1. Halaman 1 dari 7
PERJANJIAN PEMBERIAN HUTANG DAN PENGAKUAN HUTANG
Perjanjian Pemberian Hutang dan Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini
dibuat dan ditandatangani di _______ pada hari ________, tanggal ------------, bulan ----------
----, tahun ---------------- (00-00-0000), oleh dan antara:
1. ___________________, swasta, Warga Negara Korea, beralamat
di____________________, pemegang paspor nomor ______________, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. ___________________, swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat
di__________________, pemegang Kartu Tanpa Penduduk Nomor:___________,
untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA telah memberikan hutang kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp. ___________________________ (_____________________) tertanggal
________________(“Hutang”).
B. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini mengakui telah mempunyai Hutang kepada
PIHAK PERTAMA dan bersedia untuk melunasi keseluruhan Hutang tersebut
sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan
tunduk kepada Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK PERTAMA dengan ini telah memberikan Hutang kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA dengan ini mengaku berhutang kepada PIHAK PERTAMA dan
melalui Perjanjian ini menyanggupi untuk melunasi keseluruhan Hutang tersebut.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa pada saat Perjanjian ditandatangani, Perjanjian ini
merupakan bukti yang sah atas keberadaan dan besarnya Hutang sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas dan karenanya tidak diperlukan lagi suatu bukti-
bukti lainnya untuk membuktikan jumlah Hutang tersebut.
PASAL 2
MEKANISME PEMBAYARAN HUTANG
1. Hutang tersebut wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
secara kredit setiap bulan sebesar Rp._________ (___________) dengan cara
mendebet rekening tabungan payroll PIHAK KEDUA pada tanggal ____ setiap

2. Halaman 2 dari 7
bulannya (“Pengembalian Rutin”).
2. Selain Pengembalian Rutin, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan
tambahan setiap tahunnya dari hasil insentif yang diperoleh PIHAK KEDUA dari
tempatnya bekerja sebesar Rp. ___________ (_____________) (“Insentif”).
3. Untuk pembayaran Hutang tersebut akan dilakukan melalui mendebet rekening
tabungan (payroll) PIHAK KEDUA dan memindahkannya kepada rekening milik
PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
4. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pembukuan PIHAK PERTAMA berdasarkan
bukti nota debet yang dananya telah dipindahbukukan ke rekening PIHAK
PERTAMA akan menjadi dasar dan bukti yang sah untuk menetapkan jumlah sisa
Hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
DENDA KETERLAMBATAN
Apabila pada waktu pendebetan rekening PIHAK KEDUA, ternyata tidak ada dananya atau
ditolak oleh bank pembayar, maka atas keterlambatan pembayaran Hutang, PIHAK KEDUA
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai hutang
yang telah jatuh tempo tersebut (selanjutnya disebut “Denda Keterlambatan”).
PASAL 4
JAMINAN HUTANG
1. Selanjutnya guna menjamin pembayaran Hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau
pembaharuannya kemudian serta biaya-biaya dan/atau Denda Keterlambatan dengan
sebagaimana mestinya, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA
suatu jaminan berupa ______ bidang Tanah berstatus Sertifikat Hak Milik dengan
perincian sebagai berikut:
Sertifikat Nomor :
Terletak di :
Luas :
Atas Nama :
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Jaminan Hutang”)
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Jaminan Hutang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA pada saat Perjanjian ini ditandatangani di mana selanjutnya
akan dilekatkan Akta Hak Tanggungan terhadap Jaminan Hutang tersebut.
3. PIHAK PERTAMA berhak penuh terhadap Jaminan Hutang PIHAK KEDUA dan apabila
PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi keseluruhan Hutang beserta Denda Keterlambatan

3. Halaman 3 dari 7
(apabila ada) dan jumlah lain yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK
PERTAMA berhak untuk melakukan eksekusi terhadap Jaminan Hutang tersebut.
PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan pembayaran Hutang telah dilunasi
seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan telah
diterbitkannya surat keterangan lunas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 6
PELANGGARAN/KELALAIAN
1. Salah satu di antara peristiwa atau keadaan yang disebut di bawah ini merupakan
pelanggaran/kelalaian oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini:
a. Apabila PIHAK KEDUA, menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri, tidak
atau belum memenuhi salah satu atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian ini, beserta perubahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian
hari dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan mengenai syarat-syarat yang
tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini,
diantaranya tetapi tidak terbatas pada penggunaan Fasilitas tersebut sebagaimana
disebut dalam Pasal 1 di atas; dan/atau
b. Apabila PIHAK KEDUA dibubarkan/dilikuidasi atau penanggung jawabnya
meninggal dunia atau tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya
sehingga PIHAK KEDUA, menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri, tidak
dapat membayar Hutangnya lagi; dan/atau
c. Apabila PIHAK KEDUA berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin usaha
PIHAK KEDUA dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena apasan
apapun juga oleh pihak yang berwenang; dan/atau
d. Apabila PIHAK KEDUA menangguhkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga
menurut pendapat PIHAK PERTAMA dapat mengurangi kemampuan PIHAK
KEDUA untuk memenuhi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini; dan/atau
e. Apabila PIHAK KEDUA mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara
apapun juga; dan/atau
f. Apabila terjadi perselisihan dalam perusahaan PIHAK KEDUA yang terjadi antara
Para Pengurus dan/atau pemegang saham dan/atau sekutu (baik pasif maupun aktif),
sehingga menurut pendapat PIHAK PERTAMA, perselisihan tersebut menyebabkan
PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan hubungan hukum secara sah dengan PIHAK
PERTAMA; dan/atau
g. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja atas permintaan PIHAK PERTAMA
ternyata rekening PIHAK KEDUA tersebut tidak ada dananya atau tidak dapat
dipindahbukukan ke rekening PIHAK PERTAMA; dan/atau
h. Apabila salah satu jaminan yang dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini baik
seluruhnya maupun sebagian karena sebab apapun disita oleh dan/atau dialihkan
kepada pihak lain; dan/atau
i. Apabila harta kekayaan PIHAK KEDUA karena sebab apapun disita oleh pihak lain
atau pihak yang berwenang yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA

4. Halaman 4 dari 7
berdampak materiil terhadap Perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan
Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan PIHAK KEDUA lalai melakukannya,
termasuk apabila PIHAK KEDUA tidak membayar jumlah terhutang dan/atau membayar
tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA
berdasarkan Pasal 2 Perjanjian ini, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan
suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian PIHAK KEDUA sehingga, pemberitahuan,
keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi.
3. Jika terjadi atau berlangsung suatu pelanggaran dan/atau kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang atau wajib, pada
setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau timbul pelanggaran dan/atau
kelalaian tersebut, melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak,
tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, untuk
mengakhiri dan/atau menghentikan Perjanjian ini dengan mengirim surat
pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada PIHAK KEDUA; dan/atau
b. Menuntut PIHAK KEDUA untuk membayar lunas atau memenuhi kewajibannya,
penuh dengan seketika dan sekaligus atas seluruh Hutang yang pada saat itu terhutang
oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan masih belum dibayar lunas,
berikut Denda Keterlambatan yang terhutang serta jumlah lain dari uang yang wajib
dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini;
dan/atau
c. Menjalankan dan melaksanakan (mengeksekusi) Jaminan Hutang, sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Perjanjian dan/atau perjanjian jaminan lainnya dan/atau akta hak
tanggungan yang terkait dengan Perjanjian ini, untuk melunasi seluruh Hutang beserta
Denda Keterlambatan dan jumlah lain yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal PIHAK KEDUA tidak melunasi dan
membayar jumlah terhutang dan/atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jumlah
terhutang yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
PASAL7
PENGEMBALIAN SISA JAMINAN HUTANG
PIHAK KEDUA berhak apabila setelah jumlah Hutang yang ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA dilunasi seluruhnya melalui penjualan Jaminan Hutang, dan ternyata bahwa
Hutang PIHAK KEDUA jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima kembali selisih jumlah tersebut
dari PIHAK PERTAMA, namun demikian apabila hasil penjualan dari Jaminan Hutang yang
disebut dalam Pasal 4 ternyata belum cukup melunasi Hutang PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA, maka atas kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan
kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasinya.
PASAL 8
BIAYA-BIAYA
Mengenai biaya Perjanjian ini dan seluruh biaya yang berhubungan dengan Jaminan Hutang
akan menjadi beban dan tanggung jawab serta karenanya harus dibayar oleh PIHAK KEDUA
sendiri termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang berhubungan dengan balik nama

5. Halaman 5 dari 7
Jaminan Hutang, Pendaftaran Akta Hak Tanggungan, pelaksanaan Jaminan Hutang maupun
biaya eksekusi Jaminan Hutang, serta biaya-biaya juru sita dalam hal PIHAK KEDUA
melakukan tindakan ingkar janji sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL 9
KUASA
PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk pada
waktunya untuk menetapkan sendiri jumlah terhutang yang wajib dibayar oleh PIHAK
KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, atas dasar pembukuan PIHAK PERTAMA
berdasarkan bukti-bukti nota debet yang dananya telah dipindahbukukan ke rekening PIHAK
PERTAMA.
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila musyawarah secara mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal musyawarah pertama diadakan, maka Para Pihak memilih
tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.
PASAL 11
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan yang harus diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK
lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini wajib disampaikan melalui surat tercatat
atau dikirimkan langsung melalui kurir, atau melalui faksimili, telephone atau email
ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
Kepada PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA
Alamat
Telp. :
Fax. :
E-mail :
U.P. :
Alamat
Telp. :
Fax. :
E-mail :
U.P. :
2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan melalui surat tercatat akan dianggap telah
diterima pada hari ke 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal pengiriminan, atau pada hari
pengiriman apabila dikirimkan langsung melalui kurir, faksmili atau telp, atau pada
saat terkirim apabila dikirimkan melalui e-mail.
3. Setiap PIHAK dapat sewaktu-waktu melakukan penggantian alamat pemberitahuan
sebagaimana tercantum di dalam ketentuan ayat 1 di atas dengan terlebih dahulu
melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

6. Halaman 6 dari 7
PASAL 12
LAIN-LAIN
1. Tiada suatu keterlambatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang akan
mengakibatkan dikesampingkannya ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam
Perjanjian, yang dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai alasan untuk
mendapatkan penundaan atau keringanan. Setiap hak, kewenangan, dan manfaat-manfaat
lain yang diperoleh oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan hukum yang berlaku tidak akan
hilang atau berkurang oleh karena suatu keterlambatan yang dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian,
perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, serta
para pengganti hak masing-masing, akan tetapi dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA
tidak diperkenankan mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya dalam atau
yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak
lain, tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian jual beli, perjanjian pinjaman, akta hak
tanggungan, perjanjian-perjanjian lain dan/atau dokumen-dokumen lain berikut lampiran-
lampiran yang mungkin ada yang akan dan/atau telah dibuat oleh PARA PIHAK terkait
dengan Perjanjian ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
5. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini
merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan
dibuat oleh para pihak tanpa adanya kuasa dan wewenang tersebut dan sebagai demikian
maka kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan juga tidak
menjadi berakhir/hapus jika yang memberi kuasa dan wewenang meninggal dunia atau
dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan para pihak dengan ini
mengeyampingkan ketentuan dalam Pasal 1813, 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata;
6. Mengenai Perjanjian ini PARA PIHAK mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266
Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap adanya persetujuan pengadilan dalam hal
pengakhiran Perjanjian.

7. Halaman 7 dari 7
Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta berlaku sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu pada hari
dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
_____________________ __________________