Dokumen tersebut membahas tentang studi kasus Kawasan Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kawasan ini merupakan lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak zaman kolonial Belanda namun saat ini telah mengalami kerusakan parah akibat penebangan liar, tambang emas, dan kebakaran hutan. Dokumen ini merekomendasikan perlunya pengelolaan kawasan yang melibatkan masyarakat setempat dan member

1. LAHAN BASAH
STUDI KASUS KAWASAN CAGAR ALAM MANDOR
KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
RAFHI UDDIN SIAHAAN – D1091131015
ADLIMA DAMAYANTI – D1091131013
MEITY WULANDARI – D1091131019

2. Pendahuluan
Lahan Basah adalah daerah rawa, payau, lahan
gambut, dan perairan tetap atau sementara
dengan air yang tergenag/mengalir
(tawar,asin,payau) termasuk wilayah perairan
laut yang kedalamannya < 6 m pada waktu surut.
(Konvensi Ramsar)
Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah
14.680.700 Ha, dan dari luas tersebut terdapat
lahan basah seluas 2.220.788,80 Ha atau 15,13%

3. Fungsi Lahan Basah
Global
sebagai penyimpan dan penyerap karbon dari ancaman
pemanasan global akibat efek rumah kaca
Ekonomi
sumber kehidupan manusia secara langsung (sumber air
minum dan habitat beraneka macam makhluk hidup
Ekologis
pengendalian banjir, pencegah intrusi air laut, erosi,
pengendalian iklim global

4. Sebaran Lahan Basah Di Kalimantan Barat
Lahan rawa pasang surut air asin/payau :
 Kota Singkawang
 Kab. Sambas
 Kab. Bengkayang
 Kab. Pontianak
 Kab. Kubu Raya
 Kab. Ketapang, dan
 Kab. Kayong Utara
Lahan rawa pasang surut air tawar :
 Kota Pontianak
 Kota Singkawang
 Kab. Sambas
 Kab. Bengkayang
 Kab. Pontianak
 Kab. Kubu Raya
 Kab. Ketapang, dan
 Kab. Kayong Utara
Lahan rawa lebak/non-pasang surut/rawa pedalaman :
 Kab. Landak
 Kab. Sanggau
 Kab. Sintang
 Kab. Kapuas Hulu, dan
 Kab. Sekadau

5. Studi Kasus
Cagar Alam Mandor
• Kawasan ini secara
administrasi berada
di wilayah
Kabupaten
Landak, Propinsi
Kalimantan Barat
• Kabupaten Landak
terbentuk pada
tahun 1999 dengan
luas wilayah
9.909,10 km2
• Merupakan hasil
pemekaran
Kabupaten
Pontianak

6. Lanjutan…
• Sejak jaman pemerintahan Belanda, Kawasan
Cagar Alam Mandor sudah ditetapkan sebagai
kawasan yang dilindungi berdasarkan Surat
Keputusan Het Zelfbestuur Van Het Landschap
Pontianak Nomor : 8 tanggal 16 Maret 1936
• Selanjutnya disahkan oleh Menteri Pertanian
melalui Direktorat Jenderal Kehutanan pada
tanggal 15 Januari 1980 sebagai Kawasan Cagar
Alam Mandor (Dephut, 1993)
• Sampai dengan saat ini status kawasan masih
sebagai kawasan konservasi cagar alam dengan
luas areal 3.080 Ha (BKSDA Kalbar, 2005)

7. Potensi Cagar Alam Mandor
Meranti (Shorea spp)
Jelutung (Dyera costulata)
Keladan (Dryobalanops
becarii)
Mabang (Shorea
pachyphylla)
Kebaca (Melanorrhea
walicchii)
Rengas (Glutha rengas)
Tengkawang (Shorea
stenoptera)
Ramin (Gonystylus
bancanus)

8. Lanjutan…
Cagar Alam Mandor juga dikenal sebagai
habitat jenis Anggrek Alam yaitu :
Terdapat 15 jenis Anggrek Hitam (Cologyne
pandurata)
Anggrek Kuping Gajah (Bulphopylum
beccarii) yang langka di tempat lain

9. Lanjutan…
Beruang Madu (Herlactos malayanus)
Kelempiau (Hylobates agilis)
Kukang (Nycticebos coucang)
Babi Hutan (Sus barbatus)
Owa (Hylobathes agilis)
Kera (Macaca fascicularis)
Burung Enggang Hitam (Bucherotidae)

10. Permasalahan
Dari hasil penelitian,
kondisi kawasan konservasi
Cagar Alam Mandor sudah
mengalami kerusakan yang
parah

11. Lanjutan
akibat dari :
Penebangan (ilegalloging)
Penambangan emas
Kebakaran hutan
Kawasan Cagar Alam Mandor telah mengalami kerusakan
akibat tambang emas sekitar 48% dari total luas 3.080 ha,
namun demikian seluruh kawasan Cagar Alam Mandor
merupakan bekas penebangan.

12. Kesimpulan
• Pengelolaan kawasan Cagar Alam Mandor,
selama ini hanya dititik beratkan dengan aspek
perlindungan habitat dan kehidupan liar di
dalamnya
• Pengelolaan yang didasarkan dari sebuah
perencanaan yang top down, tidak ada
keterlibatan dan tidak memberikan manfaat
secara ekonomi kepada masyarakat serta tidak
ada koordinasi dengan instansi terkait

13. Rekomendasi
• Menggunakan perencanaan bottom up
• Upaya konservasi perlu dievaluasi agar dalam
pelaksanaannya selain upaya perlindungan,
prinsip pemanfaatan untuk lebih mensejahterkan
masyarakat sekitar juga harus dilakukan