestasi dari setiap dan seluruh
kerugian, biaya dan pengeluaran yang
dikeluarkan oleh Pihak yang tidak
wanprestasi sebagai akibat dari
wanprestasitersebut.
10.4 Indemnity. Upon termination of this
Agreement pursuant to Article 10.1, the
Defaulter shall indemnify the non-
defaulting Party from any and all losses,
expenses and fees incurred by the non-
defaulting Party as a result of such
default.
10.5 Ketentuan yang Tetap Berlaku.
Meskipun Perjanjian ini diakhiri atau
diakhiri lebih awal, ketentuan-ketentuan
berikut ini akan tetap berlaku:
10.5 Surviving Provisions. Notwithstanding
the expiration or early termination of this
Agreement, the following provisions
shall survive:
(a) pada saat pengakhiran,
ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini yang diperlukan
untuk mengembalikan
pengaturan di antara Pihak atau
yang diperlukan untuk
mendapatkan setiap tuntutan oleh
satu Pihak terhadap Pihak
lainnya; dan
(a) upon any termination, those
provisions in this Agreement
which are necessary to unwind
the arrangements between the
Parties or which are necessary to
pursue any claim by one Party
against the other Party; and
(b) ketentuan-ketentuan yang secara
khusus dinyatakan tetap berlaku
walaupun Perjanjian ini telah
berakhir atau diakhiri.
(b) those provisions which are
specifically expressed as
surviving the expiration or
termination of this Agreement.
41. 557656-v2JKTDMS 40
10.6 Jaminan Lanjutan. Seluruh Pemegang
Saham setuju dari waktu ke waktu untuk
memberikan persetujuan mereka dan
menandatangani seluruh permohonan,
keputusan dan instrumen lainnya,
termasuk permohonan kepada Otoritas
Pemerintah terkait, yang diperlukan atau
secara wajar diminta oleh Pemegang
Saham lainnya guna memberlakukan
ketentuan Pasal 10 ini dan menyediakan
surat kuasa terpisah apabila diminta guna
memberlakukan Pasal10.2.
10.6 Further Assurance. All the Shareholders
agree to give their approval and to sign
all necessary applications, resolutions
and other instruments, including
applications to relevant Governmental
Authorities, that are necessary or
reasonably requested by another
Shareholder to give effect to the
provisions of this Article 10 and to
provide a separate power of attorney if
requested to give effect to Article 10.2.
10.7 Pengesampingan Persetujuan Yudisial.
Para Pihak sepakat bahwa untuk
memberlakukan Pasal pengakhiran
berdasarkan Perjanjian ini, untuk
mengesampingkan ketentuan, prosedur
dan pengoperasian Hukum yang Berlaku,
termasuk ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia, sepanjang perintah pengadilan
diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian
ini.
10.7 Waiver of Judicial Approval. The Parties
agree that for the effectiveness of the
termination Clauses under this
Agreement, to waive any provisions,
procedures and operation of any
Applicable Law, including the provisions
of Article 1266 of the Indonesian Civil
Code, to the extent that a court order is
required for termination of this
Agreement.
11 KEBUNTUAN 11. DEADLOCK
11.1 Pemberitahuan Kebuntuan. Jika, setiap
saat ada atau terjadi suatu Kebuntuan:
11.1 Deadlock Notice. If at any time a
Deadlock exists or occurs:
(a) setiap Pemegang Saham dapat
memberitahukan kepada
Pemegang Saham lainnya secara
tertulis bahwa Kebuntuan telah
terjadi selambat-lambatnya 10
(sepuluh) Hari Kerja terhitung
sejak Kebuntuan timbul
("Tanggal Pemberitahuan");
dan
(a) any Shareholder may notify the
other Shareholder in writing that
a Deadlock has occurred at the
latest 10 (ten) Business Days as
of the Deadlock arising (“Notice
Date”);and
(b) masing-masing Pemegang
Saham mengikatkan diri bahwa
chief representative mereka
(yang dalam hal Company B
adalah presiden direkturnya dan
dalam hal Company A adalah
chief executive) dengan itikad
baik akan melakukan seluruh
langkah-langkah yang wajar
untuk mencoba menyelesaikan
Kebuntuan dalam waktu paling
lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja
sejak Tanggal Pemberitahuan.
(b) each of the Shareholders
undertakes that its chief
representatives (which in the
case of Company B shall be its
president director and in the case
of Company A shall be its chief
executive) shall in good faith use
all reasonable efforts to try and
resolve the Deadlock at the latest
20 (twenty) Business Days as of
the Notice Date.