2. PPN adalah pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang
3. Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Atas barang
atau jasa yang
terutang pajak.
Di dalam
daerah
pabean.
Kegiatan
Konsumsi
4. • Objek pengenaan adalah konsumsi
di dalam daerah pabean.
Dikenakan Atas Konsumsi
• Melekat kepada objek yang
dikenai pajak.
Objektif
• Secara riil dapat dialihkan,
sehingga terdapat pihak
penanggung jawab pajak,
penanggung pajak, dan pemikul
beban pajak.
Tidak Langsung
• Dikenakan di setiap rantai
produksi.
Multistage
• Dikenal adanya PPN Keluaran dan
PPN Masukan yang didukung
faktur pajak.
Metode Kredit
• Tidak mempengaruhi pola konsumsi
wajib pajak.
Netral
• Pajak atas konsumsi tidak akan
dikenakan dua kali.
Menghindari Pajak
Berganda
5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-
Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
6. “Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN kecuali UU menetapkan
sebaliknya”
(Ps. 4A ayat (2) UU PPN dan Ps. 1-4 Peraturan Pemerintah No. 144/2000)
7. Barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan, warung,
dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha
jasa boga atau katering.
Uang, emas batangan, dan surat berharga
8. Barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
a. Minyak mentah (crude oil);
b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh
masyarakat;
c. Panas bumi;
d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit,
dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin,
leusit,
magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit,
fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),
tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit ;
e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
9. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
Beras Gabah Jagung Sagu Kedelai
Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium
daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih,
dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur,
diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan,atau dikemas
susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun
dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau
dikemas atau tidak dikemas
buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui
proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas
atau tidak dikemas
sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau
disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
10. Jenis Barang BKP/Non BKP Dasar
Barang hasil Pertanian lainnya dalam
1. Buah-buahan dan sayur-sayuran
2. Selain buah-buahan dan sayur-
sayuran
Non BKP
BKP
Pasal 4A ayat (2) huruf b
UU PPN
Lampiran SE-24/PJ/2014
11. Untuk menghindari pajak berganda karena sudah merupakan
objek pengenaan Pajak Daerah
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan, warung,
dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha
jasa boga atau katering.
Uang, emas batangan, dan surat berharga
12.
13. Penyerahan hak atas BKP karena
suatu perjanjian
Jual
beli
Tukar
menukar
Jual beli dg
angsuran
Perjanjian lain yang mengakibatkan
penyerahan hak atas BKP
1 Pasal 1A angka 1
huruf a.
Meliputi : Penjual Pembeli
Penjual
Pembeli
Pemilik barang Pemilik barang
Penyerahan K P
Penyerahan K P
Penyerahan K P
14. 2
Pasal 1A
angka 1
Huruf b.
Pengalihan BKP oleh karena
suatu perjanjian sewa beli
dan/ atau perjanjian SGU
(leasing)
Lesor
Lessee
Penjual
Penyerahan K P
15. 3 Penyerahan BKP kepada Pedagang
Perantara atau melalui Juru
Lelang
Pasal 1A
angka 1
Huruf c.
Penjual
PembeliPedagang perantara
Juru lelang Pembeli
Penjual
Penyerahan K P Penyerahan K P
Penyerahan K P
16. Pemakaian sendiri
4
Pemberian Cuma-cuma
Pasal 1A angka 1
Huruf d.
Pemakaian sendiri dan/atau
pemberian cuma-cuma
Tujuan produktif
Tujuan konsumtif
Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Feb2002:
Peny. KP
Bukan
Peny. KP
Pengusaha/pengurus/kry
Kegiatan usaha
Pelanggan
Peny. KP
17. 5 Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan
Pasal 1A angka 1 Huruf e.
Perusahaan
Likuidasi
Persediaan
Aktiva Tetap
Peny. KP
Peny. KP
Kecuali:
Pada saat perolehan
PM tidak dapat di-
kreditkan
karena :
-Tidak memp. hub.
langsung dg
kegiatan usaha
- Sedan, Station
wagon
18. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau
sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
6
Pasal 1A angka 1 huruf f.
Kantor Pusat
Cab. Bandung Cab. Surabaya
Bukan Penyerahan Kena Pajak :
Div. Benang Div. Kain Div. Garmen
Bkn Pny KP Bkn Pny KP
Peny. KP Peny. KP
Peny. KP
PT ABC
Wilayah KPP Kebayoran
19. 7
PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
Pasal 1A angka 1 huruf g.
Titip Jual Jual
Consignor Consignee
Konsumen
Peny. KP Peny. KP
20. 8
Bank Syariah
Nasabah
Penjual
Penyerahan K P
Penyerahan BKP oleh PKP dlm rangka pembiayaan
syariah, yg penyerahannya dianggap langsung dr PKP
kpd pihak yg membutuhkan BKP
Pasal 1A angka 1 huruf g.
Transaksi murabahah
Beli Jual
21. TIDAK TERMASUK
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Penyerahan BKP kepada makelar
sebagaimana dimaksud KUHD
Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang
Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan
antar cabang yang memperoleh ijin sentralisasi
Pasal 1A ayat (2)
BKP yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi
usaha (Penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, dan pengambilalihan usaha) dengan
syarat semua perusahaan yang terlibat telah terdaftar
sebagai PKP
Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan
atas perolehannya tidak dapat dikreditkan (aktiva
yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan
usaha, serta penyerahan aktiva berupa sedan dan
station wagon)
22. Barang
Berwujud/tidak
Termasuk
4 kel. brg tdk kena
PPN?
Ps. 4A (2)
Bukan
Objek PPN
BKP
Penyerahan
didalam daerah
Pabean?.
5
pengecualian
Penyerahan
BKP Ps.
1A (2)
Objek PPN
Y T
T
Y
Dalm rangka
Kegiatan usaha/
Pekerjaanya?
Y
T
T
Y
23. PP NO. 38 TAHUN 2003
Rumah Sederhana,
RSS, Rusun
Sederhana, pondok
boro, asrama
mahasiswa.
Senjata, amunisi, alat
angkutan diterima
Kemhan, TNI, dan
Polri.
Vaksin polio.
Buku pelajaran dan
kitab suci.
Kapal, suku cadang
dan alat keselamatan
diterima Perusahaan
Pelayaran Niaga
Nasional.
Pesawat, suku cadang
dan alat keselamatan
diterima Perusahaan
Angkutan Udara
Niaga Nasional.
Kereta api dan suku
cadang diterima PT.
KAI.
Peralatan dan suku
cadang untuk
penyediaan data batas
dan foto udara
wilayah NKRI.
24. PMK NO. 31/ PMK.03/ 2011
RS dan RSS
Berluas < 36 meter persegi.
Berharga jual < Rp
70.000.000,00
Merupakan unit pertama yang dimiliki
dan untuk ditinggali sendiri.
Rusun Sederhana
Berluas < 21 meter persegi.
Berharga jual < Rp
75.000.000,00
Merupakan unit pertama yang dimiliki
dan untuk ditinggali sendiri.
25. PP NO. 31 TAHUN 2007,
PMK NO. 31/ PMK.03/ 2008
Barang modal berupa mesin dan peralatan,
tidak termasuk suku cadang.
(Perlu Surat Keterangan Bebas PPN)
Makanan ternak, unggas, dan ikan, berikut
bahan bakunya.
Air bersih yang dialirkan Perusahaan Air
Minum.
Listrik perumahan dengan daya < 6.600 Watt.
Barang hasil pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Bibit dan benih pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Rumah susun sederhana milik (rusunami).
Syarat rusunami yang
dibebaskan dari PPN:
Berluas antara 21 – 36
meter persegi.
Berharga tidak melebihi
Rp 144.000.000,00.
Diperuntukkan WP OP
berpenghasilan
maksimal Rp
4.500.000,00 per bulan.
Merupakan unit
pertama yang dimiliki
dan digunakan sendiri.
Dibangun sesuai
Peraturan Menteri PU.
26. Apabila:
Kapal, suku cadang, dan alat keselamatan yang diterima
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional.
Pesawat, suku cadang, dan alat keselamatan yang diterima
Perusahaan Angkutan Udara Nasional.
Kereta api dan suku cadang yang diterima PT. KAI.
Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik.
Rumah susun sederhana milik (rusunami).
Dipergunakan tidak sesuai tujuan semula atau dipindahtangankan
sebelum 5 tahun berlalu, maka PPN yang semula dibebaskan
menjadi wajib dibayar.
27. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan
Undang‐undang ini
Jenis jasa yang tidak kena pajak diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat(3) UU PPN
28. J A S A
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG
MENYEBABKAN
- SUATU BARANG;
- FASILITAS;
- KEMUDAHAN;
- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
TERMASUK
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN
DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
29. Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis
Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan
Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,
Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial
Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko
JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa
Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah
Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau Dakwah
Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)
Jasa Kesenian Dan Hiburan
Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja
Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN
Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel
Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka
Menjalankan Pemerintahan Secara Umum
jasa asuransi
Jasa penyediaan tempat parkir
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering
30. 5. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi :
a. memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;
b. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
f. membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;
2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud;
3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5) obligasi;
6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
g. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
31. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha
Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha
Impor Barang Kena Pajak
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean
a
b
c
d
e
f
g Ekspor BKP tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
h Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat (1) UU PPN Pasal 16C UU PPN
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
kegiatan membangun sendiri yang dilakukan
tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
yang batasan dan tata caranya diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 16C UU PPN
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh
Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan
aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (8) huruf b dan huruf c.
32. Penyerahan Barang Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha
(Pasal 4 (1) huruf a) Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud;
c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
33. Impor Barang Kena Pajak (Pasal 4a (1) huruf b)
Contoh : PT A sebuah perusahaan yang bergerak dalam
bidang otomotif berkedudukan di Jakarta melakukan
impor kendaraan bermotor dari jepang
34. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang
dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 (1) huruf c)
Contoh : PT A sebuah perusahaan bertempat kedudukan di Jakarta
bergerak dalam bidang persewaan kendaraan, menyewakan sejumlah
mobil kepada PT B yang berkedudukan di bandung.
35. Terkait dengan transaksi jasa lintas negara pajak pertambahan
nilai dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah
pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang dimanfaatkan di
dalam atau diluar daerah pabean (pasal 6 PP no.1 2012)
Contoh : A Corp yang berdomisili di jepang mengirimkan lagu
kepada PT B di Indonesia untuk dibuatkan penulisan not balok
atas lagu tersebut. Penulisan not balok yang telah selesai
dikirim kembali ke jepang. Atas jasa penulisan not balok yang
dilakukan oleh PT B tersebut terutang pajak pertambahan nilai
36. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
(Pasal 4 (1) huruf d) Contoh : pengusahan A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh
hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B yang
berkedudukan di hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh
pengusaha A di dalam daerah pabean terutang pajak pertambahan
nilai.
37. Lingkup BKP Tak Berwujud
Hak menggunakan hak cipta, paten, desain,
formula, merek dagang, dan HAKI lain.
Hak menggunakan peralatan atau perlengkapan
industrial, komersial, atau ilmiah.
Pemberian pengetahuan di bidang industrial,
komersial, atau ilmiah.
Pemberian bantuan tambahan terkait ketiga point
sebelumnya.
Hak menggunakan gambar hidup, pita video, atau
pita suara.
Pelepasan hak yang berkenaan penggunaan HAKI
dan hak yang disebutkan sebelumnya.
38. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 (1) huruf e)
Contoh : pengusaha kena pajak C di Surabaya memanfaatkan
jasa kena pajak dari pengusaha B yang berkedudukan di
singapura. Atas pemanfaatan jasa kena pajak tersebut terutang
pajak pertambahan nilai.
39. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 (1) huruf
Ekspor BKP tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
(Pasal 4 (1) huruf g)
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 (1) huruf h)
Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam
Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan
melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan
dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.
40. Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas ekspornya dikenakan PPN 0%.
Sesuai dengan PMK-70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, terhitung mulai 1 April 2010 berikut ini Batasan
Kegiatan dan Jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0% :
Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi syarat sbb :
1. Pemesan atau penerima JKP berada di Luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri
(WPLN) serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia,
2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau Penerima JKP,
3. Bahan adalah bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses
menjadi BKP yang dihasilkan,
4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP; dan
5. Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau
penerima JKP ke luar daerah Pabean.
Jasa Perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi syarat sbb :
1. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean
Jasa Konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan
kegiatannya memenuhi syarat sbb :
2. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.
41. “PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam
kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri
atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan KMK”
Contoh: Tuan Hendra, seorang dokter spesialis anak, membangun rumah untuk
tempat tinggal di Bogor
Pasal 16C UU PPN
42. Bangunan (Pasal 2 ayat (4) PMK
No.163/PMK.03/2012)
1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu,
beton, pasangan batu bata atau bahan
sejenis, dan/atau baja;
2. diperuntukkan bagi tempat tinggal
atau tempat kegiatan usaha; dan
3. luas keseluruhan paling sedikit 200m2
43. Pasal 16D UU PPN
Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, selama pajak masukannya
dapat dikreditkan
kecuali
Perolehan BKP/JKP yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha
(Pasal 9 ayat (8) huruf b)
Perolehan dan pemeliharaan kendaraan
bermotor sedan dan station wagon, kec brg
dagangan atau disewakan
(Pasal 9 ayat (8) huruf c)
PPN dikenakan atas :
44. Contoh:
Pada bulan September 2000, PT Sepatu Bata menjual sebuah mesin
produksinya yang semula diimpor dari italy pada tahun 1998. Karena
Pajak Masukan atas impor mesin di tahun 1998 tersebut menurut
ketentuan dapat dikreditkan, maka pada saat mesin tersebut dijual
kembali di tahun 2000 harus dikenakan PPN.
Dalam hal PT Sepatu Bata di tahun 2000 menjual mobil sedan,
penjualan sedan tersebut tidak terutang PPN karena Pajak Masukan
pada saat perolehannya menurut ketentuan tidak dapat dikreditkan.
45. PENGUSAHA
ORANG PRIBADI BADAN
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak
berwujud;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;
-MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA
DARI LUAR DAERAH PABEAN.
SUBYEK PAJAK
46. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa
termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.
47. PMK No.197/PMK.03/2013
Pengusaha yg melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan
JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN
Peredaran Bruto
< Rp.4.800.000.000,00> Rp.4.800.000.000,00
Pengusaha Kecil
Boleh memilih sebagai PKP
Wajib sebagai PKP
48. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan.
49. HAK YANG DIPEROLEH
SETELAH MENJADI PKP
Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN.
Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat
mengajukan restitusi atau kompensasi. Restitusi adalah permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain restitusi PKP dapat melakukan
kompensasi kelebihan Pajak Masukan untuk masa pajak berikutnya.
Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP
Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau
membeli BKP dan/atau JKP. Kemudian Pajak Masukan tersebut dapat berfungsi
menjadi kredit atau pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. Pajak
keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan BKP
dan/atau JKP.
50. KEWAJIBAN
PKP
(Ps. 3A UU PPN 1984)
Melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP
Memungut pajak yang
terutang
Membuat faktur pajak
(Ps.13 UU PPN 1984)
Menyetor pajak yang
terutang
Menyelenggarakan catatan
perolehan & peredaran dan
mengkreditkan pajak masukan
berdasarkan ketentuan yg
berlaku
(Ps.28 KUP & Ps.9 UU PPN 1984)
Melaporkan pajak yang
terutang
Mengisi & menyampaikan
SPT masa PPN
(Ps.3 UU KUP)
