1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Dr. Mira Veranita., M.Si
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

2. Mengapa pendidikan kewarganegaraan
penting dalam pengembangan kemampuan
utuh sarjana atau profesional?
Lulusan program sarjana
diharapkan akan menjadi
intelektual dan/atau
ilmuwan yang berbudaya,
mampu memasuki dan/atau
menciptakan lapangan
kerja, serta mampu
mengembangkan diri
menjadi profesional.
profesional adalah pekerjaan atau
kegiatan yang dapat menjadi sumber
penghasilan, perlu keahlian,
kemahiran, atau kecakapan, memiliki
standar mutu, ada norma dan
diperoleh melalui pendidikan profesi.
Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia
yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki
rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia.
Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen)
dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

3. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang
keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia
yang berkepribadian Indonesia, membangun
rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air
Indonesia.
Warga negara??

4. Warga
negara Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia,
yang dimaksud warga negara adalah
warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

5. Pendidikan
Kewarganegaraan

6. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan
berasal dari kata “pendidikan” dan kata
“kewarganegaraan”.
Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya, sedangkan
kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara.

7. Pendidikan kewarganegaraan
di Perguruan Tinggi
salah satu bentuk pendidikan untuk
mengembangkan kultur demokratis
yang mencakup kebebasan,
persamaan, kemerdekaan, toleransi,
dan kemampuan untuk menahan diri di
kalangan mahasiswa.
•Undang-Undang nomor 20 tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
•Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi
identitas nasional,hak
dan kewajiban
warganegara, negara
dan konstitusi,
demokrasi dan
pendidikan demokrasi,
HAM, dan rule of law,
Geopolitik Indonesia
dan Geostrategi
Indonesia
Dasar: Cakupan:
agar mahasiswa memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air,
demokratis, berkeadaban,
berdaya saing, disiplin dan
berpartisipasi aktif dalam
pembangunan nasional guna
mewujudkan tujuan nasional
yang tertuang dalam
pembukaan UUD 1945
Tujuan :

8. Pendidikan Kewarganegaraan
adalah…
Program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas
dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh
positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang
kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis,
analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan
hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(Nu’man Sumantri:2014)

9. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan
karena setiap generasi adalah orang baru yang harus
mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar
mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak
atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen)
untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.

10. warganegara akan mampu
mengatasi berbagai
permasalahan yang
dihadapi negara dan
bangsanya.
Pendidikan
Kewarganegaraan
mengembangkan
kecerdasan warga
negara
(civic intelegence),
menumbuhkan
partisipasi warga
negara
(civic participation)
mengembangkan
tanggungjawab
warganegara untuk
bela negara (civic
responsibility).
warganegara akan
membawa kemajuan
negara, karena tidak ada
satu negara pun di dunia
maju tanpa partisipasi
aktif dari warga
negaranya.
Warganegara akan
berkontribusi untuk
kemajuan negara dan
bangsanya.

11. Tujuan pendidikan
kewarganegaraan di mana
pun umumnya bertujuan
untuk membentuk warga
negara yang baik
(good citizen)

12. Seperangkat tindakan cerdas,
penuh rasa tanggungjawab,
dapat memecahkan masalah
hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
dengan menerapkan konsepsi
falsafah bangsa, wawasan
nusantara, dan ketahanan
nasional
(Sumarsono, dkk ,2002 )
Kompetensi : membantu mahasiswa
mengembangkan potensinya untuk
menguasai ilmu pengetahuan,
keterampilan dan sikap
kewarganegaraan dan nilai-nilai
yang diperlukan dalam rangka
penerapan ilmu, profesi dan
keahliannya serta
berpartisipasi dalam kehidupan yang
bermasyarakat dari komuniti
setempat, bangsa dan dunia.
Tujuan :

13. merupakan sumber nilai
dan pedoman dalam
pengembangan dan
penyelenggaraan program
studi, guna mengantarkan
mahasiswa memantapkan
kepribadiannya sebagai
manusia Indonesia
seutuhnya.
Visi :
membantu
mahasiswa memantapkan
kepribadiannya, agar
secara konsisten mampu
mewujudkan nilai-nilai
dasar Pancasila.
Misi: matakuliah pendidikan
kewarganegaraan
mempunyai kewajiban
untuk membantu
mahasiswa
memantapkan
kepribadiannya.

14. Landasan Hukum
Pendidikan kewarganegaraan :
UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan
keempat, pasal 27, pasal 30 (1), pasal 31 (1)
● Tap MPR Nomor II/MPR/1999
● Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara
● Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
● Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
● SK Dirjen Dikti nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-
rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi.

15. Pendidikan
Kewarganegar
aan
Historis
Sosial
Politik
Secara historis, PKn di Indonesia awalnya
diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang
bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan
cita-cita Indonesia merdeka.
Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada
tataran sosial kultural oleh para pemimpin di
masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air
dan bangsa Indonesia.
Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi
atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang
berkuasa sesuai dengan masanya.

16. Secara historis, PKn sering berganti-ganti nama
atau istilah, dapat dijabarkan berikut.
● Perkembangan Civics di Amerika, pelajaran civics pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1790 dalam rangka “meng-Amerikakan” bangsa Amerika (Theory of
Americanization). Negara Amerika yang terdiri dari imigran yang memiliki latar
belakang kultur bermacam-macam, oleh karena itu mereka harus di Amerikakan
supaya warganegaranya memiliki pesepsi yang sama tentang Negara serta
memahami hak dan kewajibanya sebagai warganegara Amerika.
● Perkembangan Civics di Indonesia, yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA.
● Kewarganegaraan (1957): membahas cara memperoleh dan kehilangan
kewarganegaraan.
● Civics (1961), membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945,
pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk “ nation and
character building” bangsa Indonesia.
● Pendidikan kewarganegaraan (1968) yang berdasarkan kurikulum 1968 berada
dalam kelompok pembinaan jiwa pancasila untuk di SD maupun menengah. Di
SD terdiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa
daerah dan oleh raga, sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah.

17. ●Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Kurikulum 1975 yang bertujuan untuk
membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984.
●Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) kurikulum 1994,
kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999
●Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan
tinggi Pendidikan Kewiraan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum
pendidikan tahun 1973/1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi
Pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada:
UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang petahanan keamanan Republik
Indonesia yang disempurnakan oleh UU Nomor3 Tahun 2002 tentang
Undang-Undang Pertahanan Negara
UU Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan
kurikulum . Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil Belajar Mahasisw
SK Dirjen Dikti Nomor38/DIKTI/Kep.2002 jo. Nomor 43/2006 tentang
rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK.
Pendidikan Kewarganegaraan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
pendidikan Nasional
Kewarganegaraan (PPKn) UU Nomor12 Tahun 2012.

18. Pendidikan
Kewarganegaraan
senantiasa
menghadapi dinamika
perubahan dalam
sistem ketatanegaraan
dan pemerintahan
serta tantangan
kehidupan berbangsa
dan bernegara.
PKn Indonesia untuk
masa depan sangat
ditentukan oleh
pandangan bangsa
Indonesia, eksistensi
konstitusi negara, dan
tuntutan dinamika
perkembangan bangsa

19. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga
negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan
tentang warga negara.
Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga
negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model
pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan
dengan konstitusi yang berlaku
Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi
negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan
perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan
masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan
demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda,
mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif
terhadap gejala demikian.

20. • Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara
perlu memperhatikan kondisi masyarakat.
• Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah
diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun
perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih
cepat.
• Era globalisasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan
termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik.
• Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan
negatif.
• PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh
positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa.
• Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif
warga negara yang cenderung negatif.
• Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem
evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK

22. Tugas untuk minggu depan
Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang
1. Anda identifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat
diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah
masalah itu muncul dari perkembangan IPTEKS, tuntutan
dan kebutuhan masyarakat, ataukah tantangan global saat ini
2. Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan
lebih lanjut tentang masalah tersebut
3. Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti
apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah
tersebut
4. Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis

23. Hatur Nuhun
mirave2198@gmail.com
_mirave21
Mirave21
Mira Veranita
085860802777