HAM Dalam Perspektif Pancasila

HAMDALAM
PERSPEKTIF PANCASILA
KELOMPOK 4 POKOK BAHASAN

TEKAN DISINI PENGERTIAN HAM
HAM DI INDONESIA
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN HAM DI
INDONESIA
JENIS-JENIS PELANGGARAN HAM
HUBUNGAN PANCASILA DAN HAM DI INDONESIA
TEKAN DISINI
TEKAN DISINI
TEKAN DISINI
TEKAN DISINI
POKOK BAHASAN close
LAST
SLIDE
KESIMPULAN

TEKAN DISINI PENGERTIAN HAM
HAM DI INDONESIA
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN HAM DI
INDONESIA
HUBUNGAN PANCASILA DAN HAM DI INDONESIA
TEKAN DISINI
TEKAN DISINI
TEKAN DISINI
TEKAN DISINI
POKOK BAHASAN

PENGERTIAN HAM
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang
wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi, oleh Negara, Hukum dan
Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
KEMBALI KE POKOK BAHASAN
menurut pasal 1 ayat 1 uu nomor 39 tahun 1999
HAM yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang
berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

HAM DI INDONESIA
Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam
sejumlah pasal Batang Tubuh UUD:
• Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
• Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
• Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
• Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”
• Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN
PENGATURAN HAM DI INDONESIA
munurut Bagir Manan
A. Periode Sebelum Kemerdekaan.
• Periode ini diisi dengan Boedi Oetomo, yang telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan
mengeluarkan pendapat kepada pemerintah Kolonial.
• Sarekat Islam, yang menekankan pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas
dari penindasan dan deskriminasi rasial. Dan ada beberapa organisasi lain yang bergerak dengan prinsip
HAM seperti Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
Pemikiran tentang HAM pada periode ini juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI berkaitan
dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk
mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. SLIDE SELANJUTNYA

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN
PENGATURAN HAM DI INDONESIA
B. Periode Setelah Kemerdekaan.
Pemikiran HAM pada periode ini adalah dalam upaya pembelaan hak untuk merdeka, hak kebebasan
untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan
pendapat terutama di parlemen. Pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an
penegakan HAM mengalami kemunduran, Pemerintah pada periode Orde Baru bersifat defensif dan
represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Desakan bagi
negara untuk makin menghormati HAM direspons dengan kelahiran Komisi Nasional HAM, yang pada
tahap-tahap awal pembentukannya menuai keraguan, namun ternyata cukup mendatangkan optimisme.
Pada periode 1998 dan setelahnya, dengan pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 terlihat
dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
A. Kejahatan genosida.
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh
atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
B. Kejahatan terhadap kemanusian.
Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

HUBUNGAN PANCASILA DAN HAM DI
INDONESIAPancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai
Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga
kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan
berikut ini:
A. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila Sila Pancasila.
Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan,
serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup
negara. SLIDE SELANJUTNYA

INDONESIA
1) Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan
ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan
yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan
perlindungan undang-undang.
3) Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan
semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi
atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
SLIDE SELANJUTNYA

4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
5) Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
B. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila pancasila
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih
khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman
pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-
ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah.
SLIDE SELANJUTNYA
INDONESIA

Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-
undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut
terdapat Piagam HAM Indonesia.
c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut:
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia.
SLIDE SELANJUTNYA
INDONESIA

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya.
d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
SLIDE SELANJUTNYA
INDONESIA

e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut:
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi
dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap
Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes).
• Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
• Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
SLIDE SELANJUTNYA
INDONESIA

• Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri
Makasar.
• Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
• Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Indonesia Tahun 2004-2009.
SLIDE SELANJUTNYA
INDONESIA

C. Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila pancasila
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan
sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hak asasi manusia dalam nilai praksis
Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
• Hormat-menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup.
• Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
• Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
INDONESIA
SLIDE SELANJUTNYA

2) Kemanusian yang Adil dan Beradab
• Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.
• Saling mencintai sesama manusia.
• Tenggang rasa kepada orang lain.
• Tidak semena-mena kepada orang lain.
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.
• Berani membela kebenaran dan keadilan.
• Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
INDONESIA
SLIDE SELANJUTNYA

3) Persatuan Indonesia
• Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
• Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
• Cinta tanah air dan bangsa.
• Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
• Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
INDONESIA
SLIDE SELANJUTNYA

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
• Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
• Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
• Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
• Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
• Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
INDONESIA
SLIDE SELANJUTNYA

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Menghormati hak-hak orang lain
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain
• Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
• Rela bekerja keras
• Menghargai hasil karya orang lain
KESIMPULAN
INDONESIA

Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik
Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan
HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala universal. Kita
menerapkan HAM dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia.
SLIDE SELANJUTNYA
KESIMPULAN

HAM Dalam Perspektif Pancasila

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to HAM Dalam Perspektif Pancasila

Similar to HAM Dalam Perspektif Pancasila (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HAM Dalam Perspektif Pancasila