Berikut ringkasan dari 11 pertanyaan terkait pelaksanaan PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri: 1) Pertanyaan terkait pelaksanaan standar biaya perjalanan dinas mengikuti PMK 113 atau PMK 84, penyetaraan tingkat biaya untuk pegawai tidak tetap, dan komponen biaya yang diberikan untuk mengikuti diklat tanpa penginapan. 2) Pertanyaan mengenai siapa yang membuat surat tug

1. 1
Berikut adalah beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PMK-113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
1. Uang Harian biaya Perjadin sesuai PMK 113/PMK.05/2012 digolongkan dalam
tingkat A, B, dan C. Sedangkan dalam PMK 84/PMK.02/2012 tentang Standar
Biaya TA 2012 Lampiran I No.23, Uang Harian digolongkan menjadi A, B, C, D,
E, dan F. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin
dimaksud? Mengikuti PMK 113 atau PMK 84?
JAWAB:
o Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin mengikuti ketentuan yang
mengatur mengenai Perjalanan Dinas yaitu PMK 113/PMK.05/2012.
o Pada penjelasan PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa Uang Harian
diberikan berdasarkan tingkatan perjadin yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan 45/PMK.05/2007 dan 07/PMK.05/2008. Namun saat ini kedua PMK
dimaksud dicabut dengan telah ditetapkannya PMK 113/PMK.05/2012.
o Pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 pembayaran
uang harian tidak berdasarkan tingkatan biaya perjalanan dinas.
2. Kapan uang saku rapat dapat diberikan? Mengingat PMK No. 84 dan 36
mengenai Standar Biaya TA 2012 belum mengatur ketentuan uang saku rapat
dimaksud.
JAWAB:
o PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa uang saku rapat diberikan sesuai
ketentuan yang diatur dalam standar biaya (mengacu pada standar biaya).
Artinya dalam pelaksanaannya, pemberian uang saku rapat
menunggu/mengikuti ketetapan dalam standar biaya.
o Pencantuman uang saku rapat dalam PMK 113 untuk mengakomodir
pelaksanaan tahun 2013 karena besaran uang saku rapat telah dicantumkan
dalam PMK 37, sehingga PMK 113 tidak memerlukan penyesuaian.
3. Biaya penginapan dan Uang Harian dapat diberikan 1 hari pada saat
kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan untuk Perjadin dalam Kota lebih
dari 8 jam. Dalam kondisi apa komponen biaya perjadin dimaksud dapat
diberikan?

2. 2
JAWAB:
o Biaya penginapan dan Uang Harian dimaksud dapat diberikan dalam kondisi
pelaksana perjadin mengalami kesulitan transportasi sehingga memerlukan
waktu untuk menginap 1 hari sebelum dan/atau 1 hari setelah pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan batas kewajaran yang dinilai
oleh PPK.
4. Auditor yang berkantor di Jakarta Timur melakukan pemeriksaan terhadap
satker yang berlokasi di Jakarta Selatan. Komponen biaya perjadin apa saja
yang dapat diberikan? Sesuai PMK 113/PMK.05/ 2012 diberikan Uang Harian.
Berapa Uang Harian yang dapat diberikan? dan apakah dapat diberikan biaya
penginapan?
JAWAB:
o Komponen biaya perjadin yang dapat diberikan adalah :
a. Uang Harian diberikan secara lumpsum sebesar 75% dari standar biaya;
b. Biaya penginapan diberikan secara at cost apabila memang benar-benar
diperlukan menginap (berdasarkan penilaian kewajaran oleh PPK).
o Karena transpor lokal merupakan bagian dari uang harian, maka biaya
transpor dalam kota tidak diberikan. Dalam hal Pelaksana SPD meminta
biaya penginapan, maka dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa:
1. Prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas
penggunaan belanja negara.
2. Penginapan tersebut benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan tugas
karena Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali.
Untuk itu, Pelaksana SPD dapat menginap di hotel/tempat menginap
lainnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel/penginapan.
Namun untuk daerah terpencil yang tidak terdapat hotel/penginapan dan
Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali, dapat
dibayarkan biaya penggantian penginapan sebesar 30% .
5. Apakah biaya penginapan dapat diberikan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari
8 jam? Mengingat dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya,
biaya Penginapan tidak dapat diberikan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari 8
jam.

3. 3
JAWAB:
o Biaya penginapan dapat diberikan untuk kegiatan Perjadin dalam Kota lebih
dari 8 jam sesuai dengan PMK 113/PMK.05/2012. Namun hanya untuk
kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan menginap di daerah terpencil
atau mengalami kesulitan transportasi.
o Contoh:
1. BPN mengadakan survei pengukuran tanah di daerah terpencil yang masih
dalam satu Kota/Kab. Sehingga memerlukan waktu menginap untuk
melanjutkan pelaksanaan kegiatannya.
2. Perjadin jabatan yang dilaksanakan di Kab. Nabire dan tidak melewati
batas Kab. Nabire. Sarana transportasi berupa pesawat udara ke daerah
terpencil, hanya 1 kali dalam 1 hari, sehingga memerlukan waktu untuk
menginap.
6. Ada anggapan bahwa biaya perjadin merupakan penambah penghasilan,
apakah hal tersebut benar?
JAWAB:
o Pelaksana SPD melaksanakan PDJ karena melaksanakan perintah atasan,
yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Tugas oleh Atasan langsung. Dalam
PMK lama Surat Tugas diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
o Dari pengertian di atas, maka anggapan bahwa biaya perjalanan dinas
merupakan penambah penghasilan tidak relevan lagi.
o Pelaksana SPD memperoleh biaya perjalanan dinas, hal tersebut merupakan
kompensasi atas penugasan, dimana atasan langsung menugaskan
Pelaksana SPD karena mempunyai keahlian tertentu.
7. Bagaimana penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak
Tetap/Honorer?
JAWAB:
o Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang
melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA
sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
o Selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap, Pejabat
penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan

4. 4
Perjalanan Dinas. Penggolongan terhadap pihak lain tersebut ditentukan oleh
PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang
bersangkutan.
o Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak ada pembedaan biaya PDJ untuk PNS,
atau Pegawai Tidak Tetap/honorer.
8. Apa saja komponen biaya PDJ yang diberikan dalam rangka mengikuti diklat
apabila dalam pelaksanaan diklat tersebut tidak disediakan asrama/ penginapan.
JAWAB:
o Apabila dalam pelaksanaan diklat tidak disediakan asrama/ penginapan,
maka peserta diklat diberikan biaya sebagai berikut:
1. Uang harian secara lumpsum sesuai standar biaya;
2. Biaya penginapan (at cost)/ sesuai bukti riil;
3. Biaya transpor (at cost) hanya pada saat 1 hari pada saat kedatangan dan
1 hari pada saat kepulangan.
9. Siapa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri?
JAWAB:
o Pasal 6 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa yang membuat Surat Tugas untuk
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Eselon II adalah
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I. Jadi Surat Tugas Menteri dapat
dibuat oleh Sekjen.
10. Apakah PDJ diperbolehkan mulai hari Jum’at atau satu hari sebelum hari libur,
atau dilaksanakan mulai hari libur, atau hari yang dinyatakan libur?
JAWAB:
o Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak mengatur hal-hal tersebut. Biasanya hal-
hal tersebut diatur dalam peraturan internal K/L masing-masing.
o Mengingat kepentingan/pencapaian kinerja, pelaksanaan PDJ tidak dapat
dibatasi hal-hal tersebut di atas.
o Contoh : untuk pelaksanaan survei, sensus, penanganan bencana/kejadian
luar biasa dimungkinkan untuk dilaksanakan mulai hari libur. Namun untuk
pelaksanaan PDJ yang memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah

5. 5
daerah/pusat, pelaksanaan PDJ sebagaimana hal-hal tersebut di atas
menjadi tidak efektif.
11. Akun apa yang digunakan untuk pembebanan biaya pemetian dan angkutan
jenazah, pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ
JAWAB:
o Seluruh komponen biaya PDJ dibebankan pada akun belanja perjalanan
dinas (Akun 5241xx), termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah,
pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ.