1. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT / CONDITIONAL
SHARES PURCHASE AGREEMENT
tanggal
[●]2021
antara
PT T RANSPORT ASI EXPRESS INDONESIA
sebagai
PENJUAL
dan
PT BESI RAIL INDONESIA
sebagai
PEMBELI
sehubungan dengan Jual Beli Saham
PT ANAK REL INDONESIA

2. i
DAFT AR ISI
2. JUAL BELI SAHAM...................................................................................8
3. HARGA PEMBELIAN.................................................................................8
4. PERSYARATAN PENDAHULUAN ..............................................................9
5. PENUTUPAN DAN PASCA PENUTUPAN ....................................................9
6. JAMINAN ............................................................................................... 11
7. PENGAKHIRAN ...................................................................................... 11
8. GANTI RUGI ........................................................................................... 12
9. LAIN-LAIN.............................................................................................. 13
LAMPIRAN 1 DETAIL PERSEROAN................................................................... 21
LAMPIRAN 2 BENTUK AKTA PEMINDAHAN SAHAM........................................22
LAMPIRAN 3 PERSYARATAN PENDAHULUAN.................................................25
LAMPIRAN 4 DOKUMEN YANG AKAN DISERAHKAN PADA SAAT PENUTUPAN28
LAMPIRAN 5 JAMINAN PENJUAL ....................................................................29
LAMPIRAN 6 JAMINAN PEMBELI ....................................................................32

3. 2
PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT
PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT ini (Perjanjian) dibuatpada [●] Agustus 2021,
antara:
1. PT T RANSPORT ASI EXPRESS INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan
dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berkantor
pusat di Jalan ________________________, Indonesia (Penjual); dan
2. PT BESI RAIL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur
berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berkantor pusat di
________________________, Indonesia (Pembeli).
Penjual dan Pembeli selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-
masing disebut sebagai Pihak).
PENDAHULUAN
A. Sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) pada tanggal ________ untuk melakukan
penyederhanaan pengelolaan transportasi di Cirebon, Penjual dan Pembeli bersama dengan
MKTI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) telah menandatangani Term Sheet
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
B. Sebagaimana merujuk padaAngka 3 Term Sheet dan dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang
sah secara hukum atas Saham Target (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Penjual
bermaksud untuk menjual Saham Target kepada Pembeli dan Pembeli bermaksud untuk
membeli Saham Target dari Penjual.
C. Sehubungan dengan rencana di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk
pada ketentuan Perjanjian ini.
OLEH KARENA IT U, T ELAH DISEPAKAT I SEBAGAI BERIKUT :
1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN
1.1 Definisi. Dalam Perjanjian ini, selain dinyatakan lain secara tegas:
Afiliasi berarti (i) sehubungan dengan setiap entitas baik secara langsung maupun tidak
langsung yang mengendalikan,dikendalikan oleh, atau di bawah kendali bersama, suatu Pihak.
Istilah kendali (termasuk makna korelatifnya,dikendalikan oleh, mengendalikan dan di bawah
kendali bersama) berarti, sehubungan dengan suatu korporasi, memiliki hak untuk
menggunakan dan melaksanakan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% hak
suara yang melekatpada saham dari korporasi yang dikendalikan;dan (ii) sehubungan dengan
entitas selain korporasi, memiliki kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung dan
dengan cara apapun, untuk menentukan ataumengarahkanpengelolaan atau kebijakan entitas
tersebut.
Afiliasi Pembeli berarti Pembeli dan seluruh Afiliasi dari Pembeli (termasuk, setelah
Penutupan, Perseroan).
Afiliasi Penjual berarti Penjual dan seluruh Afiliasi dari Penjual (termasuk, sebelum
Penutupan, Perseroan).

4. 3
Akta Pemindahan Saham berarti akta pengalihan atas Saham Target untuk ditandatangani
pada saatTanggal Penutupan oleh PenjualdanPembeli dalam bentuk danisiyang secarasubstansi
sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.
Aset dari suatu entitas berarti seluruh aset dan properti yang dimiliki, dioperasikan, dikuasai
atau disewa secarasah oleh entitastersebutberdasarkan Hukum yang Berlaku di yuridiksi yang
relevandalam segalabentuk,sifat dan deskripsi (baik berwujud maupun tidak berwujud,tetap
maupun bergerak, dimanapun aset tersebut berlokasi), termasuk: dana tunai, benda yang
setara dengan dana tunai, aset investasi, piutang, dokumen dan surat berharga, instrumen
keuangan, saham, gedung dan rumah, peralatan, inventaris, kekayaan intelektual, dan
goodwill yang terkait dengan aset-aset tersebut.
Dampak Merugikan Material berarti timbulnya suatu hal atau keadaan atau serangkaian
hal atau keadaan (termasuk pencabutan Izin operasional Perseroan) dalam periode antara
tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan yang secaramaterial mengakibatkan
atau dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
(a) penurunan nilai aset bersih Perseroan sampai dengan jumlah yang setara atau
melebihi 3% dari Harga Pembelian;
(b) setiap kejadian atau fakta y ang menyebabkan ParaPihak tidak mampu secarahukum
menyelesaikan Transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
(c) dimulainya perkara litigasi terhadap masing-masingPihak dengan jumlah kewajiban
dan klaim yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut berjumlah total lebih besar
dari [10% dari Harga Pembelian];
(d) terhentinya kegiatan operasional Perseroan; dan
(e) pengakhiran atas kontrak-kontrak material, perizinan, sewa atau pengaturan
material lainnyadari Perseroan dengan pihak ketiga yang mengakibatkanterhentinya
kegiatan operasional Perseroan.
Direktur berarti Direktur Perseroan yang merupakan orang perseorangan dengan komposisi
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1.
Dokumen Korporasi berarti, sehubungan dengan suatu entitas, akta pendirian, anggaran
dasar, atau dokumen korporasi lainnya dari entitas tersebut, termasuk segala perubahan atau
modifikasinya.
Dokumen T ransaksi berarti:
(a) Perjanjian ini;
(b) Akta Pemindahan Saham; dan
(c) setiap dokumen atau perjanjian lainnya yang akan ditandatangani oleh Para Pihak
(sebagaimana relevan) dari waktu ke waktu untuk tujuan pelaksanaan Transaksi
berdasarkan Perjanjian ini.
Hak Jaminan berarti seluruh bentuk pembebanan jaminan, termasuk: hipotek, hak jaminan,
Opsi, hak retensi,hak tanggungan, klaim, gugatan,gadai, jaminan fidusia, hak memesan terlebih
dahulu, hak penolakan pertama, pemberian kuasa, perjanjian voting, kewajiban, surat kuasa
untuk kepentingan pemegang hak jaminan, kesepahaman ataupengaturanatau pembatasan lain
atas hak atau pengalihan dengansifatapapun, dan setiaphak,kepemilikan,kuasa ataupengaturan
dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk atauberakibat:(i) memberikan jaminan untuk,atau
(ii) memberikan perlindungan terhadap wanprestasi sehubungan dengan, kewajiban suatu

5. 4
entitas; namun, tidak termasuk setiap pembebanan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atau
Dokumen Transaksi yang relevan (jika ada).
Harga Pembelian berarti [Rp. [●]] yang merupakan harga pembelian atas keseluruhan
Saham Target dengan tunduk pada konfirmasi tertulis yang akan ditandatangani oleh Para
Pihak sebelum Tanggal Penutupan.
Hari Kerja berarti setiap hari selain Sabtu, Minggu, atau hari lainnya yang mewajibkan atau
memberikan wewenang kepada bank yang berdomisili dan beroperasi di Jakarta untuk
menutup kegiatan usahanya.
Hukum yang Berlaku berarti setiapstatuta, undang-undang, regulasi, peraturan (termasuk
peraturan pencatatan di bursa efek), Perintah, dan bentuk aturan lainnya yang diakui sebagai
hukum yang secara sah berlaku dalam suatu yurisdiksi.
Informasi Rahasia berarti rahasia dagang dan informasi lainnya yang bersifat rahasia
(termasuk seluruh kepemilikan teknik dan informasi yang bersifat teknis, industri dan
komersial dalam bentuk apapun yang dimiliki, seperti naskah, data yang disimpan secara
elektronik, film media magnetik dan microfilm, atau lisan).
Izin berarti setiap persetujuan, pendaftaran, pencatatan, perjanjian, notarisasi, sertifikat,
lisensi, izin, kewenangan atau pengecualian dari,melalui atau dengan Otoritas Pemerintahan.
Jaminan berarti pernyataan dan jaminan yang diberikan masing-masing Pihaksebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 6 dan Lampiran 5.
Keadaan Kahar berarti setiap kejadian yang berpengaruh negatif secara material terhadap
pemenuhan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan menyebabkan Pihak
tersebuttidak dapat melaksanakan kewajiban utamanyaberdasarkan Perjanjian ini, termasuk:
(i) timbulnyakeadaan daruratdalamsuatunegara (baik di tingkat nasionallokal,maupun
regional);
(ii) perbuatan Tuhan;
(iii) kebakaran;
(iv) wabah epidemik;
(v) halilintar;
(vi) bencana alam dalam bentuk antara lain:aktivitasvulkanik, gempa bumi,badai,banjir,
topan, tornado, atau tsunami;
(vii) tindakan perang (baik yang dideklarasikan maupun tidak), invasi, konflik bersenjata,
blokade, embargo, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keresahan sipil, sabotase,
terorisme, pembajakan;
(viii) setiap pengambilan paksa atau nasionalisasi oleh Otoritas Pemerintahan;
(ix) setiap kejadian sebagai akibat dari implementasi atau penegakan Hukum yang
Berlaku;
(x) pencabutan Izin operasional yang material dari Penjual dan/atau Pembeli oleh
Otoritas Pemerintahan; dan/atau
(xi) atau kejadian lainnya yang serupa yang berada di luar kendali yang wajar dari pihak
yang terkena dampaknya,

6. 5
dimana salah satu dan/atau beberapa kejadian di atas berpengaruh negatif secara material
terhadap pemenuhan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan menyebabkan
Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya berdasarkan Perjanjia n ini.
Namun demikian, dalam kondisi apapun, istilah Keadaan Kahar tidak akan mencakup kondisi
kesulitan keuangan yang dialami oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini.
Kerugian berarti setiap bentuk kerusakan dan kerugian yang diderita dan/atau ditanggung
secara langsung dan aktual oleh suatu entitas.
Kewajiban berarti segala bentuk kewajiban, klaim, Kerugian, kerusakan, komitmen, dan
tanggung jawab, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang kontingen (contigent)
maupun yang tidak, dari suatu entitas, berdasarkan atau sehubungan dengan antara lain:
perjanjian-perjanjian, Pajak, hutang,karyawan dari entitas (apabila ada) (termasuk kegagalan
pembayaran jaminan sosial (Jamsostek), Pajak atas gaji bersih karyawan, dan tanggung jawab
pembayaran pesangon terhadap karyawan entitas yang bersangkutan), dan kewajiban
pembayaran yang masih terhutang yang berhubungan dengan kegiatan usaha entitas tersebut.
Komisaris berarti orang yang disebutkan sebagai komisaris Perseroan dalam Lampiran 1.
KPPU berarti Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Laporan Keuangan berarti sehubungan dengan Tahun Buku Perseroan:
(1) neraca Perseroan pada saat Tanggal Akuntansi sehubungan dengan Tahun Buku
tersebut; dan
(2) perhitungan untung rugi dan pernyataan arus kas Perseroan sehubungan dengan
Tahun Buku tersebut;
bersama dengan seluruh catatan, laporan dan pernyataan yang disyaratkan oleh Hukum yang
Berlaku atau standar akuntansi keuangan di Indonesia untuk dimasukkan atau dilampirkan
bersamaan dengannya.
Long Stop Date memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Pasal 5.5 .
MKT I berarti PT Modern Kreasi Transportasi Indonesia.
Opsi berarti, sehubungan dengan suatu entitas, setiap efek, hak untuk menyetor, waran, opsi
atau hak atau perjanjian lainnya yang memberikan hak untuk (i) membeli atau menerimaatau
mendapatkan penerbitan saham dari entitas tersebut atau efek dalam bentuk apapun yang
dapat dikonversi atau ditukar dengan saham dalam entitas tersebut, atau (ii) menerima
manfaat dari atau melaksanakan hak-hak yang serupa dengan hak yang dinikmati oleh para
pemegang saham dari entitas tersebut (baik di masa kini maupun di masa depan), termasuk
hak untuk berpartisipasi dalam ekuitas atau pendapatan dari entitas tersebut atau
berpartisipasi dalam pemilihan komisaris, direksi atau manajemen dari entitas tersebut, atau
turut serta memberikan suara dalam rapat pemegang saham dari entitas tersebut.
Otoritas Pemerintahan berarti pemerintah Republik Indonesia atau subdivisi politik
lainnya (baik pada tingkat pusat, negara bagian, maupun daerah),yang meliputi:kementerian,
agensi, otoritas, badan pengatur, pengadilan, bank sentral atau entitas lainnya yang
menjalankan kewenangan di bidang eksekutif, legislatif, yudisial, Perpajakan, moneter, atau
administratif, atau menjalankan fungsi yang terkait dengan kegiatan pemerintah sebagaimana
diatur dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia.
Pajak berarti segala bentuk perpajakan, pajak kekayaan, pengurangan, pajak potongan
(wittholding), bea, pembebanan, pungutan, biaya, ongkos, kontribusi jaminan sosial,

7. 6
pendapatan modal, PPN, dan suku bunga yang dikenakan, dipungut, ditagih, dipotong atau
dinilai oleh Otoritas Pemerintahan dan Perpajakan akan diartikan dengan merujuk ke istilah
Pajak.
Pembayaran Harga Pembelian berarti pembayaran yang akan dilakukan Pembeli pada
Tanggal Penutupan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2.
Penutupan berarti penyelesaian jual beli atas Saham Target.
Perintah berarti setiapbentuk surat perintah,putusan (termasuk putusan yang melarang atau
mewajibkan pihak untuk melakukan suatu tindakan (injunction)), keputusan, atau perintah
lainnya yang sejenis dari Otoritas Pemerintahan (baik yang bersifat permulaan maupun final).
Perjanjian Kredit berarti seluruh fasilitas pinjaman baik dari kreditur Penjual maupun
kreditur Perseroan yang berjalan saat ini termasuk perjanjian pinjaman sindikasi yangdimiliki
oleh Perseroan.
Perkara berarti setiap (i) sengketa, tindakan, gugatan, atau perkara yang dilakukan melalui
atau di luar pengadilan, majelis arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, atau
(ii) investigasi atau audit yang dilakukan oleh Otoritas Pemerintahan.
Persetujuan berarti (i) Izin, (ii) persetujuan apapun yang dipersyaratkan berdasarkan
Dokumen Korporasi, dan (iii) persetujuan apapun yang dipersyaratkan dari pihak ketiga,
termasuk dari para kreditor.
Personil Kunci Perseroan berarti karyawan Penjual yang ditugaskan/ditempatkan di
Perseroan dan/atau karyawan Penjual yang memiliki tugas dan fungsi bersifat sangat esensial
dan sangat sulit untuk dapat digantikan untuk menjalankan keberlangsungan operasional
Perseroan sebagaimana dijabarkan pada Lampiran [7 ] Perjanjian ini.
Persyaratan Pendahuluan berarti persyaratan pendahuluan yang dinyatakan dalam Pasal
4.1.
Perseroan berarti PT ANAK REL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan
diatur berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia, yang pada tanggal Perjanjian ini
rinciannya dinyatakan dalam Lampiran 1.
PSO berarti Public Service Obligation (Kewajiban Pelayanan Publik) sesuai Hukum Yang
Berlaku di bidang perekretaapian).
Relinka berarti PT Relinka.
Rupiah atau Rp berarti Rupiah, mata uang Indonesia yang sah.
Saham T arget berarti saham-saham dalam Perseroan sebesar 115.777 lembar saham atau
yang merepresentasikan 51%dari seluruh saham yangtelah ditempatkan dan disetorPerseroan
sebagaimana akan dinyatakan dalam Akta Pemindahan Saham.
Surat Persetujuan Pengalihan Saham berarti surat persetujuan atau bukti penerimaan
pemberitahuan (sebagaimana relevan) sehubungan dengan pengalihan atau penerimaan
pengalihan (sebagaimana relevan) atas Saham Target yang dikeluarkan olehpara krediturdari
Penjual dan Perseroan sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan Transaksi sebagaimana
dimuat dalam Perjanjian Kredit (sebagaimana berlaku).
T ahun Buku berarti Tahun Buku Perseroan.
T anggal Akuntansi berarti sehubungan dengan setiap Tahun Buku Perseroan, hari terakhir
Tahun Buku tersebut.

8. 7
T erm Sheet berarti lembarpersyaratan induk sehubungan dengan rencana pengalihan saham
Perseroan kepada MKTI yang dibuat dan ditandatangani Penjual, Pembeli, dan MKTI tanggal
7 Januari 2021.
T ransaksi berarti transaksi jual beli Saham Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
T ransaksi Pengalihan T asoba berarti transaksi pengalihan bisnis dan aset Kereta Api
Tasoba dari Relinka kepada Perseroan.
Yayasan Pusara adalah Y ayasan Tasoba.
1.2 Referensi kepada Hukum Yang Berlaku. Setiap rujukan-rujukan, tersurat maupun
tersirat, atas Hukum yang Berlaku meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang
didelegasikan oleh atau dimandatkan dari Hukum yang Berlaku tersebut da n segala
perubahan, konsolidasi, penggantian, atau pengundangan kembali dari Hukum yang Berlaku
tersebut.
1.3 Pasal dan Lampiran. Referensi dalam perjanjian ini untuk Latar Belakang, Pasal-Pasal, dan
Lampiran adalah referensi terhadap Latar Belakang,Pasal-Pasal, dan Lampiran dari Perjanjian
ini (kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas). Lampiran Perjanjian ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
1.4 Judul. Judul-judul dimasukkan hanya untuk kenyamanan pembacaan dan tidak akan
mempengaruhi penafsiran dari Perjanjian ini.
1.5 Bentuk yang Disetujui. Setiap referensi terhadap dokumen dalam bentuk yang disetujui
merujuk kepadabentuk dari dokumen yangrelevan yang memuatketentuanyangtelahdisepakati
oleh Para Pihak, dimana dokumen tersebut ditandatangani dan diparafoleh atau atasnama Para
Pihak hanya untuk keperluan identifikasi (bentuk dokumen tersebut dapat diubah secara tertulis
oleh atau atas nama Para Pihak).
1.6 Pengetahuan Penjual. Apabila suatu pernyataan dalam Jaminan dikualifikasi dengan
ekspresi sepengetahuan terbaik Penjual atau sepanjang Penjual ketahui atau ekspresi lainnya
yang serupa, pernyataan tersebutakan otomatis dianggap meliputi pengetahuan dari Direktur
dan Komisaris yang sepatutnya mereka miliki jika mereka telah melaksanakan pemeriksaan
secara wajar dan hati-hati terhadap hal-hal yang dimuat dalam pernyataan tersebut sebelum
tanggal Perjanjian ini.
1.7 Lain-Lain. Kecuali secara spesifik disyaratkan atau dimaksudkan lain:
(a) Referensi terhadap bentuk tertulis meliputi segala metode reproduksi kalimat dalam
bentuk yang dapat dibaca dan tahan lama.
(b) Kata-kata dalam bentuk tunggal akan mencakup pula bentuk jamak dan sebaliknya,
kata-kata yang menunjukkan jenis kelamin tertentu akan mencakup pula semua jenis
kelamin, dan kata-kata yang merujuk pada orang pribadi juga akan mencakup entitas
lainnya (sebagaimana mungkin berlaku) dan sebaliknya.
(c) Kapanpun Perjanjian ini merujuk pada suatu tanggal, tanggal tersebut akan merujuk
pada hari kalendar Gregorian kecuali dinyatakan sebagai Hari Kerja. Rujukan kepada
bulan dan tahun juga merujuk kepada kalender Gregorian.
(d) Referensi terhadap waktu dalam suatu hari adalahwaktu di Indonesia bagian Barat dan
refensi terhadap hari adalah jangka waktu 24 jam yang berjalan dari tengah malam ke
tengah malam.

9. 8
(e) Referensi terhadap memberikan ganti rugi dan pemberian ganti rugi kepada suatu
entitas atas Kerugian sehubungan dengan suatu permasalahan, kejadian, ataukeadaan
apapun adalah termasuk mengganti dan melindungi entitastersebutdari Kerugian dari
waktu ke waktu yang dihadapi, diderita atau ditanggung oleh entitas tersebut sebagai
konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari atau yang tidak akan timbul
seandainya tidak ada permasalahan, kejadian atau keadaan tersebut.
(f) Kata ini, di sini, di bawah ini, dan dengan ini dan kata lainya yang memiliki maksud
serupa, kecuali secara spesifik dinyatakan lain, ditafsirkan mengacu kepada Perjanjian
ini secara keseluruhan dan bukan kepada ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini.
(g) Setiap kali kata termasuk atau meliputi digunakan dalam Perjanjian ini, kata tersebut
akan dianggap diikuti dengan kata tanpa dibatasi atau namun tidak terbatas.
(h) Frase tanggal Perjanjian ini dan istilah lainnya yang serupa mengacu pada tanggal
pertama yang tertulis di awal Perjanjian ini.
(i) Perjanjian ini adalah hasil negosiasi antara dan telah ditelaah oleh Para Pihak dan
konsultannya masing-masing. Oleh karenanya, Perjanjian ini merupakan produk
bersama dari Para Pihak, dan setiap ambiguitas/ketidakjelasan dalam ketentuan dari
Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan secara merugikan untuk atau terhadap
kepentingan salah satuPihak hanya karena Pihak tersebut turutberperansecaraaktual
dalam penyusunan ketentuan Perjanjian tersebut.
(j) Istilah Para Pihak dan Pihak, sepanjang konteksnya memungkinkan, meliputi setiap
penerusnya yang sah atau pihak penerima pengalihan yang diizinkan berdasarkan
Perjanjian ini dan entitas lainnya yang berhak berdasarkan Perjanjian ini atau Hukum
yang Berlaku.
(k) Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kata-kata umum tidak akan diartikan secara terbatas
dengan alasan bahwa kata-kata tersebut diikuti dengan contoh-contoh tertentu yang
dimaksudkan untuk meliputi kata-kata umum.
2. JUAL BELI SAHAM
2.1 Jual Beli Saham . Pada Penutupan, Penjual sepakat untuk menjual dan mengalihkan Saham
Target sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini berikut segala hak dan kewajiban yang melekat
padanya kepada Pembeli, dan Pembeli akan membeli Saham Target tersebut bebas dari segala
Hak Jaminan. Penjual menyatakan dan menjamin Pembeli bahwa pada tanggal Perjanjia n ini
dan untuk setiap saat sampai dengan Tanggal Penutupan, Penjual memiliki kewenangan dan
hak untuk menjual dan mengalihkan hak kepemilikan yang sah pada Saham Target sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2.2 Rincian T ransaksi Jual Beli. Sehubungan dengan prinsip utama Perjanjian ini
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.1, Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Pembeli akan
melakukan pembayaran kepada Penjual sesuai dengan mekanisme pembayaran yang diuraikan
dalam Pasal 3, setelah terpenuhinya Persyaratan Pendahuluan dalam Pasal 4 serta ketentuan
Penutupan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 .
2.3 Hak yang Melekatpada Saham .Saham Target akan dijualbesertadenganseluruh hak-hak
yang melekat saat ini atau dikemudian hari, termasuk seluruh hak-hak atas dividen atau
distribusi lain yang dideklarasikan, dibuat atau dibayarkan setelah Tanggal Penutupan.
3. HARGA PEMBELIAN
3.1 Harga Pembelian. Harga keseluruhan untuk pemindahan Saham Target yang akan
dibayarkan oleh Pembeli adalah sebesar Harga Pembelian.

10. 9
3.2 Pembayaran Harga Pembelian. Pembeli akan melakukan pembayaran Harga Pembelian
kepada Penjual pada Tanggal Penutupan dengan cara transfer ke rekening milik Penjual yang
diberitahukan secara tertulis kepada Pembeli dengan ketentuan dan tata cara yang akan
disepakati oleh Penjual dan Pembeli setelah terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan
yang tercantum dalam Lampiran 3 (kecuali Persyaratan Pendahuluan yang harus dipenuhi oleh
suatu Pihak dikesampingkan oleh Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini).
4. PERSYARAT AN PENDAHULUAN
4.1 Persyaratan Pendahuluan. Penutupan untuk Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah
terpenuhinya seluruh Persyaratan Pendahuluan yang tercantum dalam Lampiran 3 (kecuali
Persyaratan Pendahuluan yang harus dipenuhi oleh suatu Pihak dikesampingkan oleh Pihak
lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini).
4.2 Pengesampingan atas Persyaratan Pendahuluan . Masing-masing Pihak dapat dengan
diskresi mutlaknya mengesampingkan sebagian atau seluruh Persyaratan Pendahuluan yang
harus dipenuhi oleh Pihak lainnya yang diatur dalam Lampiran 3 dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tersebut.
4.3 Komitmen Para Pihak. Masing-masing Pihak wajib memastikan terpenuhinya seluruh
Persyaratan Pendahuluan serta Jaminan yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan
Penutupan sesuai dengan syarat yang diberikan Pembeli sesegera mungkin, namun tidak akan
lebih lambat dari Tanggal Penutupan, atau tanggal setelahnya yang disepakati secara tertulis
oleh Para Pihak.
4.4 Pemberitahuan Fakta Material. Jika, pada setiap saat sebelum Tanggal Penutupan, salah
satu Pihak mengetahui fakta atau keadaan yang dapat menghalangi terpenuhinya Persy aratan
Pendahuluan, Pihak tersebut wajib menginformasikan Pihak lainnya dalam waktu selambat-
lambatnya3 (tiga) Hari Kerja sejak Pihak tersebut mengetahui fakta atau keadaan tersebut.
4.5 Kegagalan untuk Memenuhi Persyaratan Pendahuluan. Dalam hal terdapat
Persyaratan Pendahuluan yang belum terpenuhi oleh salah satu Pihak (dan tidak
dikesampingkan berdasarkan Pasal 4.2) hinggabatas waktu Tanggal Penutupan, Pihak lainnya
memiliki opsi untuk memperpanjang batas waktu Tanggal Penutupan beserta dengan seluruh
ketentuan dalam Perjanjian ini (dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 5.5 huruf (b)),
dan selanjutnya Para Pihak wajib berdiskusi, dengan itikad baik, atas ada atau tidaknya
perubahan yang diperlukan terhadap Perjanjian sebagai akibat dari perpanjangan waktu
tersebut.
4.6 Komitmen T ambahan Para Pihak. Para Pihak sepakat bahwa:
(a) Para Pihak akan bekerjasama untuk memastikan agar tidak terdapat perubahan syarat
dan kondisi hubungan kerja karyawan Perseroan sebagai akibat dari Penutupan;
(b) Penjual akan tetap memberikan dukungan teknis dan operasional guna memastikan
agar kegiatan operasional Perseroan setelah Penutupan dapat berjalan dengan baik
dengan syarat dan ketentuan yang bersifat wajar (arm’s length) ;
5. PENUT UPAN DAN PASCA PENUT UPAN
5.1 T anggal Penutupan. Penutupan dilakukan pada 7 Hari Kerja setelah seluruh Persyaratan
Pendahuluan telah terpenuhi (kecuali ada yang dikesampingkan oleh masing-masing Pihak
berdasarkan Perjanjian ini) atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak (T anggal
Penutupan).

11. 10
5.2 Lokasi Penutupan. Penutupan akan dilakukan di kantor Penjual atau lokasi lain
sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dimana Para Pihak akan melaksanakan seluruh
tindakan yang diatur dalam Pasal 5.3 dan Pasal 5.4.
5.3 T indakan Penjual pada saat Penutupan. Pada Tanggal Penutupan, Penjual wajib:
(a) menyampaikan bukti tertulis kepada Pembeli atas terpenuhinya seluruh Persyaratan
Pendahuluan yang menjadi kewajibannya (kecuali dikesampingkan berdasarkan Pasal
4.2);
(b) menyerahkan kepada Pembeli hal-hal yang disebutkan dalam Lampiran 4; dan
(c) dengan tunduk pada pemenuhan kewajiban Pembayaran Harga Pembelian oleh
Pembeli sesuai ketentuan Pasal 5.4 (d), menandatangani Akta Pemindahan Saham
untuk pengalihan Saham Target di hadapan notaris publik di Indonesia.
5.4 T indakan Pembeli pada saat Penutupan. Pada Tanggal Penutupan, Pembeli wajib:
(a) menyampaikan bukti tertulis kepada Penjual atas terpenuhinya seluruh Persyaratan
Pendahuluan yang menjadi kewajibannya (kecuali dikesampingkan berdasarkan Pasal
4.2);
(b) menyerahkan kepada Penjual hal-hal yang disebutkan dalam Lampiran 4;
(c) menandatangani AktaPemindahan Saham untuk pengalihan Saham Target di hadapan
notaris publik di Indonesia; dan
(d) melakukan Pembayaran Harga Pembelian dengan memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 3.2.
5.5 Kegagalan untuk Menutup. Tanpa mengurangi upaya-upaya yang tersedia bagi masing-
masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, jika ketentuan Pasal 5.3 atau Pasal 5.4(sebagaimana
relevan) yang menjadi kewajiban Pihak lainnya tidak dipenuhi dengan alasan apapun pada
Tanggal Penutupan, masing-masing Pihak tidak berkewajiban untuk menyelesaikanpembelian
Saham Target atau membayar Harga Pembelian (sebagaimana relevan) dan dapat dengan
diskresi mutlaknya (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi hak atau upaya-upaya lainnya):
(a) mengakhiri Perjanjian berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya ;
(b) menunda Penutupan berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya
sampai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Para Pihak] (Long Stop Date)
sebagaimana dinyatakan oleh Pihak tersebut dalam pemberitahuan tersebut (dan
bahwa ketentuan Pasal 5 ini akan berlaku dalam hal terjadi penundaan Penutupan);
atau
(c) mengesampingkan seluruh atau setiap persyaratan yang tercantum atau dirujuk pada
Pasal 5.3 sesuai diskresi Pembeli (dan tanpa mengurangi haknya berdasarkan
Perjanjian) dan melaksanakan Penutupan.
5.6 T indakan Pasca Penutupan.
(a) Pembeli wajib untuk melakukan penyertaan atas seluruh Saham Target kepada MKTI
dalam jangka waktu [paling lambat 1 (satu) bulan] setelah Tanggal Penutupan atau
tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.

12. 11
(b) Penjual wajibmemastikan pengalihan saham Yayasan Pusaradi dalam Perseroan kepada
pihak yang ditunjuk oleh Penjual dan Pembeli telah dilakukan dalam jangka waktu
[paling lambat 1 (satu) bulan] setelah Tanggal Penutupan atau tanggal lain yang
disepakati oleh Para Pihak.
(c) Penjual wajib untuk melakukan penyertaan atas seluruh sisa sahamnya di dalam
Perseroan kepada MKTI dalam jangka waktu [paling lambat 1 (satu) bulan] setelah
Tanggal Penutupan atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak.
(d) Pembeli akan melakukan penyampaian laporan KPPU (apabila dianggap merupakan
transaksi yang wajib dilaporkan kepada KPPU) terkait dengan Transaksi.
(e) Penjual akan memastikan Perseroan untuk melaksanakan penyampaian pemberitahuan
kepada Kementerian Perhubungan atas pelaksanaan Transaksi.
6. JAMINAN
6.1 Jaminan Penjual. Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa pada Tanggal
Perjanjian ini setiap informasi yang dikemukakan olehnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 5 adalah benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
6.2 Jaminan Pembeli. Pembeli menyatakan dan menjamin kepada Penjual bahwa setiap
pernyataan yang dikemukakan olehnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 adalah
benar, akurat,dan tidak menyesatkan (dengan mengacu padafakta dan keadaan yang adapada
saat yang relevan).
6.3 Pengungkapan atas Pelanggaran. Masing-masing Pihak wajib segera mengungkapkan
secara tertulis kepada Pihak lainnya setelah menyadaritimbulnya segalabentuk permasalahan,
peristiwa atau keadaan (termasuk kelalaian untuk melakukan tindakan apapun (omisi)) yang
mungkin timbul atau diketahui setelah tanggal Perjanjian ini dan sebelum Tanggal Penutupan
yang:
(a) menyebabkan terjadinya pelanggaran atas salah satu Jaminan;
(b) menyebabkan terjadinya pelanggaran atas kewajiban lainnya; atau
(c) menimbulkan, atau mungkin menimbulkan, Dampak Merugikan Material.
6.5 Informasi yang akan Disediakan Oleh Penjual. Sebelum Penutupan, Penjual wajib
memberikan kepada Pembeli semua informasidan dokumentasi yang berkaitan dengan Saham
Target yang sewajarnya diperlukan oleh Pembeli untuk memungkinkan Pembeli melakukan
penilaian yang memadai atas ketepatan informasi tersebut serta akurasi dari Jaminan.
Jaminan Penjual yang diberikan sesuai ketentuan Pasal 6.1 tunduk kepada, dan
dikualifikasikan oleh semua informasi dan dokumentasi yang telah secara wajar diungkapkan
oleh Penjual kepada Pembeli.
7. PENGAKHIRAN
7.1 Hak-hak Pengakhiran Umum. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Tanggal Penutupan:
(a) berdasarkan persetujuan tertulis oleh Para Pihak; atau
(b) kesepakatan Para Pihak, jika ada Keadaan Kahar yang terjadi lebih dari 3 (tiga) bulan
berturut-turut; atau
(c) oleh Pembeli, jika Persyaratan Pendahuluan belum terpenuhi seluruhnya dan tidak
dikesampingkan oleh Pembeli hingga telah melewati Long Stop Date, dan Pembeli

13. 12
tidak memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian ini berdasarkan
pemberitahuan tertulis kepada Penjual.
(d) oleh Penjual atau Pembeli, jika pada setiap saat sebelum Tanggal Penutupan terdapat
pelanggaran atas Jaminan yang diberikan oleh Pihak lainnya.
7.2 Dampak Pengakhiran.Seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban ParaPihak akan berakhir
setelah pengakhiran Perjanjian berdasarkan Pasal 7 .1 dan tidak ada Pihak yang akan
bertanggung jawab kepadaPihak lainnya atas kewajiban dalambentuk apapun dan dengancara
apa pun karena pengakhiran Perjanjian ini kecuali bahwa Pembeli dapat tetap mengklaim
kepada Penjual untuk memberikan ganti rugi atas setiap Kerugian yang ditimbulkan dari
pelanggaran ketentuan Perjanjian ini oleh Penjual sebelum pengakhiran Perjanjian ini. Para
Pihak sepakat bahwa segala kegagalan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan oleh salah satu
Pihak bukan merupakan pelanggaran atas Perjanjian ini dan tidak akan menimbulkan
tanggung jawab atau kewajiban dalam bentuk apapun dan dengan cara apa pun kepada Pihak
lainnya.
7 .3 Pasal yang T etap Berlaku. Ketentuan dalam Pasal 1.1, 1.2, 7.2, 7.3,7.4, 8, dan 9 akan tetap
berlaku setelah Perjanjian ini diakhiri.
7 .4 Pengesampingan Pasal 1266. Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sepanjang penetapan pengadilan diperlukan untuk pembatalan atau pengakhiran terlebih
dahulu dari Perjanjian ini.
8. GANT I RUGI
8.1 Ganti Rugi. Tanpa mengurangi hak-hak masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini,
masing-masing Pihak (Pihak Yang Memberikan Ganti Rugi) wajib mengganti kerugian
Pihak lainnya (Pihak Yang Menerima Ganti Rugi) dari dan terhadap Kerugian apapun
yang timbul dari:
(a) pelanggaran atas Jaminan yang diberikan oleh Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi;
dan/atau
(b) pelanggaran atas kewajiban lainnya dari Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi
berdasarkan Perjanjian ini,
dengan ketentuan bahwa Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi hanya bertanggung jawab
kepada Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi apabila setiap Kerugian bernilai minimal[masukkan
batasan minimal akumulasi jumlah setiap klaim yang dapat diajukan] dan jumlah klaim
keseluruhan Kerugian bernilai minimal [masukkan batasan minimal akumulasi jumlah klaim
yang dapat diajukan]. Apabila klaim yang timbul dan diajukan oleh Pihak Y ang Memberikan
Ganti Rugi telah melebihi [10%dari Harga Pembelian],Para Pihak sepakat untuk mengadakan
suatu pembahasan terpisah, yang terlepas dari segala ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk
bersama-samamencapai penyelesaian atas setiap Kerugian yang timbul tersebut. Pembeli dan
Penjual sepakat untuk mencapai penyelesaian atasmasing-masing klaim tersebut dalamwaktu
90 hari sejak klaim Kerugian diajukan oleh Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi. Para Pihak
sepakat bahwa kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi Persyaratan Pendahuluan dan
kewajiban pelaksanaan komitmen tambahan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.6 bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban Pihak tersebut dalam Perjanjian ini.
8.2 Jumlah Ganti Rugi. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pihak Y ang Memberikan
Ganti Rugi berdasarkan Pasal 8.1 sama dengan total Kerugian yang diderita atau ditanggung
secara langsung oleh Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi sebagai akibat dari atau sehubungan

14. 13
dengan pelanggaran dari Jaminan atau kewajiban tersebut.
8.3 Persyaratan Ganti Rugi.
(a) Untuk mengklaim penggantian dari Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi berdasarkan
Pasal 8 ini, Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi akan memberikan kepada Pihak Yang
Memberikan Ganti Rugi pemberitahuan tertulis yang memuat ringkasan atas sifat
klaim, termasuk, rincian yang wajar atas Kerugian yang timbul daripadanya, dasar
hukum dan fakta dari klaim tersebut beserta bukti yang diandalkan Pihak Y ang
Menerima Ganti Rugi agar Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi dapat menilai apakah
klaim tersebut dapat atau tidak dapat dibenarkan.
(b) Setelah menerima pemberitahuan tertulis di atas, Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi
berhak untuk memutuskan apakah akan: (i) membawa klaim ke pengadilan untuk
Perkara lebih lanjut, atau (ii) melunasi jumlah klaim dengan cara langsung membayar
pihak ketiga terkait yangmembuat klaim terhadap Saham Target dan/atau Pihak Yang
Memberikan Ganti Rugi (sebagaimana relevan) sepanjang pihak ketiga tersebut
merupakan instansi dari Otoritas Pemerintahan yang membawa bukti-bukti tertulis
(jika ada) (Gugatan Pihak Ketiga), atau (iii) mengganti Kerugian Pihak Y ang
Menerima Ganti Rugi sehubungan dengan klaim tersebut.
(c) Jika Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi memutuskan bahwa klaim harus diajukan ke
pengadilan, seluruh biaya yang bersangkutan dengan Perkara tersebut akan
dibebankan kepada Pihak yang kalah dalam Perkara tersebut berdasarkan putusan
pengadilan yang final dan mengikat.
8.4 Pembayaran.Jika Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi memutuskan untuk segeramengganti
kerugian Pihak Y ang MenerimaGanti Rugi sesuai dengan Pasal 8.3 (b) (iii), penggantian harus
dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Pihak Yang Memberikan Ganti Rugi
menerima pemberitahuan tertulis atas klaim terkait dan seluruh bukti yang mendukung dari
Pihak Y ang MenerimaGanti Rugi. Jika Pihak Yang Memberikan Ganti Rugi memutuskanuntuk
membawa klaim ke pengadilan dan mempertahankan posisinya di pengadilan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 8.3 (b) (i), Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi hanya akan mengganti
kerugian Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi jika Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi masih
menanggung Kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat mengenai
klaim tersebut, dan pembayaran untuk penggantian tersebut akan dilakukan dalam waktu 90
(sembilan puluh) Hari Kerja setelah putusanpengadilan yang final dan mengikat telah diterima
oleh Pihak Y ang Memberikan Ganti Rugi.
8.5 Batasan T anggung Jawab. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab untuk hal-
hal yang tidak termasuk dalam Jaminan yang diberikan oleh Pihaknya. Pihak Y ang
Memberikan Ganti Rugi hanya bertanggung jawab kepada Pihak Y ang Menerima Ganti Rugi
sesuai Pasal 8 Perjanjian ini untuk jangka waktu xxx bulan sejak Tanggal Penutupan.Kewajiban
maksimum masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melebihi Harga
Pembelian.
9. LAIN-LAIN
9.1 Pemberitahuan.
(a) Semua pemberitahuan, permintaan dan bentuk komunikasi lainnya harus dilakukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap telah diberikan apabila
pemberitahuan tersebut diserahkan secara personal atau dengan transmisi faksimili
atau melalui pos(pos prabayar kelas pertama) ataudikirimkan melalui surat elektronik
kepada Para Pihak ke alamat di bawah ini:

15. 14
apabila kepada Pembeli:
PT BESI RAIL INDONESIA
Alamat : ________________________
No. Telepon : [●]
U.p : [●]
apabila kepada Penjual:
PT T RANSPORT ASI EXPRESS INDONESIA (PERSERO)
Alamat : Jalan ________________________, Indonesia
No. Telepon : [●]
U.p : [●]
(b) Semua pemberitahuan, permintaan dan bentuk komunikasi lainnya di atas akan (i)
apabila diserahkan secara langsung ke alamat di atas, dianggap telah diberikan pada
saat penyerahan, (ii) apabila diserahkan melalui transmisi faksimili kepada nomor
faksimili sebagaimana yang disebutkan di atas, dianggap telah diberikan pada saat
faksimili diterima, (iii) apabila diserahkan melalui pos kepada alamat sebagaimana
yang disebutkan di atas, dianggap diberikan pada saat surat diterima, dan (iv) apabila
ditransmisikan melalui surat elektronik dengan laporan penerimaan kembali yang
menyatakanbahwa penerima telah menerima surat elektronik tersebut,akan dianggap
diberikan di hari dimana surat elektronik tersebut dikirimkan (dalam kasus apapun,
terlepas dari apakah pemberitahuan, permintaan atau bentuk komunikasi lainnya
tersebut telah diterima oleh entitas lainnya dimana salinan dari pemberitahuan,
permintaan ataubentuk komunikasi lainnya tersebut seharusnya dikirimkan ke alamat
tersebut di atas).
(c) Setiap Pihak dari waktu ke waktu dapat mengganti alamat, nomor faksimili atau
informasi lainnya dengan tujuan untuk melakukan pemberitahuan-pemberitahuan
kepada Pihak lainnya dengan memberikan pemberitahuan terkait perubahan
informasi tersebut kepada Pihak lainnya.
9.2 Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini menggantikan semua diskusi dan kesepakatan
antara Para Pihak sebelumnya sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini,
termasuk tapi tidak terbatas pada bagian dari Term Sheet yang terkait dengan Transaksi dan
perjanjian kerahasiaan antara Para Pihak dan Perjanjian ini mengandung satu-satunya dan
keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam
Perjanjian ini.
9.3 Hak-Hak dan Upaya-Upaya. Kegagalan atau penundaan oleh salah satu Pihak dalam
melaksanakan hak atau upayayang tersedia berdasarkan Perjanjian ini tidak akan mengurangi
hak atau upaya Pihak tersebut atau akan dianggap sebagai suatu pengesampingan atau
perubahan atasnya atau mengecualikan pelaksanaannya di masa depan. Semua
pengesampingan hak atau upaya oleh salah satu Pihak hanya akan dianggap berlaku apabila
diberikan secara tertulis kepada Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
9.4 Perubahan,Pengesampingan dan Persetujuan.

16. 15
(a) Tidak ada perubahan atau pengesampingan atas setiap ketentuan dalam Perjanjian ini
yang akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas
nama masing-masing Pihak (termasuk dalam hal terjadi pengesampingan, oleh atau
atas nama Pihak yang mengesampingkan hal tersebut).
(b) Kecuali secara tegas disepakati, perubahan atau pengesampingan atas salah satu
ketentuan dari Perjanjian ini tidak akan menyebabkanperubahan terhadap ketentuan-
ketentuan lainnya atau pengesampingan secara umum terhadap ketentuan dari
Perjanjian ini, dan tidak pula perubahan tersebut akan mempengaruhi hak, kewajiban
atau tanggung jawab Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang telah jatuh tempo
sampai dengan tanggal perubahan atau pengesampingan tersebut, dan hak dan
kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetapberlaku,kecuali dan hanya
sepanjang mereka diubah atau dikesampingkan.
(c) Setiap persetujuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian hanya akan berlaku apabila
diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang menyetujui dan hanya
untuk keadaan dan tujuan mana persetujuan tersebut diberikan.
9.5 Pengalihan; Dampak Mengikat.
(a) Setiap Pihak tidak dapat mengalihkan atau mentransfer bagian apapun dari hak dan
kewajibannya dalamPerjanjian ini tanpapersetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Usaha
apapun oleh suatu Pihak untuk mengalihkan hak atau kewajibannya dalam Perjanjian
tanpa persetujuan Pihak lainnya dianggap tidak berlaku secara sah.
(b) Tunduk pada Pasal 9.5 (a), Perjanjian ini mengikat, untuk kepentingan, dan dapat
dilaksanakan oleh Para Pihak dan pengganti hak yang ditunjuknya dan penerima
pengalihannya.
9.6 Ketentuan yang T idak Sah. Apabila ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan
ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Hukum yang Berlaku, dan apabila
hak atau kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dirugikan secara material
oleh karena permasalahan di atas:
(a) ketentuan tersebut akan dipisahkan secara sepenuhnya;
(b) Perjanjian ini akan ditafsirkan dan berlaku seakan-akan ketentuan yang ilegal, tidak
sah, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah menjadi bagian dari
Perjanjian ini; dan
(c) ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku penuh dan tidak akan
terpengaruh oleh ketentuan yang ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan
tersebut atau oleh pemisahan dari ketentuan yang bersangkutan.
9.7 Keterpisahan.Setiap ketentuan dalamPerjanjian ini yang menjadi tidak sah, ilegal atautidak
dapat diberlakukan di suatu jurisdiksi akan, pada yurisdiksi tersebut, tidak berlaku sepanjang
terkait dengan ketidakabsahan,ilegalitas atauketidakberlakuan tersebuttanpa mempengaruhi
keabsahan, legalitas dan keberlakuan atas ketentuan yang lain dalam Perjanjian ini, dan
ketidakabsahan atas ketentuan tertentu di jurisdiksi tertentu tidak akan membatalkan
ketentuan tersebut di jurisdiksi lain.
9.8 Jaminan Lanjutan. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian akan memberikan jaminan
lanjutan, menyediakan informasi lanjutan, melaksanakan tindakan lanjutan dan
menandatangani dan menyerahkan dokumen dan instrumen lanjutan yang, dalam setiap hal,
berada dalam kuasa dan wewenangnya untuk diberikan, disediakan dan dilakukan, guna
memberlakukan dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.

17. 16
9.9 Pengumuman. Tidak ada pengungkapan atau pengumuman terkait dengan keberadaan atau
hal-hal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat atau diterbitkanoleh atau atas nama Penjual atau
Pembeli tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Pihak lainnya kecuali bahwa
pembatasan tersebut tidak akan berlaku untuk setiap pengungkapan atau pengumuman yang
diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku, dengan ketentuan bahwa pengungkapan atau
pengumuman tersebut akan, sepanjang secara wajar memungkinkan, dilakukan setelah
berkonsultasi dengan Pihak lainnya dan setelah mempertimbangkan syarat-syarat yang wajar
dari Pihak lainnya atas isi dan cara pembuatan atau penyampaian informasi tersebut.
9.10 Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan
dengannya diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku di
Indonesia.
9.11 Penyelesaian Sengketa.
(a) Solusi Damai. Dalam hal terjadi perbedaan, sengketa, konflik atau kontroversi yang
timbul dan berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk pada
setiap permasalahan terkait keberadaan atau keabsahannya, atau pengakhiran hak
atau kewajiban salah satu Pihak atau terkait perbuatan melawan hukum (Sengketa),
Para Pihak akan berusaha, dalam jangka waktu [30 (tiga puluh)] Hari Kerja setelah
penerimaan oleh Para Pihak mengenai pemberitahuan dari Pihak lain atas keberadaan
suatu Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dengan cara musyawarah
mufakat.
(b) Rujukan ke Arbitrase.ApabilaPara Pihak tidak dapat mencapaikesepakatanuntuk
menyelesaikan Sengketa dalam waktu [30 (tiga puluh)] Hari Kerja sebagaimana
tercantum dalam Pasal 9.11 (a), maka salah satu Pihak dapat menyampaikan Sengketa
ke badan arbitrase yang dikelola oleh dan berdasarkan peraturan yang berlaku dari
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Kamar Dagang dan IndustriIndonesia Nomor SKEP/152/DPH/1977
tanggal 30 November 1977 dan saat Perjanjian ini ditandatangani berkedudukan di
Lantai 1 dan 2 Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12760, berdasarkan Peraturan BANI
(Ketentuan BANI) yang pada saat Perjanjian ini ditandatangani diatur dalam
Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor:02//BANI/09/2016 tanggal 8
September 2016 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase. Tanpa menyimpangi Pasal
9.11 (a), pemberitahuan arbitrase, tanggapan atau komunikasi lain yang diberikan
kepada atau oleh salah satu Pihak terkait arbitrase akan diberikan dan dianggap
diterima sebagaimana diatur dalam Ketentuan BANI.
(c) BANI Definitif. Para Pihak sadar dan mengetahui bahwa saat Perjanjian ini
ditandatangani, terdapat lebih dari 1 (satu) lembaga arbitrase BANI, ter masuk BANI
sebagaimana dirujuk dalam Pasal 9.11 (b). Jika di kemudian hari terdapat hukum,
peraturan dan/atau putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat yang
mengakui lembaga BANI lain selain yang dirujuk dalam Pasal 9.11 (b) sebagai forum
penyelesaian Sengketa di antara Para Pihak (BANI Definitif), maka Para Pihak
sepakat untuk mengganti merujuk, menggunakan dan tunduk pada Majelis Arbitrase,
putusan yang dihasilkannya, serta Ketentuan BANI dari BANI Definitiftersebut dalam
hal penyelesaian Perselisihan secaraarbitrasesebagaimana diatur dalam Pasal 9.11 (b).
(d) Penunjukan. Majelis arbitrase akan terdiri dari tiga arbiter (Majelis Arbitrase).
Masing-masing Penjual dan Pembeli akan menunjuk satu arbiter dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah memberikan atau menerima permintaan arbitrase. Para arbiterakan

18. 17
secara bebas dipilih dan Para Pihak tidak akan dibatasi dalam memilih arbiteryang dapat
ditunjuk oleh mereka. Jika Pihak atau Para Pihak tidak memilih arbiter dalam 30 (tiga
puluh) hari setelah pemilihan atas arbiter pertama, penunjukan akan dilakukan oleh
BANI. Jika dalam 21 (dua puluh satu)hari setelah penunjukan arbiter kedua, duaarbiter
tidak dapat menentukan arbiter ketiga (sekaligus ketua majelis), ketua majelis akan
ditunjuk oleh Ketua BANI.
(e) Prosedur. Majelis Arbitrase yang ditunjuk harus melaksanakan arbitrase sesuai
dengan Perjanjian ini, KetentuanBANI, dan Hukum yang Berlaku di Indonesia terkait
arbitrase (Hukum dan Peraturan Arbitrase). Dimana dalam Perjanjian ini,
Ketentuan BANI, atau Hukum dan Peraturan Arbitrasetidak mengaturjalannya sidang
arbitrase, Majelis Arbitrase harus menentukan bagaimana sidang akan berjalan.
(f) Putusan Mengikat. Para Pihak sepakat bahwa putusan arbitrase akan bersifat final,
mengikat dan tidak dapat dipertentangkan oleh Para Pihak dan selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasaruntuk pelaksanaannyadi Indonesiaatau di jurisdiksi lainnya.
Majelis Arbitrase akan berhak untuk memasukkan di putusannya penentuan atas
jumlah biaya dan pengeluaran arbiter, biaya administrasi arbitrase, biaya jasa hukum
yang digunakan oleh Para Pihak, biaya dan pengeluaran atas saksi-saksi dan seluruh
biaya dan pengeluaran lain yang penting berdasarkan pendapat majelis untuk
menyelesaikan Sengketa sebaik-baiknya.
(g) Putusan. Para Pihak sepakat bahwa (i) putusan Majelis Arbitrase diambil berdasarkan
suara mayoritas,(ii) MajelisArbitraseharus menyatakan alasan atas putusannya tersebut
secara tertulis dan harus membuatseluruhputusannya berdasarkanHukumyangBerlaku
dan tidak berdasarkan prinsip ex aequo et bono, dan (iii) mandatMajelis Arbitraseyang
tercantum dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan final arbitrase
diterbitkan oleh Majelis Arbitrase.
(h) T idak ada Sengketa. Tidak ada Pihak yang akan berhak untuk memulai atau
melakukan pengajuan upaya hukum dalam bentuk apapun ke pengadilan terkait
dengan Sengketa sampai dengan telah diputusnya Sengketa oleh Majelis A rbitrase
sebagaimana diatur dalam Pasal 9.11 dan kemudian pengajuan ke pengadilan dibatas
khusus untuk pelaksanaan putusanarbitrasetersebut. ParaPihak sepakat bahwa untuk
tujuan pelaksanaan putusan arbitrasedi Indonesia, putusan tersebut akan didaftarkan
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
(i) Kewajiban Berlanjut. Sejak dimulainya Sengketa dan sampai dengan
diterbitkannya putusan Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak tetap wajib, kecuali
dalam hal Perjanjian ini diakhiri atau salah satu Pihak yang bersengketa gagal untuk
mematuhi dan memenuhi perintah atau putusan khusus dari Majelis Arbitrase,
melanjutkan pelaksanaan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa
mempengaruhi keputusan final dari putusan Majelis Arbitrase.
(j) Perintah Interim. Masing-masing Pihak sepakat bahwa tidaklah bertentangan
dengan perjanjianarbitrase apabila:(i) salah satu Pihak meminta daripengadilan yang
berwenang, sebelum atauselama sidang arbitrase,suatu putusan pemberhentian, atau
putusan sela, atau penerbitan sita jaminan atau pelaksanaan langkah-langkah interim
lainnya untuk perlindungan bagi Pihak tersebut, dan (ii) pengadilan mengabulkan
permohonan tersebut. Namun demikian, masing-masingPihak berjanjibahwa ia tidak
akan mengintervensi atau menghalangi jalannya sidang arbitrase dengan jalan
menggunakan putusan interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.11 (i) ini.

19. 18
(k) T idak ada Banding. Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan setiaphak yang ia
miliki untuk mengajukan banding atau mencari pembebasan atas putusan atau setiap
keputusan dari Majelis Arbitrase dan Para Pihak sepakat bahwa, sesuai dengan Pasal
60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), tidak ada Pihak yang dapat
mengajukan banding ke pengadilan atas putusan atau setiap keputusan dari Majelis
Arbitrase tersebut.
(l) T idak ada Persyaratan terkait Waktu . Setiap Pihak mengesampingkan
keberlakuan Pasal 48 UU Arbitase dan setujubahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan
dalam waktu tertentu.
9.12 Kerahasiaan.
(a) Masing-masing Pihak dengan ini berjanji kepada Pihak lainnya bahwa ia serta Afiliasi
Penjual (bagi Penjual) dan anggota Afiliasi Pembeli (bagi Pembeli) akan
memperlakukan seluruh informasi yang diterima atau diperolehnya atau diperoleh
pegawai, agen atau konsultannya sehubungan dengan:
(i) ketentuan dan permasalahan yang diatur dalam setiap atau sehubungan
dengan, termasuk namun tidak terbatas pada negosiasi, penandatanganan,
dan pelaksanaan dari Dokumen Transaksi; dan
(ii) seluruh Informasi Rahasia yang tersedia pada setiap anggota Afiliasi Penjual
atau Afiliasi Pembeli oleh atau atas nama dari masing-masing anggota Afiliasi
Penjual atau Afiliasi Pembeli atau yang diperoleh oleh setiap anggota Afiliasi
Penjual atau Afiliasi Pembeli sehubungan dengan Perjanjian ini yang terkait
dengan anggota Afiliasi Penjual atau Afiliasi Pembeli.
(b) Masing-masing Pihak dengan ini sepakat bahwa setiap pengungkapan yang sekiranya
perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada pihak manapun, terkait dengan
Transaksi, harus terlebihdahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
(c) Ketentuan Pasal 9.12 (a) tidak menghalangi pengungkapan Informasi Rahasia
sepanjang:
(i) disyaratkan supaya memungkinkan entitas yang bersangkutan untuk
melaksanakan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi atau untuk keperluan
penyelenggaraan Perkara terkait dengan Transaksi;
(ii) Informasi Rahasia tersebut diungkapkan secara rahasia oleh entitas yang
bersangkutan kepada penasihat profesionalnya, auditor atau bankirnya
dengan ketentuan bahwa entitas yang mengungkapkan tersebut akan
memastikan agar penasihat, auditor, atau bankirnya akan mematuhi
ketentuan Pasal 9.12;
(iii) Informasi Rahasia tersebut diungkapkan kepada anggota Afiliasi masing-
masing Pihak, pemegang saham utama,direktur, dan penasihatatau pihak lain
yang disetujui oleh Para Pihak (secara tegas dengan menerapkan prinsip need
to know basis), dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak akan
memastikan agar pihak tersebut akan mematuhi Pasal 9.12;
(iv) Informasi Rahasia tersebut diungkapkan: i) apabila diminta atau disyaratkan
oleh setiap pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau setiap badan

20. 19
pemerintahan, pengawas atau pengatur yang kompeten atau (ii) apabila
diperlukan oleh Hukum yang Berlaku;
(v) Informasi Rahasia tersebut diungkapkan sehubungan dengan penyedia
pendanaan untuk Pembeli; atau
(vi) Informasi Rahasia tersebut telah menjadi domain publik dikarenakan alasan
selain sebagai hasil dari pelanggaran atas Pasal 9.12ini atau kesanggupan atau
kewajiban lainnya untuk menjaga kerahasiaan.
9.13 Salinan.Perjanjian ini dapat ditandatangani dalambeberapa salinan dimana tiap-tiap salinan
tersebut dianggap asli dan memiliki keberlakuan yang sama dan salinan-salinan tersebutakan
dianggap sebagai satukesatuan dokumen yang asli dan akan mengikatPara Pihak seakan-akan
Perjanjian ini hanya terdiri atas satu dokumen.
9.14 Biaya,Pengeluaran,dan Pajak. Terlepas apakah Transaksi akan dilaksanakan atau tidak,
kecuali dinyatakan sebaliknya, masing-masing Pihak akan menanggung Pajak (berdasarkan
Hukum yang Berlaku), biaya, uang dan pengeluaran masing-masingyang berhubungan dengan
persiapan, duediligence, negosiasi, penandatanganan,dan pelaksanaan dari Perjanjian ini atau
Transaksi (termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan biaya profesional lainnya).
9.15 Ketentuan Umum
(a) Masing-masing ketentuan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku setelah Tanggal
Penutupan, kecuali apabila ketentuan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya pada
saat atau sebelum Tanggal Penutupan.
(b) Waktu adalah esensial dalam Perjanjian ini baik terkait dengan tanggal, waktu dan
periode yang disebutkan di dalam Perjanjian ini, maupun tanggal, waktu dan periode
penggantinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian
secara tertulis antara Para Pihak.
(c) Penjual menyatakan dan menjamin bahwa segala kewajiban yang harus dilakukan
dan/atau dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi dan Perjanjian ini
akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penjual sepenuhnya.
Para Pihak telah menunjukkan persetujuan mereka atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dengan
menandatangani Perjanjian sebagaimana di bawah ini.
[HALAMAN PENANDATANGAN DI HALAMAN SELANJUTNY A]

21. 20
DITANDATANGANI, pada tanggal yang pertama kali dituliskan di atas.
PENJUAL PEMBELI
PT TRANSPORTASI EXPRESS
INDONESIA (PERSERO)
___________________________
____________
PT BESI RAIL INDONESIA
___________________________
____________
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :

22. 21
LAMPIRAN 1
DET AIL PERSEROAN
Perseroan
Nama : PT ANAK REL INDONESIA
T anggal Pendirian : _________________
T empat Kedudukan : ____________________
Nomor Pendaftaran : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. __________________
Alamat : Jl. ________________
Direktur : 1. Subarjo
2.
Komisaris : 1. Loubga (Plt. Komisaris Utama)
2.
Modal Ditempatkan dan
Disetor
: Rp________________
Modal Dasar : Rp_____________
Pemegang Saham Terdaftar :
Pemegang
Saham
Jumlah
Saham
Nilai
Nominal
Saham
(IDR)
Persentase
(%)
Penjual
Yayasan
_________
Total
T anggal Rujukan Akuntansi : [●]

23. 22
LAMPIRAN 2
BENT UK AKT A PEMINDAHAN SAHAM
AKT A PEMINDAHAN SAHAM
PT ANAK REL INDONESIA
Akta Pemindahan Saham ini (Akta) dibuat pada tanggal [●], oleh dan antara:
1. PT T RANSPORT ASI EXPRESS INDONESIA (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkanhukum NegaraRepublik Indonesia, dengan kantor terdaftarnyaberada di
Wisma Subiyanto, Jalan ________________________, Indonesia (selanjutnya disebut
sebagai Penjual); dan
2. PT BESI RAIL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, dengan kantor terdaftarnya berada
________________________ (selanjutnya disebut sebagai Pembeli).
(Penjual dan Pembeli selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut
Pihak).
BAHWA
A. Penjual adalah pemilik dari 115.777saham, yang merupakan 51% dari total saham yang
diterbitkan PT ANAK REL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan di Republik
Indonesia, mempunyai kantor di Jl. __________ (Perseroan). Masing-masing saham
memiliki nilai nominal Rp_____.
B. Penjual telah menyetujui untuk menjual, memindahkan, dan mengalihkan 115.777saham, yang
merupakan 51% dari total saham yang diterbitkan Perseroan (Saham Yang Dijual) kepada
Pembeli dan Pembeli setuju untuk membeli, menerima pemindahan dan pengalihan Saham
Y ang Dijual dari Penjual sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal [●], dibuat
antara Para Pihak (CSPA).
C. Seluruh Persyaratan Pendahuluan (sebagaimana didefinisikan di dalam CSPA) telah dipenuhi
atau dikesampingkan untuk memungkinkan penandatanganan Akta ini.
D. Penjual telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal [●].
E. Untuk memindahkan kepemilikan atas Saham Y ang Dijual dari Penjual kepada Pembeli, Para
Pihak dalam kapasitasnya masing-masing hendak melakukan dan mencatatkan pemindahan
Saham Y ang Dijual dalam Akta ini.
F. Kecuali didefinisikan secara khusus dalam Akta ini, semua istilah dalam huruf kapital yang
digunakan dalam Akta ini memiliki arti yang sama dengan definisi di dalam CSPA.

24. 23
OLEH KARENA IT U, Para Pihak menyetujui sebagai berikut:
1. Penjual dengan ini menjual, menyerahkan dan memindahkan hak milik atas Saham Y ang Dijual
kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini menerimapenyerahan dan pemindahan hak milik atas
Saham Y ang Dijual dari Penjual.
2. Harga yang telah lunas dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual untuk penjualan, penyerahan
dan pemindahan Saham Y ang Dijual (dan seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam
Saham Y ang Dijual) adalah Rp[●] (Harga Pembelian yang Dibayarkan). Akta ini berfungsi
juga sebagai bukti pelunasan Harga Pembelian yang Dibayarkan tersebut, yang mana Rp[●] telah
dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual.
3. Setelah penandatanganan Akta ini, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Saham
Y ang Dijual menjadi milik Pembeli secarasah dan Pembeli berhak untuk melaksanakan seluruh
hak milik dalam kaitan dengan Saham Y ang Dijual.
4. Menyusul ditandatanganinya Akta ini,Pembeli secara penuh berwenang untuk memberitahukan
dan memberikan salinan Akta ini, kepada Perseroan sehingga pemindahan Saham Yang Dijual
ini dapat dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Daftar Pemegang Saham),
untuk meminta Perseroan untuk menerbitkan sertifikat saham kolektifuntuk Saham Yang Dijual
atas nama Pembeli, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan lainnya untuk
menjaga kepemilikan atas Saham Y ang Dijual.
5. Untuk tujuan-tujuan ini, Penjual secara tidak dapat dicabutkembali memberikan kuasa kepada
Pembeli, dengan hak substitusi, dalam kaitan dengan jual beli Saham Y ang Dijual sebagaimana
disebutkan dalam Akta ini, untuk bertindak atas nama dan dengan nama Penjual untuk
menghadap kapan saja dan di mana saja perlu, untuk menandatangani setiap dan seluruh
instrumen, akta dan dokumen yang disyaratkan dan untuk melaksanakan segala hal yang
dianggap tepat dan penting untuk pendaftaran ulang Saham Y ang Dijual atas nama Pembeli.
Surat Kuasa ini merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Akta ini, tanpa mana
Akta ini tidak dapat dibuat, dan dengan demikian surat kuasa ini tidak sia-sia dan tidak dapat
dibatalkan karena alasanapapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas kepada alasan-alasan yang
ditetapkan pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia.
6. Akta ini dibuat berdasarkan Pasal 128ayat (2) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
7 . Masing-masing Pihak akan membayar sendiri biaya, pengeluaran yang berkaitan dengan
pembuatan, penandatangan, pengesahan dan pelaksanaan Akta ini.
8. Akta ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
9. Para Pihak melepaskan ketentuan dan persyaratan Pasal 1266 dari KUH Perdata Indonesia,
tetapi hanya dalam batasan di mana Pasal tersebut mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk
mengakhiri Akta ini.
10. Para Pihak memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Per seroan dan/atau [●]
(Penerima Kuasa), untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak
substitusi, untuk tampil kapan saja dan di manapun perlu di hadapan notaris atau pejabat
lainnya, untuk menandatangani setiap dan seluruh instrumen, akta dan dokumen yang
disyaratkan untuk melaksanakan segala hal yang dianggap tepat dan bermanfaat untuk
penetapan Akta ini dalam dalam akta notaris berdasarkan Hukum yang Berlaku.
11. Para Pihak membebaskan Penerima Kuasa terhadap setiap dan seluruh gugatan, biaya,
kewajiban, tuntutan atau proses yang timbul dari atau secara bagaimanapun berhubungan

25. 24
dengan pelaksanaan yang sah secara hukum oleh Penerima Kuasa dari tindakan-tindakan atau
penandatanganan dokumen-dokumen yang dirujuk di Akta ini.
DEMIKIANLAH, Akta ini ditandatangani dalam dua rangkap asli oleh Para Pihak sebagai suatu
perjanjian yang berlaku pada tanggal yang tertera di atas.
PT T RANSPORT ASI EXPRESS INDONESIA
Oleh: _____________________________
Nama: [●]
Jabatan: [●]
PT BESI RAIL INDONESIA
Oleh: _____________________________
Nama: [●]
Jabatan: [●]

26. 25
LAMPIRAN 3
PERSYARAT AN PENDAHULUAN
Berikut ini adalah Persyaratan Pendahuluan untuk pelaksanaan Penutupan:
1. Penjual telah memastikan Perseroan untuk menyerahkan dokumen-dokumen sehubungan
dengan efektifitas Transaksi Pengalihan Tasoba dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan
terkait, seperti namun tidak terbatas pada:
(i) bukti pemberitahuan kepada _________ sehubungan dengan Transaksi Pengalihan
Tasoba dari Relinka kepada Perseroan oleh Penjual;
(ii) persetujuan dari ___________- terkait dengan penambahan/pengurangan frekuensi
perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama dan penambahan lintas pelayanan
dengan diterbitkannya Izin Operasi Sarana ______ (_______) dari Perseroan;
(iii) bukti bahwa seluruh komitmen yang tercantum dalam Izin Usaha
Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (dikeluarkan oleh Online Single
Submission) telah dipenuhi dari Perseroan;
(iv) perolehan IMB UPT Crew KA Depok oleh Perseroan; dan
(v) Penandatanganan Akta Jual Beli Transaksi Pengalihan Tasoba.
2. Perseroan telah melakukan pemisahan unit usaha kereta commuter non Jabodetabek dari
Perseroan.
3. Para Pihak dan MKTI telah menyepakati skema subsidi PSO untuk operasional commuter
___________ termasuk Kereta Tasoba secara keseluruhan.
4. [Surat komitmen terkait PSO yang dikeluarkan oleh ____________ untuk jaminan
keberlangsungan subsidi PSO kepada Perseroan [secara keseluruhan] dari Pemerintah Pusat
kepada melalui Penjual sampai dengan ditetapkan mekanisme aliran subsidi PSO yang baru
berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk subsidi PSO apabila penyelenggaraan
Perseroan dan Kereta Api Tasoba digabungkan);]
5. Penjual telah menyerahkan surat pernyataan dari Penjual dan Perseroan bahwa dalam hal PSO
penyelenggaraan Perseroan dan Kereta Api Tasoba diberikan melalui Penjual, maka Penjual akan
membuat dan/ataumemberlakukan perjanjian pelaksanaan penyelenggaran PSOantara Penjual
dan Perseroan.
6. Konfirmasi tertulis atas Harga Pembelian yang ditandatangani oleh Para Pihak dengan
mempertimbangkan valuasi menggunakan nilai audit tahun buku yang berakhir pada
___________dan dengan pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Hasil valuasi yang dipersiapkan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh masing-
masing dari Penjual dan Pembeli yang telah memperhitungkan proyeksi proforma
Perseroan dan usaha Kereta Api Tasoba, yang mana apabila terdapat perbedaan hasil
valuasi di antara penilai independen,nilai akhir akan disepakati oleh Penjual dan Pembeli;
b. Hasil uji tuntas terhadap Perseroan yang telah disampaikan oleh konsultan _____ per
Maret ________; dan
c. Hasil reviu atas rencana Transaksi yang dilakukan oleh ________.
7. Pembeli telah memperoleh penyertaan modal tambahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
_____________yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran Harga Pembelian.

27. 26
8. Perolehan setiap Persetujuan yang diperlukan oleh masing-masing Pihak untuk mengadakan
dan melaksanakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, dengan
memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:
(a) Persetujuan korporasi dari organ perseroan Penjual yang diperlukan oleh Penjual untuk
pelaksanaan Transaksi;
(b) Persetujuan korporasi dari organ perseroanPerseroan yang diperlukan oleh Penjual untuk
mengadakan perubahan komposisi pemegang saham dalam Perseroan sehubungan
dengan pengalihan Saham Target dari Penjual kepada Pembeli;
(c) Persetujuan korporasi dari organ perseroan Pembeli yang diperlukan oleh Pembeli untuk
pelaksanaan Transaksi;
(d) Persetujuan Bank Indonesia atas pelaksanaan Transaksi; dan
(e) Persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam perjanjian operasional (seperti, perjanjian
penyelenggaraan angkutan penumpang perkeretaapian,perjanjian sewa menyewa barang
milik negara, perjanjian kerja sama operasi,perjanjian penggunaan DEPO, dan perjanjian
penggunaan Track Access Charges (TAC)), sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen
yang relevan.
9. Penyerahan oleh Pembeli kepada Penjual atas hal-hal berikut ini:
(a) salinan Dokumen Korporasi Pembeli yang relevan untuk memastikan bahwa pihak-pihak
yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Pembeli adalah pihak yang berwenang
untuk mewakili Pembeli sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku;
(b) salinan Dokumen Korporasi Pembeli yang relevan untuk memastikanbahwaPembeli telah
memperoleh penambahan pernyertaan modal Pembeli yang dibutuhkan untuk melakukan
pembayaran Harga Pembelian; dan
(c) setiap Persetujuan pihak ketiga yang diperlukan terkait pelaksanaan Transaksi (jika ada).
10. Penyerahan oleh Penjual kepada Pembeli atas hal-hal berikut ini:
(a) salinan Dokumen Korporasi Penjual yang relevan untuk memastikan bahwa pihak-pihak
yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Penjual adalah pihak yang berwenang
untuk mewakili Penjual sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku; dan
(b) setiap Persetujuan pihak ketiga yang diperlukan terkaitpelaksanaan Transaksi (jika ada).
11. Kecuali diatur sebaliknya dalam Perjanjian, penyerahan oleh Penjual kepada Pembeli atas hal-
hal berikut ini:
(a) Surat Persetujuan Pengalihan Saham;
(b) salinan Dokumen Korporasi Penjual yang relevan untuk memastikan bahwa pihak-
pihak yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Penjual adalah pihak yang
berwenang untuk mewakili Penjual sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku;
(c) keputusan pemegang sahamPerseroan yang menyetujui, antara lain hal-halmengenai,
penjualan dan pengalihan Saham Target kepada Pembeli, pengesampingan hak
penolakan pertama oleh Penjual, pengunduran diri anggota direksi dan dewan
komisaris yang menjabat saat ini;
(d) salinan daftar pemegang saham dan surat saham kolektif Perseroan yang
menunjukkan, antara lain, Penjual merupakan pemilik Saham Target;

28. 27
(e) surat jaminan bahwa Penjual akan melakukan pembayaran seluruh piutang usaha
Perseroan terkait dengan PSO yang menjadi tanggung jawab Penjual selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penjual menerima pembayaran piutang jatuh
tempo dari pemerintah untuk setiap tahun piutang jatuh tempo;
12. Sejak tanggal Perjanjian, tidak ada fakta, kejadian, perubahan, keadaan, perkembangan atau
akibat yang telah, atau secara wajar dapat, menimbulkan suatu Dampak Merugikan Material .
13. Telah terdapat Hukum yang Berlaku terkait pengalihan kewenangan pengelolaan transportasi
Jabodetabek.
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah mengeluarkan hasil reviu atas rencana
Transaksi sesuai dengan ruang lingkup kerja yang disepakati Para Pihak.
15. Penjual, Pembeli dan Perseroan telah melakukan konsultasi bersama dengan KPPU dan
mendapatkan konfirmasi dari KPPU mengenai apakah Transaksi merupakan termasuk dalam
transaksi yang wajib dilaporkan ke KPPU atau tidak.
16. Pengumuman rencana Transaksi pada sedikitnya 1 surat kabar sebagaimana disyaratkan oleh
Hukum Y ang Berlaku dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Para Pihak, salinanpengumuman
tersebut harus diserahkan kepada Pembeli.
17. Pengumuman secara tertulis kepada karyawan Perseroan mengenai rencana Transaksi
sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Y ang Berlaku dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh
Para Pihak.
18. [Pernyataan dari Direksi Penjual dan Direksi Perseroan mengenai jaminan keberlanjutan
Personil Kunci Perseroan.]
[Perjanjian kerja sama [dalam pengusahaan stasiun yang digunakan oleh Perseroan di area
Jabodetabek dan] kawasanberorientasitransit(TOD) di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Pasar
Senen dengan MKTI.]
19. Salinan sertifikat saham kolektifatas nama Penjual yang mewakili kepemilikan Saham Target.
20. Salinan daftar pemegang saham dari Perseroan dan daftar khusus pemegang saham dari
Perseroan.
21. Bukti pembaruan dan/atau perpanjangan atas setiap perjanjian yang berhubungan dengan
operasional Perseroan guna menjamin keberlangsungan bisnis.

29. 28
LAMPIRAN 4
DOKUMEN YANG AKAN DISERAHKAN PADA SAAT PENUT UPAN
Pada saat Penutupan, Penjual harus menyerahkan kepada Pembeli:
1. Akta Pemindahan Saham yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Penjual di
hadapan notaris untuk pengalihan atas Saham Target ke Pembeli;
2. dokumentasi yang membuktikan diperolehnya Persetujuan korporasi yang diperlukan oleh
Penjual untuk pelaksanaan Transaksi;
3. dokumentasi yang membuktikan diperolehnya Persetujuan korporasi Perseroan yang
diperlukan oleh Penjual untuk pelaksanaan Transaksi;
4. Surat Persetujuan Pengalihan Saham; dan
5. dokumentasi yang membuktikan diperolehnya Persetujuan yang diperlukan oleh Penjual
berdasarkan perjanjian-perjanjian yang mengikat Penjual dan pihak ketiga lain, untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi (jika ada).
Pada saat Penutupan, Pembeli harus menyerahkan kepada Penjual:
1. Akta Pemindahan Saham yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Pembeli di
hadapan notaris untuk pengalihan atas Saham Target ke Pembeli;
2. dokumentasi yang membuktikan diperolehnya Persetujuan korporasi yang diperlukan oleh
Pembeli untuk pelaksanaan Transaksi; dan
3. dokumentasi yang membuktikan diperolehnya Persetujuan yang diperlukan oleh Pembeli
berdasarkan perjanjian-perjanjian yang mengikat Pembeli dan pihak ketiga lain, untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi (jika ada).

30. 29
LAMPIRAN 5
JAMINAN PENJUAL
Seluruh Jaminan sebagaimana dimaksud dibawah ini berlaku bagi Penjual dan Perseroan, dengan
tunduk pada informasi yang dimaksud pada Pasal 6.7 dan sepanjang tidak dikesampingkan oleh
Pembeli.
1. PENJUAL
(a) Penjual merupakan suatu perseroan yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum
yang Berlaku di Indonesia, dan memiliki hak, kekuasaan dan wewenang, dan
memenuhi syarat sebagaimana mestinya, untuk menjalankan usahanya.
(b) Pada Tanggal Penutupan, Penjual akan telah memperoleh seluruh Persetujuan yang
diperlukan dalam hal kewenangan untuk (i) melakukan penandatanganan,penyerahan
dan pelaksanaan Perjanjian ini dan (ii) menjamin legalitas, validitas,pelaksanaan atau
penerimaan perjanjian sebagai alat bukti terhadap Penjual, dan (iii) menyempurnakan
penjualan dan pengalihan Saham Target..
(c) Penjual memiliki kuasa, wewenang dan hak hukum penuh untuk membuat dan
melaksanakan Perjanjian ini dan masing-masing dari dokumen lain yang terkait
dengan Perjanjian ini.
(d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar
ketentuan Dokumen Korporasi atau melanggar, bertentangan dengan, atau
mengakibatkan pelanggaran atas Hukum yang Berlaku atau perjanjian material yang
mengikat Penjual atau Asetnya, yangdapatmenyebabkanDampak Merugikan Material
terkait dengan kemampuan Penjual untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini.
2. PERSEROAN
2.1. Didirikan Secara Sah
Perseroan telah didirikan secara sah, dan dijalankan sebagaimana mestinya dengan baik
berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia. Perseroan memiliki seluruh kuasa
dan kewenangan korporasiyang disyaratkan untuk untuk melaksanakan usaha yangdijalankan
olehnya.
2.2. Anggaran Dasar
Salinan Akta Pendirian dan seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah akurat,
lengkap dan terkini dalam segala hal dan Perseroan telah melampirkan seluruh persetujuan
dan perjanjian yang disyaratkan untuk dilampirkan dengan perubahan Anggaran Dasar
tersebut. Perseroan telah mematuhi seluruh Dokumen Korporasinya dalam segala hal yang
material.
3. MODAL SAHAM
(a) Seluruh Saham Target telah dialokasikan dan diterbitkan dan dibayar penuh dan
Saham Target atau bagian dari Saham Target belum dialihkan, dijual, digadaikan ke
pihak lain, tidak terlibat pada proses litigasi atau arbitrase manapun, tidak dalam
sitaan dalam bentuk apapun.
(b) Penjual adalah pemilik tunggal dari Saham Target.

31. 30
(c) Saham Target bebas dari Hak Jaminan pada Tanggal Penutupan.
(d) Penjual memiliki hak yang sah atas Saham Target dan dengan demikian merupakan
satu-satunya pihak yang mempunyai hak dan kewenangan yang penuh atas Saham
Target, termasuk namun tidak terbatas kepada hak untuk menjual dan mengalihkan
Saham Target ke Pembeli, dan dengan demikian Penjual dengan ini menjamin bahwa
Pembeli tidak akan dituntut oleh pihak manapun sehubungan dengan Saham Target.
Pada Tanggal Penutupan, Pembeli memiliki hak hukum dan hak milik sec ara penuh
atas Saham Target bebas dan bersih dari setiap gadai, penjaminan atau pembebanan
dalam bentuk apapun.
(e) Tidak terdapat perselisihan mengenai hak kepemilikan Penjual atas Saham Target atau
kemampuan Penjual untuk menjual dan memindahkan Saham Target dan tidak
terdapat pihak yang menuntuttelahmemiliki hak kepemilikan atas Saham Target atau
berhak atas kepentingan dalam Saham Target tersebut.
4. LIT IGASI
Perseroan tidak sedang terlibat, dalam Perkara yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan
Material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Di samping itu, tidak ada proses Perkara yang
dapat menimbulkan Dapat Merugikan Material tertunda atau diancamkan, oleh atau terhadap
Perseroan dan, sejauh Penjual ketahui, tidak ada keadaan yang mungkin dapat mengarah ke
munculnya Perkara tersebut.
5. KEPAILIT AN
5.1 Perseroan tidak Pailit
Perseroan tidak berada dalam kondisi pailit.
5.2 Tidak ada Pembubaran
Tidak ada Perintah yang telah dibuat, permohonan yang diajukan atau rapat yang diadakan
untuk tujuan mempertimbangkan keputusan untuk pembubaran Perseroan atau untuk
penunjukan likuidator sementara. Tidak ada permohonan yang telah diajukan atau perintah
administratifyang akan dibuatsehubungandengan Perseroan, dan tidak ada manajer yudisial,
administrator atau pemberes/kurator (termasuk pemberes/kurator administratif) yang telah
ditunjuk sehubungan dengan seluruhatau sebagian dari kekayaan, Asetdan/atau kesanggupan
Perseroan.
5.3 Tidak ada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perseroan tidak sedang terlibat, dapat diperkirakan untuk terlibat, atau terancam untuk
terlibat dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, termasuk adanya pengaturan antara Perseroan dan krediturnya dan/atau
anggotanya atau setiap kelas kreditur dan/atau anggotanya, yang telah diusulkan, diizinkan
atau disetujui sehubungan dengan hal di atas.
6. HAL-HAL T ERKAIT PERIZINAN
(a) Perseroan telah memperoleh seluruh Izin yang diperlukan untuk melaksanaakan
kegiatan usahanya secara efektif sebagaimana dijalankan saat ini.
(b) Sepanjang pengetahuan Penjual, tidak ada keadaan yang mengindikasikan bahwa
setiap Izin yang dirujuk pada Paragraf 6.1(a) akan atau mungkin akan ditangguhkan,

32. 31
dibatalkan atau dicabut atau tidak diperbarui sebagai akibat dari pemindahan Saham
Target.
7. PERPAJAKAN
(a) Perseroan telah terdaftar sebagai pembayar pajak berdasarkan hukum Indonesia dan
telah melakukan pembayaran, pemotongan dan pelaporan Pajak hingga tanggal
Perjanjian ini.
(b) Perseroan memiliki bukti pembayaran Pajak yang asli dan sah.
(c) Tidak ada sengketa yang sedang dihadapi Perseroan terkait Perpajakan yang dapat
menimbulkan Dampak Merugikan Material,termasuk sengketa terkaitsuratketetapan
Pajak, surat tagihan Pajak dan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak pada tahap
audit Pajak, keberatan Pajak, banding atas keberatan di Pengadilan Pajak ataupun
permohonan peninjauan kembali atas keberatan di Mahkamah Agung.
8. JAMINAN UMUM
Tidak terdapat kejadian atau keadaan yang telah terjadi atau timbul yang dapat menyebabkan
pernyataan-pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini atau fakta-fakta yang diutarakan
dalam Perjanjian ini menjadi tidak sesuai atau menyesatkan.
9. JAMINAN PENGUNGKAPAN
Penjual dan/atau konsultannya telah mengungkapkan seluruh informasi, fakta dan dokumen
terkait hal-hal yang dapat menyebabkan pelanggaran Jaminan yang diberikan Penjual dan
Dampak Material Merugikan berdasarkan Perjanjian ini kepada Pembeli dan/atau
konsultannya termasuk telah mengungkapkan seluruh potensi dan aktual klaim, gugatan,
tuntutan hukum atau kasus litigasi apapun yang melibatkan Perseroan yang diungkapkan
melalui hasil uji tuntas terhadap Perseroan yang telah disampaikan oleh konsultan
_________. Untuk menghindari keragu-raguan, pengungkapan yang dilakukan oleh Penjual
dan/atau konsultannya kepada Pembeli termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang
dijabarkan pada Lampiran [*], dan tidak ada hal-hal yang secara itikad tidak baik
disembunyikan maupun tidak diungkapkan keberadaan informasinya oleh Penjual dan/atau
Perseroan.

33. 32
LAMPIRAN 6
JAMINAN PEMBELI
1. Pembeli merupakan suatu perseroan yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum yang
Berlaku di Indonesia, dan memiliki hak, kekuasaan dan wewenang, dan memenuhi syarat
sebagaimana mestinya, untuk menjalankan usahanya.
2. Pembeli telah memperoleh seluruh Persetujuan yang diperlukan untuk (i) melakukan
penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan (ii) menjamin legalitas,
validitas, pelaksanaan atau penerimaan perjanjian sebagai alat bukti terhadap Pembeli .
3. Pembeli memiliki kuasa, wewenang dan hak hukum penuh untuk membuat dan melaksanakan
Perjanjian ini dan masing-masing dari dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
4. Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar ke tentuan
Dokumen Korporasi atau melanggar,bertentangandengan,atau mengakibatkan pelanggaranatas
Hukum yang Berlaku atau perjanjian material yang mengikat Pembeli atau Asetnya, yang dapat
menyebabkanDampak MerugikanMaterial terkait dengankemampuanPembeliuntuk memenuhi
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

34. 33
LAMPIRAN 7
PERSONIL KUNCI PERSEROAN

35. 34
LAMPIRAN 8
PENGUNGKAPAN PENJUAL
1. Laporan uji tuntas atas Perseroan tertanggal [*] yang disusun oleh [________]
2. [masukkan daftar dokumen yang telah diungkapkan kepada Pembeli]