1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN
Antara
_______________________________
dan
PT ____________
No. _____________________
Perjanjian Kerjasama Penelitian (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat di
.............., pada hari ini, ............, tanggal .................., bulan .................., tahun dua
ribu..................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. ________________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di
..........................................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai
“Pihak Pertama”; dan
2. PT ____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di
....................................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak
Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan
masing-masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penelitian
kelapa sawit.
B. Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan Pihak Pertama
dalam melakukan penelitian untuk peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit di
perkebunan milik Pihak Kedua dengan penerapan Best Management Practices (“BMP”)
dan Pengujian Projeni Program Pemuliaan Kelapa Sawit (“P4KS”).
C. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua sesuai
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
1. Ruang Lingkup Perjanjian a. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama
dalam melakukan penelitian untuk peningkatan
produktivitas tanaman kelapa sawit di perkebunan
milik Pihak Kedua dengan penerapan BMP dan
P4KS.

2. 2
b. Kerjasama Para Pihak dilaksanakan untuk
memberikan gambaran umum sebagai kajian
pendahuluan guna pembangunan grand design
perkebunan kelapa sawit milik Pihak Kedua dan/atau
afiliasinya yang berlokasi di Papua, dalam
mewujudkan industri kelapa sawit yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan melalui pembangunan
demonstration block (demblock) dan P4KS dengan
penerapan BMP (untuk selanjutnya disebut sebagai
“Kegiatan Kerjasama”).
2. Jangka Waktu Perjanjian Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian ini
berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak
sampai dengan ......................... (5 tahun), dan selanjutnya
disebut “Jangka Waktu Perjanjian”.
3. Tugas Para Pihak a. Tugas Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
1) mengidentifikasi dan memaparkan segala
permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Kedua
sehubungan dengan peningkatan produktivitas
tanaman kelapa sawit dan sehubungan dengan
penelitian P4KS dan penerapan BMP
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
2) mempersiapkan Standard Operating
Procedure/Prosedur Operasional Yang
Baku(“SOP”) budidaya tanaman kelapa sawit
milik Pihak Kedua untuk peningkatan produksi;
3) menyediakan bahan tanaman untuk P4KS yang
diperlukan pada Kegiatan Kerjasama ini; dan
4) melaksanakan kunjungan rutin (minimal 1 (satu)
kali kunjungan per semester) untuk mengulas
kemajuan kerjasama dan menganalisis tindak
lanjut yang diperlukan oleh Para Pihak
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
b. Tugas Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
1) menyediakan data yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
2) menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh
Pihak Pertama untuk melaksanakan percobaan
BMP dan P4KS. dan
3) menjalankan SOP yang disiapkan oleh Pihak

3. 3
Pertama secara konsisten.
4. Hak Kekayaan Intelektual a. Para Pihak menghormati kepemilikan hak atas
kekayaan intelektual masing-masing Pihak yang
telah ada baik di negara Republik Indonesia maupun
di negara lain.
b. Setiap penyerahan material genetik dari Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua harus dilengkapi
dengan Material Transfer Agreement (MTA) yang
merupakan lampiran dari Kegiatan Kerjasama ini.
Pada MTA secara tegas dan eksplisit disebutkan
kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),
peruntukan material tanaman dan penggunaannya
untuk tujuan kelanjutan program pemuliaan maupun
untuk tujuan komersial.
c. Hak atas kekayaan intelektual termasuk namun tidak
terbatas kepada: paten, hak perlindungan varietas
tanaman (PVT), merek dagang, merek layanan,
rahasia dagang (knowhow), hak desain industri, hak
cipta,, serta semua hak serupa lainnya, baik terdaftar
ataupun tidak di Negara Republik Indonesia maupun
negara lain.
d. Para Pihak saling menghormati hak atas kekayaan
intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian ini sebagai
milik bersama Para Pihak.
e. Para Pihak menyetujui bahwa artikel jurnal, materi
presentasi dan/atau bentuk komunikasi lainnya
sebagai hasil Kegiatan Kerjasama ini, perlu ditinjau
dan disetujui oleh Para Pihak.
5. Biaya dan pengeluaran Masing-masing Pihak menanggung biaya dan
pengeluaran yang diperlukan terkait pelaksanaan
Perjanjian ini, terkecuali biaya-biaya tertentu yang
disetujui oleh Para Pihak untuk dibebankan kepada salah
satu Pihak yang akan dicantumkan dalam suatu
kesepakatan tertulis yang akan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Kerahasiaan Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian
ini termasuk namun tidak terbatas kepada data, dokumen-
dokumen, hasil rapat, dan diskusi yang ada di dalamnya
baik informasi tersebut disampaikan secara tertulis
maupun lisan, serta tidak akan mengkomunikasikan,
menyebarkan, dan/atau melampirkan seluruh dan/atau
sebagian isi Perjanjian beserta data dan/atau informasi
sehubungan dengan Perjanjian kepada pihak ketiga
manapun, terkecuali apabila diperlukan oleh penasihat

4. 4
professional, pemilik perusahaan dan karyawan yang
terlibat pada Perjanjian ini. Untuk menghindari keragu-
raguan penasihat professional, pemilik perusahaan dan
karyawan yang terlibat dalam Perjanjian ini tunduk dan
patuh terhadap pasal kerahasiaan ini dan wajib
menjaganya.
7. Hukum Yang Berlaku Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada
hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Penyelesaian Perselisihan a. Segala perselisihan atau sengketa atau perbedaan
pendapat yang mungkin timbul antara Para Pihak
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.
b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal musyawarah pertama diadakan, maka Para
Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian
tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(“BANI”) di Jakarta dengan tunduk kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
BANI.
9. Pengakhiran Perjanjian
a. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat
berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
1) Berakhir secara otomatis dengan sendirinya
apabila Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir;
atau
2) Diakhiri oleh salah satu Pihak dalam hal Pihak
lainnya dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap; atau
3) Diakhiri oleh Pihak Kedua melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis dengan alasan
yang dianggap wajar oleh Pihak Kedua; atau
4) Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para
Pihak.
b. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat a angka 2) atau 3)
atau 4) di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak
yang masih terhutang kepada Pihak lainnya sebelum
dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh
resiko serta kewajiban selanjutnya dari Para Pihak
yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan

5. 5
ditanggung oleh masing-masing Pihak.
c. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat
untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan
dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dalam hal diperlukannya keputusan hakim
atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
perjanjian.
10. Lain- lain a. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau belum
ditentukan dalam Perjanjian ini, akan diatur
kemudian oleh Para Pihak dalam suatu amandemen
atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
b. Masing-masing Pihak tidak diperkenankan
mengalihkan sebagian dan/atau seluruh ketentuan
dalam Perjanjian ini kepada pihak lain manapun
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
lainnya.
c. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian
maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Para Pihak.
d. Apabila ada satu atau lebih ketentuan dalam
Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah
atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau
sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan
dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga
arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu
tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para
Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian
semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan
sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang
menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
e. Semua lampiran, tambahan, pengubahan,
amandemen dan/atau addendum, surat dan/atau
dokumen lainnya (apabila ada) yang berkaitan
dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
f. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di
antara Para Pihak berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara
lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh

6. 6
Para Pihak berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana tanggal di atas oleh Para
Pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama
_________________________
Nama: ______________________
Jabatan: Direktur
Pihak Kedua
PT _________________________
Nama:______________________
Jabatan: Direktur