Recommended
More Related Content
Similar to Tugas Pendidikan Anti Korupsi kelompok 7
Similar to Tugas Pendidikan Anti Korupsi kelompok 7 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tugas Pendidikan Anti Korupsi kelompok 7
- 1. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA Kelompok 7 Monica Rante Pasang 222 411 128 Yuliana Delpin Sampe Toding 222 411 111 Randi 222 411 292 Raemayanti Rombe 222 411 248 Anjela Pasassa` 222 411 254 Jumianti Tanna 222 411 157 Arny bara` pongdatu 222 411 287
- 2. APA SAJA SIH YANG DIBAHAS?? Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 01 Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi Dalam Perundang- undangan Korupsi 02 Delik Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001 03 GRATIFIKASI 04
- 3. Delik Korupsi Dalam KUHP Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950. Undang- Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. TAPMPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 1 3 5 2 4 6 01 Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation ConventionAgainst Corruption (UNCAC) 2003. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7 9 Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 11 8 10 12
- 5. Secara garis besar dibagi menjadi dua yakni: 02 LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI
- 6. . meliputi 4 pasal yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 . Dibuat dan dirumuskan oleh para pembuat undang undang. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI • 1. DELIK KORUPSI YANG DIRUMUSKAN OLEH PEMBUAT UNDANG-UNDANG A B Terdapat pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Perubahan Nomor 31 tahun atas tahun 2001 tentang Undang-undang 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi C
- 7. A B Penjelasan ! ! LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI • 2. DELIK KORUPSI YANG DIAMBIL DARI KUHP Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seorang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi maka yang akan diberlakukan adalah delik sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi.
- 8. DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 DALAM ANGKA PERBUATAN KORUPSI 30 PASAL 13 KELOMPOK 7 03
- 9. 7 KELOMPOK Kerugian Keuangan Negara Penggelapan Dalam Jabatan Perbuatan Curang Gratifikasi Suap- Menyuap Pemerasan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan 7 6 5 4 3 2 1 DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001
- 10. (v) Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiriatau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keungan negara 01 02 1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Pasal 2 ayat 1 Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara Pasal 3 Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara
- 11. Menyuap pegawai negeri. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Pasal 6 ayat 1 huruf a Menyuap hakim Pasal 11 Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya Pasal 12 huruf c Hakim menerima suap Pasal 13 Memberi hadiah Pasal 6 ayat 1 huruf b Menyuap advokat. Pasal 5 ayat 2; pasal 12 huruf a dan b Pegawai negeri menerima suap Pasal 6 ayat 2 Hakim dan advokat menerima suap 2 SUAP MENYUAP • (v)Upaya suap menyuap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya. kepada pegawai karena jabatannya Pasal 12 huruf d Advokat menerima suap
- 12. Pasal 10 huruf a Pegawai negeri merusak bukti Pasal 10 huruf c Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti Pasal 10 huruf b Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti Pasal 8 Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan uang. Pasal 9 Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. 3 Penggelapan Dalam Jabatan • (v)Pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti
- 13. Pemerasan (v) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatau, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan Pegawai negeri memeras. 4 Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain
- 14. Pasal 7 ayat 1 huruf d Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang Pasal 7 ayat 1 huruf C Rekanan TNI/Polri berbuat curang. Pasal 7 ayat 2 Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang Pasal 7 ayat 1 huruf a Pemborong berbuat curang. Pasal 12 huruf h Pegawai negeri menyerobot tanah negara Pasal 7 ayat 1 huruf b Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang 5 Perbuatan Curang • (v) Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara yang menyerobot tanah
- 15. Kepentingan dalam Pengadaan Pengertian Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan 6 Benturan PASAL 12 HURUF I Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
- 16. 1. 2. 3. 4. Pasal 12B Jo Pasal 12C Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk ‘membina’ hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penye- lenggara negara. . 7 GRATIFIKASI
- 17. KESIMPULAN Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberi dampak bagi masyarakat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana Korupsi. Pemiskinan koruptor di anggap sebagai terobosan baru dalam menindak Kasus tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya perumusan sanksi pidana yang dapat mengembalikan kerugian negara secara efektif yang disebabkan oleh Dampak tindak pidana korupsi. Metode pemiskinan yang ada saaat ini perlu ditambahkan item yang menyatakan Bahwa pembedaan biaya sosial dari tindak pidana korupsi tersebut kepada pelaku Tindak pidana korupsi.
- 18. THANK YOU