1. 1
Tanggal: ***** 2021
oleh
_______________
dan
_______________
PERJANJIAN PENUNJUKAN DISTRIBUTOR

2. 2
PERJANJIAN PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR
Perjanjian Penunjukkan Distributor (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat dan
ditandatangani pada hari ini -------, tanggal -------------------, bulan Maret, tahun dua ribu
tigabelas (---03-2021) di Jakarta, oleh dan antara:
1. PT. _______________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di _________________,
untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”; dan
2. PT. __________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di ___________,
untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”.
Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para
Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bertindak selaku
____________________________(jenis kegiatan perseeroan) (untuk selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai “Produk”).
B. Bahwa dalam rangka melakukan pemasaran dan penjualan Produk, Pihak Pertama setuju
untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai penyalur resmi/distributor eksklusif dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk
memasarkan dan menjual Produk di wilayah Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya
disebut sebagai “Wilayah”) dan Pihak Kedua dengan ini bersedia dan menerima
penunjukan dari Pihak Pertama tersebut.
2. Pihak Pertama sehubungan dengan penunjukan Pihak Kedua tidak akan mengalihkan
dan/atau memberikan perjanjian penunjukan distributor kepada pihak lainnya selain Pihak
Kedua.
3. Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif dari Pihak Pertama tidak diperbolehkan untuk

3. 3
memasarkan dan menjual tipe yang sama dengan Produk di Wilayah. Akan tetapi Pihak
Kedua diperbolehkan untuk memasarkan dan menjual selain tipe Produk yang dibuat oleh
Pihak Pertama. Untuk menghindari keragu-raguan, Pihak Kedua diperbolehkan
memasarkan dan menjual produk _______ di Wilayah.
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu ________ tahun terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini (“Jangka Waktu Perjanjian”). Jangka Waktu Perjanjian
dapat dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
PASAL 3
PEMASARAN PRODUK DI WILAYAH
Dalam rangka pemasaran dan penjualan Produk di Wilayah, Pihak Pertama berkewajiban untuk
memasok dan menjual Produk kepada Pihak Kedua dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak
Kedua dengan besaran kuantitasnya untuk masing-masing tipe/jenis Produk tersebut akan
ditentukan kemudian oleh kesepakatan Para Pihak.
PASAL 4
PERNYATAN DAN JAMINAN PARA PIHAK
1. Para Pihak berjanji untuk menjalankan usahanya, terutama yang berhubungan dengan
Perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktek-
praktek, norma-norma dan kebiasaan yang terbaik dalam berusaha.
2. Para Pihak dapat saling membantu dalam melaksanakan, melancarkan suatu klaim, protes,
gugatan, tuntutan, atau tindakan hukum lainnya terhadap pihak ketiga manapun yang
dengan cara apapun melakukan tindakan-tindakan melawan hukum atau merugikan
kepentingan dan nama baik Para Pihak terutama yang menyangkut Produk.
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Pihak Pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menyediakan Produk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
b. menjaga mutu/kualitas Produk sehingga menghasilkan kepuasan konsumen yang
menggunakan Produk;
2. Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut:

4. 4
a. menerima pembayaran atas tagihan dari Pihak Kedua;
b. menerima laporan perihal Produk yang dipasarkan dan dijual oleh Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. segera melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terdapat masalah tentang
mutu/kualitas Produk dan/atau ditemukan suatu cacat pada Produk yang mungkin dapat
merusak nama baik atau citra Produk;
b. membayarkan setiap Tagihan yang ditagihkan oleh Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut:
a. menerima hak ekslusif sebagai distributor Produk Pihak Pertama di Wilayah;
b. memasarkan dan menjual barang yang tidak termasuk ke dalam tipe Produk seperti
produk tipe _______.
PASAL 6
HARGA JUAL PRODUK DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Para Pihak sepakat untuk menentukan harga jual produk sesuai dengan setiap transaksi
yang dilakukan oleh Para Pihak sehubungan dengan Produk (untuk selanjutnya disebut
sebagai “Harga Jual Produk”).
2. Segala pembayaran terkait dengan Perjanjian ini dilakukan melalui transfer ke rekening
yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam tagihan.
3. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-
masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari Pihak Pertama maupun Pihak Kedua
dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian
ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan terhadap
ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan
Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini).
2. Yang termasuk ke dalam keadaan Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari Pihak yang terkena untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya
Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada banjir,
gempa bumi, longsor, tsunami, gelombang ombak besar, perang (baik yang diumumkan
maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-

5. 5
undangan, kebijakan pemerintah dan/atau keadaan-keadaan lain yang disepakati oleh Para
Pihak di kemudian hari sebagai salah satu keadaan Force Majeure.
3. Terhadap keadaan Force Majeure, Pihak yang terkena keadaan Force Majeure wajib untuk
melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force Majeure
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force
Majeure.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender
berturut-turut, maka Pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure mempunyai hak
untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban Para Pihak yang masih tertunggak sampai dengan tanggal
diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian dan Para Pihak tidak
melakukan perpanjangan Perjanjian; atau
b. Diakhiri oleh Pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan ketentuan
Pasal 7 ayat 4 Perjanjian, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure; atau
c. Diakhiri oleh salah satu Pihak apabila terdapat Pihak yang tidak melaksanakan sebagian
dan/atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis
setelah sebelumnya diberikan kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat
peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari masing-masing untuk melaksanakan
kewajibannya namun tidak juga melaksanakan dan/atau mengkoreksi sebagian dan/atau
seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri oleh salah satu Pihak apabila terdapat Pihak dinyatakan bangkrut, pailit
dan/atau berada dalam proses likuidasi; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1
huruf b atau c atau d atau e atau f Perjanjian ini, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak
lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko serta
kewajiban selanjutnya dari Para Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan
ditanggung oleh masing-masing Pihak.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum

6. 6
Perdata terkait dengan diperlukannya keputusan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran
Perjanjian ini.
PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini diatur oleh, tunduk kepada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia.
2. Seluruh perselisihan, sengketa, kesalahpahaman dan/atau perbedaan pendapat yang muncul
sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih
dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah dan dengan itikad baik.
3. Apabila perselisihan, sengketa, kesalahpahaman dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi
tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak melalui jalur musyawarah dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal musyawarah pertama diadakan oleh Para Pihak,
maka Para Pihak sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor panitera
Pengadilan Negeri ______________.
4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku meskipun
Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diakhiri.
PASAL 10
LAIN-LAIN
1. Seluruh lampiran dan/atau dokumen dan/atau addendum dan/atau amandemen dari
Perjanjian ini dinyatakan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan
disepakati kemudian oleh Para Pihak dalam suatu amandemen/addendum.
3. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis Para Pihak. Setiap perubahan
terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh Para Pihak dalam suatu
amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
4. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak lainnya,
Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.

7. 7
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan
dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang
berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian
semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat
memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah
atau tidak berlaku tersebut.
6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para
Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama Pihak Kedua,
PT. ______________ PT. ________________
________________________
________________________________
Nama: Nama:
Jabatan: Jabatan:

8. 8
LAMPIRAN
(detil produk atau barang/jasa yang menjadi objek perjanjian distributor)