1. 1
PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN
Nomor: ___________________
Perjanjian Sewa-Menyewa Jalan ini (selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) dibuat dan ditandatangani di
...............,padahari ini, .............,tanggal ...............,bulan............,tahun........................... (Tgl-Bln-Thn),
oleh dan antara:
1. PT. ______________, sebuah perseroanterbatas yangdidirikan berdasarkan ketentuan hukum dan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ............., beralamat di
..................................................................., dalam hal ini diwakili oleh Tuan .................. dalam
kapasitasnya selaku Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
______________ (selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”).
2. PT. _____________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan
hukumdan perundang-undanganNegara Republik Indonesia, berkedudukan di ..........., beralamat
di---------------------------------------------------------------------, dalam hal ini diwakili oleh Tuan .................
dalam kapasitasnya selaku Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
_____________________ (selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”).
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”
dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAKPERTAMA adalahpemiliksahatastanah yang terletakdi........................... sebagaimana
dibuktikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.__/Kel.____________ Kec.______________,
Kab.________________ (untuk selanjutnya disebut “TANAH”);
B. Bahwa PIHAKKEDUA adalah sebuahperusahaanyangbergerakdi bidangusahamemproduksi ........,
.............. dan ............. dan bermaksud untuk menyewa akses jalan yang terletak di atas TANAH
sebagaimaantersebut,jalanmanadikenal dilingkungansekitarsebagai jalan ________(“selanjutnya
disebut “OBJEK SEWA”).
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengikatkan diri
dalam PERJANJIAN ini sesuai dngan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan
pada pasal-pasal berikut ini:
PASAL 1
PERSETUJUAN SEWA – MENYEWA
PIHAK PERTAMA dengan ini setuju untuk menyewakan dan menyerahkan penggunaan OBJEK SEWA
kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyewa dan menggunakan OBJEK SEWA,
denganbatasanbahwaPIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan hak sewa dan penggunaan OBJEK SEWA
kepada pihak ketiga dengan alasan apapun sesuai dengan PERJANJIAN ini.

2. 2
PASAL 2
PENGGUNAAN OBJEK SEWA
PIHAK KEDUA hanya diperkenankan untuk memakai/menggunakan OBJEK SEWA terbatas pada akses
jalan keluar masuk kegiatan operasional PIHAK KEDUA.
PASAL 3
JANGKA WAKTU SEWA
1. PERJANJIAN ini akandilangsungkan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun yakni terhitung
mulai tanggal ................... dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal .....................
(selanjutnya disebut “JANGKA WAKTU SEWA”).
2. Mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERJANJIAN ini tentang persentase kenaikan BIAYA
SEWA, PARA PIHAK dapat melakukan perpanjangan JANGKA WAKTU SEWA sesuai dengan
kesepakatan.
PASAL 4
BIAYA SEWA, PERAWATAN, DAN PERBAIKAN
1. Biaya sewa dari OBJEK SEWA selama JANGKA WAKTU SEWA berjumlah Rp. ..................-
(..........................Rupiah) (untuk selanjutnya disbeut “BIAYA SEWA”). BIAYA SEWA tersebut akan
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seluruhnya pada saat PERJANJIAN ini
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. BIAYA SEWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas belum termasuk biaya perawatan jalan
selama JANGKA WAKTU SEWA yaitu sebesar Rp. ....................- (............................. Rupiah)
(selanjutnya disebut sebagai “BIAYA PERAWATAN”) yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA seluruhnya pada saat PERJANJIAN ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Terhadapbiayaperbaikanjalan,jumlahpersentasebiayanyaakan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk ikut membantu dalam biaya perbaikan jalan (selanjutnya
disebut sebagai “BIAYA PERBAIKAN”). BIAYA PERBAIKAN harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan perbaikan jalan oleh PIHAK
PERTAMA.
4. Segala pajak yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 5
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA
1. Untuk mengijinkanPIHAKKEDUA menguasai danmempergunakantepatpadawaktunyadandengan
tenang OBJEK SEWA selama JANGKA WAKTU SEWA tanpa gangguan dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa yang menjadi OBJEK SEWA adalah benar
merupakan hak dan milik PIHAK PERTAMA serta tidak berada dalam sengketa di dalam maupun di
luar pengadilandanbahwaselama PERJANJIAN ini berlangsung,PIHAK KEDUA tidak akan mendapat

3. 3
gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan turut berhak atau memiliki apa yang
menjadi OBJEK SEWA tersebut.
PASAL 6
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1. Mempergunakan OBJEKSEWA terbatashanya untukdipergunakan sebagaiaksesjalankeluar masuk
kegiatan operasional PIHAK KEDUA.
2. Tidakmempergunakan OBJEKSEWA baiksebagianmaupunseluruhnyauntukmelakukanperbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Ikut membantu BIAYA PERBAIKAN jalan yang mana jumlah persentasenya akan ditentukan oleh
PIHAK PERTAMA.
4. Menyetujui kenaikan BIAYASEWA sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh
persen) apabila JANGKA WAKTU SEWA sebagaimana tersebut pada Pasal 3 di atas berakhir.
PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA; dan/atau
b. Diakhiri secarasepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA melanggar sebagian atau
seluruh ketentuan dalam PERJANJIAN ini melalui suatu pemberitahuan secara tertulis;
dan/atau
c. Diakhiri oleh oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu
melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya
(insolvent) sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dan/atau pengadilan yang berwenang di yurisdiksi
Negara tempat PIHAK tersebut bertempat tinggal dan/atau berkedudukan dan/atau
menjalankan kegiatan usahanya.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 dan
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran perjanjian melalui penetapan
pengadilan.
PASAL 8
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada
PIHAK lainnya terkait dengan dan/atau sehubungan dengan PERJANJIAN ini dapat disampaikan

4. 4
secara tertulismelalui penyerahanlangsung, surat tercatat, faksimili atau e-mail yang ditujukan ke
alamat sebagai berikut:
PIHAKPERTAMA:
PT. ______________
.........................................
.........................................
.........................................
No.Telp.:
No.Fax. :
E-mail :
Up. :
PIHAKKEDUA:
PT. _____________________
.........................................
.........................................
.........................................
No.Telp.:
No.Fax. :
E-mail :
Up. :
2. SetiapPIHAK dalamPerjanjianinidapatsetiapwaktumengubahalamatnya dengan terlebih dahulu
memberitahukan PIHAK lainnya atas perubahan alamat tersebut secara tertulis.
PASAL 9
PERJANJIAN TAMBAHAN
PARA PIHAK sepakat apabila masih terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
PERJANJIAN ini akan dituangkan di dalam suatu addendum (perjanjian tambahan) tersendiri yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa PERJANJIAN ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini maka PARA PIHAK
setujuuntukmenyelesaikan perselisihan dimaksud dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu
permufakatan;
3. Apabila jalan musyawarah yang dimaksud tidak menghasilkan permufakatan, maka PARA PIHAK
setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
.............. .............
PASAL 11
LAIN-LAIN
1. Perjanjianini merupakankeseluruhan PERJANJIAN di antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan,sertamenghapuskandanmembatalkankesepakatandan/atau perjanjianapapun
baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan.

5. 5
2. Dalamhal salahsatu atau lebihketentuandalam PERJANJIANini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga hukum lainnya, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK, dalam setiap kejadian
semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat
memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau
tidak berlaku tersebut.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas
kertasbermeterai cukuppadatanggal sebagaimanadisebutkandi atas,sehinggamasing-masingrangkap
memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. __________________ PT. _____________________
____________________ _________________________
Nama: .................. Nama: .....................
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur