O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
PPh 21
PPh 21
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a PPh Pasal 26 (20)

Anúncio

Mais de Muhammad Fajar (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

PPh Pasal 26

  1. 1. PPh Pasal 26
  2. 2. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 26 TARIF PPh PASAL 26 BERDASARKAN P3B (TAX TREATY) JUMLAH BRUTO FINAL UMUM 20%
  3. 3. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 26 DARI JUMLAH BRUTO - Dividen; - Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; - Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; - Hadiah dan penghargaan; - Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  4. 4. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 26 DARI JUMLAH BRUTO (lanjutan) - Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat :  Penanaman kembali dilakukan atas seluruh PKP dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;  Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut;  Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial;  Bentuk penanaman kembali dalam penyertaan modal dilaporkan dalam SPT Tahunan.
  5. 5. PRINSIP PEMOTONGAN PPh PASAL 26  Jika antara Indonesia dengan negara asing tidak memiliki tax treaty maka dikenakan PPh Pasal 26 secara penuh (tarif 20%) atas semua pembayaran ke luar negeri; Jika antara Indonesia dengan negara asing terdapat tax treaty maka pembayaran penghasilan usaha/pekerjaan bebas ke luar negeri menjadi bebas PPh Pasal 26 apabila : a. Seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri. Jika ada sebagian kecil saja yang dilakukan di Indonesia maka harus dipotong PPh Pasal 26; b. Pekerjaan dilakukan di Indonesia tidak melebihi time testJika antara Indonesia dengan negara asing terdapat tax treaty maka pembayaran pembayaran penghasilan modal ke luar negeri dikenakan PPh Pasal 26 sesuai tarif tax treaty kecuali apabila penerima pembayaran memiliki BUT di Indonesia maka akan dikenakan PPh Pasal 23 (dianggap penghasilan BUT tersebut selaku WP dalam negeri - walaupun pembayarannya ditransfer ke luar negeri).
  6. 6. Subjek Pajak Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang : 1. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; 2. dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia.
  7. 7. Badan Usaha Tetap (BUT) Bentuk usaha yang digunakan (oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia) untuk menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia
  8. 8. Jenis BUT 1. BUT Fasilitas Fisik Suatu tempat dimana melalui tempat itu usaha suatu perusahaan di jalankan. Contoh tempat usaha yang dikategorikan BUT : • Tempat kedudukan manajemen • Cabang • Kantor • Parik • Bengkel • Pertambangan, sumur minyak dan gas bumi, tempat penggalian dan tempat pengambilan sumber daya alam • Mesin dan Peralatan
  9. 9. Jenis BUT 2. BUT Aktivitas Timbulnya BUT tipe ini ditandai dengan adanya aktivitas yang melebihi batas waktu tertentu (time test) yang dilakukan di negara lain. Lamanya time test berbeda beda tergantung Tax Treaty. Bentuk BUT tipe aktivitas : • Proyek konstruksi, proyek perakitan, instalasi dan pengawasan yang ada hubungannya dengan proyek tersebut. Perhitungan time test dimulai pada saat kontraktor memulai pekerjaannya termasuk pekerjaan tahap persiapan.
  10. 10. Jenis BUT • Pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan perusahaan melalui karyawan atau pihak lain yang bekerja untuk perusahaan itu untuk tujuan tersebut. Perhitungan time test mengacu pada tax treaty. Apabila belum ada tax treaty maka time testnya diatur dalam UU PPh yaitu lebih dari 60 hari dalam jangka wmulai pada saat kontraktor memulai pekerjaktu 12 bulan. 3. BUT Keagenan BUT timbul apabila perusahaan asing untuk menjalankan usaha di Indonesia menunjuk orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang tidak bebas (dependent agent).
  11. 11. Jenis BUT Yang dimaksud dengan dependent agent adalah agen yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan di luar negeri. 4. BUT Asuransi Perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia termasuk melalui agen atau pegawainya.
  12. 12. Laba Setelah Pajak dari BUT • BUT dikenakan pajak di Indonesia dengan ketentuan yang sama dengan badan hukum dalam negeri. • Laba Setelah Pajak yang diperoleh BUT dikenakan tambahan PPh sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam Tax Treaty. • Tambahan PPh tersebut wajib dilunasi oleh BUT dalam waktu yang bersamaan dengan pelunasan PPh Pasal 29 (setoran akhir PPh tahunan). • Tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT tersebut tidak dikenakan apabila laba setelah pajak BUT tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat :
  13. 13. a. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman modal dilakukan berproduksi secara komersial.
  14. 14. PEMOTONGAN PPH PASAL 15 Pasal 15 UU PPh & KEPUTUSAN MENKEU PPh PASAL 15 PERUSH. PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI PERUSH. PENERBANGAN DALAM NEGERI PERUSH. PELAYARAN DALAM NEGERI BADAN PEMERINTAH / BADAN LAINNYA/SETOR SENDIRI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA BADAN/BUT KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI IND. 14 JASA MAKLOON PERMAINAN ANAK INTERNASIONAL FINAL TDK FINAL FINAL FINAL FINAL DPP : PENGHASILAN BRUTO
  15. 15. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (KMK No. 416/KMK.04/1996) 1. Bagi WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri • Peredaran Bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. • Penghasilan Neto bagi WP perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari peredaran bruto. • Besarnya PPh atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi WP perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat Final.
  16. 16. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (KMK No. 181/KMK.04/1995) 2. Bagi WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri • WP perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. • Peredaran Bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. • Penghasilan Neto adalah sebesar 6% (enam persen) dari Peredaran Bruto. • Besarnya PPh atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari Peredaran Bruto dan Tidak Bersifat Final sehingga atas pembayaran PPh tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
  17. 17. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (KMK No. 417/KMK.04/1996) 3. Bagi WP Perusahaan Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri • Peredaran Bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. • Penghasilan Neto ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto. • Besarnya PPh adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari Peredaran Bruto dan bersifat Final.
  18. 18. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (KMK No. 634/KMK.04/1994 jo KEP - 667/PJ./2001) 4. Bagi WP Luar Negeri yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (khusus untuk yang tidak ada tax treaty) • Nilai Ekspor Bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. • Norma Penghitungan Penghasilan Neto ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Ekspor Bruto. • Tarif Efektif PPh terutang yang harus dilunasi WP adalah 0,44% (nol koma empat empat perseratus) dari Nilai Ekspor Bruto dan bersifat Final.
  19. 19. NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (KMK No. 543/KMK.03/2002) 5. WP Jasa Makloon Mainan Anak Internasional • Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa makloon (Contract Manufacturing) internasional adalah WP Badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan WP. • Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto adalah sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). • PPh Pasal 15 terutang ditetapkan sebesar 30% dari Penghasilan Neto. Dengan demikian tarif efektif PPh-nya adalah 2,1% (7% x 30%) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang (tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku/direct materials) dan bersifat final. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Januari 2003.

×