1. KETAHANAN NASIONAL DIBIDANG PERTAHANAN
MILITER DAN KEAMANAN
Oleh: Berta Grasiananda Prasasti (6411413146)
bertagrasiananda@ymail.com
Universitas Negeri Semarang
ABSTRAK
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak lepas dari
adanya tantangan. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan-tantangan yang
melanda Indonesia tersebut dapat di kendalikan sejak adanya ketahanan nasional.
Ketahanan nasional adalah suatu paham atau rancangan yang telah ada dalam
pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ketahanan nasional ini sangat
penting untuk bangsa dan negara, terutama di Indonesia karena ketahanan
nasional ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Politik
adalah salah satu elemen yang terkandung dalam sistem ketahanan nasional.
Selain itu, dalam ketahanan nasional juga mencakup beberapa bidang. Contohnya
seperti bidang pertahanan militer dan keamanan. Kedua bidang ini saling
berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan sama yaitu
ketahanan nasional. Dengan adanya ketahanan nasional tersebut dalam bidang
berupa militer bertugas untuk menjaga keamanan negara. Ketahanan suatu negara
tidak hanya di dasarkan kepada kekuatan keamanan internal (kepolisian), tetapi
juga harus ada penyeimbang berupa ketahanan luar (militer). Keduanya bersinergi

2. dan saling membantu untuk menciptakan kesejahteraan negara berupa keamanan
bagi seluruh warga negara.
Kata Kunci: Ketahanan nasional, militer, keamanan.
PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang wilayahnya sangat
luas dan merupakan negara kepulauan, kurang lebih terdapat 19.000 pulau,
dengan penduduk yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa daerah tentu berlatar
belakang budaya yang bermacam-macam akan mengalami masalah besar dalam
melangsungkan kehidupannya. Wilayah NKRI berbatasan dengan negara-negara
lain, misalnya dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Filipina, dan
Timor Leste. Salah satu yang banyak menimbulkan gesekan adalah di wilayah
Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Latar belakang
budaya yang tidak sama di wilayah perbatasan tersebut dapat
mengancamkedaulatan negara dan ketahanan nasional. Berbagai upaya telah
dilakukan walaupun belum maksimal dan efektif, sehingga situasi di perbatasan
masih rawan. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui kekuatan militer dan
diplomatik. Selain itu, upaya lain pun harus dicari agar berbagai upaya tadi secara
simultan dapat menciptakan keutuhan dan ketahanan nasional semakin mantap.
Masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan sesuatu yang
sangat diperlukan, suatu modal guna pertahanan dan keamanan negara dari

3. ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri. Ketertiban dan kedamaian yang
terdapat didalam masyarakat diatur oleh hukum. Dalam koridor hukum inilah
anggota masyarakat termasuk penyelenggaraan negara berbuat dan bertindak.
Pertahanan keamanan negara republik Indonesia merupakan upaya untuk
mewujudkan suatu pertahanan keamanan negara dalam bingkai Negara kesatuan
Republik Indonesia, yakni untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh
tumpah darah Indonesia.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak dapat dipungkiri,
bahwa aspek pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat
hakiki dalam rangka menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa mampu
mempertahankan diri terhadap ancaman baik yang datangnya dari luar negeri,
tanpa mampu menjamin keamanan di dalam negeri, maka suatu negara khususnya
Indonesia tidak dapat mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara, tidak akan
dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai suatu bangsa. Untuk
menjaga eksistensi negara Indonesia dalam kancah pergaulan dunia internasional,
demi mencapai tujuan dari diproklamirkannya Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945, sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat UUD 1945,
maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982.
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia. Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1982, yang mulai berlaku pada
tanggal 19 September 1982.
“Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi suatu bangsa berupa
keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan
kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman”

4. baik yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam negeri sendri
dalam wujud apapun, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan
identitas, keutuhan, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta tujuan dari
dicetuskannya kemerdekaan negara Republik Indonesia (masyarakat yang
sejahtera dan berkeadilan). Disamping itu pertahanan keamanan negara akan
berhasil dengan baik, apabila di tunjang oleh upaya kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia dan oleh karena itu pula program-program pembangunan nasional yang
dilakukan pemerintah haruslah pembangunan-pembangunan untuk kepentingan
seluruh rakyat Indonesia. Pembangunaan ekonomi yang pro rakyat banyak dan
pembangunan-pembanguana tersebut hanya dapat berjalan dalam suatu tertib dan
damai.
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketahanan nasional di
bidang pertahanan militer dan keamanan. Telah diketahui sebelumnya bahwa
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia.” Inilah yang merupakan bukti tentang adanya ketahanan nasional yang
memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan negara secara keseluruhan dan
berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu
diketahui bahwa ketahanan nasional ini memiliki pokok-pokok pikiran yaitu
sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan sebuah paradigma (model dalam
teori ilmu pengetahuan) berpikir dalam melihat, menyikapi, serta mengambil
langkah-langkah dalam upaya pembinaan kehidupan nasional.

5. Fenomena fundamental sebagai salah satu elemen yang bisa mengubah
wacana politik, keamanan dan pertahanan. Dengan globalisasi sebagai impuls
utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan
antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara-
negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu
mempengaruhi “keamanan nasional” (national security) suatu negara. Kolom
keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences
mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi
nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".
Dalam konteks pembangunan kembali sistem pertahanan dan keamanan
nasional pasca Suharto, ada beberapa capaian penting. Pertama, dipisahkannya
unsur TNI dan Polri melalui Keppre No. 89 Tahun 2000 dan dikuatkan oleh TAP
MPR VI/2000. Kedua, disahkannya UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dua undang-undang ini lalu menjadi landasan pengembangan berbagai dokumen
terkait pengembangan postur dan sistem pertahanan yang baru.
Tiga ciri penting dari pengertian tradisional adalah: pertama, identifikasi
“nasional” sebagai “negara”; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar
wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi
ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan,
bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan
untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Kalau
keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi
bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya, maka ia perlu

6. mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen, yaitu: kedaulatan wilayah, lenbaga-
lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana
mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan
masyarakat.
PEMBAHASAN
Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan angkatan bersenjata yang biasanya terdiri atas prajurit
atau serdadu. Militer juga sebuah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi
diatasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan untuk membela
dan untuk mempertahankan negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang
dianggap sebagai ancaman. Sedangkan di Indonesia, yang disebut militer adalah
TNI (Tentara Nasional Indonesia), yaitu organisasi yang merupakan kekuatan
bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sendiri terdiri dari masyarakat
Indonesia, jadi yang menjadi TNI adalah seluruh Rakyat yang sedang bertugas
sebagai kekuatan bersenjata untuk membela Negara.
Menilik dari sejarahnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan
perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR),
selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat
(TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer
international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Selanjutnya
usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara. Kebangsaan terus berjalan,

7. dipersatukanlah dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan
badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden
mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Didalam Tap MPR Nomor VII tahun 2002 tentang peran TNI dan Polri
menjelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang tugas Bantuan TNI bahwa TNI
bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (Civic mission). Hal
inilah yang menjadikan suatu kewajiban bagi TNI untuk menyelenggarakan
operasi kemanusiaan apabila terjadi bencana di Indonesia. Dan Sesuai dengan
undang-undang Nomor 34 Pasal 5 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, Militer (TNI) memiliki Peran juga Sebagai berikut: TNI berperan
sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Menurut penjelasan dalam
Undang-Undang yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara
adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Dalam menatap masa depan, TNI harus senantiasa melihat ke depan,
berjuang keras membangun kembali kredibilitas, integritas, demi mengembalikan
jati dirinya sebagai pengawal keutuhan negara dan bangsa. Aneka tarikan berbagai
kelompok untuk kembali ke gelanggang politik praktis harus disikapi dengan
kearifan dan konsistensi ucapan dan tindakan. Perjalanan panjang pasang surut
TNI di masa silam cukup menjadi pelajaran berharga agar TNI tak lagi memasuki

8. jebakan wilayah yang melenakan, yang dapat menyeret TNI ke dalam kekeliruan
dan distorsi (pemutarbalikan suatu fakta) peran.
Yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan peran militer dalam
mengamankan obyek vital nasional, tamu negara dan akibat bencana, pengungsian
dan pemberian bantuan kemanusia adalah: Pengerahan pasukan, sarana dan
prasarana, logistik, transportasi, kondisi sosial, komunikasi, koordinasi, kendali
dan informasi. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam
melaksanakan dalam peran militer adalah: (1) Dalam mengamankan Obyek vital
Nasional adalah adanya cuaca alam yang tidak mendukung, kabut, dan angin. (2)
Dalam mengamankan tamu negara adalah cuaca yang tidak kondusif seperti
adanya hujan, kabut, dan angin topan serta adanya kegiatan masyarakat seperti
demontrasi masa. (3) Dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam,
pengungsian dan pemberian bantuan kemanusian: Pengerahan pasukan, sarana
dan prasarana, logistik, transportasi, kondisi sosial, komunikasi, koordinasi,
kendali dan informasi.
KESIMPULAN
Menurut Penulis dalam realisasinya kemiliteran berperan lebih dalam
menangani suatu kondisi genting kenegaraan, berupa bencana alam, sosial, dan
juga keamanan negara dari pihak luar negeri. Dalam kondisi lain dengan adanya
pertahanan militer juga dapat mengemban tugas sebagai pihak secara spesial yang
dapat menjaga perdamaian dunia (seperti yang terjadi di Nigeria yang dari
berbagai negara mendatangkan banyak tentara untuk saling berkoordinasi) dengan

9. perintah "spesial" dari atasan negara masing-masing. Itu berarti tentara adalah
suatu hal yang mutlak atas terciptanya perdamaian dunia. Dari sini kita bisa
melihat bahwa pertahanan dunia membutuhkan pihak pertahanan militer pula
sebagai garis depan yang berperan sebagai penjaga keamanan masyarakat, terlebih
lagi bagi suatu negara itu sendiri, militer sangat penting dan mutlak di perlukan
untuk menjaga keamanan negara.
Sedangkan kepolisian menapa malah menjadi sorotan utama media di
negara ini? Itu disebabkan karena tugas kepolisian yang memang di posisikan
untuk mengatur sendiri jalannya pemerintahan pada suatu negara. Yang di
hadapkan langsung dengan semua golongan rakyat yang ada di negara itu sendiri.
Tapi memang antara keamanan militer dan keamanan kepolisian memiliki porsi
yang berbeda dalam suatu negara. Jika di lihat dari segi politik, militer lebih
berperan menangani langsung sekmen yang bersentuhan dengan negara luar. Tapi
kepolisian menangani sekmen dalam negeri.
Meskipun demikian militer tetaplah yang utama dalam menjaga keamanan
negara, dan juga militer harus benar-benar bersinergi dengan kepolisian untuk
lebih meningkatkan keamanan negara. Keamanan adalah suatu kondisi dimana
masyarakat secara individu atau kelompok merasakan suatu perasaan nyaman dan
tentram atas suatu kondisi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Keamanan
secara sepintas memang berhubungan langsung dengan kata kejahatan. Mengapa
demikian? Hal itu karena patokan suatu keamanan memang adalah berupa
seberapa besar kejahatan terjadi di dalam lingkup suatu masyarakat tertentu. Suatu
kondisi aman terjadi apabila lingkungan dapat menetralisir dampak negatif dari
suatu tindak kriminal. Ini berhubungan langsung dengan adanya penegak hukum.

10. Dan dari sini pula kita tahu mana penegak hukum yang terlibat? Iya benar, yaitu
kepolisian dan kemiliteran. Itu juga yang membuat keamann tercipta di suatu
lingkup lingkungan. Dan komponen penting untuk mendukung terjadinya
keamann adalah adanya penjahat yg melakukan kriminal, korban yang menjadi
sasarn, dan penegak hukum yang menegakkn keadilan dan juga peraturan yanng
memperjelas keadaan yang sedang terjadi.
Biasanya peraturan di buat oleh aparat-aparat penegak keadilan yang di
gunakan sebagai patokan atau tolak ukur suatu tingat kejahatan yang mungkin
akan terjadi. Dengan demikian kita bisa mengambil garis besar bahwa keamanan,
kemiliteran, kepolisian, kejahatan dan peraturan itu memang mutlak di perlukan
untuk membuat realitas keamanan yang terjadi.

11. DAFTAR PUSTAKA
http://idu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=253:
jurnal-pertahanan-edisi-ke-i-2012&catid=74:umum&Itemid=264
http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&a
mp;gid=136&Itemid=309
https://ealaksma.expressions.syr.edu/wp-
content/uploads/2011/09/Evan-Laksmana-Transformasi-
Pertahanan-Agustus-2010.pdf
https://www.google.com/search?q=Jurnal+pertahanan+militer+dan+ke
amanan&newwindow=1&rls={moz:distributionID}:{moz:locale}:{moz:off
icial}&ei=yDd9U__VAsTlrAfLn4C4Ag&start=30&sa=N&biw=1525&bih
=673&dpr=0.9
ttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3
3&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjACOB4&url=http%3A%2F%2Fjourn
al.unair.ac.id%2FfilerPDF%2FArtikel%2520Jurnal%2520-
%2520Pandu%2520Wicaksono%2520070517610%2520%28C%29.d
oc&ei=Ojh9U_WqF8HprAfwmYCwCQ&usg=AFQjCNGOyUFWAk6KIrlhL
YUoyvpWdGCY4g&sig2=gE06jFKUxccHz_AlLqGLCg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
38&cad=rja&uact=8&ved=0CGgQFjAHOB4&url=http%3A%2F%2Fe-
journal.kopertis4.or.id%2Ffile.php%3Ffile%3Dkaryailmiah%26id%3D79
8&ei=Ojh9U_WqF8HprAfwmYCwCQ&usg=AFQjCNEvXruhyPI225fztz_n
AQPn0IPwOQ&sig2=WswTwRkdnEwXdcSw1h5oKw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
10&cad=rja&uact=8&ved=0CHQQFjAJ&url=http%3A%2F%2Flontar.ui.
ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F131531-T%252027582-
%2520Variasi%2520doktrin-

12. Pendahuluan.pdf&ei=6Vl9U8nOPJHzrQeZ74DQDg&usg=AFQjCNGj-
hrIKXh2TG6GtKDUBWj2E2GHQg&sig2=KkSG2XUk7KGT6eXqjQrOGg
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2539_JURNAL%20LEG
ISLASI%20INDONESIA%20VOL%2010%20No.%203pdf.pdf