1. TUGAS KEWARGANEGARAAN
KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah PKN
Dosen Pengampu :
NATAL KRISTIONO, S.Pd., M.H.
Disusun oleh :
Inna Dewi Lestari ( 6411413184 )
Rombel 48
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. ABSTRAK
Kejahatan terus terjadi, bukan karena hilangnya peranan dari Departemen Pertahanan akan
tetapi, itu dikarenakan kurangnya pemahaman Peranan Departemen Pertahanan dalam
mewujudkan kemampuan Pertahanan dan Ketahananan Nasional di bidang HANKAM
melalui pelaksanaan fungsi pengaturan dan fungsi pembinaan sumber daya nasional untuk
kepentingan Hankam. Peranan Departemen Pertahanan itu pada dasarnya adalah menata dan
mempersiapkan potensi nasional yang ada agar pada saat diperlukan dapat dimobilisasikan
secara cepat bagi kepentingan upaya pertahanan dan kemanan negara. Fungsi pemerintahan
dalam segi pengaturan diwujudkan dalam bentuk penyiapan perangkat hukum dan
perundangan serta perangkat pembinaan lainnya yang memberikan landasan yurisdiksi
formal penataan, penyiapan dan mobilisasi potensi nasional bagi kepentingan Hankam
Negara. Salah satu cara untuk menangkal adanya ancaman adalah dengan mewujudkan empat
kemampuan pertahanan dan keamanan negara (Intelijen, Operasi Militer Perang, Operasi
Militer selain Perang dan Dukungan) tidak hanya disandarkan pada kemampuan TNI tetapi
juga keterlibatan secara sinergis seluruh potensi dan kekuatan nasional. Penataan potensi dan
kekuatan nasional untuk kepentingan Hankam dilaksanakan secara lintas sektoral yang
seimbang antara kepentingan Hankam dan kepentingan kesejahteraan.
1.1. Pengertian Ketahanan Nasional
Ketahanan berasal dari asal kata “tahan” : tahan menderita, tabah kuat, dapat
menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat,
keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi ketahanan adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka
kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah
dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati
untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

3. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu
kondisi kehidupan yang dibina secara dini dan terus-menerus dan sinergik, mulai dari
pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional.
Pengertian atau definisi pertama Lemhanas, yang disebut dalam konsep 1968 adalah
sebagai berikut :
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala
kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.
Pengertian kedua dari Lemhanas yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi
tahun 1969 merupakan penyempurnaan dari konsepsi pertama yaitu :
- Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung
kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala
ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung
maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara Indonesia.
- Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan
ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di
dalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan
baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta
perjuangan mengejar perjuangan nasional.
Jadi, Ketahanan Nasional (TANNAS) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa
Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan Nasional yang terintergrasi, berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemauan mengembangkan kekuatan
nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas,

4. integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan
nasionalnya.
1.2. Asas-Asas Ketahanan Nasional
Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun
berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah
sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 – 11).
a. Asas kesejahteraan dan keamanan
Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi
individu maupun masyarakat atau kelompok. Di dalam kehidupan nasional berbangsa
dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur
bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional.
b. Asas komprehensif/menyeluruh terpadu
Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek
tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan
seimbang.
c. Asas kekeluargaan
Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang
rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan
kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga
dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

5. 1.3. Sifat-Sifat Ketahanan Nasilonal
Beberapa sifat ketahanan nasional seperti berikut ini :
1. Mandiri
Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak
mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama.
Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh
pihak lain.
2. Dinamis
Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan
negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa
depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.
3. Wibawa
Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan
berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan
bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan
diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas
dasar pemikiran di atas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan
nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai
penyelenggara kehidupan nasional.
4. Konsultasi dan kerjasama
Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada
moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan
secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing
di dalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi
serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

6. 1.4. Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional
Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Kedudukan
Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan
secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin
diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai
landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD
sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.
b. Fungsi
Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu
dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola
kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional (wilayah),
intersektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara
berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan
terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan
berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola
dasar pembangunan nasional.
1.5. Ketahanan di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan Keamanan Indonesia mengandung perngertian kesemestaan daya upaya
seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam
mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan
bangsa dan negara RI. Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun,

7. mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat
diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.
Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu
fungsi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya,
guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan
nasional Indonesia. Wujud ketahanan dibidang keamanan tercermin dalam kondisi daya
tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung
kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis,
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahanankan
kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman (Sumarsono, 2000: 125).
Postur kekuatan pertahanan dan keamanan dalam perannya terhadap Ketahanan
Nasional, mencakup :
- Struktur kekuatan
- Tingkat kemampuan
- Gelar kekuatan
Untuk membangun postur kekuatan pertahanan keamanan melalui empat pendekatan :
1. Ancaman
2. Misi
3. Kewilayahan
4. Politik
Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah
keamanan dan pertahanan. Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang keamanan
dalam negeri diserahkan kepada POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk menangani

8. masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena eskalasi ancaman yang
meningkat ke keadaan darurat.
Dengan demikian ketahanan di bidang keamanan adalah keuletan dan
ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara atau
suatu perjuangan rakyat semesta, dimana seluruh kekuatan
IPOLEKSOSBUDHANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi,
terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Ketahanan Nasional,
menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD l945 yang ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut :
1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, perang merupakan
pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dan integrasi nasional.
2. Pertahanan Keamanan dilandasi landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional
UUD l945, landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan dan keamanan
negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.
3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap
potensi dan kekuatan nasional. Setiap WNI wajib ikut bela negara, dilakukan
dengan kesadaran dan tanggungjawab rela berkorban, mengabdi kepada
bangsa-negara, pantang menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan negara yang
melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam doktrin pertahanan dan
keamanan NKRI.
4. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas
(Sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakyatan, kewilayahan. Pendayagunaan
dalam mengelola Pertahanan dan Keamanan dilakukan secara optimal,
terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan

9. keamanan negara dalam keseimbangan, keserasian, antara kepentingan
kesejahteraan dan keamanan.
5. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta,
diorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. Pembangunan ABRI yang jati dirinya
sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Perannya tetap diabdikan
untuk kepentingan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI (Sumarsono, 2000:
127).
1.6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Kejahatan terus terjadi, bukan karena hilangnya peranan dari Departemen Pertahanan
akan tetapi, itu dikarenakan kurangnya pemahaman Peranan Departemen Pertahanan
dalam mewujudkan kemampuan Pertahanan dan Ketahananan Nasional di bidang
HANKAM melalui pelaksanaan fungsi pengaturan dan fungsi pembinaan sumber daya
nasional untuk kepentingan Hankam. Peranan Departemen Pertahanan itu pada dasarnya
adalah menata dan mempersiapkan potensi nasional yang ada agar pada saat diperlukan
dapat dimobilisasikan secara cepat bagi kepentingan upaya pertahanan dan kemanan
negara. Fungsi pemerintahan dalam segi pengaturan diwujudkan dalam bentuk penyiapan
perangkat hukum dan perundangan serta perangkat pembinaan lainnya yang memberikan
landasan yurisdiksi formal penataan, penyiapan dan mobilisasi potensi nasional bagi
kepentingan Hankam Negara. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan :
1. Upaya mewujudkan empat kemampuan pertahanan dan keamanan negara (Intelijen,
Operasi Militer Perang, Operasi Militer selain Perang dan Dukungan) tidak hanya
disandarkan pada kemampuan TNI tetapi juga keterlibatan secara sinergis seluruh
potensi dan kekuatan nasional. Penataan potensi dan kekuatan nasional untuk

10. kepentingan Hankam dilaksanakan secara lintas sektoral yang seimbang antara
kepentingan Hankam dan kepentingan kesejahteraan.
2. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten
melalui reposisi, redifinisi, dan reakrualisasi peran Tentara Nasional Indonesia
sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam
membantu menyelenggarakan pembangunan.
3. Mengembangkan kemampuan system pertahanan keamanan rakyat semesta yang
bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung
oleh komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan
meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib l atih, membangun kondisi juang,
dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan rakyat.
4. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan
rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan
keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran
yang memadai. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang
pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan
berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut
dengan meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum,
pengayom, dan pelindung masyarakat.

11. Kejahatan terus terjadi, bukan karena hilangnya peranan dari Departemen Pertahanan
akan tetapi, itu dikarenakan kurangnya pemahaman Peranan Departemen Pertahanan
dalam mewujudkan kemampuan Pertahanan dan Ketahananan Nasional di bidang
HANKAM melalui pelaksanaan fungsi pengaturan dan fungsi pembinaan sumber daya
nasional untuk kepentingan Hankam. Peranan Departemen Pertahanan itu pada dasarnya
adalah menata dan mempersiapkan potensi nasional yang ada agar pada saat diperlukan
dapat dimobilisasikan secara cepat bagi kepentingan upaya pertahanan dan kemanan
negara. Fungsi pemerintahan dalam segi pengaturan diwujudkan dalam bentuk penyiapan
perangkat hukum dan perundangan serta perangkat pembinaan lainnya yang memberikan
landasan yurisdiksi formal penataan, penyiapan dan mobilisasi potensi nasional bagi
kepentingan Hankam Negara.
Upaya mewujudkan empat kemampuan pertahanan dan keamanan negara (Intelijen,
Operasi Militer Perang, Operasi Militer selain Perang dan Dukungan) tidak hanya
disandarkan pada kemampuan TNI tetapi juga keterlibatan secara sinergis seluruh potensi
dan kekuatan nasional. Penataan potensi dan kekuatan nasional untuk kepentingan
Hankam dilaksanakan secara lintas sektoral yang seimbang antara kepentingan Hankam
dan kepentingan kesejahteraan.
Secara umum selama ini di Indonesia telah lazim dikenal beberapa istilah yaitu
pertahanan keamanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban
masyarakat. Dari sinilah awal kerancuan penggunaan istilah pertahanan dan keamanan
sebagai dua istilah berbeda yang terkandung dalam TAP MPR No. VII tahun 2000. Istilah
ini sama sekali baru sehingga dapat mengaburkan istilah sebelumnya dan masih
tercantum dalam pasal 30 UUD 1945 yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta (sishankamrata). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi substansi/materi hukum
yang selama ini dinilai tumpang tindih, inkonsisten dan menimbulkan multi interpretasi

12. yaitu Undang Undang Pertahanan dan Keamanan Negara.
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang diimplementasikan melalui
perlawanan semesta memungkinkan negara dalam situasi yang ditetapkan oleh undang-
undang, melakukan mobilisasi dan demobilisasi dalam memanfaatkan semua sumber
daya pertahanan nasional yang meliputi seluruh warga negara, sumber daya alam, sumber
daya buatan serta sarana dan prasarana yang ada di wilayah nasional. Dengan demikian
perwujudan Sishankamrata adalah konsep pendayagunaan kemanunggalan TNI, POLRI
dengan seluruh rakyat dalam pelaksanaan fungsi Hankam melalui konsep mobilisasi dan
demobilisasi yang diatur dengan Undang Undang.
Pada hakekatnya untuk menjaga Ketahanan Nasional bukan hanya menjadi tugas dari
TNI maupun Polri akan tetapi peran dari seluruh Rakyat Indonsia sebagai satu kekuatan
dan ketahanan dasar dari Negara. Hakekat pertahanan dan keamanan negara adalah
pembentukan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Institusi keamanan
tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi
keamanan yang spesifik pula.
Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan
mengundang campur tangan asing (link up) dengan alasan-alasan:
- Menegakkan HAM
- Demokrasi
- Penegakan hukum
- Lingkungan hidup
Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan
keamanan kita mengacu pada negara-negara lain yang membangun kekuatan pertahanan

13. keamanan melalui pendekatan misi yaitu untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk
kepentingan invasi (standing armed forces):
1. Perlawanan bersenjata : TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi perlawanan
rakyat.
2. Perlawanan tidak bersenjata : Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA, LINMAS
3. Komponen pendukung : Sumber daya nasional sarana dan prasarana serta
perlindungan masyarakat terhadap bencana perang.
Upaya mewujudkan Keselamatan masyarakat diselenggarakan oleh beragam institusi
keamanan yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang
spesifik. Upaya ini memungkinkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keselamatan masyarakat dibedakan antara institusi-
institusi penanggung jawab politik dan penanggung jawab operasional. Institusi
penanggung jawab politik adalah pemerintah dan parlemen di daerah yang memiliki
kewenangan dalam merumuskan kebijakan keselamatan masyarakat. Institusi penanggung
jawab operasional adalah aparat di daerah. Sistem Keselamatan masyarakat meliputi
mekanisme peringatan dini, mekanisme perlindungan masyarakat dan pencegahan
kejahatan, serta kemampuan penegakan hukum.

14. DAFTAR PUSTAKA
1. Daris.2013.http://darisblogs.blogspot.com/2013/05/bab-politik-dan-ketahanan-
nasional.html?m=1.Diakses pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 14.30
2. Kusrahmadi,Sigit. Ketahanan Nasional.
3. Pusjianmar.Konsep Negara Maritim dan Ketahanan Nasional.
4. Sulistyaningsih,Tri.Pemantapan Katahanan Nasional NKRI melalui Pendekatan
Kebahasan