Dokumen tersebut membahas tentang konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) yang mencakup pengertian, karakteristik, dimensi, batas yuridiksi wilayah laut dan udara, serta pembangunan maritim Indonesia jangka panjang dengan berfokus pada pentingnya pengelolaan terpadu sumber daya laut dan pesisir untuk mendukung pembangunan nasional."
3. Lautan yang sangat luas oleh manusia sejak berabad-abad lamanya
hanya dipandang sebagai kawaasan perburuan untuk menangkap ikan dan
sebagai media lalu lintas belaka, namun pada akhir abad ke-20, kawasan laut
telah menjadi kawasan penjelajahan akhir di bumi sebagai upaya memanfaatkan
untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.
Dalam era globalisasi, perhatian bangsa Indonesia terhadap fungsi,
peranan, dan potensi wilayah laut semakin berkembang. Kecendrungan ini
dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang
mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumberdaya nasional di darat.
Pengaruh lainnya adalah perkembangan teknologi maritime sendiri yang sangat
pesat sehingga memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan penegelolaan
sumberdaya laut.
Tujuan kami dalam presentasi kali ini yaitu untuk menjelaskan konsep
benua maritim dalam pembangunan
4. Pengertian Benua Maritim
Indonesia
Karakteristik Benua
Maritim Indonesia
Dimensi Benua Maritim
Indonesia
Batas-batas Yuridiksi
Wilayah Laut dan Udara
Indonesia
Pembangunan Benua
Maritim Indonesia
Keadaan dan Masalah
Maritim Indonesia
Pembangunan Maritim
Indonesia Jangka Panjang
5. Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah perairan
dengan hamparan pulau – pulau didalamnya, sebagai satu
kesatuan alamiah antara darat, laut dan udara di atasnya tertata
unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca keadaan airnya,
tatanan kerak bumi, keragaman biota serta tatanan sosial budaya.
Dalam era globalisasi, perhatian bangsa Indonesia terhadap
fungsi, peranan dan potensi wilayah laut semakin berkembang.
Kecenderungan ini di pengaruhi oleh perkembangan
pembangunan yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi
sumber daya nasional di darat. Pengaruh lainnya adalah
perkembangan teknologi maritim sendiri sangat pesat sehingga
memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolahan
sumberdaya laut.
6. BMI adalah suatu massa bumi yang keseluruhannya terdiri dari 17.508 pulau
beserta segenap air laut disekitarnya sampai sejauh 200 mil dari garis pangkalnya
BMI terbentang dari 92O BT sampai dengan 141O BT dan dari 7O20’LU sampai
dengan 14O LS merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari:
1. 5.707 pulau yang telah bernama dan 11.801 pulau yang belum bernama.
2. Luas perairan 3,1 juta km2, dan luas perairan ZEE 2,7 juta km2.
3. Panjang seluruh garis pantai 80.791 km, panjang garis dasar 14.698 km
(7.945 mil).
BMI mempunyai kempleksitas dalam karakteristik cuaca dan iklim, keadaan
perairan laut, serta tatanan kerak bumi yang menyebabkan perbedaan potensi
sumberdaya alam hayati dan nonhayati dengan massa (benua) lainnya.
7. Bagian dalam kawasan barat BMI tersusun oleh pulau-pulau
utama Sumatera, Jawa dan Kalimantan yang merupakan sistem Paparan
Sunda dengan kedalaman dasar laut sampai sekitar 200 m. kearah Timur
tertletak di Selat Makassar, Laut Bali, Laut Flores yang merupakan zona
transisi antara sistem Paparan Sunda dengan system Laut Banda. Di ujung
bagian Timur BMI ditempati oleh sistem laut Banda yang merupakan laut
dalam dengan kedalaman dasar laut antara 1000-6000 m yang dikelilingi
oleh pulau Sulawesi bagian barat gugusasn kepulauan Sula dan Seram di
Utara, rangkaian gunung api di selatan dan timur. Di bagian Selatan
ditandai dengan kepulauaan gunung api aktif NTB-NTT yang relative kecil.
Bagian luar BMI sebagian besar membentuk tepi benua
konvergen aktif terdiri dari Samudera Hindia (selatan-barat) dan
Samudera Pasifik (timur-laut). Laut Sulawesi (utara) Laut Cina Selatan
(barat-laut). Bagian tenggara umumnya terususun oleh sistem Paparan
Sahul dan massa daratan Papua yang menghubungkan tepi Benua
Australia.
8. Berdasarkan tatanan geologi dan teknologinya sistem BMI dapat dibedakan
menjadi dua kawasan yaitu:
1. Kawasan barat BMI
Memanjang dari pantai barat Sumatera sampai pantai timur Kalimantan
Timur, berciri sistem Samudera Hindia (bagian luar BMI), memanjang dari bagian
barat Sumatera sampai ke selatan Sumba, serta sistem laut Jawa yang merupakan
sistem perairan Sunda (lempeng Banua Eurasia) pada sebagian besar perairan
Indonesia pada bagian dalam BMI.
2. Kawasan timur BMI
Memanjang dari bagian timur kawasan Timur BMI sampai pada batas
paling timur dari wilayah yuridiksi Indonesia. Pada bagian luarnya ditempati oleh
tepi Benua Australia (Laut Timor dan Laut Arafura) di bagian Selatan. Laut
Karolina dan Samudera Pasifik dibagian Timur dan laut Sulawesi di bagian Utara,
sedangkan bagian dalam ditempati oleh laut Flores di bagian Barat, Laut Banda di
bagian Timur dan Laut Maluku di bagian paling Utara.
9. 1. Dimensi Kewilayahan
Dilihat dari kehidupan umat manusia BMI dan bumi adalah satu
kesatuan yang utuh. Karakteristik BMI, ditinjau dari seg konfigurasi geogarfisnya
merupakan wilayah perariran yang ditaburi ulau besar dan kecil. Wilayah daratan
dan perairan Indonesia yamg membentang di cakrawala khatulistia memiliki
bentangan terpanjang diantara negara-negara di dunia, menempati posisi silang
antar benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua Samudera yaitu
Samudera Hindia dan Pasifik. Sebaian besar wilayah Indonesia merupakan tepi
beau aktif sebagai perwujudan adanya interaksi antara tiga lempeng litosfera
seperti yang dijelaskan diatas.
Dilihat dari kondisi dan konstalasi geografi dan geologi wilayah daratn
dan perairannya, BMI merupakan lokasi yang tepat untuk pembangunan
pendayagunaan. Karena dilihat dari letaknya yang sangat strategis serta
konfigurasi perairannya yang ditaburi dengan ribuan pulau besar dan kecil dan
serta hutan tropis yang luas,, maka wilayah BMI merupakan satu lokasi yang
mempengaruhi iklim global, termassuk pemanasan global (global warming).
10. 2. Dimensi Kehidupan Nasional
BMI sebagai aktualisasi wawasan nusantara dalam dimensi kehidupan nasional
mencakup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aktualisasinya dalam kehidupan
bermasyarakat adalah kehidupan bersama yang saling berinteraksi antara orang-orang
dalm satu kelompok, dimana setiap orang atau pihak yang berkepentingan kepada pihak
lainnya saling mempunyai kewajiban berbangsa adalah kehidupan yang berkaitan dengan
penyaluran aspirasi dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai
luhur bangsa. Pemerintah negara sesuai dengan tugasnya mempunyai kwenaangan untuk
mengatur seluruh warga negara dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kehidupan
bernegara merupakan kehidupan yang iddasari oleh keharusan atau kesadaran untuk
menaati secara konsekuen aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara.
Pendayagunaan BMI merupakan wahana untuk menampung, menyalurkan,
memproses dan mengaktualisaasikan tuntutan aspirasi seluruh bangsa Indonesia.
Kebijaksanaan yang merupakan cerminan aspirasi bangsa, selain diarahkan pada
pencapaian tujuan dan perwujudan cita-cita bersama, juga di arahkan untuk makin
memperkuat pendayagunaan BMI dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan
serta meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.
11. 1. Wilayah Laut
Sesuai dengan konveksi hokum laut 1982, Indonesia memiliki rejim laut
yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan dalam kaitannya
dengan pegelolaan sumberdaya kelautan, baik bagi Indonesia sendiri Mupun
dengan negara tetangga.
Jenis wilayah yang lain bagi sebuah negara kepulauan meliputi wilayah laut
dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung serta memiliki
kewenangan unutn mengatur hal-hal tertentu yang mencakup:
a. Zona Tambahan
b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
c. Landas Kontinen
d. Laut Lepas
12. 2. Wilayah Udara
Seperti halnya wilayah laut, wilayah udara Indonesia memilik ruang dirgantaranya
yang luas, apalagi berada di bawah khatulistiwa yang memilik jalur Geostationary Orbit
(GSO) dan batas ruang udara dan ruang antariksa ditetapkan 100/110 km.
Tentang batas wilayah udara suatu negara yang menyangkut pula kedaulatan
udaranya hingga saat ini masih belum ada kesepakatan.
Wilayah udara Indonesia merupakan sumberdaya alam terbatas yang
domanfaatkan untuk kepentingan manusia pada umumnya dan kepentingan bangsa
Indonesia sendiri pada khususnya. Terutama bahwa Indonesia adalah negara khatulistiwa,
dengan demikian wilayah ruang aangkasa Indonesia memiliki GSO untuk meletakkan satelit
komunikasi agar satelit tersebut berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadpa bumi.
Berdasarkan deklarasi Bogota pada tahun1976 telah diidentifikasi panjang garis
khatulistiwa Indonesia adalah 6.110 km, GSO Indonesia 9.997 km atau 12,5% keliling GSO.
13. Pembangunan Benua Maritim Indonesia pada hakekatnya adalah
pembangunan nasional yang lebih menekankan pemanfaatan unsur
maritim dan dirgantara. Pengertian ini lahir Tahun 1966 setelah
dicanangkan sebagai Tahun Bahari dan Dirgantara oleh Presiden Republik
Indonesia. Pembangunan Maritim Indonesia pada dasarnya adalah bagian
Integral dari pembangunan Nasional dalam pendayagunaan dan
pemanfaatan lautan Indonesia untuk mencapai cita – cita nasional.
Pembangunan Benua Maritim Indonesia memandang daratan,
lautan dan dirgantara, serta segala sumberdaya di dalamnya dalam suatu
konsep pengembangan sehingga hal ini merupakan salah satu wujud
aktualisasi Wawasan Nusantara yang telah menjadi cara pandang bangsa
Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
14. Pemikiran pembangunan Maritim Indonesia dilandasi oleh kenyataan
bahwa:
1. Lautan merupakan bagian terbesar wilayah RI dan merupakan factor
utama yang harus dikelola dengan baik guna mewujudkan cita – cita
nasional.
2. Pengelolaan aktivitas pembangunan laut harus bersifat integral.
Dalam menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan maritime
kita menghadapai empat kendala utama, berikut :
1. Mental attitude dan semangat cinta bahari masih lemah.
2. Techno structure dan struktur nasional ekonomi maritime belum
siap.
3. Peraturan dan perundangan belum mendukung.
4. Kelembagaan yang juga belum mendukung.
15. Pembangunan Maritim Indonesia harus dapat menggali potensi
maritim untuk membulatkan akselarasi pembangunan nasional yang
diselenggarakan. Kenyataanya selama ini potensi maritim belum
mendapatkan prioritas penangan secara proporsional sehingga berbagai
kendala tak pernah dapat diatasi secara tuntas, terutama yang
menyangkut upaya memelihara langkah dan keterpaduan pembangunan.
Pembanguunan maritim memerlukan sistem pengelolaan
terpadu, yaitu sistem pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan.
Dalam pengelolaan ini berbagai masalah akan muncul, berbagai konflik
akan terjadi yang disebabkan oleh adanya degradasi mutu dan fungsi
lingkungan hidup yang antara lain disebabkan karena musnahnya hutan
bakau, rusaknya terumbu karang, abrsi pantai, intrusi air laut,
pencemaran lingkungan pesisir dan laut serta perubahan iklim global.
16. Berbagai masalah tersebut berakar dari :
1. Masing–masing pelaku pembangunan dalam menyusun
perencanaanya sangat terikat pada sektornya sendiri
tanpa adanya sistem koordinasi baku lintas sektor.
2. Belum adanya lembaga yang berwenang penuh baik di
pusat maupun di daerah yang memepunyai wewenang
penentu dalam pembangunan maritim secara utuh.
3. Belum lengkapnya peraturan perundang–undangan
yang mengatur kewenangan pengelolaan sumberdaya
maritime.
4. Belum lengkapnya tata ruang yang mencakup wilayah
pesisir laut dan laut nasional yang dapat dijadikan
sebagai induk perencanaan bagi daerah.
17. Untuk dapat menjamin efektifitas pembangunan maritime berbagai masalah tersebut
harus dapat diatasi secara tuntas, paling tidak yang terkait dengan :
1. Penataan perundang – undangan dalam pengelolaan pembangunan maritim yang
bersifat lintas sektoral
2. Pembentukan wadah untuk penyusunan dan penerapan mekanisme perencanaan
dan pengawasan terpadu, pengelolaan yang dikoordinasikan serta pengendalian yang
sinkron
3. Penciptaan dan peningkatan sumberdaya maritim yang handal dan professional
4. Penataan perundang – undangan disertai upaya penegakan peraturan hukum yang
konsisten
5. Penetapan tata ruang maritim diserta pola pengelolaan, pemanfatan dan pendaya
gunaanya
6. Sistem pengumpulan dan pengolahan informasi maritime yang dapat diakses secara
luas
7. Memperbesar kemampuan pengadaan sumber dana yang dapat diserap dalam upaya
pembangunan maritime dengan kemudahnnya
8. Pembentukan wadah untuk menyuburkan upaya penelitian dan pengembangan
maritime untuk dapat mempermudah penerapan ilmu dan teknologi kelautan,
utamanya bagi nelayan tradisional.
18. Berbagai kendala umum yang muncul dalam rangka pemanfaatan laut wilayah nusantara untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, terkait dengan fungsi dan kedudukan laut berikut :
1. Lautan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemanfaatn laut terutama sebagai
sumber pangan belum optimal.
2. Lautan dan dasar laut sebagai sumber bahan dasar sumber energy.
3. Lautan sebagai medan kegiatan industri
4. Laut sebagai tempat bermukim dan bermain.
5. Laut sebagai badan Hankanmas
6. Laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia.
terdapat lima elemen utama yang keadaan dan masalah masing – masing adalah sebagai berikut :
1. Perikanan
2. Perhubungan laut
3. Industri maritim
4. Pertambangan dan energi
5. Pariwisata bahari
19. Tujuan pembangunan maritim Indonesia pada hakekeatnya adalah bagian
integral dari tujuan pembangunan nasional dengan lebih memanfaatkan unsur maritim.
Sedangkan sasaran pembangunan Maritim Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia yang mandiri serta mamapu mentransformasikan potensi
maritim menjadi kekuatan maritim nasional melalui serangkaian pembangunan nasional
yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
Dalam PJP II Pembangunan Maritim Indoneisa dilakukan secara bertahap, dengan waktu
yang masih tersisa 4 pelita (20 tahun) pertahapannya dilakukan sebagai berikut :
1. Pelita VII penekanan dilakukan pada perikanan dan pariwisata bahari dengan tanpa
mengesampingkan pengembangan sumberdaya manusia dan iptek maritim yang
sesuai
2. Pelita VIII penekanan diletakkan pada perikanan, perhubungan laut dan pariwisata
bahari sering dengan pengembangan Iptek dan SDM yang diperlukan.
3. Pelita IX penekanannya diletakkan pada perhubungan laut, pariwisata bahari seiring
dengan peningkatan iptek dan SDM
4. Pelita X penekanan diletakkan pada pertambangan dan energy seiring dengan
pengembangan SDM dan iptek yang diperlukan
20. Khusus dalam pelita VII, kelima elemen pembangunan Maritim
Indonesia diarahkan pada :
1. Perikanan
2. Saran dan prasarana perikanan yang antara lain terdiri dari
pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan terus
ditingkatkan
3. Perhubungan laut
4. Industri maritim
5. Pertambangan dan Energi
6. Pariwisata bahari
7. Sejalan dengan sasaran pembangunan maritime maka dapat
diproyeksikan kebutuhan akan SDM dan iptek yang sesuai.
21. Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah perairan dengan
hamparan pulau – pulau didalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah
antara darat, laut dan udara di atasnya tertata unik dengan sudut
pandang iklim dan cuaca keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman
biota serta tatanan sosial budaya. BMI mempunyai kempleksitas dalam
karakteristik cuaca dan iklim, keadaan perairan laut, serta tatanan kerak
bumi yang menyebabkan perbedaan potensi sumberdaya alam hayati dan
nonhayati dengan massa (benua) lainnya.
Tujuan pembangunan maritim Indonesia pada hakekeatnya
adalah bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dengan lebih
memanfaatkan unsur maritim. Sedangkan sasaran pembangunan Maritim
Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
yang mandiri serta mamapu mentransformasikan potensi maritim
menjadi kekuatan maritim nasional melalui serangkaian pembangunan
nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang
Dasar 1945.
