1. BAHAN SOSIALISASI
PERATURAN MEN.PAN-RB
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH PEGAWAI
KEBUTUHAN NEGERI SIPIL YANG TEPAT UNTUK
DAERAH
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2011
I. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PEDOMAN
1. Kondisi Riil Kepegawaian di Daerah
Ditetapkannya UU.22/1999 membawa konsekuensi antara
lain dilakukan penyerahan pegawai dari Pemerintah Pusat
kepada daerah sejumlah lebih kurang 2,2 juta PNS;
Jumlah Tenaga Honorer yang sangat besar, walaupun telah
dilakukan pengangkatan menjadi CPNS, dan ada
pelarangan, namun menurut laporan masih banyak dan
terus bertambah.
Pengangkatan Sekdes menjadi PNS;
Pembentukan satuan organisasi daerah yang diamanatkan
oleh UU sektor berdampak pada permintaan kebutuhan
pegawai;
Pemekaran wilayah/daerah.
2
1

2. LATAR BELAKANG(2)
2. Penyusunan organisasi daerah sebagaimana
diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007
sering digunakan pola maksimal dan belum dapat
memenuhi bentuk organisasi yang ideal sesuai
kebutuhan riil dan karakteristik daerah
3. Penyusunan formasi berdasarkan analisis
kebutuhan dan beban kerja sesuai PP 97 Tahun
2000 jo PP Nomor 54 tahun 2003 belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya antara lain karena komitmen pimpinan,
kebijakan politik praktis dan sinkronisasi
peraturan perundang undangan
3
LATAR BELAKANG (3)
4. Akibat yang ditimbulkan
Terjadi ketidakseimbangan rasio antara belanja
pegawai dengan belanja publik, jumlah pegawai
dengan jumlah penduduk, jumlah pegawai dengan
luas wilayah;
Terjadi pula:
Ketidakseimbangan antara kualitas (kompetensi)
PNS dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi
atau karakteristik daerah.
Distribusi pegawai antar daerah yang tidak
proporsional terutama yang berkualitas.
Komposisi pegawai antara tenaga teknis dg
tenaga administrasi (TU), antara jabatan
struktural dengan jabatan fungsional tertentu dan
umum, antara jenjang pendidikan kurang ideal
4
2

3. LATAR BELAKANG (4)
5. Memperhatikan kondisi tersebut Bapak Presiden
sangat prihatin, akhirnya memberikan arahan dalam
retreat ke III Sidang Kabinet yang diperluas dengan
para Gubernur pada tanggal 5 – 6 Agustus 2010 di
Bogor salah satunya:
Kepada Mendagri dan Men.PAN&RB, serta unsur
daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang
tepat untuk di daerah. “Yang penting tugas dapat
dilaksanakan dengan baik secara optimal, tapi tetap
dalam batas kemampuan anggaran serta melihat
kembali PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
5
LATAR BELAKANG (5)
6. Makna Arahan Bapak Presiden :
a. Tugas dapat dilaksanakan dengan baik secara
optimal;
b. Dalam batas kemampuan anggaran;
c. Melihat kembali PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
d. Dikaitkan dengan karakteristik dan kondisi
pembangunan daerah;
e. Dikaitkan dengan variabel jumlah penduduk, luas
wilayah, potensi daerah, dan jumlah APBD.
f. Memperhatikan peraturan tentang kebutuhan formasi
PNS yaitu : PP Nomor 97 Tahun 2000 jo PP Nomor 54
tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya seperti
Kep.Menpan : Kep 75M.PAN/7/2004 tentang Pedoman
Penghitungan Pegawai berdasarkan Beban Kerja
dalam rangka Penyusunan Formasi PNS;
3

4. II. PROFIL SINGKAT PNS
1. Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi
4.708.330 keadaan tanggal 13 Mei 2011
2. Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah
4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 1,98 %,
3. Jumlah PNS Pusat : 916.493 = 19,5 %
Jumlah PNS Daerah : 3.791.837 = 80,5 %
4. PNS yang menduduki jabatan terdiri dari:
Jabatan Struktural (eselon I s.d V) : 208.222
Jabatan Fungsional Umum (staf) : 2.338.475
Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian) : 2.161.633
Terdiri dari :
Tenaga Guru : 1.712.531
Tenaga Dosen/Guru Besar : 78.384
Tenaga Kesehatan : 219.163
Tenaga Fungsional Lainnya : 151.555
7
PROFIL SINGKAT PNS (2)
5. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah Persen
SD 96.877 2,06
SLTP 137.058 2,91
SLTA 1.597.871 33,94
Dip.I-Dip.III 1.244.969 26,44
Dip. IV/S.I 1.517.636 32,23
S.II/S.III 113.919 2,42
Jumlah 4.708.330 100,00
8
4

5. PROFIL SINGKAT PNS (3)
6. Komposisi Menurut Usia 50 Tahun Keatas
No Kelompok Jumlah Prosentase
Usia (%)
1 50 – 55 848.535 79,0
2 56 – 60 219.933 20,4
3 61 – 65 5.987 0,5
4 65 + 333 0,1
Jumlah 1.074.788 100,0
9
III. RASIO BELANJA PEGAWAI
Rasio belanja pegawai terhadap belanja publik dalam APBD pada
Pemerintah Daerah:
Kelompok % Belanja Jumlah Prosentase
Pegawai Instansi (%)
dengan APBD
I ≤30 52 9,92
II 31 s.d. 40 76 14,50
III 41 s.d. 50 106 20,23
IV 51 s.d. 60 145 27,67
V 61 s.d. 76 145 27,67
Sumber data : Kementerian Keuangan tahun 2010
10
5

6. IV. TANTANGAN PERHITUNGAN JUMLAH PNS YANG
TEPAT
Secara ideal perhitungan kebutuhan PNS yang tepat
dapat dilakukan dengan perhitungan beban kerja
secara cermat pada setiap satuan organisasi
pemerintah.
Hasil perhitungan berdasarkan beban kerja tersebut
sebagai basis untuk:
a) restrukturisasi organisasi sesuai Grand Design
dan Road Map Reformasi Birokrasi.
b) penentuan jumlah dan kualitas pegawai yang
tepat.
c) perencanaan kepegawaian untuk jangka 5
tahunan
d) perencanaan alokasi anggaran.
11
Tantangan Perhitungan Jumlah PNS (2)
Untuk melakukan perhitungan beban kerja pada
setiap satuan organisasi pemerintah daerah dalam
rangka restrukturisasi organisasi memerlukan
waktu yang relatif lama, tenaga dan biaya yang
sangat besar.
Untuk mengatasi permasalahan tesebut perlu
sasaran antara dengan menyusun Pedoman
Pehitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Yang Tepat.
12
6

7. V. TAHAPAN PENENTUAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT
UNTUK DAERAH
Penyusunan Pedoman Perhitungan PNS yang tepat untuk daerah
Pembahasan dengan Instansi pemerintah yang terkait
Konsultasi dengan instansi daerah.
Penetapan Pedoman kebutuhan jumlah pegawai daerah hasil
konsultasi dengan daerah dan pusat.
Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang tepat di daerah,
pada bulan Pebruari 2011 dan seterusnya dikaitkan dengan
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah.
2011
Menghitung Jumlah PNS yang tepat untuk setiap Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota
Perencanaan dan perumusan kebijakan Pemenuhan/Penataan
2012 – 2014
Implementasi kebijakan Pemenuhan kebutuhan/penataan
pegawai
Keterkaitan Perhitungan Jumlah Pegawai dengan
Grand Design & Road Map Reformasi Birokrasi
Mendorong percepatan tercapainya Target 2014 :
1. Jumlah PNS yang proporsional;
2. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur;
3. Pengambilan keputusan dalam distribusi Aparatur antar
unit organisasi, antar daerah serta antar pusat dan
daerah;
yang dampaknya akan mendorong percepatan
tercapainya target 2025.
7

8. VI. POKOK-POKOK MATERI PEDOMAN PENGHITUNGAN
JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT UNTUK DAERAH
Penetapan Jumlah pegawai adalah jumlah total dari kebutuhan
jabatan struktural, kebutuhan jabatan fungsional umum dan
jabatan fungsional tertentu
1. Perhitungan jumlah PNS untuk jabatan Struktural
2. Perhitungan jumlah PNS untuk jabatan fungsional
Umum/tertentu (pelayanan tidak langsung pada
masyarakat ):
3. Perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan
fungsional umum/tertentu yang memberikan pelayanan
langsung pada masyarakat yang bersifat administrasi;
15
VI. POKOK-POKOK MATERI PEDOMAN… (2)
4. Perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan fungsional
umum/tertentu yang memberikan pelayanan langsung pada
masyarakat yang bersifat lapangan seperti:
a. Penyuluh Pertanian,
b. Penyuluh KB,
c. Instruktur,
d. Pengawas Ketenagakerjaan,
e. Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dll
5. Menghitung jumlah kebutuhan tenaga Guru pada
sekolah yang diselenggarakan Pemerintah yaitu :
6. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada sarana
pelayanan kesehatan milik Pemerintah
7. Jumlah Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil
16
8

9. 9